JAKARTA, MP - Untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta akan menggelar razia pemakaian air tanah dalam di hotel-hotel, mal, industri, apartemen, dan gedung-gedung bertingkat. Razia ini akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Sedangkan target razia diantaranya kawasan Pondok Indah, Mega Kuningan, Manggadua, dan Sudirman.
Razia ini untuk mengantisipasi pemborosan pemakaian air tanah dalam. Sebab, jika dilakukan secara jor-joran, maka bisa mengakibatkan terkikisnya lapisan tanah. Jika itu terjadi, tidak hanya menyebabkan kekeringan saja, melainkan juga akan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Berdasarkan, Undang-udanng Nomor 19 Tahun 2004 tentang Lingkungan Hidup dan Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pengguna air tanah dalam maksimal di kedalaman 100 meter. Namun kenyataan banyak yang mencapai 150 meter. Bahkan juga ada yang diduga hingga pada kedalaman 200 meter.
Karena itu, BPLHD DKI Jakarta akan menindak tegas para pemakai air tanah dalam yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Ancaman sanksinya berupa denda antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Sementara sanksi penjara antara 30 hari hingga 180 hari. Untuk itu, dalam penertiban, BPLHD DKI Jakarta akan menggandeng Kejaksaan dan Kehakiman.
"Dengan adanya Kejaksaan dan Kehakiman yang turut serta, kami bisa melangkah dengan berani. Tanpa mereka kami tidak bisa melakukan law enforcement," kata Ridwan Panjaitan, Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, di sela-sela acara Pertemuan Asosiasi Pengelola Dinas ESDM dan Lingkungan Hidup Se-Indonesia di Gedung Nyi Ageng Serang.
Kendati demikian, BPLHD DKI Jakarta tidak bisa memastikan penertiban bulan depan bisa menjaring seluruh pelanggaran. Sebab, deteksi pemakaian air tanah dalam masih dilakukan secara manual. "Pemantauan pemakaian air tanah masih terbilang sulit. Sebab, BPLHD DKI tidak memiliki alat ukur elektrik. Karena itu, pengecekan dilakukan secara manual," katanya.
Karenanya, tak heran selama ini tingkat pelanggaran pemakaian air tanah dalam belum terdekti secara maksimal. Misalnya, ada pengguna air tanah yang izinnya 300 meter kubik, namun kenyataanya bisa sampai 600 meter kubik. "Kelebihan tersebut perlu dipertanyakan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Mukhayar Rustamuddin menegaskan, pelanggar penggunaan air tanah dalam secara berlebihan merupakan tindakan pencurian. Dan hal ini harus dimasukkan dalam daftar hitam. Dengan begitu, pelanggar ini tidak bisa mengurus izin penggunaan air tanah dalam. "Itu untuk efek jera. Dan itu harus ditegakkan," ujarnya.
Lemahnya pengawasan itu, kata Mukhayar, mengakibatkan permukaan tanah di DKI Jakarta menurun, dan yang penurunan terdalam mencapai 200 sentimeter. "Ya, selama 17 tahun ini permukaan tanah Provinsi DKI Jakarta telah menurun dan yang paling parah sedalam 200 sentimeter," ungkapnya. (red/*b)
Jumat, Juli 31, 2009
Kamis, Juli 30, 2009
120 Bangunan Semi Permanen Dibongkar
JAKARTA, MP - Sebanyak 120 rumah semi permanen di sepanjang Kali Galur, Jl Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (30/7), ditertibkan oleh 405 petugas gabungan Jakarta Pusat.
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priatna mengatakan, bangunan liar yang berdiri di sepanjang Kali Galur telah melanggar Perda No.8 tahun 2007 tentang larangan mendirikan bangunan serta mengganggu ketertiban umum.
"Penertiban bangunan liar dinamakan operasi terpadu, gabungan dari Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko) Jakarta Pusat serta dibantu dengan Sudin Pertamanan, Sudin PU," ujar Idris Priatna yang ditemui di lokasi penertiban.
Idris Priatna melanjutkan, ratusan bangunan tersebut rata-rata berdiri sejak tahun 1997, mulai dari bangunan rumah, bengkel, wartel dan bangunan lainnya yang berdiri di atas kali dan trotoar jalan.
"Kita akan kembalikan ke fungsi semula seperti dibuatkan trotoar jalan, dan taman. Sedangkan kali akan dikeruk untuk mempercantik wilayah ini," kata Idris.
Ia mengatakan, bahkan ada sebuah bengkel berdiri di atas kali sehingga anak-anak yang pergi ke sekolah terpaksa berjalan di tengah jalan. Akibatnya banyak kecelakaan di sini. "Mudah-mudahan masyarakat tidak membangun lagi di atas kali," ujarnya.
Proses penertiban bangunan semi permanen berjalan lancar. Sebagian besar pemilik bangunan sadar atas kesalahan membangun bangunan. Bahkan beberapa warga membongkar sendiri bangunannya.
Camat Johar Baru, Mar Sigit mengatakan, sebelum melakukan pembongkaran pihaknya telah memberikan surat peringatan (SP) kepada pemilik bangunan, dan mereka memberikan sinyal positif untuk membongkar bangunannya sendiri.
"Mereka sadar dan membongkar sendiri bangunan. Bahkan tidak ada protes sedikitpun dari pemilik rumah. Bahkan ada rumah pegawai Departemen Agama bernama H Jufri yang sedang dibangun terpaksa kita bongkar pagarnya karena berdiri di atas kali," ujarnya.
Salah satu pemilik warung kopi, Mahsani (70), tidak terima warung kopi yang berdiri tahun 2000 dibongkar petugas. Bahkan istrinya sempat pingsan saat alat berat beko menghancurkan warung kopinya.
"Saya tidak terima, warung itu sandaran hidup keluarga. Mau pindah ke mana warung saya," ujarnya sambil berteriak kepada petugas.
Hingga berita ini dturunkan, pembongkaran bangunan semi permanen masih sedang berjalan. Setidaknya saat ini ada 80 bangunan sudah dibongkar petugas. (red/*ant)
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priatna mengatakan, bangunan liar yang berdiri di sepanjang Kali Galur telah melanggar Perda No.8 tahun 2007 tentang larangan mendirikan bangunan serta mengganggu ketertiban umum.
"Penertiban bangunan liar dinamakan operasi terpadu, gabungan dari Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko) Jakarta Pusat serta dibantu dengan Sudin Pertamanan, Sudin PU," ujar Idris Priatna yang ditemui di lokasi penertiban.
Idris Priatna melanjutkan, ratusan bangunan tersebut rata-rata berdiri sejak tahun 1997, mulai dari bangunan rumah, bengkel, wartel dan bangunan lainnya yang berdiri di atas kali dan trotoar jalan.
"Kita akan kembalikan ke fungsi semula seperti dibuatkan trotoar jalan, dan taman. Sedangkan kali akan dikeruk untuk mempercantik wilayah ini," kata Idris.
Ia mengatakan, bahkan ada sebuah bengkel berdiri di atas kali sehingga anak-anak yang pergi ke sekolah terpaksa berjalan di tengah jalan. Akibatnya banyak kecelakaan di sini. "Mudah-mudahan masyarakat tidak membangun lagi di atas kali," ujarnya.
Proses penertiban bangunan semi permanen berjalan lancar. Sebagian besar pemilik bangunan sadar atas kesalahan membangun bangunan. Bahkan beberapa warga membongkar sendiri bangunannya.
Camat Johar Baru, Mar Sigit mengatakan, sebelum melakukan pembongkaran pihaknya telah memberikan surat peringatan (SP) kepada pemilik bangunan, dan mereka memberikan sinyal positif untuk membongkar bangunannya sendiri.
"Mereka sadar dan membongkar sendiri bangunan. Bahkan tidak ada protes sedikitpun dari pemilik rumah. Bahkan ada rumah pegawai Departemen Agama bernama H Jufri yang sedang dibangun terpaksa kita bongkar pagarnya karena berdiri di atas kali," ujarnya.
Salah satu pemilik warung kopi, Mahsani (70), tidak terima warung kopi yang berdiri tahun 2000 dibongkar petugas. Bahkan istrinya sempat pingsan saat alat berat beko menghancurkan warung kopinya.
"Saya tidak terima, warung itu sandaran hidup keluarga. Mau pindah ke mana warung saya," ujarnya sambil berteriak kepada petugas.
Hingga berita ini dturunkan, pembongkaran bangunan semi permanen masih sedang berjalan. Setidaknya saat ini ada 80 bangunan sudah dibongkar petugas. (red/*ant)
40 Pemilik Bangunan Bermasalah Didenda
JAKARTA, MP - Sebanyak 40 pemilik bangunan bermasalah dikenai denda berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta di persidangan Pengadilan Negeri Niaga, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Majelis hakim yang dipimpin Emid Hasanudin, SH dan hakim anggota Hartanto, mendakwa pemilik bangunan telah melanggar Perda nomor 7/1991 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB).
Umumnya pasal yang dituduhkan oleh majelis hakim antara lain adalah Pasal 5 yakni bangunan tidak dilengkapi dengan IMB, pasal 23 tentang bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan dan pasal 49 bangunan tidak sesuai dengan peruntukan.
"Di persidangan tersebut, dari 40 kasus bangunan bermasalah, lima di antaranya kasusnya di-`verstech` (ditahan) karena yang bersangkutan tidak hadir di persidangan," katanya.
Seluruh pemilik bangunan mengaku bersalah, sehingga ketika majelis hakim menjatuhkan sanksi, mereka menerima begitu saja.
Seperti dilakukan Akiong (45), salah seorang pemilik bangunan di kawasan Sumur Batu, Kemayoran yang mengaku pasrah begitu majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp2 juta.
Pasalnya, bangunan rumah tinggal yang tengah dibangunnya itu belum mengantongi IMB.
"Sebenarnya sih saya sudah mengajukan izin tapi prosesnya lama. Sambil menunggu izin keluar, saya membangun rumah tinggal tapi ternyata salah dan akhirnya dikenai denda di persidangan. Padahal baru juga bikin pondasi," ujarnya.
Sementara, menurut Kasie Penertiban Sudin Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat, Budi Ramudhani, kendati pemiliknya telah dijatuhi hukuman denda oleh majelis hakim, pemilik bangunan harus tetap melengkapi IMB.
"Kalau ternyata tidak mengurus IMB juga, terpaksa kami bongkar karena itu jelas melanggar Perda. Kalau soal sidang ini kan hanya memberikan sanksi pada pemiliknya agar mereka jera," lanjutnya.
Menurutnya, di Jakarta Pusat sejak awal Januari hingga sekarang, sebenarnya jumlah pelaku pelanggaran masalah IMB sekitar 140 bangunan. Namun dari jumlah tersebut, 100 orang di antaranya telah mengurus perizinan.
Sedangkan 40 pemilik bangunan lainnya, walau telah diberikan surat peringatan hingga penyegelan, mereka tetap membandel, tidak segera mengurus izin bangunan hingga akhirnya mereka diseret ke pengadilan.
"Karena 40 pemilik bangunan ini tetap membandel, maka kami BAP dan berkasnya dikirim ke PN Jakarta Pusat agar mereka menjalani persidangan," lanjut Budi.
Menurutnya, untuk mengurus IMB sebenarnya prosesnya sangat mudah dan tidak memakan waktu lama, di mana hanya dalam 10 hari IMB langsung keluar sepanjang persyaratan yang diajukan lengkap.
Seperti adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat/girik), perencanaan kota (dari Sudin/Dinas Tata Kota) dan ada perencanaan bangunan dari sang pemilik yang disesuaikan dengan perencanaan kota. "Selain itu tentu harus dilengkapi dengan identitas atau jati diri calon pemilik bangunan." ujarnya. (red/*ant)
Majelis hakim yang dipimpin Emid Hasanudin, SH dan hakim anggota Hartanto, mendakwa pemilik bangunan telah melanggar Perda nomor 7/1991 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB).
Umumnya pasal yang dituduhkan oleh majelis hakim antara lain adalah Pasal 5 yakni bangunan tidak dilengkapi dengan IMB, pasal 23 tentang bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan dan pasal 49 bangunan tidak sesuai dengan peruntukan.
"Di persidangan tersebut, dari 40 kasus bangunan bermasalah, lima di antaranya kasusnya di-`verstech` (ditahan) karena yang bersangkutan tidak hadir di persidangan," katanya.
Seluruh pemilik bangunan mengaku bersalah, sehingga ketika majelis hakim menjatuhkan sanksi, mereka menerima begitu saja.
Seperti dilakukan Akiong (45), salah seorang pemilik bangunan di kawasan Sumur Batu, Kemayoran yang mengaku pasrah begitu majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp2 juta.
Pasalnya, bangunan rumah tinggal yang tengah dibangunnya itu belum mengantongi IMB.
"Sebenarnya sih saya sudah mengajukan izin tapi prosesnya lama. Sambil menunggu izin keluar, saya membangun rumah tinggal tapi ternyata salah dan akhirnya dikenai denda di persidangan. Padahal baru juga bikin pondasi," ujarnya.
Sementara, menurut Kasie Penertiban Sudin Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat, Budi Ramudhani, kendati pemiliknya telah dijatuhi hukuman denda oleh majelis hakim, pemilik bangunan harus tetap melengkapi IMB.
"Kalau ternyata tidak mengurus IMB juga, terpaksa kami bongkar karena itu jelas melanggar Perda. Kalau soal sidang ini kan hanya memberikan sanksi pada pemiliknya agar mereka jera," lanjutnya.
Menurutnya, di Jakarta Pusat sejak awal Januari hingga sekarang, sebenarnya jumlah pelaku pelanggaran masalah IMB sekitar 140 bangunan. Namun dari jumlah tersebut, 100 orang di antaranya telah mengurus perizinan.
Sedangkan 40 pemilik bangunan lainnya, walau telah diberikan surat peringatan hingga penyegelan, mereka tetap membandel, tidak segera mengurus izin bangunan hingga akhirnya mereka diseret ke pengadilan.
"Karena 40 pemilik bangunan ini tetap membandel, maka kami BAP dan berkasnya dikirim ke PN Jakarta Pusat agar mereka menjalani persidangan," lanjut Budi.
Menurutnya, untuk mengurus IMB sebenarnya prosesnya sangat mudah dan tidak memakan waktu lama, di mana hanya dalam 10 hari IMB langsung keluar sepanjang persyaratan yang diajukan lengkap.
Seperti adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat/girik), perencanaan kota (dari Sudin/Dinas Tata Kota) dan ada perencanaan bangunan dari sang pemilik yang disesuaikan dengan perencanaan kota. "Selain itu tentu harus dilengkapi dengan identitas atau jati diri calon pemilik bangunan." ujarnya. (red/*ant)
Apartemen dan Rumah Kos Target Operasi Yustisi
JAKARTA, MP - Apartemen dan rumah kos menjadi target Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) sebagai bagian dari antisipasi menjaga keamanan pascaledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton.
Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni, mengatakan, selain sebagai antisipasi pengamanan pasca ledakan bom di dua hotel, OYK juga untuk mengantisipasi penduduk gelap menjelang puasa dan lebaran.
"Pelaksanaan ini guna memeriksa status kependudukan warga yang bermukim di Ibukota. Keberadaan warga harus mengikuti administrasi kependudukan yang berlaku, mulai dari laporan ke rukun tetangga hingga kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ujarnya.
Sylviana melanjutkan, target dalam operasi yustisi terhadap para pendatang, artinya pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya jaminan tempat tinggal akan ditindak, bila perlu akan dipulangkan ke kampung halamannya.
Penetapan jadwal operasi yustisi masih dirahasiakan selain karena petugas pengadilan padat. "Kita masih koordinasi dengan hakim, karena pelaksanaan nanti harus digelar sidang ditempat. Kita akan melaksanakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat," katanya.
Suku Dinas Kependudukan Jakarta Pusat, M. Hatta mengatakan, berdasarkan pantauan, terdapat banyak pendatang baru yang tinggal dirumah kos dan rumah susun.
Sedangkan pendatang baru di apartemen sulit dipantau. Pasalnya, sering kali pengelola apartemen itu sendiri tidak melaporkannya ke pihaknya, ujarnya.
"Seharusnya pihak pengelola apartemen melaporkan untuk didata bila ada pendatang baru yang menetap di apartemen," ujar Hatta.
Hatta menambahkan, pihaknya jangan sampai kecolongan karena diperkirakan terdapat tiga ribu pendatang akan menyerbu Jakarta.
"Untuk operasi yustisi sendiri akan koordinasi dengan Sudin Perumahan dan Satpol PP Jakarta Pusat," katanya.
Titik-titik wilayah yang akan diserbu pendatang baru di antaranya di perumahan padat penduduk seperti kawasan Tanah Abang, Kemayoran, Senen dan Johar Baru. (red/*a)
Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni, mengatakan, selain sebagai antisipasi pengamanan pasca ledakan bom di dua hotel, OYK juga untuk mengantisipasi penduduk gelap menjelang puasa dan lebaran.
