"Obama Anak Menteng" Diluncurkan

JAKARTA, MP - Penulis dan sutradara Damien Dematra meluncurkan karya terbarunya, novel "Obama Anak Menteng" di SDN 01 Menteng, Jakarta. Sekolah itu menjadi tempat belajar Presiden Amereika Serikat Barack Obama sewaktu kecil.

"Buku ini dibuat untuk menginspirasi anak-anak agar mau `bermimpi`, buku yang bercerita tentang masa kecil Obama di SDN Menteng 01 ini ialah contoh dari kekuatan mimpi, the power of dreams," ujar Damien ketika meluncurkan buku itu di SDN 01 Menteng, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Damien menyatakan, buku itu mengisahkan keberhasilan Presiden Barack Obama sebagai seorang pluralis.

"Obama ialah ikon dari pluralisme, dan lewat buku ini saya ingin menyatakan jangan takut untuk berbeda, atau menjadi minoritas. Dari yang minoritas bisa menjadi orang nomor satu di tempat yang mayoritas seperti Obama," ujar Damien yang telah menulis tujuh novel terbitan Gramedia.

Kisah masa kecil, di sekolah, dan rumah Obama yang terletak di kawasan Menteng menjadi latar belakang dari novel yang ditulis dalam kurun waktu lima hari itu.

Dengan mewawancarai kurang lebih 30 orang kerabat, teman sekolah, dan teman sepermainan Obama selama dua minggu, Damien menyatakan novel ini bisa dikatakan memang terinspirasi dari kisah nyata dari pengalaman masa kecil Obama di Indonesia, namun tetap ditambahi dengan unsur-unsur imajinasi.

Damien berharap buku yang ditulis sebanyak 206 halaman ini, bisa diberikan langsung kepada Presiden Barack Obama saat kedatangannya ke Indonesia pada 23 Maret mendatang.

Menurut Damien, ide penulisan buku itu bersumber dari perbincangan saat makan malam dengan beberapa teman Damien yang berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Buku ini ditulis karena panggilan idealisme saya sebagai penulis, ingin membuat karya yang inspiratif. Bukan disengaja karena Obama mau datang," kata Damien.

"Obama Anak Menteng" ditulis dalam waktu lima hari dengan riset selama dua minggu.

Sejumlah teman dan kerabat Obama merupakan narasumber pembuatan novel.

"Obama senang bermain tenis meja, sepak bola dan tinju. Dia maunya menyerang terus," kata Slamet Januardi, teman sekaligus tetangga Obama.

Menurut Slamet, Obama suka bermain sebagai penyerang saat bermain bola dan tidak pernah mau menjadi kiper.

Kesukaan Obama bermain bola tertulis dalam bab 8. Pada bab itu digambarkan bagaimana Obama dan teman-temannya bertarung dalam pertandingan sepak bola. Lawannya harus berbuat curang untuk mengalahkan Barry (panggilan Obama). Barry pun terjatuh.

Ia berkata pelan, wajahnya hangat. "I played footbal and things got rough." (halaman 77) Hal itu dikatakan Obama kepada ayahnya Lolo Soetoro, saat ayahnya ingin tahu apa yang terjadi pada Obama.

Damien menyatakan buku tersebut juga akan dibuat film dan mulai digarap pada akhir tahun ini. (red/*an)

2009, Investasi di Jakarta Rp 64,79 triliun

JAKARTA, MP - Sepanjang tahun 2009, pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Provinsi DKI Jakarta bergerak positif. Indikasinya adalah, pencapaian investasi yang ada melebihi target yang telah ditetapkan. Yakni dari target investasi sebesar Rp 46 triliun, berhasil tercapai Rp 64,79 triliun atau mencapai 120 persen dari target semula. Hal ini menandakan, DKI Jakarta tetap menarik bagi investor domestik maupun mancanegara untuk menanamkan modalnya. Diharapkan pada tahun 2010, iklim investasi di DKI Jakarta jauh lebih meningkat lagi.