"Pelaksanaan ini guna memeriksa status kependudukan warga yang bermukim di Ibukota. Keberadaan warga harus mengikuti administrasi kependudukan yang berlaku, mulai dari laporan ke rukun tetangga hingga kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ujarnya.
Sylviana melanjutkan, target dalam operasi yustisi terhadap para pendatang, artinya pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya jaminan tempat tinggal akan ditindak, bila perlu akan dipulangkan ke kampung halamannya.
Penetapan jadwal operasi yustisi masih dirahasiakan selain karena petugas pengadilan padat. "Kita masih koordinasi dengan hakim, karena pelaksanaan nanti harus digelar sidang ditempat. Kita akan melaksanakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat," katanya.
Suku Dinas Kependudukan Jakarta Pusat, M. Hatta mengatakan, berdasarkan pantauan, terdapat banyak pendatang baru yang tinggal dirumah kos dan rumah susun.
Sedangkan pendatang baru di apartemen sulit dipantau. Pasalnya, sering kali pengelola apartemen itu sendiri tidak melaporkannya ke pihaknya, ujarnya.
"Seharusnya pihak pengelola apartemen melaporkan untuk didata bila ada pendatang baru yang menetap di apartemen," ujar Hatta.
Hatta menambahkan, pihaknya jangan sampai kecolongan karena diperkirakan terdapat tiga ribu pendatang akan menyerbu Jakarta.
"Untuk operasi yustisi sendiri akan koordinasi dengan Sudin Perumahan dan Satpol PP Jakarta Pusat," katanya.
Titik-titik wilayah yang akan diserbu pendatang baru di antaranya di perumahan padat penduduk seperti kawasan Tanah Abang, Kemayoran, Senen dan Johar Baru. (red/*a)
Rabu, Juli 29, 2009
Puluhan WP di Jakpus Nunggak Rp29,6 Miliar
JAKARTA, MP - Sejak tahun 2001 tercatat ada sekitar 60 wajib pajak di Jakarta Pusat yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Asep Syarifudin, Wakil Walikota Jakarta Pusat mengatakan, jumlah tunggakan para wajib pajak tersebut sampai saat ini mencapai Rp 29,6 miliar.
Menurut Asep, para penunggak pajak itu terdiri dari para pemilik gedung perkantoran, hotel, dan bangunan biasa.
"Sesuai UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, tagihan itu harus dilunasi dan terancam terkena denda ," kata dia di kantornya, Rabu (29/7).
Asep mengatakan target penerimaan pajak bangunan Jakarta Pusat tahun ini mencapai Rp 391,1 miliar.
Namun, hingga pekan pertama bulan Juli, penerimaan baru mencapai Rp 66, 7 miliar atau sekitar 17,25 persen dari target.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kata Asep, pada tanggal 6 Agustus mendatang pihaknya menyelenggarakan Pekan Panutan PBB. "Pada momen itu para penunggak yang terkategori kelas kakap akan diundang dan diberikan penghargaan jika melunasi tunggakannya," jelas Asep. (red/*b8)
Asep Syarifudin, Wakil Walikota Jakarta Pusat mengatakan, jumlah tunggakan para wajib pajak tersebut sampai saat ini mencapai Rp 29,6 miliar.
Menurut Asep, para penunggak pajak itu terdiri dari para pemilik gedung perkantoran, hotel, dan bangunan biasa.
"Sesuai UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, tagihan itu harus dilunasi dan terancam terkena denda ," kata dia di kantornya, Rabu (29/7).
Asep mengatakan target penerimaan pajak bangunan Jakarta Pusat tahun ini mencapai Rp 391,1 miliar.
Namun, hingga pekan pertama bulan Juli, penerimaan baru mencapai Rp 66, 7 miliar atau sekitar 17,25 persen dari target.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kata Asep, pada tanggal 6 Agustus mendatang pihaknya menyelenggarakan Pekan Panutan PBB. "Pada momen itu para penunggak yang terkategori kelas kakap akan diundang dan diberikan penghargaan jika melunasi tunggakannya," jelas Asep. (red/*b8)
Jelang Ramadhan, Gepeng Kembali Serbu Jakarta
JAKARTA, MP - Jelang bulan Ramadhan yang akan jatuh pada akhir Agustus bulan depan, kini Ibukota kembali menjadi sasaran PMKS untuk mengais rezeki. Target para PMKS tersebut adalah bulan Ramadhan yang dimana umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, menurut Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta H Marullah, mengatakan bahwa umat Islam dihimbau untuk tidak memberikan sedekah di jalan.
" Saya berharap nanti di bulan puasa, masyarakat tidak memberikan sedekah di jalan untuk tidak mengundang para PMKS berdatangan di ibukota," katanya Rabu (29/7).
Masalah PMKS memanglah cukup kompleks, yang pokok adalah masalah perekonomian dan itu problem sangat berat. Status Jakarta sebagai Ibukota negara menjadi impian dan harapan bagi mereka yang mengadu nasib di Jakarta.
Sementara itu, Peraturan Dearah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum (tibum) tidak melarang warga bersedekah tapi mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi.
Sampai saat ini menurut catatan Dinas Sosial DKI Jakarta jumlah PMKS di Ibukota bisa tembus angka 17.000 yang tersebar di 72 titik, terutama di Jakarta Barat dan Timur.(red/*b8)
" Saya berharap nanti di bulan puasa, masyarakat tidak memberikan sedekah di jalan untuk tidak mengundang para PMKS berdatangan di ibukota," katanya Rabu (29/7).
Masalah PMKS memanglah cukup kompleks, yang pokok adalah masalah perekonomian dan itu problem sangat berat. Status Jakarta sebagai Ibukota negara menjadi impian dan harapan bagi mereka yang mengadu nasib di Jakarta.
Sementara itu, Peraturan Dearah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum (tibum) tidak melarang warga bersedekah tapi mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi.
Sampai saat ini menurut catatan Dinas Sosial DKI Jakarta jumlah PMKS di Ibukota bisa tembus angka 17.000 yang tersebar di 72 titik, terutama di Jakarta Barat dan Timur.(red/*b8)
Selasa, Juli 28, 2009
Keluarga Miskin di Jakarta Turun
JAKARTA, MP - Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS), dalamsetahun terakhir jumlah keluarga miskin di Jakarta turun 4,7 persen. Data BPS menyebutkan, Maret 2009, jumlah keluarga miskin sebanyak 180.660 kepala keluarga (KK). Sedangkan pada bulan yang sama tahun 2008, jumlah keluarga miskin di DKI Jakarta mencapai sekitar 190 ribu jiwa.
Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI Jakarta, Effendi Anas, keberhasilan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteran keluarga miskin ini dilakukan dengan terobosan tiga poin penting.
Pertama, memberikan perlindungan dan bantuan sosial kepada keluarga miskin. Kedua, mengoptimalkan peran perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK).
Dan ketiga, Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan secara persuatif setiap keluarga miskin untuk memberikan kesadaran agar mampu memberdayakan diri.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta, sambung Effendi Anas, pemprov sangat memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Sehingga, seluruh program yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan optimal. "Dari sinilah kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta," tandasnya. (cok/*b8)
Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI Jakarta, Effendi Anas, keberhasilan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteran keluarga miskin ini dilakukan dengan terobosan tiga poin penting.
Pertama, memberikan perlindungan dan bantuan sosial kepada keluarga miskin. Kedua, mengoptimalkan peran perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK).
Dan ketiga, Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan secara persuatif setiap keluarga miskin untuk memberikan kesadaran agar mampu memberdayakan diri.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta, sambung Effendi Anas, pemprov sangat memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Sehingga, seluruh program yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan optimal. "Dari sinilah kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta," tandasnya. (cok/*b8)
Pemkot Jakpus akan Razia Makanan Kadaluarsa
JAKARTA, MP - Selama Ramadhan dan Lebaran nanti, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Sudin KUMKMP) Jakarta Pusat akan merazia makanan kadaluarsa dan produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.
Johan Affandi, Kasudin KUMKMP Jakarta Pusat, Selasa (28/7), mengatakan, identifikasi makanan kadaluarsa akan dilihat dari tanggal massa kelayakannya.
Sedangkan jenis makanan berhahaya diantaranya produk makanan yang mengandung melamin, zat pewarna makanan, zat pengawet, dan zat-zat berbahaya lainnya. "Semua produk makanan itu akan kita monitor," kata Johan.
Dalam pelaksanaanya, Sudin KUMKMP Jakarta Pusat akan berkoordinasi dengan Dinas KUMKMP DKI Jakarta dan juga sejumlah instansi terkait seperti dari unsur badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
"Kita tidak bisa melakukan sendiri, oleh karena itu kita juga melibatkan pihak lain yang kompeten dalam razia ini," jelasnya.
Selain digencarkan di pusat-pusat perbelanjaan modern, seperti mal dan supermarket, kata Johan, razia tersebut juga akan dilakukan di toko-toko penjual parsel Lebaran.
"Ini untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikemas dalam parsel benar-benar aman dikonsumsi," tandasnya. (mp/*b8)
Johan Affandi, Kasudin KUMKMP Jakarta Pusat, Selasa (28/7), mengatakan, identifikasi makanan kadaluarsa akan dilihat dari tanggal massa kelayakannya.
Sedangkan jenis makanan berhahaya diantaranya produk makanan yang mengandung melamin, zat pewarna makanan, zat pengawet, dan zat-zat berbahaya lainnya. "Semua produk makanan itu akan kita monitor," kata Johan.
Dalam pelaksanaanya, Sudin KUMKMP Jakarta Pusat akan berkoordinasi dengan Dinas KUMKMP DKI Jakarta dan juga sejumlah instansi terkait seperti dari unsur badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
"Kita tidak bisa melakukan sendiri, oleh karena itu kita juga melibatkan pihak lain yang kompeten dalam razia ini," jelasnya.
Selain digencarkan di pusat-pusat perbelanjaan modern, seperti mal dan supermarket, kata Johan, razia tersebut juga akan dilakukan di toko-toko penjual parsel Lebaran.
"Ini untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikemas dalam parsel benar-benar aman dikonsumsi," tandasnya. (mp/*b8)
Sabtu, Juli 25, 2009
Ratusan Karyawan Freeport Memaksakan Diri ke Timika
JAKARTA, MP - Sekitar 200 karyawan PT Freeport Indonesia yang telah lama `tertahan` di Tembagapura karena situasi keamanan yang tidak kondusif, memaksakan diri untuk turun ke Timika, yang berjarak dua jam perjalanan darat.
Seperti dilansir dari situs kantor berita nasional, Sabtu, menyebutkan, para karyawan itu memaksakan diri berjalan kaki dari Mile 68 menuju "check point" satu di Mile 66.
Namun, setibanya di lokasi, ratusan karyawan itu ditahan oleh petugas satuan pengamanan PT Freeport dan menyuruh para karyawan untuk kembali ke Tembagapura.
Pada saat yang bersamaan, sejumlah karyawan lainnya juga telah tiba di lokasi hingga mereka bergabung di Terminal Termbagapura, dan tetap berkeras untuk kembali ke Timika.
Dalam beberapa pekan ini, situasi keamanan di sekitar area perusahaan tambang PT Freeport memang tidak kondusif, berbagai aksi teror berupa penembakan mobil karyawan beberapa kali terjadi hingga menimbulkan tiga orang meninggal dunia.
Rangkaian gangguan keamanan di Freeport dimulai saat pembakaran bus karyawan dan pos keamanan perusahaan di Mile 71 pada 8 Juli dinihari.
Tiga hari kemudian (11/7) terjadi penembakan di Mile 53 yang menewaskan Drew Nicholas Grant (38), pekerja Freeport asal Australia. Esok harinya (12/7), petugas satuan keamanan (sekuriti) Freeport, Markus Rante Allo, juga tewas ditembak di Mile 51.
Peristiwa terakhir, 13 Juli, jenazah provost Polda Papua, Brigadir Dua Marson Fredy Pettipelohi, ditemukan dengan luka parah di bagian leher di Mile 64.
Aksi gangguan keamanan pun terkadang masih berlangsung di area itu, sehingga mengakibatkan karyawan PT Freeport tidak dapat bekerja maksmimal, bahkan sebagian terpaksa tertahan di Tembagapura dan belum mendapat libur atau cuti. (mp/*a)
Seperti dilansir dari situs kantor berita nasional, Sabtu, menyebutkan, para karyawan itu memaksakan diri berjalan kaki dari Mile 68 menuju "check point" satu di Mile 66.
Namun, setibanya di lokasi, ratusan karyawan itu ditahan oleh petugas satuan pengamanan PT Freeport dan menyuruh para karyawan untuk kembali ke Tembagapura.
Pada saat yang bersamaan, sejumlah karyawan lainnya juga telah tiba di lokasi hingga mereka bergabung di Terminal Termbagapura, dan tetap berkeras untuk kembali ke Timika.
Dalam beberapa pekan ini, situasi keamanan di sekitar area perusahaan tambang PT Freeport memang tidak kondusif, berbagai aksi teror berupa penembakan mobil karyawan beberapa kali terjadi hingga menimbulkan tiga orang meninggal dunia.
Rangkaian gangguan keamanan di Freeport dimulai saat pembakaran bus karyawan dan pos keamanan perusahaan di Mile 71 pada 8 Juli dinihari.
Tiga hari kemudian (11/7) terjadi penembakan di Mile 53 yang menewaskan Drew Nicholas Grant (38), pekerja Freeport asal Australia. Esok harinya (12/7), petugas satuan keamanan (sekuriti) Freeport, Markus Rante Allo, juga tewas ditembak di Mile 51.
Peristiwa terakhir, 13 Juli, jenazah provost Polda Papua, Brigadir Dua Marson Fredy Pettipelohi, ditemukan dengan luka parah di bagian leher di Mile 64.
Aksi gangguan keamanan pun terkadang masih berlangsung di area itu, sehingga mengakibatkan karyawan PT Freeport tidak dapat bekerja maksmimal, bahkan sebagian terpaksa tertahan di Tembagapura dan belum mendapat libur atau cuti. (mp/*a)
Jumat, Juli 24, 2009
Satpol PP Jakpus Jaga Ketat Pasar Baru
JAKARTA, MP - Sebanyak 50 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat menjaga ketat kawasan Pasar Baru, menyusul penertiban yang dilakukan terhadap ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah itu.
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priatna, Jumat (24/7), mengatakan, keberadaan PKL di Pasar Baru memang sudah lama dikeluhkan masyarakat, karena kenyamanan warga yang sedang berbelanja terganggu dengan banyaknya PKL yang memenuhi gerbang utama pintu utara dan selatan.
"Mulai hari ini, kita posisikan personel untuk menjaga kawasan Pasar Baru agar PKL tersebut tidak kembali," kata Idris Priyatna.
Lanjut Idris, pihaknya berkewajiban untuk mengembalikan kondisi Pasar Baru seperti sedia kala dan menegakkan Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sehingga kesemrawutan oleh PKL di lokasi tersebut harus segera diakhiri.
"Selama ini pejalan kaki yang berkunjung ke Pasar Baru kesulitan lantaran PKL membuat lokasi menjadi sempit. Belum lagi banyak parkir motor liar yang mengganggu pengunjung," ujarnya.
Idris menyayangkan, ada usaha provokasi yang dilakukan oleh salah seorang pedagang dengan cara melemparkan benda keras ke arah petugas. Beruntung, aksi tersebut dapat segera diredam oleh petugas, sehingga situasi yang sempat memanas dapat segera dikendalikan.
"Beruntung personel kami tidak terpancing dengan provokasi tersebut sehingga keributan bisa diatasi," pungkasnya.
Sementara itu barang milik PKL yang berhasil disita petugas Satpol PP, lanjut Idris, terpaksa diamankan di Cakung, Jakarta Timur.
Irwansyah (34), salah satu pedagang mengaku sudah lama berjualan di kawasan Pasar Baru. Namun, akibat penertiban yang dilakukan Satpol PP, terpaksa harus mencari lokasi berdagang di tempat lain.
"Setelah ditertibkan, pedagang kebingungan mencari tempat. Apalagi mata pencarian kita ya dagang seperti ini," keluhnya.
Belum lagi, lanjut bapak dua anak ini, kebutuhan keluarga sehari-hari harus dipenuhi.
"Kita mengharapkan agar Walikota merelokasi pedagang di kawasan Pasar Baru," ujar warga Kemayoran ini.
Sementara Ratna (41), seorang pedagang yang merupakan warga Senen, Jakarta Pusat, terpaksa menjajakan pakaian dengan berjalan kaki ke pengunjung Pasar Baru.
"Terpaksa mas, saya jajakan dagangan ke pengunjung dari tempat ke tempat yang lain. Soalnya tempat yang selalu kita tempati sudah dibongkar petugas," ujarnya.
Ratna juga meminta kepada Pemkot Jakarta Pusat agar memperhatikan pedagang kecil seperti mereka.