Pencapaian investasi tersebut terdiri atas sektor penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 55,1 triliun dan sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 64,79 triliun. Sedangkan sumber investasi asing didominasi dari lima negara yakni Singapura sebesar US$3,36 miliar, Belanda US$1,12 miliar, Korea Selatan US$0,27 miliar, Inggris US$0,18 miliar, dan Mauritius US$0,09 miliar.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, Hasan Basri Saleh, mengatakan pencapaian melebihi target tersebut menandakan mulai membaiknya kondisi perekonomian di Jakarta selama tahun 2009. “Kendati dampak krisis ekonomi global masih terasa, namun tampaknya hal itu tidak berpengaruh terhadap pergerakan investasi di DKI Jakarta,” kata Hasan.

Perbaikan kondisi ekonomi dilihat dari sektor investasi tercapai dari PMDN yang mencapai sembilan kali lipat dari pencapaian tahun 2008 sebesar Rp 1 triliun. DKI Jakarta akan terus mempertahankan kemajuan ini. Iklim investasi yang sudah baik akan terus dijaga, agar investor merasa aman dan mudah menanamkan modal di ibu kota.

Kendati telah melebihi target, pencapaian di tahun 2009 tidak sebaik pencapaian tahun 2008 yang nilainya sebesar Rp 96 triliun. Hal ini disebabkan, sepanjang tahun 2008, sektor PMA mendominasi iklim investasi Jakarta. Sedangkan pada tahun 2009, PMA mengalami penurunan cukup tajam karena diakibatkan krisis finansial global yang masih memengaruhi beberapa negara. Sehingga para investor asing membatasi atau menanam investasinya ke luar negeri, termasuk ke Kota Jakarta.

“Untuk itu, kami sedang memrioritaskan perbaikan kinerja investasi PMDN. Terutama adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus pada kegiatan produksi dalam negeri,” terangnya. Upaya itu cukup membuahkan hasil, yakni dengan adanya peningkatan peringkat DKI Jakarta dalam Doing Bussiness tahun 2009 menjadi peringkat 122 dari 129.

Dengan kondisi tersebut, Hasan memprediksi investasi di Jakarta sepanjang tahun 2010 akan semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, BPMP DKI menetapkan target investasi yang masuk ke DKI mencapai Rp 51 triliun. Target tersebut diperhitungkan dari rencana pertumbuhan ekonomi DKI sebesar 5,25 persen. (red/*bj)

Tidak Masuk Kerja, TKD Terancam Dipotong

JAKARTA, MP - Pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) sepertinya tidak mampu meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Buktinya, sekitar 780 PNS di lingkungan Pemprov DKI diduga tidak masuk kerja Senin (15/3) dengan dalih sakit, izin, dan cuti. Sehingga mereka tidak terancam terkena sanksi oleh pimpinan atau institusinya.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk melaporkan secara langsung nama-nama PNS yang mangkir atau bolos kerja pada hari ini. “Segera laporkan jika ada PNS yang mangkir hari ini,” ujar Fauzi Bowo, Senin (15/3).

Gubernur dengan tegas menyatakan, tidak akan menolerir pegawai yang tidak masuk kerja hari ini. Bagi PNS yang bolos akan dikenakan sanksi administrasi dan pastinya ada pengurangan TKD yang diterimanya nanti. Sanksi yang diberikan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu diatur, PNS yang membolos tanpa alasan jelas akan diberikan sanksi tegas secara bertahap, mulai dari teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pemecatan.

Kepala BKD DKI Jakarta, Budi Astuti, mengatakan, absensi PNS Pemprov DKI hingga kini masih dalam tahap penghitungan. “Penghitungan dari data absensi elektronik belum selesai. Nanti kalau rampung saya kabari ya,” kata Budi Astuti saat dihubungi beritajakarta.com, Jakarta, Senin (15/3) petang.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI, hari ini tidak perlu dilakukan inspeksi mendadak (sidak) baik dari pihak Gubernur DKI maupun dari Inspektorat Provinsi dan Kota. Akan tetapi pengawasan cukup diserahkan sepenuhnya melalui sistem pengawasan melekat (waskat) pada atasan langsung. Kemudian data kehadiran langsung dikirimkan ke BKD untuk dibuatkan laporannya kepada gubernur DKI. “Data kehadiran kami memang diminta agar melaporkan ke gubernur melalui BKD,” ujarnya.