"Memang kita salah berjualan di pinggir jalan, tapi masak walikota sendiri tega melihat pedagang kecil seperti kita selalu ditertibkan," lanjutnya. (mp/*a)
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priatna, Jumat (24/7), mengatakan, keberadaan PKL di Pasar Baru memang sudah lama dikeluhkan masyarakat, karena kenyamanan warga yang sedang berbelanja terganggu dengan banyaknya PKL yang memenuhi gerbang utama pintu utara dan selatan.
"Mulai hari ini, kita posisikan personel untuk menjaga kawasan Pasar Baru agar PKL tersebut tidak kembali," kata Idris Priyatna.
Lanjut Idris, pihaknya berkewajiban untuk mengembalikan kondisi Pasar Baru seperti sedia kala dan menegakkan Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sehingga kesemrawutan oleh PKL di lokasi tersebut harus segera diakhiri.
"Selama ini pejalan kaki yang berkunjung ke Pasar Baru kesulitan lantaran PKL membuat lokasi menjadi sempit. Belum lagi banyak parkir motor liar yang mengganggu pengunjung," ujarnya.
Idris menyayangkan, ada usaha provokasi yang dilakukan oleh salah seorang pedagang dengan cara melemparkan benda keras ke arah petugas. Beruntung, aksi tersebut dapat segera diredam oleh petugas, sehingga situasi yang sempat memanas dapat segera dikendalikan.
"Beruntung personel kami tidak terpancing dengan provokasi tersebut sehingga keributan bisa diatasi," pungkasnya.
Sementara itu barang milik PKL yang berhasil disita petugas Satpol PP, lanjut Idris, terpaksa diamankan di Cakung, Jakarta Timur.
Irwansyah (34), salah satu pedagang mengaku sudah lama berjualan di kawasan Pasar Baru. Namun, akibat penertiban yang dilakukan Satpol PP, terpaksa harus mencari lokasi berdagang di tempat lain.
"Setelah ditertibkan, pedagang kebingungan mencari tempat. Apalagi mata pencarian kita ya dagang seperti ini," keluhnya.
Belum lagi, lanjut bapak dua anak ini, kebutuhan keluarga sehari-hari harus dipenuhi.
"Kita mengharapkan agar Walikota merelokasi pedagang di kawasan Pasar Baru," ujar warga Kemayoran ini.
Sementara Ratna (41), seorang pedagang yang merupakan warga Senen, Jakarta Pusat, terpaksa menjajakan pakaian dengan berjalan kaki ke pengunjung Pasar Baru.
"Terpaksa mas, saya jajakan dagangan ke pengunjung dari tempat ke tempat yang lain. Soalnya tempat yang selalu kita tempati sudah dibongkar petugas," ujarnya.
Ratna juga meminta kepada Pemkot Jakarta Pusat agar memperhatikan pedagang kecil seperti mereka.
"Memang kita salah berjualan di pinggir jalan, tapi masak walikota sendiri tega melihat pedagang kecil seperti kita selalu ditertibkan," lanjutnya. (mp/*a)
Akibat Bom, Tingkat Hunian Hotel Menurun
JAKARTA, MP - Ledakan teror bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta mengakibatkan tingkat hunian hotel di sejumlah daerah mengalami penurunan.
"Penurunan tingkat hunian hotel mencapai 54 persen," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/7).
Yanti memaparkan, tingkat hunian hotel pada Juni 2009 sebelum terjadi ledakan bom di kawasan Mega Kuningan sebenarnya mencapai sekitar 70 persen.
Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar segera dilaksanakan program rehabilitasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan bagi para pengelola hotel, ujar dia, peristiwa nahas tersebut harus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pengelola hotel untuk terus-menerus meningkatkan sistem keamanan di hotel yang mereka kelola.
Bila program rehabilitasi berjalan dengan baik, PHRI memperkirakan keadaan sudah kembali normal pada awal tahun 2010.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Ben Sukma mengatakan, pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah berkisar antara 5-30 persen di beberapa daerah.
"Untuk di Jakarta saja angka pembatalan mencapai 20 hingga 30 persen," kata Ben.
Agar pemulihan sekitor pariwisata dapat berlangsung lebih cepat, maka Asita akan berupaya antara lain dengan mengundang sejumlah biro pariwisata dan jurnalis dari media luar negeri.
Ia juga meyakini bahwa pemulihan pariwisata akan kembali normal dalam jangka waktu enam bulan.
Pada Jumat 17 Juli 2009 lalu, terjadi ledakan bom di dua hotel berbintang lima di kawasan Mega Kuningan yakni di hotel JW Marriott dan Ritz Carltom yang menewaskan sembilan orang dan puluhan lainnya luka-luka. (mp/*a)
"Penurunan tingkat hunian hotel mencapai 54 persen," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/7).
Yanti memaparkan, tingkat hunian hotel pada Juni 2009 sebelum terjadi ledakan bom di kawasan Mega Kuningan sebenarnya mencapai sekitar 70 persen.
Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar segera dilaksanakan program rehabilitasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan bagi para pengelola hotel, ujar dia, peristiwa nahas tersebut harus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pengelola hotel untuk terus-menerus meningkatkan sistem keamanan di hotel yang mereka kelola.
Bila program rehabilitasi berjalan dengan baik, PHRI memperkirakan keadaan sudah kembali normal pada awal tahun 2010.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Ben Sukma mengatakan, pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah berkisar antara 5-30 persen di beberapa daerah.
"Untuk di Jakarta saja angka pembatalan mencapai 20 hingga 30 persen," kata Ben.
Agar pemulihan sekitor pariwisata dapat berlangsung lebih cepat, maka Asita akan berupaya antara lain dengan mengundang sejumlah biro pariwisata dan jurnalis dari media luar negeri.
Ia juga meyakini bahwa pemulihan pariwisata akan kembali normal dalam jangka waktu enam bulan.
Pada Jumat 17 Juli 2009 lalu, terjadi ledakan bom di dua hotel berbintang lima di kawasan Mega Kuningan yakni di hotel JW Marriott dan Ritz Carltom yang menewaskan sembilan orang dan puluhan lainnya luka-luka. (mp/*a)
Hibah Tahap Kedua MRT Dikucurkan
JAKARTA, MP - Dana hibah sebesar 48,150 miliar yen (450 juta dolar AS) diserahkan pemerintah pusat ke Pemprov DKI untuk pembangunan konstruksi proyek MRT. Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dilakukan di Balaikota Jakarta, Jumat (24/7), antara Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
"Hibah tahap kedua ini akan digunakan PT MRT Jakarta untuk melakukan pengadaan konsultan untuk supervisi proyek, pengadaan konsultan untuk operasi dan pemeliharaan, melakukan tender untuk memilih kontraktor dan pekerjaan konstruksi tahap awal," papar Gubernur Fauzi Bowo.
Pinjaman tahap kedua itu dituangkan dalam Loan Agreement No.IP-554 tanggal 31 Maret 2009 antara Pemerintah Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan dihibahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI.
Dari dana tahap kedua tersebut, rinciannya akan digunakan untuk pekerjaan sipil dan peralatan sebesar 44,118 miliar yen, jasa konsultasi sebesar 1,8 juta yen dan dana cadangan sebesar 2,206 juta yen.
Gubernur DKI Jakarta mengatakan, dengan penandatanganan tersebut maka pembangunan MRT sudah bisa dimulai sesuai dengan jadwal rencana kerja.
Sementara itu, Mardiasmo mengatakan bahwa dana hibah tersebut akan dicairkan segera setelah penandatanganan.
"Sesuai dengan skema `cost sharing` antara pusat dan daerah sebesa 42-58 persen dimana tahap pertama dan tahap kedua akan dihibahkan serta tahap ketiga dan tahap keempat adalah penerusan pinjaman dari pusat ke daerah," ujarnya seusai penandatanganan.
Total pinjaman untuk pembangunan moda transportasi rel bawah tanah itu adalah sebesar 144 miliar yen atau sekitar Rp10,2 triliun.
Pinjaman tahap pertama telah dikucurkan sebesar 1,869 miliar yen dan dari dana itu, Pemprov DKI mendapatkan hibah sebesar 758 juta yen untuk persiapan konsultan pelaksanaan tender sementara dana sebesar 940 juta yen diserahkan ke Departemen Perhubungan untuk pembuatan desain dasar MRT.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Tribudhi Rahardjo menyebut pihaknya akan melakukan percepatan proses konstruksi begitu desain dasar dari Departemen Perhubungan diselesaikan.
"Saya optimistis kami bisa mempercepat proses konstruksi hingga sembilan bulan," ujarnya.
MRT Jakarta untuk sementara dijadwalkan beroperasi pada awal tahun 2016. Untuk tahap pertama, dibangun satu koridor yakni dari Lebak Bulus- Dukuh Atas sepanjang 14,5 kilometer.
Empat kilometer diantaranya (empat stasiun) akan dibangun di bawah tanah dan delapan stasiun lainnya dibangun di atas tanah.
Konstruksi jaringan MRT akan dilanjutkan dengan Koridor II Dukuh Atas- Kota dan tahap tiga adalah jalur dari Timur ke Barat Jakarta, keduanya masih dalam proses studi kelayakan. (mp/*a)
"Hibah tahap kedua ini akan digunakan PT MRT Jakarta untuk melakukan pengadaan konsultan untuk supervisi proyek, pengadaan konsultan untuk operasi dan pemeliharaan, melakukan tender untuk memilih kontraktor dan pekerjaan konstruksi tahap awal," papar Gubernur Fauzi Bowo.
Pinjaman tahap kedua itu dituangkan dalam Loan Agreement No.IP-554 tanggal 31 Maret 2009 antara Pemerintah Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan dihibahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI.
Dari dana tahap kedua tersebut, rinciannya akan digunakan untuk pekerjaan sipil dan peralatan sebesar 44,118 miliar yen, jasa konsultasi sebesar 1,8 juta yen dan dana cadangan sebesar 2,206 juta yen.
Gubernur DKI Jakarta mengatakan, dengan penandatanganan tersebut maka pembangunan MRT sudah bisa dimulai sesuai dengan jadwal rencana kerja.
Sementara itu, Mardiasmo mengatakan bahwa dana hibah tersebut akan dicairkan segera setelah penandatanganan.
"Sesuai dengan skema `cost sharing` antara pusat dan daerah sebesa 42-58 persen dimana tahap pertama dan tahap kedua akan dihibahkan serta tahap ketiga dan tahap keempat adalah penerusan pinjaman dari pusat ke daerah," ujarnya seusai penandatanganan.
Total pinjaman untuk pembangunan moda transportasi rel bawah tanah itu adalah sebesar 144 miliar yen atau sekitar Rp10,2 triliun.
Pinjaman tahap pertama telah dikucurkan sebesar 1,869 miliar yen dan dari dana itu, Pemprov DKI mendapatkan hibah sebesar 758 juta yen untuk persiapan konsultan pelaksanaan tender sementara dana sebesar 940 juta yen diserahkan ke Departemen Perhubungan untuk pembuatan desain dasar MRT.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Tribudhi Rahardjo menyebut pihaknya akan melakukan percepatan proses konstruksi begitu desain dasar dari Departemen Perhubungan diselesaikan.
"Saya optimistis kami bisa mempercepat proses konstruksi hingga sembilan bulan," ujarnya.
MRT Jakarta untuk sementara dijadwalkan beroperasi pada awal tahun 2016. Untuk tahap pertama, dibangun satu koridor yakni dari Lebak Bulus- Dukuh Atas sepanjang 14,5 kilometer.
Empat kilometer diantaranya (empat stasiun) akan dibangun di bawah tanah dan delapan stasiun lainnya dibangun di atas tanah.
Konstruksi jaringan MRT akan dilanjutkan dengan Koridor II Dukuh Atas- Kota dan tahap tiga adalah jalur dari Timur ke Barat Jakarta, keduanya masih dalam proses studi kelayakan. (mp/*a)
Pasca Bom Kuningan, Belum Ada "Travel Warning"
JAKARTA, MP - Sejumlah negara mengeluarkan himbauan untuk bepergian (travel advisory) bukan peringatan (travel warning) bagi warganya untuk berkunjung ke Indonesia pasca ledakan bom di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada 17 Juli lalu.
"Belum ada travel warning. Hanya himbauan dikeluarkan oleh sejumlah negara, dan itu wajar untuk memperingatkan warga negaranya," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) RI Teuku Faizasyah di Jakarta Jumat (24/7).
Dia mengatakan, sejumlah negara seperti Australia dan Amerika Serikat hanya mengeluarkan himbauan kepada warga negara mereka agar berhati-hati bila berkunjung ke Indonesia.
Tetapi, kata Faizasyah, keputusan untuk melancong ke Indonesia tetap berada di tangan warga negara itu sendiri. "Jadi sifatnya bukan larangan," katanya.
Faizasyah juga mengatakan, terkait dengan kasus bom Mega Kuningan yang menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan warga negara Indonesia dan asing tersebut, pemerintah Amerika Serikat dan Australia menawarkan bantuan pengungkapan kasus tersebut.
Menurut dia,, kedua negara tersebut telah mengajukan penawaran resmi ke pemerintah Indonesia.
"Penawaran telah diterima dan langsung kami teruskan pada pihak Polri. Selanjutnya keputusan di tangan mereka (Polri,red)," katanya.
Ia mengatakan tawaran pemerintah AS yang diajukan adalah pemberian data base jaringan teroris yang selama ini dimiliki, serta data base DNA jaringan teroris internasional.
Pemerintah Australia, kata dia, menawarkan bantuan keahlian dalam mengidentifikasi rekaman CCTV. Dalam kasus ini rekaman CCTV diharapkan sangat membantu dalam pengungkapan pelaku pemboman. (mp/*a)
"Belum ada travel warning. Hanya himbauan dikeluarkan oleh sejumlah negara, dan itu wajar untuk memperingatkan warga negaranya," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) RI Teuku Faizasyah di Jakarta Jumat (24/7).
Dia mengatakan, sejumlah negara seperti Australia dan Amerika Serikat hanya mengeluarkan himbauan kepada warga negara mereka agar berhati-hati bila berkunjung ke Indonesia.
Tetapi, kata Faizasyah, keputusan untuk melancong ke Indonesia tetap berada di tangan warga negara itu sendiri. "Jadi sifatnya bukan larangan," katanya.
Faizasyah juga mengatakan, terkait dengan kasus bom Mega Kuningan yang menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan warga negara Indonesia dan asing tersebut, pemerintah Amerika Serikat dan Australia menawarkan bantuan pengungkapan kasus tersebut.
Menurut dia,, kedua negara tersebut telah mengajukan penawaran resmi ke pemerintah Indonesia.
"Penawaran telah diterima dan langsung kami teruskan pada pihak Polri. Selanjutnya keputusan di tangan mereka (Polri,red)," katanya.
Ia mengatakan tawaran pemerintah AS yang diajukan adalah pemberian data base jaringan teroris yang selama ini dimiliki, serta data base DNA jaringan teroris internasional.
Pemerintah Australia, kata dia, menawarkan bantuan keahlian dalam mengidentifikasi rekaman CCTV. Dalam kasus ini rekaman CCTV diharapkan sangat membantu dalam pengungkapan pelaku pemboman. (mp/*a)
2008, Pemprov Temukan 88 Ribu KTP Palsu
JAKARTA, MP - Kendati sudah memperketat pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), ternyata KTP palsu masih banyak beredar di Jakarta. Buktinya, sepanjang 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan 88 ribu KTP DKI palsu. Terbitnya KTP palsu ini karena ada upaya komersil yang dilakukan petugas penerbit KTP. Sejak diketahui ada puluhan ribu KTP DKI palsu yang diterbitkan, Pemprov DKI telah menindak 30 PNS yang terbukti melakukan pemalsuan.
Mengenai aksi pemalsuan dan komersialisasi KTP di Jakarta, diakui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta, Muhayat. Kasus ini terkuak setelah Pemprov DKI melakukan razia KTP besar-besaran tahun lalu.
Saat itu, ada 88 ribu KTP palsu yang berhasil disita. Setelah diselidiki, ternyata ada jaringan terorganisir yang membuat KTP palsu. “Ribuan KTP palsu itu terungkap setelah dibongkarnya jaringan pemalsu KTP di Jakarta pada tahun lalu,” kata Muhayat di Jakarta Media Center, Bellagio Buti Mal.
Para pelaku pemalsuan KTP yang terjaring tahun 2008, ungkapnya, sudah dalam penanganan Polda Metro Jaya. KTP palsu yang disita itu pada umumnya digunakan oleh warga daerah luar Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan, KTP palsu itu digunakan untuk melakukan kegiatan kriminal lainnya, termasuk aksi teror.
Terbukti dari salah satu pelaku bom bunuh diri di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton termasuk memanfaatkan KTP palsu untuk melancarkan aksi kekejamannya yang menewaskan sembilan orang.
Pelaku tersebut diketahui memakai KTP DKI saat memesan salah satu kamar di Hotel JW Marriott dengan nama dan alamat yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Selain praktik pemalsuan KTP, mantan Walikota Jakarta Pusat ini meminta semua pihak untuk mewaspadai praktik komersialisasi pembuatan KTP. Agar praktik komersialisasi tidak semakin marak dilakukan, Pemprov DKI melakukan pemeriksaan dan penindakan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh wilayah yang tugasnya berkaitan dengan pengurusan KTP.