Budi memprediksi, dari total 78 ribu PNS DKI, sekitar 99 persen di antaranya atau sekitar 77.220 pegawai pada hari ini tetap masuk kerja. Sehingga sekitar 780 PNS, diprediksi tidak masuk kerja. Kebanyakan PNS yang tidak hadir ini dikarenakan cuti, sakit, dan izin. Tidak ada yang alpa atau tidak hadir tanpa alasan. “Tapi data secara rinci belum bisa saya berikan karena laporan belum masuk dengan lengkap. Yang pasti PNS tetap melaksanakan tugasnya meskipun hari kejepit,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengendalian BKD DKI, Slamet. Menurutnya, hingga kini dirinya beserta para staf BKD masih melakukan penghitungan absensi secara manual. Selain itu, jam pulang PNS DKI sekitar 78 ribu orang itu pada pukul 16.00 wib. “Saya belum bisa memberikan informasi berapa PNS yang masuk, karena masih dihitung. Kalau hanya data sementara takutnya akan memberikan dampak yang tidak baik,” kata Slamet.

Laporan ketidakhadiran harus dilihat dari dua titik, yaitu kehadiran di pagi hari dan saat pulang. “Itu harus lengkap. Misalnya, ada PNS yang tidak ada saat absen di pagi hari, kemudian ternyata dia tandatangan atau ada finger print saat pulang. Tentunya yang bersangkutan akan tetap dinyatakan hadir,” terangnya. (red/*bj)

Pelaksanaan UN Libatkan Kepolisian

JAKARTA, MP - Untuk menjamin kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya, memberikan pengawalan ketat dengan melinatkan petugas kepolisian mulai dari distribusi soal-soal ujian ke masing-masing sekolah, penjagaan ketat soal-soal ujian hingga berlangsungnya pelaksanaan UN yang diadakan Maret-Mei 2010 bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta sekolah setingkat Madrasah.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan pelaksanaan UN di DKI Jakarta akan dimulai dari tingkat SMP dan SMA serta Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah pada 22-26 Maret 2010. Kemudian dilanjutkan dengan UN ditingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah pada bulan Mei 2010.

Supaya pelaksanaan UN dapat berjalan dengan baik, aman, terhindar dari kecurangan dan lancar, Taufik menegaskan Disdik DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian di lima wilayah untuk membantu menjaga keamanan di setiap sekolah penyelenggara ujian. “Langkah ini kita lakukan sebagai antisipasi bila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan jalannya pelaksanaan UN di Jakarta,” ujar Taufik Yudi Mulyanto.

Dirinya menuturkan, penempatan aparat kepolisian juga dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan soal ujian yang merupakan dokumen negara. Direncanakan setiap sekolah minimal akan dijaga satu personil polisi selama ujian berlangsung. Bila diirasakan membutuhkan penjagaan lebih, maka bisa saja dikirimkan bala bantuan personil polisi sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. “Yang penting soal UN tidak bocor, tidak dicuri dan pelaksanaan ujian berjalan dengan tenang dan tertib,” katanya.

Selain melibatkan polisi, lanjutnya, untuk mengantisipasi kebocoran soal ujian, Disdik DKI Jakarta akan melakukan sistem acak terhadap pengawas ujian. Para guru sebagai pengawas tidak akan ditempatkan di sekolah mereka melainkan akan mengawasi di sekolah lain dengan lokasi cukup jauh dari sekolah asal. Bahkan, penempatan guru tidak akan dilakukan di sekolah yang wilayahnya masih satu kecamatan dengan sekolah asal. “Selain guru, kita juga akan melibatkan unsur perguruan tinggi untuk ditugaskan sebagai pengawas UN,” tuturnya.

Terkait kesiapan pelaksanaan UN, diterangkannya, Disdik DKI Jakarta telah mengistruksikan kepada seluruh sekolah untuk mengintensifkan pelatihan terhadap siswa calon peserta ujian. Dari data yang dimiliki Disdik, untuk tahun ini sebanyak 186.862 siswa tingkat SMP/SMA akan ikuti UN. Dengan rincian SMA sebanyak 59.898 siswa, SMK 73.968 siswa, SMP 31.512 siswa, Madrasal Aliyah (MA) 4.830 siswa dan Madrasah Tsanawiyah 16.654 siswa. “Untuk siswa SD yang akan mengikuti UN sedang didata kembali, karena ujiannya baru dilaksanakan Mei,” paparnya.

Mata pelajaran yang akan diujikan sebanyak enam mata pelajaran. Untuk jurusan IPA yakni, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi. Dan untuk siswa jurusan IPS mata pelajaran yang diujikan yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Sosiologi dan Geografi.

Untuk standar nilai kelulusan tahun masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,5. Bagi siswa yang berhalangan hadir saat ujian utama, akan diberikan ujian susulan. Dan bagi yang tidak lulus akan kembali diberi kesempatan pada ujian ulang yang akan di gelar pada Mei 2010. (red/*bj)

April, Relokasi Pedagang Ayam Tetap Dilakukan

JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta bertekad untuk dapat mengendalikan peredaran virus H5N1 atau lebih dikenal dengan flu burung. Karenanya upaya untuk merelokasi seluruh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) ilegal ke lima RPA resmi akan tetap dilakukan pada April mendatang. Kalaupun masih ada sejumlah pedagang ayam yang merasa keberatan, hal itu tidak akan menghalangi rencana relokasi tersebut.

Relokasi akan dilakukan di lima RPA resmi yang telah disiapkan. Masing-masing adalah RPA Rawakepiting di Kawasan Industri Pulogadung, RPA Pulogadung di Jl Palad dan RPA Cakung di Jl Penggilingan (Jakarta Timur). Kemudian RPA Kebun Bibit, di Petukanganutara, Jakarta Selatan dan RPA Ekadharma di Jl Ekadharma, Srengseng, Jakarta Barat. “Saya berpegang pada jadwal yang telah ditentukan Pemerintah Republik Indonesia bahwa flu burung harus bisa dikendalikan mulai tahun 2010,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur juga menyebutkan, tempat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman virus H5N1 tidak hanya di negara-negara Asia seperti Hongkong, China dan Vietnam. Akan tetapi seluruh dunia termasuk juga Indonesia dalam hal ini Jakarta juga memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman virus H5N1. Untuk itu upaya merelokasi tempat pemotongan ayam tidak bisa ditunda lagi. Terlebih negara lain yang rawan seperti Hongkong dan Vietnam, saat ini juga telah menyiapkan tempat relokasi untuk memotong ayam-ayam yang akan dikonsumsi.

Kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap upaya relokasi rumah pemotongan ayam akan mendatangkan investor yang berpotensi memonopoli, gubernur menepisnya. Menurutnya, pemikiran semacam itu tidak akan muncul apabila mereka berfikir jernih. “Pemikiran seperti seperti itu tidak akan muncul kalau kita berpikir jernih,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak yang mengaku berasal dari Asosiasi Pedagang Unggas Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta rencana relokasi Rumah Pemotongan Ayam dibatalkan. Para pengunjuk rasa itu beralasan, relokasi akan menyebabkan usaha mereka menjadi mati. Karena akan dimonopoli oleh RPA yang baru tersebut. (red/*bj)

PD Pasar Jaya dan Pedagang Bentuk Tim Tentukan TPS

JAKARTA, MP - Ratusan pedagang Blok 6 Pasar Senen,Jakarta Pusat yang kios serta lapaknya ludes terbakar akibat diamuk si jago merah, Kamis (11/3) lalu, kini bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya niat mereka untuk kembali berdagang segera terealisasi dalam waktu dekat.

Pihak PD Pasar Jaya akhirnya berinisiatif membuat tim khusus bersama sejumlah pedagang guna mencari lokasi yang akan digunakan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang yang kios dan lapaknya musnah dilalap api dalam peristiwa kebakaran itu.

“Dari pertemuan antara PD Pasar Jaya dan pedagang, akhirnya kami sepakat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mencari TPS sesegera mungkin,” demikian diungkapkan Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis di areal Los D Blok 6 Pasar Senen, saat temu wicara dengan ratusan pedagang korban kebakaran, Sabtu (13/3).

Lebih lanjut Djangga menjelaskan, tim tersebut nantinya beranggotakan dari unsur PD Pasar Jaya dan sejumlah pedagang yang menjadi korban. Tujuanya adalah agar tidak ada rasa saling curiga satu sama lain baik itu sesama pedagang maupun dengan PD Pasar Jaya. Selain itu yang utama,kata Djangga, agar para pedagang bisa secepat mungkin berdagang kembali guna membiayai kehidupan sehari-hari. “Para pedagang kan satu dua hari itu ada hitunganya, jadi kalau dua hari ini tidak dagang pasti berat sekali,” ucap Djangga.