Hasil dari pemeriksaan itu, selama 2008 sebanyak 30 PNS tertangkap tangan melakukan kegiatan jual beli KTP. “Mereka sudah dikenakan sanksi administrasi dan penurunan jabatan,” ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol DKI.
Tak berhenti sampai di sini, Pemprov DKI akan terus melakukan pemeriksaan dan penindakan bagi PNS yang melakukan komersialisasi KTP. Sebab sesuai dengan peraturan, pembuatan KTP di Jakarta gratis.
Muhayat mengingatkan, agar warga segera melapor jika mereka diminta pungutan atau biaya apa pun saat mengurus KTP baru atau perpanjangan KTP. Laporan warga akan langsung ditindaklanjuti.
Rancang KTP Microchip
Agar kasus pemalsuan KTP tak terulang, Pemprov DKI tengah merancang KTP yang sukar dipalsukan. Rencananya, KTP DKI yang akan datang akan ditanamkan microchip yang memuat data kependudukan pemiliknya. Jadi dengan microchip tersebut, data pemilik akan tersimpan dalam database sehingga sangat kecil kemungkinan bisa dipalsukan atau digandakan.
Penerbitan KTP dengan microchip tersebut sepertinya tinggal menunggu waktu. Karena saat ini Pemprov DKI dan Departemen Dalam negeri (Depdagri) sedang melakukan perundingan.
“Rancangan ini tinggal menunggu persetujuan dari Depdagri. Mudah-mudahan bisa segera diterapkan di daerah-daerah," harapnya
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan Pemprov DKI tidak hanya akan melakukan sweeping KTP, tetapi juga akan membuat disain KTP yang tidak dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Banyaknya KTP yang tidak benar dan tidak sesuai dengan data wilayah di DKI, mendorong Pemprov DKI membuat KTP yang tidak bisa dipalsukan,” kata Fauzi Bowo.
Kini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pembenahan terhadap pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Nantinya, kartu identitas warga ibu kota akan terkomputerisasi.
KTP DKI secara khusus akan dibuat seperti kartu kredit yang dilengkapi sistem pengamanan berupa blank code atau hologram. KTP elektronik ini ke depannya akan diintegrasikan dengan single identity number (SIN) yang sudah lama didengungkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi lagi penipuan atau pemalsuan KTP di Provinsi DKI Jakarta.
Disain KTP tersebut berupa KTP elektronik dengan memberikan kode tertentu yang berisi data pemegangnya. Fungsinya akan mirip dengan cara kerja kartu kredit atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang diterbitkan bank. (mp/*b)
Tanaman Pucuk Merah Digemari Masyarakat
JAKARTA, MP - Tanaman Pucuk Merah (Syzygium oleana) banyak digemari pengunjung pameran Flora Fauna Jakarta di kawasan Lapangan Banteng yang dilaksanakan pada 17 Juli - 20 Agustus 2009.
Hal itu terlihat dengan banyaknya pengunjung yang membeli si Pucuk Merah di beberapa penjual tanaman hias yang mengikuti ajang pameran itu.
"Lumayanlah sehari bisa sampai 30 pokok tanaman Pucuk Merah yang laku terjual," kata Udin, salah seorang pedagang peserta pameran Flora Fauna Jakarta.
Satu pokok Pucuk Merah yang ditanam dalam kantong plastik bibit tanaman (poly bag) dengan tinggi 30 sentimeter, Udin rata-rata menjualnya sampai 30 pokok dengan harga Rp25 ribu, katanya.
"Tanaman ini menarik lantaran memiliki ujung daun muda berwarna merah, selain itu cara menanamnya mudah," kata Udin menjelaskan.
Ditambahkannya bahwa Pucuk Merah pada tunas mudanya bisa selalu tumbuh, maka harus rajin dipotes dan dipangkas.
"Pemotesan dan pemangkasan tanaman ini, harus sering dilakukan agar warna tunas baru yang berwarna baru dapat segera tumbuh, dan itulah yang jadi daya tariknya," kata Udin.
Hal senada dikatakan pula oleh Sofyan, pedagang lain di pameran Flora Fauna Jakarta, yang juga mendapatkan keuntungan dari menjual si Pucuk Merah.
"Dalam sehari bisa 20 hingga 30 pokok Pucuk Merah yang dapat saya jual, harganya bervariasi dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu per pokok," kata Sofyan.
Saat ini, penggemar tanaman PUcuk Merah semakin banyak, karena tanamannya yang enak dipandang mata, selain itu menurut beberapa pembeli tanaman tersebut mendatangkan keberuntungan, katanya.
"Warna pucuknya ada yang merah adapula yang juga yang oranye, tumbuhnya mudah tidak membutuhkan banyak perawatan," kata Sofyan, menerangkan.
Sementara itu, Marketing majalah Trubus, Revi Helmisan menjelaskan bahwa tanaman Pucuk Merah merupakan tanaman yang baik anti polutan.
"Tanaman tersebut mampu menyerap udara kotor seperti zat karbondioksida (CO2) dan mulai terkenal pada tahun 2008," katanya.
Biasanya tanaman yang berasal dari Brazil tersebut, kebanyakan digunakan sebagai tanaman landscape, karena warna pucuknya sangat menarik, kata Revi, menambahkan.
Revi mengatakan, bahwa tanaman berdaun unik ini masih termasuk ke dalam family yang sama dengan tanaman cengkih. Bila diperhatikan, bentuk tajuk dan daunnya pun sangat menyerupai tanaman cengkih.
Tanaman itu diperlukan cahaya matahari yang cukup, sehingga tunas mudanya dapat tetap berwarna merah dan akan memesonakan yang memandangnya.
Adapun cara lain untuk mempertahankan keindahan pucuk merah ini adalah dengan cara dipotes dan dipangkas, kemudian untuk pengembangbiakan dengan cara stek daun, katanya. (mp/*a)
Hal itu terlihat dengan banyaknya pengunjung yang membeli si Pucuk Merah di beberapa penjual tanaman hias yang mengikuti ajang pameran itu.
"Lumayanlah sehari bisa sampai 30 pokok tanaman Pucuk Merah yang laku terjual," kata Udin, salah seorang pedagang peserta pameran Flora Fauna Jakarta.
Satu pokok Pucuk Merah yang ditanam dalam kantong plastik bibit tanaman (poly bag) dengan tinggi 30 sentimeter, Udin rata-rata menjualnya sampai 30 pokok dengan harga Rp25 ribu, katanya.
"Tanaman ini menarik lantaran memiliki ujung daun muda berwarna merah, selain itu cara menanamnya mudah," kata Udin menjelaskan.
Ditambahkannya bahwa Pucuk Merah pada tunas mudanya bisa selalu tumbuh, maka harus rajin dipotes dan dipangkas.
"Pemotesan dan pemangkasan tanaman ini, harus sering dilakukan agar warna tunas baru yang berwarna baru dapat segera tumbuh, dan itulah yang jadi daya tariknya," kata Udin.
Hal senada dikatakan pula oleh Sofyan, pedagang lain di pameran Flora Fauna Jakarta, yang juga mendapatkan keuntungan dari menjual si Pucuk Merah.
"Dalam sehari bisa 20 hingga 30 pokok Pucuk Merah yang dapat saya jual, harganya bervariasi dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu per pokok," kata Sofyan.
Saat ini, penggemar tanaman PUcuk Merah semakin banyak, karena tanamannya yang enak dipandang mata, selain itu menurut beberapa pembeli tanaman tersebut mendatangkan keberuntungan, katanya.
"Warna pucuknya ada yang merah adapula yang juga yang oranye, tumbuhnya mudah tidak membutuhkan banyak perawatan," kata Sofyan, menerangkan.
Sementara itu, Marketing majalah Trubus, Revi Helmisan menjelaskan bahwa tanaman Pucuk Merah merupakan tanaman yang baik anti polutan.
"Tanaman tersebut mampu menyerap udara kotor seperti zat karbondioksida (CO2) dan mulai terkenal pada tahun 2008," katanya.
Biasanya tanaman yang berasal dari Brazil tersebut, kebanyakan digunakan sebagai tanaman landscape, karena warna pucuknya sangat menarik, kata Revi, menambahkan.
Revi mengatakan, bahwa tanaman berdaun unik ini masih termasuk ke dalam family yang sama dengan tanaman cengkih. Bila diperhatikan, bentuk tajuk dan daunnya pun sangat menyerupai tanaman cengkih.
Tanaman itu diperlukan cahaya matahari yang cukup, sehingga tunas mudanya dapat tetap berwarna merah dan akan memesonakan yang memandangnya.
Adapun cara lain untuk mempertahankan keindahan pucuk merah ini adalah dengan cara dipotes dan dipangkas, kemudian untuk pengembangbiakan dengan cara stek daun, katanya. (mp/*a)
DKI Naikkan Anggaran Kesehatan
JAKARTA, MP - Banyaknya penolakan kartu keluarga miskin (Gakin) oleh rumah sakit membuat Pemprov DKI menambah anggaran kesehatan hingga Rp200 miliar, sehingga total menjadi Rp550 miliar, untuk tahun anggaran 2009.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI, Effendi Anas, menyebut, Pemprov DKI tidak ingin menunggak Gakin pada tahun 2010, seperti terjadi pada tahun anggaran 2009.
"Kita sepakati tidak mau 2010 mempunyai beban utang Gakin, karena itu kami usulkan untuk ditingkatkan," ujar Effendi di Jakarta.
Pemprov DKI menunggak sebesar Rp195 miliar bagi pelayanan kartu Gakin pada 2008 yang menyebabkan rumah sakit seringkali menolak pasien Gakin.
Pemprov kemudian menambah anggaran sebesar Rp200 miliar lewat APBD Perubahan yang kini sedang dibahas di DPRD DKI.
Anggota Komisi E DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus menyebut pihaknya menyetujui penambahan anggaran tersebut dengan tujuan agar Pemprov dapat melunasi semua tunggakan.
"Penambahan dana Gakin itu dianggarkan untuk melunasi semua tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit," kata Alaydrus.
Dengan begitu, rumah sakit kata Alaydrus tidak punya alasan untuk menolak pasien Gakin dengan alasan Pemprov tidak melunasi tunggakan.
Effendi Anas mengatakan Pemprov memilih untuk menganggarkan lebih daripada kebutuhan untuk menghindari kejadian penolakan pasien miskin oleh rumah sakit.
"Kita berpikir daripada kurang mendingan berlebih, kalau lebih bisa dikembalikan, kalau kurang akan ada beban bagi rumah sakit. Akibatnya mengganggu manajemen rumah sakit itu, dampak yang ditimbulkan pasien Gakin tidak diterima sampai dilunasi tunggakannya," ujarnya. (mp/*a)
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI, Effendi Anas, menyebut, Pemprov DKI tidak ingin menunggak Gakin pada tahun 2010, seperti terjadi pada tahun anggaran 2009.
"Kita sepakati tidak mau 2010 mempunyai beban utang Gakin, karena itu kami usulkan untuk ditingkatkan," ujar Effendi di Jakarta.
Pemprov DKI menunggak sebesar Rp195 miliar bagi pelayanan kartu Gakin pada 2008 yang menyebabkan rumah sakit seringkali menolak pasien Gakin.
Pemprov kemudian menambah anggaran sebesar Rp200 miliar lewat APBD Perubahan yang kini sedang dibahas di DPRD DKI.
Anggota Komisi E DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus menyebut pihaknya menyetujui penambahan anggaran tersebut dengan tujuan agar Pemprov dapat melunasi semua tunggakan.
"Penambahan dana Gakin itu dianggarkan untuk melunasi semua tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit," kata Alaydrus.
Dengan begitu, rumah sakit kata Alaydrus tidak punya alasan untuk menolak pasien Gakin dengan alasan Pemprov tidak melunasi tunggakan.
Effendi Anas mengatakan Pemprov memilih untuk menganggarkan lebih daripada kebutuhan untuk menghindari kejadian penolakan pasien miskin oleh rumah sakit.
"Kita berpikir daripada kurang mendingan berlebih, kalau lebih bisa dikembalikan, kalau kurang akan ada beban bagi rumah sakit. Akibatnya mengganggu manajemen rumah sakit itu, dampak yang ditimbulkan pasien Gakin tidak diterima sampai dilunasi tunggakannya," ujarnya. (mp/*a)
Kamis, Juli 23, 2009
Kawasan Tanah Abang Makin Semrawut
JAKARTA, MP - Kawasan Tanah Abang aman dan nyaman yang dicanangkan Muspiko Jakarta Pusat bulan Desember 2008 ternyata belum terbukti karena kemacetan dan semrawut seringkali menghiasi kawasan itu akibat tidak tertibnya sejumlah pedagang melakukan bongkar muat di pinggir jalan. "Tidak ada tempat parkir di sekitar sini, yang ada di lantai atas di Blok A sehingga terlalu jauh. Kami terpaksa langsung bongkar muat di sini saja," kata Wawan (30) salah satu sopir boks yang sedang bongkar muat di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).
Seperti dilansir dari situs kantor berita nasional, terlihat kendaraan boks berjejer dan berhimpitan dengan bajaj, mikrolet atau pun metromoni yang ngetem. Akibat bongkar muat di pinggir jalan itu, kuli panggul kerap melawan arus sehingga jalan tiga jalur hanya tersisa satu jalur untuk lalu lintas di ruas jalan tersebut.
"Seharusnya sih mobil masuk ke toko. Tapi keluar masuknya yang sulit karena mancet," kata Acong (42), salah satu pemilik toko tekstil di Jalan Mas Masyur.
Kondisi tersebut memang agak terurai setelah jalan Mas Mansyur dari Casblanca menuju Cideng dibuat underpass.
Namun akhir-akhir ini sedikit tersendat kembali lantaran banyaknya kendaraan roda dua memotong jalan dan melawan arus di jalur tersebut.
Menanggapi kemancetan dan kesemerawutan di Kawasan Tanahabang, Camat Tanahabang Edi Supriadi mengaku tidak bisa berbuat banyak.
"Percuma mas, kita sudah menempatkan beberapa Satpol PP, tapi nyatanya kemancetan dan semerawutnya di kawasan ini tidak bisa dihindari. Petugas kita selalu memperingati, dasar masyarakat kita ya begini. Mereka melakukan lagi," katanya.
Menurut Edi Supriadi, kawasan Tanah Abang bebas preman, aman dan nyaman, sebagainya yang dicanangkan Muspiko Bulan Desember tahun lalu menjadi tidak berarti sama sekali.
"Ya begini ini kawasan Tanah Abang seperti sediakala, macet, semrawut banyak PKL dan preman. Masyarakatnya susah diatur,"lanjutnya.
Untuk mencanangkan kawasan Tahah Abang aman dan nyaman, Muspiko telah mengeluarkan ratusan juta untuk menata kawasan tersebut agar banyak dikunjungi konsumen dari dalam negeri maupun luar negeri. "Nyatanya tidak ada perubahan sama sekali,"ujarnya.(mp/*a)
Paska Bom, DKI akan Buat KTP Elektronik
JAKARTA, MP - Paska ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pembenahan terhadap pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Nantinya, kartu identitas warga ibu kota akan terkomputerisasi. KTP DKI secara khusus akan dibuat seperti kartu kredit yang dilengkapi sistem pengamanan berupa blank code atau hologram. KTP elektronik ini ke depannya akan diintegrasikan dengan single identity number (SIN) yang sudah lama didengungkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi lagi penipuan atau pemalsuan KTP di Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan Pemprov DKI tidak hanya akan melakukan sweeping KTP, tetapi juga akan membuat disain KTP yang tidak dapat manfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Banyaknya KTP yang tidak benar dan tidak sesuai dengan data wilayah di DKI, mendorong Pemprov DKI membuat KTP yang tidak bisa dipalsukan,” kata Fauzi Bowo, baru-baru ini.
Disain KTP tersebut berupa KTP elektronik dengan memberikan kode tertentu yang berisi data orang tersebut. Fungsinya akan mirip dengan cara kerja kartu kredit atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang diterbitkan oleh bank.
Kartu tersebut jika dimasukkan dalam mesin ATM dengan kode pin, dan langsung dihubungkan dengan data keuangan yang dipunyai orang tersebut. Jika uang ingin diambil sesuai dengan jumlah uang di tabungan, maka transaksi bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tidak sesuai, maka transaksi pasti ditolak.
“Seperti itu salah satu metode yang akan kita tempuh, karena dengan kartu sistem ini seseorang dapat dikenal dan diketahui di mana dia tinggal serta sesuai atau tidak. Baik untuk check in di hotel dan mengurus tabungan di bank," ujar mantan Wakil Gubernur era 2003-2007 itu.
Kendati demikian, rencana pembuatan KTP semacam kartu kredit atau kartu ATM, menurutnya, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemprov DKI saja, melainkan harus bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Karena bisa saja orang daerah melakukan aktivitas di Jakarta memakai KTP, sehingga ketika KTP dipergunakan bisa diketahui kebenaran datanya.