Sebenarnya pihak PD Pasar Jaya mempunyai beberapa pasar yang masih kosong di beberapa lokasi. Tapi Djangga mengingatkan, para pedagang dipastikan menolak jika TPS berjarak terlalu jauh dari Pasar Senen. Sebab itulah, tim ini dibentuk agar bisa mencari TPS sesuai keinginan pedagang. “Jadi terserah pedagang maunya ditempatkan dimana,” kata Djangga seraya menambahkan, terkait pemicu kebakaran, PD Pasar Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Adapun rencana pembangunan kembali, sambung Djangga, pihaknya akan menunjuk konsultan yang nantinya akan melakukan semacam uji kelayakan guna mengetahui apakah kondisi bangunan masih layak untuk ditempati atau tidak.

Ivo Edwin Arianto, Manajer Area 02 Pasar Senen, memaparkan komposisi anggota tim nantinya terdiri dari PD Pasar Jaya sekitar 3 orang, sedangkan dari pihak pedagang antara 10 hingga 20 orang.

Prinsipnya tegas Ivo, tim akan bekerja cepat agar TPS segera ditemukan sehingga usaha pedagang dapat segera berlanjut. “ Tim akan bekerja cepat dan sigap sehingga usaha pedagang tidak terhenti terlalu lama,” tandasnya. Untuk total kios dan lapak yang terbakar dan terkena imbasnya, Ivo mengungkapkan, total berjumlah 618 terdiri dari kios 468 unit dan 150 lapak pkl.

Selli (35) salah satu pedagang berharap, tim tersebut nantinya bisa bekerja semaksimal mungkin agar ia dan pedagang lainya bisa berdagang lagi secepatnya. “Saya harap tim bisa tentukan TPS secepatnya, karena sejak kebakaran saya dan lainya tidak dagang,” kata Selli.(red/*bj)

Parkir Liar Marak di depan TPU Karet Bivak

JAKARTA, MP - Sejumlah warga RW 06, Kelurahan Karettengsin, Kecamatan Tanahabang, Jakarta Pusat, mengeluhkan dengan maraknya parkir liar di depan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Akibat keberadaan parkir liar itu, kondisi jalan menjadi kumuh dan bau pesing, karena pemilik kendaraan sering buang air kecil sembarangan di tempat tersebut.

“Setiap hari tak kurang 7-8 truk besar parkir di situ. Sopirnya juga suka buang air di sembarang tempat, sehingga timbul bau yang tidak sedap,” ujar Syamsinur (51), salah seorang warga, Sabtu (13/3).

Menurutnya, yang membuat warga terganggu truk-truk itu sejak dua tahun terakhir menggunakan badan jalan di depan TPU Karet Bivak sebagai lokasi parkir liar. Bahkan, lebih mengesalkan truk itu bukan milik warga sekitar, tetapi berasal dari daerah lain karena plat nomornya pun berasal dari daerah luar Jakarta. “Warga banyak yang mengeluhkan dan sejauh ini sudah dilaporkan ke kelurahan,” terang, Syamsinur.

Keluhan serupa diungkapkan Amirullah, yang menengarai keberadaan parkir liar itu karena ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari keberadaan truk-truk tersebut. “Keberadaan mereka terkesan dibiarkan, diduga ada oknum yang memanfaatkannya. Tidak mungkin pengemudi bisa parkir di situ jika tidak ada jaminannya” ungkapnya.

Lurah Karettengsin Maskur mengakui, adanya pengaduan warga terhadap keberadaan truk tersebut. Pihaknya juga sudah beberapa kali bermaksud menegur pemilik truk, tetapi pemilik truk tidak bisa ditemui di lokasi parkir tersebut.

“Kami sudah beberapa kali mendatangani kawasan tersebut, tapi pengemudi selalu tidak ada di tempat untuk diberi peringatan. Truk-truk itu diketahui milik perusahaan ekspedisi yang membawa muatan dari Sumatera ke Pasar Tanahabang, Biasanya para pengemudi berada di situ hingga seminggu, karena menunggu muatan untuk diangkut kembali ke daerahnya,” ucapnya.