Dengan kartu elektronik ini, sekaligus memperkenalkan SIN yang telah lama digaungkan Departemen Dalam Negeri. Yaitu suatu program pemberlakuan satu nomor identitas untuk satu orang untuk semua aktivitas seperti rekening di bank, nomor pajak, dan lain sebagainya. “Jadi setiap orang di Indonesia memiliki satu nomor pribadi yang dibawanya sejak lahir hingga meninggal. Sistem ini bisa menghindari penggunaan identitas dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) DKI, Franky Mangatas Panjaitan, mengatakan pembuatan KTP ke ke depan direncanakan akan disertai sistem pengamanan berupa blank code atau hologram layaknya kartu ATM. Langkah tersebut terkait maraknya kartu identitas ilegal yang beredar di masyarakat.
Pembuatan kartu identitas tersebut dimungkinkan setelah Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbit. Kartu tersebut layaknya surat izin mengemudi (SIM) yang dikeluarkan Samsat serta kartu Imigrasi akan terintegrasi secara komputerisasi.
Sehingga nantinya tamu yang datang ke hotel maupun objek vital dan diketahui kebenaran identitasnya. Namun sayangnya untuk merealisasikan hal tersebut, dikatakan Franky, harus menunggu dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri. “Kita akan tunggu keputusan Mendagri, apakah kebijakan tersebut akan sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ungkap Franky. (mp/*b)
Rabu, Juli 22, 2009
Kamus Dialek Jakarta akan Diluncurkan
JAKARTA, MP - Kamus Dialek Jakarta serta Kamus Ungkapan dan Peribahasa Betawi akan diluncurkan dalam suatu acara yang diselenggarakan di Balai Agung Pemda DKI Jakarta, Kamis (23/7) besok.
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan diskusi yang menampilkan ahli linguistik Universitas Atmajaya Bambang Kaswanti Purwo dan peneliti Betawi Foundation JJ Rizal, kata Direktur Betawi Foundation Beky Mardani di Jakarta, Rabu (22/7).
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga akan hadir untuk menyampaikan pengantar diskusi yang juga dilengkapi dengan kisah proses kreatif dari Abdul Chaer, penyusun kamus tersebut.
Beky mengatakan, dengan terbitnya kamus tersebut Jakarta dan warganya diuntungkan karena kamus yang komprehensif itu bukan saja menjadi pegangan penting dalam penggunaan dialek Jakarta yang "ngetren" itu, juga menjauhi pemakainya dari kekacauan "ngomong" Jakarta seperti yang kini banyak terjadi.
"Bahkan, berkat kamus ini pula tergambar keanekaan dan kekayaan tradisi budaya masyarakat Jakarta," kata Beky yang juga Ketua III Bamus Betawi.
Menurut dia, dua kamus dalam satu bungkus itu mempunyai dua manfaat, pertama manfaat idiil karena merupakan usaha untuk memelihara salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Kedua, manfaat praktis karena kamus itu berguna bagi setiap orang yang ingin tahu lebih banyak tentang dialek Jakarta yang makin besar peranannya itu.
Ia juga mengatakan, kamus itu berbeda dengan kamus Betawi lain yang ada saat ini karena kamus itu disusun oleh ahlinya yang juga dosen Bahasa Indonesia serta lebih lengkap dengan jumlah entri lebih dari 10.000-an dan penyusun memahami konteksnya.
Kamus itu pertama kali diterbitkan pada 1976 dan kamus revisinya dilengkapi dengan ungkapan dan peribahasa Betawi. "Jadi kamus ini lebih lengkap," kata Beky.
Betawi Foundation merupakan organisasi yang dibentuk sebagai perwujudan komitmen terhadap riset dan penerbitan karya intelektual tentang Betawi dan Jakarta. (mp/*ant)
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan diskusi yang menampilkan ahli linguistik Universitas Atmajaya Bambang Kaswanti Purwo dan peneliti Betawi Foundation JJ Rizal, kata Direktur Betawi Foundation Beky Mardani di Jakarta, Rabu (22/7).
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga akan hadir untuk menyampaikan pengantar diskusi yang juga dilengkapi dengan kisah proses kreatif dari Abdul Chaer, penyusun kamus tersebut.
Beky mengatakan, dengan terbitnya kamus tersebut Jakarta dan warganya diuntungkan karena kamus yang komprehensif itu bukan saja menjadi pegangan penting dalam penggunaan dialek Jakarta yang "ngetren" itu, juga menjauhi pemakainya dari kekacauan "ngomong" Jakarta seperti yang kini banyak terjadi.
"Bahkan, berkat kamus ini pula tergambar keanekaan dan kekayaan tradisi budaya masyarakat Jakarta," kata Beky yang juga Ketua III Bamus Betawi.
Menurut dia, dua kamus dalam satu bungkus itu mempunyai dua manfaat, pertama manfaat idiil karena merupakan usaha untuk memelihara salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Kedua, manfaat praktis karena kamus itu berguna bagi setiap orang yang ingin tahu lebih banyak tentang dialek Jakarta yang makin besar peranannya itu.
Ia juga mengatakan, kamus itu berbeda dengan kamus Betawi lain yang ada saat ini karena kamus itu disusun oleh ahlinya yang juga dosen Bahasa Indonesia serta lebih lengkap dengan jumlah entri lebih dari 10.000-an dan penyusun memahami konteksnya.
Kamus itu pertama kali diterbitkan pada 1976 dan kamus revisinya dilengkapi dengan ungkapan dan peribahasa Betawi. "Jadi kamus ini lebih lengkap," kata Beky.
Betawi Foundation merupakan organisasi yang dibentuk sebagai perwujudan komitmen terhadap riset dan penerbitan karya intelektual tentang Betawi dan Jakarta. (mp/*ant)
Bangun Jalan Tembus Butuh Rp 8 Miliar
JAKARTA, MP - Upaya untuk mengatasi kemacetan terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain memajukan jam sekolah dan jam masuk kantor, Pemprov DKI juga berencana membangun dua jalan tembus. Kedua jalan tembus yang akan dibangun yaitu jalan tembus Jl I Gusti Ngurah Rai dan Jl Perintis Kemerdekaan (Bermis-Pulogadung). Dana pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2009 sebesar Rp 8 miliar. Targetnya tahun ini pengerjaan kedua jalan tembus sudah bisa dimulai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Budi Widiantoro, menjelaskan untuk mengatasi masalah kemacetan, Dinas PU akan membangun beberapa jalan tembus di beberapa ruas yang sering mengalami kemacetan. Untuk tahun ini, ada dua jalan tembus yang akan dikerjakan yaitu Jl I Gusti Ngurah Rai dan Jl Perintis Kemerdekaan (Bermis-Pulogadung).
Khusus Jl I Gusti Ngurah Rai, perencanaan jalan tembus sudah lama direncanakan, tetapi tidak bisa dilakukan karena terkendala pembebasan lahan. Namun, tahun ini pembebasan lahan sudah dapat diselesaikan sehingga pengerjaan pembangunan bisa segera dilaksanakan. Sedangkan untuk tembusan Bermis-Pulogadung itu terkait dengan adanya jalur busway koridor II (Pulogadung-Harmoni). Permasalahan tersebut juga sudah berhasil diselesaikan.
“Pengerjaan konstruksi kedua jalan tembus tersebut dimulai tahun ini," kata Budi Widiantoro di Balaikota DKI, Jakarta. Setelah usulan dana sebesar Rp 8 miliar untuk pembangunan kedua jalan tembus yang dimasukkan dalam APBD-P DKI 2009 disetujui DPRD, maka pengerjaannya akan segera dimulai. Pengerjaan akan dimulai dengan melakukan tender untuk menentukan dua kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan dua jalan tembus tersebut. Kedua jalan tembus ini diharapkan dapat meminimalisir kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas PU DKI Jakarta, Yayat Hidayat, memaparkan total panjang tembusan di Jl I Gusti Ngurah Rai mencapai 850 meter. Namun untuk tahun ini yang akan dikerjakan baru mencapai 382 meter dengan lebar 7 x 2 meter. Sementara di Bermis-Pulogadung total panjangnya 570 meter dengan lebar 7 x 2 meter. Jalan akan dilapisi dengan beton dan hotmix.
“Jalan tembus I Gusti Ngurah Rai dibuat secara bertahap karena membutuhkan dana cukup banyak. Semua jalan tembus akan dilapisi beton dan hotmix,” ungkap Yayat Hidayat.
Layering Jalan Rusak
Selain fokus pada jalan tembus, Budi mengatakan Dinas PU DKI tetap berkonsentrasi pada perbaikan jalan yang rusak total melalui layering. Sistem perbaikan jalan dengan layering tidak dilakukan di semua jalan, hanya jalan yang kualitas aspalnya sudah haus dan banyak tambalan saja yang akan dilapis ulang. Sekarang ini, pihaknya sedang melakukan pelapisan (layering) di beberapa ruas jalan utama di ibu kota. “Yang saat ini pengerjaannya sudah dimulai yaitu di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said,” ungkap Budi.
Sebanyak 18.528 meter persegi jalan rusak total akan dilayer. Walaupun prosesnya masih 30 persen, Budi optimis pelapisan di jalan-jalan tertentu akan selesai pada tahun ini. Pasalnya kontrak dengan pengembang akan selesai pada November tahun ini. Namun dia mengharapkan pengembang dapat menyelesaikannya sebelum kontrak berakhir.(mp/*b)
Selasa, Juli 21, 2009
Areal Parkir Plaza Kenari Mas Jadi Lapangan Futsal
JAKARTA, MP - Ketika Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) tengah kesulitan menyediakan areal parkir, justru lahan parkir yang ada di Plaza Kenari Mas (PKM), Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat diubah peruntukannya menjadi lapangan futsal. Akibatnya, sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan peralatan listrik itu memanfaatkan badan jalan menjadi tempat parkir. Ironisnya, keberadaan lapangan futsal yang disewakan tersebut juga belum terdaftar di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta.Lapangan futsal yang bernama Planet Futsal tersebut menempati lantai 3 A Plaza Kenari Mas. Empat lapangan futsal yang ada disewakan seharga Rp 120 ribu-Rp 220 per jam. Karena lahan parkir digunakan untuk lapangan futsal, tak sedikit pengunjung yang kesulitan memarkir kendaraannya. Kondisi ini membuat Jl Kramat Raya terlihat macet karena satu jalur dimanfaatkan sebagai areal parkir liar.
Sayangnya, ketika akan dikonfirmasi tentang lapangan futsal yang memanfaatkan area parkir tidak ada satu pun pengelola PKM yang bersedia ditemui. Hanya Ayu (22), resepsionis PKM menjelaskan, lapangan futsal PF memang berada di areal parkir paling atas. Mengenai urusan sewa menyewanya, jelas Ayu, bisa langsung menghubungi pengelola futsal. "Kita hanya pengelola gedung, kalau untuk urusan sewa menyewa dan ada tidaknya izin PF lebih baik langsung ditanyakan kepemiliknya," kelit Ayu, Selasa (21/7).
Kenyataannya, lapangan futsal yang berada di areal parkir PKM belum meminta izin ke Sudin P2B Jakpus. Bahkan Kasi Penertiban Sudin P2B Jakpus, Budi Ramudani, mengaku, belum tahu menahu mengenai keberadaan lapangan futsal PKM karena perizinan dan pengawasan gedung lebih dari tiga lantai itu berada di tangan Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta. "Itu izinnya ada di Dinas P2B," kata Budi.
Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat, Mangara Pasaribu, mengaku belum mengetahui soal keberadaan lapangan futsal milik PF. Menurutnya, jika memang berada di areal komersil tentu keberadaannya tidak ada masalah. "Saya belum lihat block plantnya, jadi saya belum bisa berkomentar. Tapi kalau benar berada di areal komersil tentunya tak masalah," kata Mangara.
Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Hari Sasongko, yang dihubungi mengaku, belum mengetahui keberadaan empat lapangan futsal milik PF yang sebelumnya merupakan areal parkir milik PKM. Dia menegaskan, kalau benar keberadaannya menyalahi izin dan peruntukan tentunya harus dibongkar. "Minta alamat jelasnya, biar nanti saya cek. Kalau tak ada izinnya dan menyalahi peruntukan, itu harus dibongkar," tegas Hari. (mp/*b)
2014, DKI Punya Jakarta Port
JAKARTA, MP - Untuk memadukan tata kawasan di wilayah pesisir utara Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mensinergiskan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda dengan tata kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga, peluang bisnis di KEK semakin besar. Demikian ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, usai menerima paparan PT Pelindo II, selaku pengembang Pelabuhan Tanjung Priok di Balaikota, Selasa (21/7). Dalam paparannya, kata gubernur, PT Pelindo II membuat pola sinkronisasi kegiatan pelabuhan dengan kotanya. Perencanaan strategis ini sudah dikembangkan di kota-kota besar di dunia. Kemudian PT Pelindo II menawarkan kerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok yang akan disinergikan dengan pembangunan KEK Marunda dan pola transportasi makro (PTM) di DKI Jakarta.
"Dia (PT Pelindo II-red) punya strategic plan yang sangat bagus. Dan strategic plan ini tentu harus kita sinkronkan dengan perencanaan jangka panjang Provinsi DKI. Saya menyambut baik tawaran ini. Kita sepakat membentuk tim kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah dan strategi yang harus ditindaklanjuti," kata Fauzi Bowo.
Sayangnya gubernur belum memberikan penegasan jadi atau tidaknya rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Ali Sadikin di kawasan KEK Marunda. Hanya saja, menurut gubernur, jika KEK Marunda memiliki eksisting pelabuhan yang sudah berfungsi, maka KEK Marunda akan lebih cepat berkembang dibandingkan KEK lainnya yang harus membangun pelabuhan sendiri. "Jadi kalau kita bisa bersinergi dengan baik, KEK Marunda menjadi besar dan dapat bersaing dengan KEK atau pelabuhan lain mana pun," imbuhnya.
Perpaduan tata kawasan tersebut nantinya akan diwujudkan dalam sebuah strategic plan dengan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok dan KEK Marunda sebagai Jakarta Port. Di mana kegiatan ekspor dan impor dari dan ke Indonesia tidak lagi transit ke kota besar negara lain, melainkan bisa langsung melalui Jakarta port. Ditargetkan, perpaduan tata wilayah tersebut bisa dioperasionalkan tahun 2014 mendatang. Sayangnya, sejauh ini gubernur belum mengetahui angka pasti investasinya. "Yang jelas investasinya besar sekali, tapi saya kira besarannya mencapai triliunan," tambahnya.
Dirut PT Pelindo II, Richard Josh Lyno, menegaskan, inti pembangunan international port yaitu pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi satu-satunya pelabuhan internasional di Jakarta. "Tanjung Priok akan kita bikin menjadi Jakarta Port atau Jakarta Harbour," katanya. Pengembangan pelabuhan tersebut akan melalui sistem saham antara Pemprov DKI dan PT Pelindo II. Sementara pembangunannya akan dimulai tahun depan. Sehingga tahun 2014 sudah bisa dioperasikan.
Salah satu tujuan pengembangan ini, yakni untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di jalan masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, ke depan juga akan dibangun jalan tol Cikarang-Tanjung Priok. "Kita minta integrated semua. Karena PT Pelindo II dan Provinsi DKI milik Indonesia. Jadi tidak mungkin ada duplikasi. Apapun yang kita bangun harus bersinergi. Nanti KEK Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok akan terintegrasi menjadi satu kawasan," paparnya. Apalagi, sambung Lyno, pengembangan integrasi kawasan antara KEK dan Pelabuhan Tanjung Priok akan membutuhkan bidang lahan yang harus mereklamasi pantai di kawasan Pantai Ancol Timur seluas 300 hektar.
Asisten Perekonomian Provinsi DKI, Mara Oloan Siregar, menambahkan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo II akan diawali dengan membuat memorandum of understanding (MoU) tentang prinsip-prinsip kerja sama. Diantaranya tetap menyatakan bahwa KEK Marunda tetap milik Pemprov DKI. Selain itu, di dalamnya juga akan mengatur prinsip-prinsip reklamasi Pantai Ancol Timur seluas 300 hektar. "Kita melakukan integrasi itu untuk tujuan memperlancar kegiatan ekspor-impor," kata Oloan.
Karena itu, dalam tata kawasan pelabuhan ke depan juga akan dilakukan pengembangan PTM. Sehingga, sarana transportasinya memadai. Salah satunya, pembangunan jalan tol Cikarang-Tanjung Priok. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memadukan kawasan tersebut dengan moda transportasi kereta api. "Karena itu PT Pelindo II menawarkan model pelabuhan baru kepada Pemprov DKI dan menawarkan pengoperasiannya secara terintegrasi," tukasnya. (mp/*b)
Sabtu, Juli 18, 2009
Foke Imbau Warga Jakarta Tetap Tenang
JAKARTA, MP - Peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengundang keprihatinan mendalam Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Kendati demikian, orang nomor satu di Jakarta itu tetap mengimbau kepada seluruh warga Jakarta tetap tenang. Jangan mudah terkecoh dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang paling penting, setiap warga wajib mengamankan lingkungan masing-masing. "Saya mengimbau warga Jakarta tetap tenang dan jangan panik. Bagi para ketua RT dan ketua RW harus melakukan siskamling. Segera laporkan apabila ada hal yang mencurigakan kepada pihak keamanan atau kepolisian," tegasnya.
Selain siskamling, seluruh warga Jakarta juga diminta mencermati para pendatang baru di wilayahnya. Jika pendatang baru tersebut tidak melaporkan diri selama 1x24 jam, warga yang mengetahui hal itu wajib melaporkan kedatangan orang baru tersebut kepada ketua RT atau RW setempat.
"Bagi orang baru, seperti kos, kontrak, atau bermalam, saya harap lapor RT. Jika ada yang tidak lapor, warga saya harap segera lapor pada RT atau RW," pintanya.
Sedangkan kepada pemilik gedung perkantoran, hotel, restoran, toko-toko, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan gedung-gedung apartemen juga diimbau agar meningkatkan sistem keamanan setempat.
"Tentunya kita semua berharap kejadian ini tidak terulang lagi di ibu kota dan Jakarta tetap aman," tandas pria yang akrab disapa Foke itu.
Atas peristiwa yang menimpa hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, gubernur menyampaikan duka yang mendalam. Terlebih kepada keluarga dan kerabat korban, baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. "Saya prihatin dan turut berdukacita atas kejadian ini, baik kepada korban luka maupun meninggal," tutur Fauzi Bowo.
Foke juga mengajak seluruh warga Jakarta untuk menyerahkan penanganan kasus ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton kepada aparat kepolisian yang saat ini sedang berupaya keras mengungkap pelaku dan mengamankan ibu kota. "Mari kita serahkan sepenuhnya penanganan kejadian ini kepada pihak kepolisian," ungkapnya. (mp/*bjc)
Lurah di Jakpus Tak Boleh Tinggalkan Wilayahnya
JAKARTA, MP - Rencana lurah dan camat di Jakarta Pusat untuk menikmati liburan akhir pekan tampaknya harus batal gara-gara ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jumat (17/7) pagi. Sebab, Pemerintah Kota Amdinistrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menginstruksikan agar seluruh lurah dan camat tidak boleh meninggalkan wilayahnya selama tujuh hari ke depan. Mereka juga dituntut untuk terus bersiaga dan menggalakkan siskamling di wilayahnya.
Karena, pasca terjadinya ledakan bom, jajaran Pemkot Jakpus langsung menggelar rapat mendadak. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kotamadya Jakarta Pusat Kian Kelana, digelar di ruang pola. Rapat tersebut khusus memberikan pengarahan pada lurah dan camat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungannya.
Pengarahan tersebut, menurut Kian Kelana, dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni yang disampaikan secara lisan. Pengarahan ini untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat. Namun hal ini bukan berarti latah atas adanya insiden peledakan bom. Melainkan memang untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat agar waspada.
Pengarahan yang dilakukan secara mendadak ini dihadiri oleh 44 lurah dan delapan camat yang ada di Jakarta Pusat. Saat pengarahan berlangsung, Sekretaris Kota Administrasi didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tihang Helmi, Asisten Pemerintahan Subandi, dan Asisten Administrasi dan Keuangan, Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut, sedikitnya ada empat hal penting yang disampaikan Sekretaris Kota. Pertama, setiap lurah dan camat wajib siaga di wilayahnya masing-masing dan tidak boleh meninggalkan wilayahnya minimal untuk tujuh hari ke depan. "Ini untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini," terangnya, Sabtu (18/7).
Kemudian, lurah dan camat wajib mengaktifkan posko keamanan kembali hingga ke tingkat RW. Dalam kegiatan ini, lurah dan camat wajib melibatkan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan lingkungannya. Mereka juga wajib meningkatkan koordinasi baik di tingkat Muspika hingga tingkat kelurahan atau koordinasi tripikal. "Mereka juga harus melaksanakan patroli hingga ke sudut-sudut wilayah. Masyarakat juga diminta melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Segera laporkan pada aparat terkait," jelasnya. (mp/*bjc)
Karena, pasca terjadinya ledakan bom, jajaran Pemkot Jakpus langsung menggelar rapat mendadak. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kotamadya Jakarta Pusat Kian Kelana, digelar di ruang pola. Rapat tersebut khusus memberikan pengarahan pada lurah dan camat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungannya.
Pengarahan tersebut, menurut Kian Kelana, dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni yang disampaikan secara lisan. Pengarahan ini untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat. Namun hal ini bukan berarti latah atas adanya insiden peledakan bom. Melainkan memang untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat agar waspada.
Pengarahan yang dilakukan secara mendadak ini dihadiri oleh 44 lurah dan delapan camat yang ada di Jakarta Pusat. Saat pengarahan berlangsung, Sekretaris Kota Administrasi didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tihang Helmi, Asisten Pemerintahan Subandi, dan Asisten Administrasi dan Keuangan, Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut, sedikitnya ada empat hal penting yang disampaikan Sekretaris Kota. Pertama, setiap lurah dan camat wajib siaga di wilayahnya masing-masing dan tidak boleh meninggalkan wilayahnya minimal untuk tujuh hari ke depan. "Ini untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini," terangnya, Sabtu (18/7).
Kemudian, lurah dan camat wajib mengaktifkan posko keamanan kembali hingga ke tingkat RW. Dalam kegiatan ini, lurah dan camat wajib melibatkan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan lingkungannya. Mereka juga wajib meningkatkan koordinasi baik di tingkat Muspika hingga tingkat kelurahan atau koordinasi tripikal. "Mereka juga harus melaksanakan patroli hingga ke sudut-sudut wilayah. Masyarakat juga diminta melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Segera laporkan pada aparat terkait," jelasnya. (mp/*bjc)
Perawatan Korban Bom Digratiskan
JAKARTA, MP - Banyaknya korban yang terjadi dalam kasus ledakan di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton membuat pemerintah mengambil langkah untuk menggratiskan seluruh biaya perawatan dan pengobatan bagi korban ledakan. Sementara dari delapan korban tewas, baru dua yang teridentifikasi yaitu Nathan Verithy (39) warga Australia dan Timothy D Mackay warga Selandia Baru.
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI, Rustam Pakaya mengemukakan, pemerintah akan memberikan layanan gratis kepada semua pasien termasuk korban yang meninggal. Menurutnya pengobatan gratis yang diberikan tak ada batas waktu. "Pengobatan dilakukan sampai korban bom benar-benar dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang," kata Rustam.
Dari data yang berhasil dihimpun beritajakarta.com, pasien yang tengah di rawat di RS Metropolitan Medical Center (MMC) Kuningan sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan 15 Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan pasien rawat di RS Jakarta sebanyak 15 orang dan 3 orang lainnya di RS Medistra, Kuningan, Jaksel.
Data pasien WNI di yang tengah dirawat di MMC adalah Adrianto M, Andrew Struart, Catur Rindu, Gusti Agung, Ibushi Asu, Jame Makkeba, Janter Rusmanto, Linda, Marico, Meliana, Melisa, Noke Kirayon, Oki Utomo, Putra, Rinaldy Domanik, Sarah, Sudargo, Willyam, Yoga, Yunika Kartika, Yurike Martingrum, dan Yusuf Purnomo.
Sedangkan daftar nama WNA yang dirawat di MMC adalah, Cho Ing San (Korea), Cindy (AS), Garry Ford (AS), Giovanni (Italia), Hui Bosco Keung (Korea), James Castle (AS), Kavin More (AS), Max Bon (Belanda), Pater (Belanda), Regi Aalstad (Norwegia), Scott Mirilles (Australia), Shweta Shukita (India), dan Simon Lowes (AS).
Untuk mengetahui kondisi korban yang dirawat, Presiden SBY dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjenguk para korban dalam waktu yang tak berselang lama. Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban tewas dalam ledakan di dua hotel mewah yang terletak di Mega Kuningan itu.
Fauzi Bowo mengaku turut menyesal dengan adanya pengeboman dua hotel mewah di Jakarta, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya hal tidak dibenarkan dalam agama manapun. Gubernur mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan waktu kepada aparat dalam mengungkap pelaku pemboman JW Marriott dan Ritz-Carlton.
Dua Korban Tewas Teridentifikasi
Seluruh Korban tewas ledakan bom yang terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 07.47 tadi, seluruhnya dibawa ke Rumahsakit Polri RS Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur, untuk diidentifikasi. Dari 15 kantong mayat yang dibawa itu terdiri dari tujuh mayat dan semuanya adalah warga negara asing. Namun hingga kini baru dua mayat yang teridentifikasi yaitu, Nathan Verithy (39) warga Australia dan Timothy David Mackay warga Selandia Baru.
Menurut keterangan polisi, kedua tubuh korban tersebut masih terlihat utuh. Karenanya kemungkinan besok akan segera dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seperti Nathan, ayah dari satu anak yang keluarganya bertempat tinggal di Australia. Dirinya adalah pemilik perusahaan penyuplai tenaga kerja untuk perusahaan di Australia, yang beralamat di Kemang. Sedangkan Timothy adalah Presiden Direktur PT Holcim yang berkantor di Menara Jamsostek, dan bertempat tinggal di Patra Jasa Kuningan, Jaksel.
Kapolres Jaktim, Hasanudin, menjelaskan kedua korban tewas saat tengah berada di hotel JW Marriot. Pada saat bom meledak, Nathan sedang melakukan rapat di hotel JW Marriot sedangkan Timothy tengah sarapan pagi. "Hingga hari ini pihak kami masih terus melakukan identifikasi terhadap korban. Dan untuk korban dalam keadaan utuh, akan segera dibawa ke RSCM besok," katanya.
Dan hingga hari ini sejumlah wartawan masih belum diperbolehkan melihat kondisi korban ledakan tersebut yang hingga kini berada di kamar jenazah RS Polri RS Sukanto, Kramatjati. (mp/bjc)
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI, Rustam Pakaya mengemukakan, pemerintah akan memberikan layanan gratis kepada semua pasien termasuk korban yang meninggal. Menurutnya pengobatan gratis yang diberikan tak ada batas waktu. "Pengobatan dilakukan sampai korban bom benar-benar dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang," kata Rustam.
Dari data yang berhasil dihimpun beritajakarta.com, pasien yang tengah di rawat di RS Metropolitan Medical Center (MMC) Kuningan sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan 15 Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan pasien rawat di RS Jakarta sebanyak 15 orang dan 3 orang lainnya di RS Medistra, Kuningan, Jaksel.
Data pasien WNI di yang tengah dirawat di MMC adalah Adrianto M, Andrew Struart, Catur Rindu, Gusti Agung, Ibushi Asu, Jame Makkeba, Janter Rusmanto, Linda, Marico, Meliana, Melisa, Noke Kirayon, Oki Utomo, Putra, Rinaldy Domanik, Sarah, Sudargo, Willyam, Yoga, Yunika Kartika, Yurike Martingrum, dan Yusuf Purnomo.
Sedangkan daftar nama WNA yang dirawat di MMC adalah, Cho Ing San (Korea), Cindy (AS), Garry Ford (AS), Giovanni (Italia), Hui Bosco Keung (Korea), James Castle (AS), Kavin More (AS), Max Bon (Belanda), Pater (Belanda), Regi Aalstad (Norwegia), Scott Mirilles (Australia), Shweta Shukita (India), dan Simon Lowes (AS).
Untuk mengetahui kondisi korban yang dirawat, Presiden SBY dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjenguk para korban dalam waktu yang tak berselang lama. Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban tewas dalam ledakan di dua hotel mewah yang terletak di Mega Kuningan itu.
Fauzi Bowo mengaku turut menyesal dengan adanya pengeboman dua hotel mewah di Jakarta, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya hal tidak dibenarkan dalam agama manapun. Gubernur mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan waktu kepada aparat dalam mengungkap pelaku pemboman JW Marriott dan Ritz-Carlton.
Dua Korban Tewas Teridentifikasi
Seluruh Korban tewas ledakan bom yang terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 07.47 tadi, seluruhnya dibawa ke Rumahsakit Polri RS Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur, untuk diidentifikasi. Dari 15 kantong mayat yang dibawa itu terdiri dari tujuh mayat dan semuanya adalah warga negara asing. Namun hingga kini baru dua mayat yang teridentifikasi yaitu, Nathan Verithy (39) warga Australia dan Timothy David Mackay warga Selandia Baru.
Menurut keterangan polisi, kedua tubuh korban tersebut masih terlihat utuh. Karenanya kemungkinan besok akan segera dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seperti Nathan, ayah dari satu anak yang keluarganya bertempat tinggal di Australia. Dirinya adalah pemilik perusahaan penyuplai tenaga kerja untuk perusahaan di Australia, yang beralamat di Kemang. Sedangkan Timothy adalah Presiden Direktur PT Holcim yang berkantor di Menara Jamsostek, dan bertempat tinggal di Patra Jasa Kuningan, Jaksel.
Kapolres Jaktim, Hasanudin, menjelaskan kedua korban tewas saat tengah berada di hotel JW Marriot. Pada saat bom meledak, Nathan sedang melakukan rapat di hotel JW Marriot sedangkan Timothy tengah sarapan pagi. "Hingga hari ini pihak kami masih terus melakukan identifikasi terhadap korban. Dan untuk korban dalam keadaan utuh, akan segera dibawa ke RSCM besok," katanya.
Dan hingga hari ini sejumlah wartawan masih belum diperbolehkan melihat kondisi korban ledakan tersebut yang hingga kini berada di kamar jenazah RS Polri RS Sukanto, Kramatjati. (mp/bjc)
RT/RW Harus Aktifkan Siskamling
JAKARTA, MP - Peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menewaskan 8 orang dan 53 luka-luka membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan peningkatan keamanan di ibu kota. Salah satunya, dengan mengintensifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di setiap RT dan RW. Sehingga, keamanan lingkungan di setiap wilayah akan tetap terjaga dengan baik.Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Fauzi Bowo mengimbau kepada seluruh warga Jakarta tetap tenang. Jangan mudah terkecoh dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang paling penting setiap warga wajib mengamankan lingkungan masing-masing.
"Bagi para ketua RT dan ketua RW harus melakukan siskamling. Segera laporkan apabila ada hal yang mencurigakan kepada pihak keamanan atau kepolisian," tegasnya.
Selain siskamling, seluruh warga Jakarta juga diminta mencermati para pendatang baru di wilayahnya. Jika pendatang baru tersebut tidak melaporkan diri selama 1x24 jam, warga yang mengetahui hal itu wajib melaporkan kedatangan orang baru tersebut kepada ketua RT atau RW setempat.
"Bagi orang baru, seperti kos, kontrak, atau bermalam, saya harap lapor RT. Jika ada yang tidak lapor, warga saya harap segera lapor pada RT atau RW," pintanya.
Sedangkan kepada pemilik gedung perkantoran, hotel, restoran, toko-toko, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan gedung-gedung apartemen juga diimbau agar meningkatkan sistem keamanan setempat.
"Tentunya kita semua berharap kejadian ini tidak terulang lagi di ibu kota dan Jakarta tetap aman," tandas orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
Atas peristiwa yang menimpa hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, gubernur menyampaikan duka yang mendalam. Terlebih kepada keluarga dan kerabat korban, baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. "Saya prihatin dan turut berdukacita atas kejadian ini, baik kepada korban luka maupun meninggal," tutur Fauzi Bowo.
Gubernur juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing provokasi dalam bentuk apa pun. Serta mengajak seluruh warga Jakarta untuk menyerahkan penanganan kasus ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton kepada aparat kepolisian yang saat ini sedang berupaya keras mengungkap pelaku dan mengamankan ibu kota.
"Mari kita serahkan sepenuhnya penanganan kejadian ini kepada pihak kepolisian," harapnya.
Peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, menurut Wakil Gubernur DKI Jakata, Prijanto, disebabkan lemahnya pengamanan di dua lokasi tersebut. Utamanya dalam menyisir setiap tamu yang akan masuk hotel.
Berdasarkan pengalaman pribadi, Prijanto menuturkan, seringkali petugas keamanan enggan melakukan pemeriksaan secara menditail kepada para tamu dan kendaraan yang masuk. Tamu hanya diperiksa secara asal, begitu juga dengan mobil akan masuk lokasi hanya disuruh buka pintu dan bagasi tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut.
"Kalau itu terjadi berarti pengamanan di hotel perlu dikaji ulang. Misalnya buka mobil cuma dilihat tapi tidak diperiksa. Jadi harus ada profesinalime penjagaan dan kecerdasan satpam perlu dilatih dan ditingkatkan. Karena kita tidak tahu mobil yang diparkir di suatu tempat dipasang alat peledak atau tidak," ujarnya.