Namun, pihaknya berjanji akan melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut. Pihaknya juga akan mencari informasi, terhadap keberadaan oknum yang memperbolehkan para pengemudi parkir depan TPU Karet Bivak. “Untuk masalah ini kita akan bekerjasama dengan Satpol PP Jakpus. Dalam waktu dekat kita akan tertibkan semua truk, jika mereka tidak mau diberi tahu secara baik-baik truknya akan kita derek paksa,” tandasnya. (red/*bj)

DKI dan Polda Antisipasi Demo Tolak Obama

JAKARTA, MP - Menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Indonesia, pihak kepolisian tidak hanya disibukkan dengan ancaman gangguan keamanan dari kelompok teroris saja, melainkan juga datang para demonstran yang berencana menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan presiden kulit hitam pertama AS itu.

Hal ini setidaknya didasari dari catatan Polda Metro Jaya yang menyebutkan sedikitnya terdapat tiga kali aksi unjuk rasa selama 3 bulan terakhir dengan mengusung isu menolak kedatangan Obama.

Dari catatan tersebut, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengantisipasi ancaman aksi demonstrasi yang diperkirakan akan meningkat intensitasnya menjelang kedatangan Barack Obama pada 20 Maret mendatang.

“Tiga bulan terakhir ini sudah terdapat tiga kali aksi unjuk rasa yang mengusung tema ancaman menolak kedatangan Barack Obama,” ujar Kombes Irlan, Direktur Intelejen dan Keamanan Polda Metro Jaya, usai menghadiri rapat koordinasi Muspida bersama Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta.

Salah satu antisipasi yang akan dilakukan adalah, dengan membatasi cakupan kegiatan demonstrasi. Dia mengakui bahwa kegiatan aksi unjuk rasa memang tidak dilarang karena dilindungi oleh undang-undang.

Meski begitu, nantinya ada beberapa titik lokasi yang memang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat demonstrasi karena lokasi itu akan disambangi Obama saat berkunjung di Jakarta. Salah satunya adalah, SDN 01 Menteng yang terletak di Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat.
"Demonstran masih tetap bisa menyatakan pendapatnya, hal itu dibenarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun apabila mereka mendekat ke lokasi yang sudah dilarang, maka akan kita amankan,” tegasnya.

Hingga kini, kata Irlan, jumlah aksi unjuk rasa yang menentang kedatangan Presiden Amerika masih sedikit. Dari total 704 aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta selama 2010 ini, yang isunya menolak kedatangan Obama hanya 3 saja. "Sementara sisanya mengusung isu lain seperti Kasus Bank Century dan lain sebagainya," bebernya.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan, terkait kedatang Obama, diakuinya hingga kini belum ada rapat khusus yang dilakukan dengan pemerintah pusat untuk membahas lebih lanjut pengamanan maupun konsep protokoler yang disiapkan.

Meski demikian, Fauzi Bowo menegaskan, Pemprov DKI Jakarta dengan aparatur yang dimiliknya akan bekerja sama dengan unsur Muspida lainnya untuk menyukseskan kedatangan Obama di Jakarta. Mereka (petugas keamanan) nantinya disiagakan di lokasi- lokasi yang mungkin dikunjungi Obama. "Sejumlah tempat itu adalah Bandara Halim Perdanakusuma, Istana Negara, Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan lainnya," tandasnya.(red/*bj)

Santunan Kecelakaan Kerja di DKI Rp 116 Miliar

JAKARTA, MP - Jumlah santunan kecelakaan kerja di DKI Jakarta yang harus dibayarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan tenaga kerja peserta Jamsostek. Sepanjang tahun 2009 saja, Jamsostek telah membayarkan santunan sebesar Rp 116,692 miliar. Dana tersebut antara lain untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp 72,452 miliar dan jaminan kematian (JKM) sebesar Rp 44,240 miliar.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 9,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, warga yang telah bekerja sebanyak 2.331.580 orang, terdiri laki-laki sebanyak 1.590.189 orang dan perempuan 741.391 orang. Mereka telah bekerja di 31.152 perusahaan. Sedangkan pencari kerja saat ini mencapai 531.642 orang.