Begitu juga dengan masyarakat yang diperiksa, ia juga mengimbau jangan merasa terganggu. Sebab, hal itu untuk keamanan bersama. "Jadi sekali lagi, kita tidak perlu risih dengan pemeriksaan, agar tempat yang kita datangi benar-benar aman," tambahnya.
Meski demikian, Prijanto juga menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan turut berduka cita atas jatuhnya korban meninggal dunia. "Saya turut berdukacita atas jatuhnya korban. Kejadian ini bagi saya pribadi merupakan perbuatan biadab dan bodoh,” kata Prijanto usai Rapat Paripurna pemandangan fraksi terhadap Raperda APBD-P DKI 2009 di gedung DRPD DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Surapriatna, mengutuk aksi peledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. "Bila tertangkap, pelaku pantas dihukum mati," ujar Ade. Dia juga meminta kejadian ini dijadikan pelajaran berharga bagi petugas keamanan seperti satpam tempat penginapan.
Saat ini di beberapa pusat objek vital kerap tebang pilih saat melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang datang. Yakni pemeriksaan hanya dilakukan terhadap warga sipil. Padahal tidak menutup kemungkinan aksi teror dapat juga dilakukan oleh orang dalam dalam hal ini karyawan.
Ade mengimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk mengamankan wilayah masing-masing. Sebab, menurut Ade, ruang aktvitas teroris kerap dilakukan di pemukiman warga. "Warga harus cermat dan sensitif terhadap pendatang baru yang gelagatnya mencurigakan," sambungnya. (mp/*bjc)
Jumat, Juli 17, 2009
Pria Indonesia Gunakan Produk Perawatan Kulit Wanita
JAKARTA, MP - Sekitar 30 persen pria Indonesia di dalam negeri dewasa ini masih menggunakan produk kosmetik khusus milik wanita dalam melakukan perawatan kulit agar memiliki penampilan menarik.
"Hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata sekitar 30 persen pria Indonesia menggunakan produk untuk wanita," ujar Andreas Gabriel Pradhana, pimpinan grup salah satu produk kecantikan dari Paris, Prancis untuk Indonesia di Jakarta.
Hasil penelitian terakhir yang dilakukan pihaknya terhadap 250 pria berusia 18-35 tahun yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, katanya, kondisi itu terjadi karena kesadaran dan pengetahuan pria mengenai produk perawatan kulit masih rendah.
Para pria itu kemudian menggunakan produk lawan jenisnya, meski telah terdapat sejumlah produk khusus perawatan kulit (skin care) dan pelembab (moisturizer) khusus bagi pria yang diproduksi oleh produsen produk kecantikan.
Pria Indonesia juga masih enggan membeli produk perawatan kulit dengan langsung datang ke tempat penjualan dan mereka yang datang langsung untuk membeli produk "skin care" hanya sekitar 21 persen.
"Sekitar 69 persen pria masih menitipkan kepada orang lain terutama wanita untuk membelikan produk-produk yang mereka butuhkan," katanya.
Dewasa ini terdapat sekitar 58 persen pria di Indonesia yang memakai produk-produk perawatan dengan frekuensi lima kali dalam sehari dan sekitar 20 persen diantaranya menggunakan "skin care".
"Kondisi ini membuktikan jika pria di Indonesia mulai sadar untuk membersihkan kulit mereka dan sebagai pasar baru bagi produsen produk kecantikan yang selama ini hanya mengambil pasar wanita," jelasnya.
Dokter spesialis kulit, dr. Abraham Arimuko, Sp.K, menambahkan, kendati penggunaan produk kosmetik khusus wanita tidak menimbulkan efek samping bagi pria yang menggunakannya, namun kulit pria berbeda dengan wanita.
"Kulit pria itu lebih tebal, lebih kasar dan produksi minyak pada kulit itu lebih banyak. Maka harus ada produk khusus bagi pria terutama untuk mengatasi antiminyak," jelasnya. (mp/*a)
"Hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata sekitar 30 persen pria Indonesia menggunakan produk untuk wanita," ujar Andreas Gabriel Pradhana, pimpinan grup salah satu produk kecantikan dari Paris, Prancis untuk Indonesia di Jakarta.
Hasil penelitian terakhir yang dilakukan pihaknya terhadap 250 pria berusia 18-35 tahun yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, katanya, kondisi itu terjadi karena kesadaran dan pengetahuan pria mengenai produk perawatan kulit masih rendah.
Para pria itu kemudian menggunakan produk lawan jenisnya, meski telah terdapat sejumlah produk khusus perawatan kulit (skin care) dan pelembab (moisturizer) khusus bagi pria yang diproduksi oleh produsen produk kecantikan.
Pria Indonesia juga masih enggan membeli produk perawatan kulit dengan langsung datang ke tempat penjualan dan mereka yang datang langsung untuk membeli produk "skin care" hanya sekitar 21 persen.
"Sekitar 69 persen pria masih menitipkan kepada orang lain terutama wanita untuk membelikan produk-produk yang mereka butuhkan," katanya.
Dewasa ini terdapat sekitar 58 persen pria di Indonesia yang memakai produk-produk perawatan dengan frekuensi lima kali dalam sehari dan sekitar 20 persen diantaranya menggunakan "skin care".
"Kondisi ini membuktikan jika pria di Indonesia mulai sadar untuk membersihkan kulit mereka dan sebagai pasar baru bagi produsen produk kecantikan yang selama ini hanya mengambil pasar wanita," jelasnya.
Dokter spesialis kulit, dr. Abraham Arimuko, Sp.K, menambahkan, kendati penggunaan produk kosmetik khusus wanita tidak menimbulkan efek samping bagi pria yang menggunakannya, namun kulit pria berbeda dengan wanita.
"Kulit pria itu lebih tebal, lebih kasar dan produksi minyak pada kulit itu lebih banyak. Maka harus ada produk khusus bagi pria terutama untuk mengatasi antiminyak," jelasnya. (mp/*a)
Air Mineral Bambu Penyembuh Hadir di FFJ
JAKARTA, MP - Air mineral bambu "Eul-eul penyembuh berbagai penyakit hadir pada pameran Flora Fauna Jakarta(FFJ) berlangsung di Lapangan Banteng mulai 17 Juli hingga 20 Agustus 2009.
Adang Meman, penemu air mineral bambu di Jakarta, Kamis mengatakan, air tersebut terserap ke dalam bambu melalui proses osmosis, dan melalui uji klinis didapati mengandung mineral dan oksigen dalam jumlah cukup tinggi.
"Kandungan mineral 5,9 dan oksigen 18,34 berdasarkan uji dilakukan dr Tagor Harahap, ini sudah cukup menjadikan air ini membantu penyembuhan," kata Adang.
Buktinya sudah puluhan ribu orang yang membeli air mineral seharga Rp50 ribu per botol 600 mililiter, mengaku merasakan khasiat air ini.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mencoba minum air bambu Eul-eul dan hingga kini pun tetap sediakan bila dipesan," kata Adang.
Yang menarik, kata Adang, khasiat air mineral bambu demikian cepat, hanya dalam tempo lima menit, maka kepala pusing karena darah tinggi ataupun nyeri asam urat, langsung ada perubahan.
Air yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan setempat, kata Adang, hingga saat ini mampu sembuhkan 38 jenis penyakit.
"Ada pasien yang hanya membeli satu botol sudah sembuh," kata Adang.
Penyakit dapat diobati hanya dengan minum air mineral ini diantaranya, jantung, tifus, rhematik, asam urat, batuk, kanker rahim, darah tinggi, ginjal, stroke, amandel, sakit gigi, tambah stamina, maag, ambeien, kencing manis, keracunan, sakit perut, migran dan lainnya.
Bambu yang mengandung air mineral ini terdapat dalam hutan lebat Jawa Barat dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.
Awal ditemukannya air mineral ini berdasarkan penelitian warga satu desa di Jawa Barat yang tetap sehat karena hanya minum air yang berada di dalam bambu setiap hari. (mp/*a)
Adang Meman, penemu air mineral bambu di Jakarta, Kamis mengatakan, air tersebut terserap ke dalam bambu melalui proses osmosis, dan melalui uji klinis didapati mengandung mineral dan oksigen dalam jumlah cukup tinggi.
"Kandungan mineral 5,9 dan oksigen 18,34 berdasarkan uji dilakukan dr Tagor Harahap, ini sudah cukup menjadikan air ini membantu penyembuhan," kata Adang.
Buktinya sudah puluhan ribu orang yang membeli air mineral seharga Rp50 ribu per botol 600 mililiter, mengaku merasakan khasiat air ini.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mencoba minum air bambu Eul-eul dan hingga kini pun tetap sediakan bila dipesan," kata Adang.
Yang menarik, kata Adang, khasiat air mineral bambu demikian cepat, hanya dalam tempo lima menit, maka kepala pusing karena darah tinggi ataupun nyeri asam urat, langsung ada perubahan.
Air yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan setempat, kata Adang, hingga saat ini mampu sembuhkan 38 jenis penyakit.
"Ada pasien yang hanya membeli satu botol sudah sembuh," kata Adang.
Penyakit dapat diobati hanya dengan minum air mineral ini diantaranya, jantung, tifus, rhematik, asam urat, batuk, kanker rahim, darah tinggi, ginjal, stroke, amandel, sakit gigi, tambah stamina, maag, ambeien, kencing manis, keracunan, sakit perut, migran dan lainnya.
Bambu yang mengandung air mineral ini terdapat dalam hutan lebat Jawa Barat dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.
Awal ditemukannya air mineral ini berdasarkan penelitian warga satu desa di Jawa Barat yang tetap sehat karena hanya minum air yang berada di dalam bambu setiap hari. (mp/*a)
Rabu, Juli 15, 2009
Pameran Flona Dibuka 17 Juli
JAKARTA, MP - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta akan menggelar pameran flora dan fauna (flona) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung 17 Juli hingga 20 Agustus mendatang itu untuk mengumpulkan para pecinta tanaman serta hewan peliharaan.Kabid Taman Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Dwi Bintarto, mengatakan, pameran yang digelar di Lapangan Banteng itu akan berlangsung selama 40 hari. "Minat masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini setiap tahunnya," ujar Dwi Bintarto Rabu (15/7).
Pameran flona ini, menurut Dwi Bintarto, merupakan barometer untuk penetapan harga dan tren tanaman untuk beberapa waktu ke depan. Dia menambahkan, dalam kegiatan tahunan ini selalu ada produk dan temuan baru jenis flora dan fauna yang menjadi tren di kalangan pecinta jenis tumbuhan maupun hewan peliharaan.
"Harga di sini jadi indikator dan patokan. Saat ini yang lagi tren sansievierra, aglonema, adenium, anthurium, serta puring," katanya. Selain itu, segala jenis bibit tanaman produktif seperti mangga, jambu, sawo, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya juga dijajakan dengan harga murah.
Dwi menjelaskan, produk-produk yang dihadirkan dalam kegiatan ini kebanyakan produk dalam negeri yang kualitasnya sangat bagus dan sudah terbukti. Selain itu, sarana dan prasarana kebutuhan flora dan fauna seperti, pupuk, pot bunga, obat-obatan tanaman maupun hewan dan kelengkapannya juga dihadirkan pada kegiatan ini. "Diharapkan penggemar dan pecinta tanaman maupun hewan peliharaan dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ery Basworo, menambahkan pameran flona merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka memperingati HUT ke-482 kota Jakarta. "Rata-rata setiap hari ada 1500-an pengunjung," ujarnya.
Karena harga-harga yang ditawarkan cukup murah, Ery mengharapkan pengunjung tak hanya wisatawan lokal saja, tapi juga wisatawan mancanegara yang merupakan pecinta tanaman seperti dari Thailand, Malaysia, Jepang, dan Singapura yang juga dikenal sebagai penghasil tanaman hias. (mp/*b)
Pelayanan Satu Atap Diubah Jadi Satu Pintu
JAKARTA, MP - Untuk melayani keperluan administrasi masyarakat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) telah memiliki pelayanan satu atap untuk berbagai keperluan. Namun sistem pelayanan prima tersebut dinilai memiliki berbagai kelemahan sehingga perlu perbaikan. Kini, Pemkot Jakpus tengah menyosialisasikan pelayanan satu pintu agar proses pengurusan keperluan administrasi masyarakat lebih mudah dan cepat. Bahkan perubahan sistem ini akan dijadikan pilot city yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.Perubahan sistem pelayanan prima di Jakpus, terkait dengan lemahnya pengawasan dan disiplin pegawai dalam melayani masyarakat. Hal ini ditemukan ketika Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pelayanan satu atap Jakpus. Dalam sidak tersebut, KPK memergoki warga yang menyiapkan `amplop` untuk petugas pelayanan.
Mengetahui kelemahan ini, Pemkot Jakpus langsung melakukan perubahan. Secara acak, Pemkot Jakpus juga terus melakukan sidak di pelayanan satu atap. Hasilnya cukup memuaskan, kini disiplin petugas di pelayanan tersebut sudah meningkat dari 75 persen menjadi 85 persen.
Namun perubahan sistem pelayanan satu atap menjadi satu pintu, ternyata tidak gampang. Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, mengatakan, untuk mewujudkan pelayanan satu pintu ini pihaknya menginginkan adanya perubahan payung hukum. Kalau pun tidak maka harus ada SOP (standard operational prosedure) teknis yang baru. “Kami berharap ini dapat berjalan sukses demi terwujudnya pelayanan yang prima pada publik. Jadi tidak sekadar namanya saja yang prima,” ujarnya, Rabu (15/7).
Ia sendiri menginginkan agar pelayanan prima ini dilakukan cukup satu pintu. Bahkan ke depan semua lini harus ada perubahan. Ini semua demi terciptanya kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. “Pada prinsipnya kami siap untuk dijadikan pilot city maupun pilot project karena memang pelayanan terpadu satu pintu harus dikedepankan. Apalagi kan sudah banyak sertifikat ISO yang diterima, makanya mari wujudkan pelayanan satu pintu,” lanjutnya.
Sementara terkait hal tersebut, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Asep Syarifuddin melakukan Sidak ke kantor pelayanan prima dan beberapa kantor yang setiap hari intens dalam melayani masyarakat. Sidak ini untuk melihat sejauh mana kesiapan SDM di Jakarta Pusat dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan prima dari satu atap menjadi satu pintu. Kantor yang disidak antara lain, kantor pelayanan prima, kantor Sudin Tata Kota, Sudin KUMKM dan Perdagangan, Sudin Sosial, dan kantor BPN. Sidak dilakukan mulai pukul 09.00-11.30.
“Dengan Sidak ini kami ingin mengetahui apakah pelayanan yang diberikan pegawai ini sudah maksimal atau tidak. Setelah kita amati ternyata memang pelayanannya sudah cukup bagus,” terang Asep, di sela-sela sidaknya. Indikasinya terlihat dari tingkat kehadiran pegawai yang sudah meningkat. Jika sebelumnya hanya 75 persen, maka kini sudah mencapai 85 persen dalam ketepatan waktu hadir. Pegawai juga dituntut menguasai ilmunya, sehingga mampu dalam memberikan pelayanan secara prima.
“Sekarang bagaimana pegawai mau melayani secara maksimal kalau tidak tahu cara melayaninya,” imbuhnya.
Pihaknya sangat menyambut baik rencana perubahan sistem pelayanan satu atap menjadi satu pintu. Ditargetkan perubahan sistem ini dapat dilakukan pada akhir tahun 2009 ini. Untuk mendukung kebijakan ini pihaknya akan menyiapkan software, hardware, dan brainware atau SDM. Sehingga ketika digulirkan program berjalan dengan lancar.
Rencananya pilot project kebijakan ini akan dilakukan di Kantor BPN Jakarta Pusat. Alasannya, kantor tersebut saat ini telah memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan prima.
Jika program pelayanan satu pintu terwujud, maka pengurusan masalah tanah di BPN, tidak lagi melibatkan banyak sektor. Cukup satu pihak yang tandatangan, akan mewakili secara keseluruhan, misalnya dalam pengurusan sertifikat tanah. Ini seperti dilakukan di Malaysia yang telah menciptakan pelayanan satu pintu dalam izin perkebunan. Demikian halnya di Singapura, Thailand, dan beberapa negara maju lainnya.
Kepala Kantor BPN Jakarta Pusat, Ishak Djamaluddin, menyambut baik jika pelayanan di kantor BPN Jakpus akan dijadikan pilot project dalam pelayanan satu pintu. “Sebenarnya program pelayanan satu pintu ini merupakan kebijakan gubernur. Kebetulan Jakarta Pusat ditunjuk sebagai pilot city-nya dan BPN Jakarta Pusat menjadi pilot project dari program tersebut,” ujarnya.
Hanya saja saat ini yang menjadi kendala adalah, di kantor BPN ada SOP dalam pelayanan pertanahan. Ini menyangkut masalah persyaratan, biaya, dan waktu, yang telah diatur dalam kebijakan BPN pusat. Tentunya untuk mengubah satu atap ke satu pintu itu harus ada perubahan payung hukumnya. Untuk mewujudkan perubahan itu, saat ini telah ada konsultan yang siap membantunya. Konsultan tersebut adalah finance corporation dan yayasan inovasi pemerintahan daerah. (cok/bjc)
Selasa, Juli 14, 2009
Mahasiswa Minta Segel Bangunan Depan Rumah Megawati
JAKARTA, MP - Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Cagar Budaya, Ghea Hermansyah mendesak Pemda DKI Jakarta agar menyegel Bangunan Rumah Jl Teuku Umar Nomor 42-44, Menteng, Jakarta Pusat, karena termasuk cagar budaya.
"Bangunan itu letaknya tepat di depan kediaman Capres Megawati Soekarno putri. Bangunan tersebut kini telah diubah dari bentuk aslinya, padahal bangunan itu terindikasi masuk dalam cagar budaya yang perlu dilindungi," katanya di Jakarta, Selasa (14/7).
Ghea menilai pemilik bangunan tak mematuhi aturan pemugaran bangunan cagar budaya yang tertuang dalam SK Gubernur Kepala Daerah Nomor D/IV/6098/d/33/1975 jo Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Cagar Budaya.
"Karenanya, kita minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap bangunan dan pemiliknya," tambahnya.
Yang jelas, kata Ghea, mahasiswa meminta bangunan yang termasuk golongan B, bagian badan utama bangunan, struktur utama, atap dan pola tampak muka tidak boleh diubah dan harus tetap sesuai bentuk aslinya. "Jadi tidak seperti bangunan itu," terangnya lagi.
Karenanya, lanjut Ghea, sebagai generasi muda peduli cagar budaya, pihaknya mengutuk tindakan renovasi perubahan bentuk asli bangunan cagar budaya di Jl Teuku Umar Nomor 42-44.
"Kita prihatin sebagai generasi muda terhadap bangunan kuno yang telah berubah bentuk tersebut," tandasnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Cagar Budaya terdiri dari sembilan elemen mahasiswa, yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Jayabaya, STMA Trisakti, JAMPER, Font Lingkar Jakarta, AMPUH, dan KRAK.
Ghea bersama enam mahasiswa lainnya mengaku sudah menemui dan melakukan dialog dengan Kepala Dinas P2B DKI, Hari Sasongko. Dalam dialog, mereka meminta Dinas P2B DKI agar membongkar bangunan tersebut.
"Sebab, setelah keluar IMB susulan, pemilik menambah ketinggian pagar bangunan. Sehingga menyerupai hunian eksklusif," tuturnya.
Lebih jauh katanya, bangunan cagar budaya golongan B dan C di kawasan Menteng itu telah berubah dari bentuk aslinya. Bahkan, perubahan itu dilakukan secara total.
Padahal, berdasarkan aturan yang ada, bangunan cagar budaya tidak boleh dipindahkan, diubah dari bentuk aslinya, dan dilarang menambah ornamen.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Hari Sasongko, berjanji akan segera mengecek ke lapangan terkait sejumlah pelanggaran terhadap bangunan cagar budaya di Jl Teuku Umar Nomor 42-44 Meteng.
"Kami akan mengecek ke lapangan untuk mengetahui apakah masih ada pelanggaran atau tidak. Karena setahu kami, untuk tambahan kanopi telah terbit IMB-nya. Kalau toh mahasiswa mempersoalkan tingginya pagar, maka kami akan cek dan ukur kembali," paparnya.
Hari juga menjelaskan, Dinas P2B DKI akan segera melakukan pendataan ulang terhadap bangunan-bangunan cagar budaya di kawasan Menteng, sehingga, pengawasan akan lebih mudah.
"Agar tidak tendensius, maka harusnya jangan fokus pada satu bangunan. Kalau mau mengkritisi, mari kita lakukan bersama, apalagi saat ini Menteng akan ditata," lanjut Hari. (cok/*a)
"Bangunan itu letaknya tepat di depan kediaman Capres Megawati Soekarno putri. Bangunan tersebut kini telah diubah dari bentuk aslinya, padahal bangunan itu terindikasi masuk dalam cagar budaya yang perlu dilindungi," katanya di Jakarta, Selasa (14/7).
Ghea menilai pemilik bangunan tak mematuhi aturan pemugaran bangunan cagar budaya yang tertuang dalam SK Gubernur Kepala Daerah Nomor D/IV/6098/d/33/1975 jo Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Cagar Budaya.
"Karenanya, kita minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap bangunan dan pemiliknya," tambahnya.
Yang jelas, kata Ghea, mahasiswa meminta bangunan yang termasuk golongan B, bagian badan utama bangunan, struktur utama, atap dan pola tampak muka tidak boleh diubah dan harus tetap sesuai bentuk aslinya. "Jadi tidak seperti bangunan itu," terangnya lagi.
Karenanya, lanjut Ghea, sebagai generasi muda peduli cagar budaya, pihaknya mengutuk tindakan renovasi perubahan bentuk asli bangunan cagar budaya di Jl Teuku Umar Nomor 42-44.
"Kita prihatin sebagai generasi muda terhadap bangunan kuno yang telah berubah bentuk tersebut," tandasnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Cagar Budaya terdiri dari sembilan elemen mahasiswa, yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Jayabaya, STMA Trisakti, JAMPER, Font Lingkar Jakarta, AMPUH, dan KRAK.
Ghea bersama enam mahasiswa lainnya mengaku sudah menemui dan melakukan dialog dengan Kepala Dinas P2B DKI, Hari Sasongko. Dalam dialog, mereka meminta Dinas P2B DKI agar membongkar bangunan tersebut.
"Sebab, setelah keluar IMB susulan, pemilik menambah ketinggian pagar bangunan. Sehingga menyerupai hunian eksklusif," tuturnya.
Lebih jauh katanya, bangunan cagar budaya golongan B dan C di kawasan Menteng itu telah berubah dari bentuk aslinya. Bahkan, perubahan itu dilakukan secara total.
Padahal, berdasarkan aturan yang ada, bangunan cagar budaya tidak boleh dipindahkan, diubah dari bentuk aslinya, dan dilarang menambah ornamen.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Hari Sasongko, berjanji akan segera mengecek ke lapangan terkait sejumlah pelanggaran terhadap bangunan cagar budaya di Jl Teuku Umar Nomor 42-44 Meteng.
"Kami akan mengecek ke lapangan untuk mengetahui apakah masih ada pelanggaran atau tidak. Karena setahu kami, untuk tambahan kanopi telah terbit IMB-nya. Kalau toh mahasiswa mempersoalkan tingginya pagar, maka kami akan cek dan ukur kembali," paparnya.
Hari juga menjelaskan, Dinas P2B DKI akan segera melakukan pendataan ulang terhadap bangunan-bangunan cagar budaya di kawasan Menteng, sehingga, pengawasan akan lebih mudah.
"Agar tidak tendensius, maka harusnya jangan fokus pada satu bangunan. Kalau mau mengkritisi, mari kita lakukan bersama, apalagi saat ini Menteng akan ditata," lanjut Hari. (cok/*a)
89 Kasus Kebakaran, 16 Orang Tewas
JAKARTA, MP - Bencana kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi dalam jumlah besar. Terkadang, amukan si jago merah juga merenggut korban jiwa. Seperti peristiwa kebakaran yang menimpa restoran Soto Lamongan, di Jl Kedoya Raya Nomor 12, Jakarta Barat. Dalam kejadian itu, tujuh karyawan tewas terbakar. Kasus kebakaran di wilayah Jakarta Barat memang tergolong tinggi. Sejak Januari hingga Juli 2009, telah terjadi 89 kali kebakaran. Selain menimbulkan kerugian materi sebesar Rp 17,9 miliar (belum ditambah kerugian peristiwa di Kedoya yang diperkirakan Rp 1 miliar), jilatan api juga mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Sebelumnya, kebakaran di Gang Kiara RT 13/06, Jembatanlima, Tambora (17/6) juga menewaskan seorang bocah berumur 3 tahun. Sedangkan pada Januari, delapan orang meninggal saat rumah kos di Jl Buni RT 008/02, Jatipulo, Palmerah ludes dilalap api (8/1).
Penyebab kebakaran masih didominasi hubungan arus pendek listrik yang mencapai 77 kasus. Sisanya diakibatkan kompor gas, lilin, rokok, dan lain-lain. Sedangkan obyek yang paling sering terbakar, yaitu rumah tinggal 32 kasus. Kemudian obyek umum seperti pasar, gardu listrik, dan lapak PKL sebanyak 26 kasus. Sementara obyek industri seperti pabrik dan konveksi sebanyak 11 kasus. Sisanya kendaraan baik itu mobil maupun sepeda motor.
"Sejauh ini, peristiwa kebakaran di Jakbar telah merenggut 16 korban jiwa. Sedangkan kerugian materi diperkirakan sebesar Rp 17,9 miliar. Jumlah kerugian itu belum termasuk peristiwa di Kedoya karena masih dalam penyelidikan. Namun dugaan sementara diperkirakan mencapai Rp 1 miliar," ujar Sudjadi, Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Sudin Pemadam dan PB Jakbar), Selasa (14/7).
Tingginya kasus kebakaran menimpa rumah tinggal, kata Sudjadi, karena penghuni seringkali kurang waspada terhadap bencana kebakaran. "Banyaknya bencana kebakaran yang menimpa rumah tinggal dikarenakan kewaspadaan penghuni terbilang rendah. Misalnya, kurang memperhatikan sambungan listrik atau tidak mematikan peralatan listrik sebelum meninggalkan rumah," katanya.
Untuk menekan kasus kebakaran, tutur Sudjadi, Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakbar telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti melakukan sosialisasi tentang bahaya kebakaran. Penyuluhan yang bersifat imbauan tersebut disampaikan melalui kelurahan RT dan RW, agar masyarakat sadar dan lebih waspada dalam menjaga lingkungannya dari bencana kebakaran. Kalau untuk industri, sosialisasi juga sudah dilakukan seperti imbauan agar selalu menyediakan peralatan pencegahan kebakaran seperti tabung pemadam, selang, serta hidran air.
Selain imbauan, sambung Sudjadi, cara lain yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan sweeping listrik. "Pemkot Jakbar tidak tinggal diam dengan tingginya kasus kebakaran di wilayahnya. Berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan. Mungkin perlu ditingkatkan lagi supaya hasilnya lebih maksimal," tukasnya.(mp/*a)
Direktur LSI Dapat Penghargaan dari PWI Jaya
JAKARTA, MP - Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jakarta (PWI Jaya) memberikan penghargaan yang diberi nama "Newsmaker of the Election 2009" kepada Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A.
Ketua PWI Jaya, H Kamsul Hasan, di Jakarta, Selasa (14/7), mengatakan, pemberian penghargaan kepada Denny JA dilakukan sebagai seorang pribadi yang banyak diberitakan selama Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2009.
"Kami tidak memberikan penghargaan kepada lembaga survei yang dia pimpin tetapi sebagai pribadi sehingga karena gagasannya tentang satu putaran mampu mengalahkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak kalah pentingnya," kata Kamsul.
Sementara itu, Sekretaris PWI Jaya, Yusuf M Said mengatakan pemberian penghargaan ini terkait keberanian Denny JA mewacanakan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) berlangsung satu putaran saja.
"Gagasan Pilpres satu putaran saja menjadi paling dominan dalam pembicaraan stakeholder baik kandidat, tim sukses, partai pendukung, pengamat serta masyarakat luas," kata Yusuf.
Denny JA mengatakan tiga variabel membuat dirinya melempar gagasan Pilpres satu putaran yakni, bersandar pada riset, menyentuh titik singgung dipuncak syaraf dan, karena sebagian besar pemilih menginginkan Pilpres satu putaran saja.
"Saya hanya melempar isu saja, tetapi yang mendorong akhirnya adalah masyarakat," kata Denny JA.
Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Sofyan Lubis, mengatakan, penghargaan ini merupakan contoh yang baik bagaimana keberanian melempar isu yang pada intinya menguntungkan bagi masyarakat terutama dari sisi ekonomi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Abdul Hafiz Anshary baru-baru ini mengatakan penyelenggaraan pilpres satu putaran saja memerlukan dana tidak kurang dari Rp4 triliun.
"Itu baru dana yang harus dikeluarkan KPU," kata Hafiz Anshary. Jika pilpres berlangsung dua putaran maka diperlukan dana kurang lebih Rp8 triliun. (mp/*b8)
Ketua PWI Jaya, H Kamsul Hasan, di Jakarta, Selasa (14/7), mengatakan, pemberian penghargaan kepada Denny JA dilakukan sebagai seorang pribadi yang banyak diberitakan selama Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2009.
"Kami tidak memberikan penghargaan kepada lembaga survei yang dia pimpin tetapi sebagai pribadi sehingga karena gagasannya tentang satu putaran mampu mengalahkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak kalah pentingnya," kata Kamsul.
Sementara itu, Sekretaris PWI Jaya, Yusuf M Said mengatakan pemberian penghargaan ini terkait keberanian Denny JA mewacanakan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) berlangsung satu putaran saja.
"Gagasan Pilpres satu putaran saja menjadi paling dominan dalam pembicaraan stakeholder baik kandidat, tim sukses, partai pendukung, pengamat serta masyarakat luas," kata Yusuf.
Denny JA mengatakan tiga variabel membuat dirinya melempar gagasan Pilpres satu putaran yakni, bersandar pada riset, menyentuh titik singgung dipuncak syaraf dan, karena sebagian besar pemilih menginginkan Pilpres satu putaran saja.
"Saya hanya melempar isu saja, tetapi yang mendorong akhirnya adalah masyarakat," kata Denny JA.
Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Sofyan Lubis, mengatakan, penghargaan ini merupakan contoh yang baik bagaimana keberanian melempar isu yang pada intinya menguntungkan bagi masyarakat terutama dari sisi ekonomi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Abdul Hafiz Anshary baru-baru ini mengatakan penyelenggaraan pilpres satu putaran saja memerlukan dana tidak kurang dari Rp4 triliun.
"Itu baru dana yang harus dikeluarkan KPU," kata Hafiz Anshary. Jika pilpres berlangsung dua putaran maka diperlukan dana kurang lebih Rp8 triliun. (mp/*b8)
546 Kursi Kosong SMPN Rawan Diperjualbelikan
JAKARTA, MP - Setelah melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap II untuk SMPN, ternyata kini masih terdapat 546 bangku kosong. Karena dari 4.291 kursi yang tersedia pada PPDB tahap II, hanya 3.745 lulusan SD yang dinyatakan lolos seleksi. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengingatkan, ratusan kursi kosong itu tidak bisa diisi pihak sekolah hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung satu semester. Jika ada sekolah yang berani melakukan jualbeli terhadap kursi kosong itu, sanksi tegas pasti dijatuhkan Disdik DKI.
Banyaknya kursi kosong untuk SMPN di DKI karena sebagian besar lulusan PPDB tahap II tidak lolos seleksi. Dari 12.545 lulusan SD yang mendaftar pada PPDB tahap II, hanya 3.745 siswa yang dinyatakan lolos seleksi. Sementara dari kursi kosong yang ada, sebagian besar untuk kuota luar DKI sebanyak 542 kursi dan khusus siswa DKI hanya empat kursi.
Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta, Kamaluddin menegaskan, ratusan bangku kosong yang tersisa tidak boleh diisi oleh pihak sekolah, apalagi sampai diperjualbelikan. Jika melanggar maka sanksinya sangat tegas. Pelaku akan dikenai hukuman mengacu PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sanksi terberatnya dipecat dengan tidak hormat.
"Bangku kosong ini harus dibiarkan minimal sampai KBM berjalan satu semester. Setelah lewat dari satu semester boleh diisi namun harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pengisian bangku kosong ini harus mengacu pada peringkat nilai di sekolah tersebut," ujar Kamaluddin.
Informasi adanya bangku kosong tersebut terungkap usai PPDB tahap dua ini dilakukan pada tanggal 9-10 Juli.
Data Dinas Pendidikan DKI, Sabtu (11/7) menyebutkan, PPDB tahap II yang dilaksanakan pada Kamis-Jumat (9-10 Juli) dan diumumkan Sabtu (11/7) ini, telah diikuti 12.545 siswa yang mendaftar ke SMPN. Kemudian 4.454 siswa mendaftar ke SMAN dan 2.575 siswa lainnya mendaftar ke SMKN.
Namun dari 4.454 siswa yang mendaftar ke SMAN, hanya 1.923 siswa yang diterima. Masing-masing untuk kuota siswa asal DKI sejumlah 1.884 orang dan kuota luar DKI sebanyak 39 orang. Dengan begitu tidak ada lagi bangku kosong di SMAN.
Demikian halnya di SMKN, dari 2.575 siswa pendaftar, ternyata hanya 1.126 siswa yang diterima. Masing-masing adalah untuk kuota siswa dari DKI sebanyak 1.121 siswa dan lima siswa lainnya merupakan kuota luar DKI. Sehingga kini tidak ada lagi bangku kosong di SMKN karena telah terisi semua. (mp/*b)
Langganan:
Postingan (Atom)