Data Jamsostek yang dikeluarkan Disnakertrans DKI Jakarta, pada tahun 2007 terdapat 20.978 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 1.968.634 orang menjadi anggota Jamsostek. Pada tahun yang sama, terdapat JKK sebanyak 6.380 orang dengan pembayaran santunan Rp 48,510 miliar dan JKM sebanyak 2.195 orang dengan pembayaran santunan sebesar Rp 25,732 miliar.

Kemudian pada tahun 2008, terdapat 24.606 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 2.180.049 orang menjadi anggota Jamsostek. Sepanjang tahun 2008, terdapat JKK sebanyak 9.888 orang dengan pembayaran santunan Rp 69,898 miliar dan JKM sebanyak 2.857 orang dengan pembayaran santunan sebesar Rp 31,427 miliar.

Selanjutnya di tahun 2009, terdapat 29.264 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 2.318.906 orang menjadi anggota Jamsostek. Sepanjang tahun 2009, terdapat JKK sebanyak 9.177 orang dengan pembayaran santunan Rp 72,452 miliar dan JKM sebanyak 2.974 orang dengan pembayaran santunan sebesar Rp 44,240 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menerangkan, kecelakaan kerja sering kali terjadi diakibatkan minimnya pimpinan perusahaan dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, faktor sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dengan sembrono, ceroboh dan tidak mengikuti aturan keselamatan kerja. Juga dikarenakan kurangnya atau tidak adanya prosedur kerja yang aman serta pengamanan alat kerja yang tidak memenuhi syarat.

“Masih cukup banyak pemimpin perusahaan yang enggan melakukan K3 hanya dengan alasan penghematan biaya. Sehingga mereka enggan mengganti peralatan kerja yang sudah rusak atau membeli peralatan kerja yang berkualitas rendah karena harganya murah,” kata Prijanto usai pengukuhan pengurus dan anggota Panitia Pembina K3 di Jakarta Utara.

Karena mengganti peralatan kerja yang murah dan tidak memenuhi standar mengakibatkan kecelakaan kerja para pekerjanya. Dampaknya, pemimpin perusahaan mengalami kerugian lebih besar lagi seperti terjadinya kebakaran, robohnya bangunan dan harus mengeluarkan biaya pengobatan atau perawatan pekerja yang terluka akibat kecelakaan kerja.

Kenyataannya, kasus kecelakaan kerja yang cukup tinggi membuat banyak waktu kerja yang hilang dan produktivitasnya menurun. Oleh karena itu, Pemprov DKI meminta pemilik perusahaan untuk membantu Pemprov DKI untuk melaksanakan K3 di tempat masing-masing. Perusahaan harus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, asset perusahaan, masyarakat, dan mencegah terjadi pencemaran lingkungan.

“Mereka pun harus membina kepada semua pekerja dan operator untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan kerja,” tandas Prijanto. Tak hanya itu, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sehingga kecelakaan kerja dan penyakit dapat dicegah dan diminimalkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Deded Sukendar menegaskan, untuk mengawasi penerapan K3 dalam perusahaan, pihaknya telah menerima hibah dari Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa satu unit mobil pengawas K3. “Mobil ini mengangkut berbagai macam peralatan untuk membantu investigasi bila terjadi kasus kecelakaan kerja,” kata Deded. (red/*bj)

Jakarta Siap Sambut Kunjungan Obama

JAKARTA, MP - Menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia 20-22 Meret 2010, Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan Jakarta dalam keadaan kondusif. Untuk memastikan kesiapan keamanan ibu kota, Pemprov DKI juga menggelar rapat dengan sejumlah jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) guna membahas situasi keamanan terkini di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sebagai ibu kota negara, Jakarta sering kali menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) untuk mempersiapkan kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, meskipun hingga kini belum ada rapat khusus dengan pemerintah pusat untuk membahas lebih lanjut perihal pengamanan maupun konsep protokoler yang akan disiapkan.

Di samping itu, Pemprov DKI juga tetap bersiaga di lokasi-lokasi yang mungkin dikunjungi oleh Obama seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Istana Negara, dan Taman Makam Pahlawan Kalibata.

“Itu yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Namun kemungkinan ada kunjungan optional seperti ke SDN 01 Besuki di Menteng. Saya sudah minta Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Pendidikan bersiap-siap menerima kunjungan Obama. Tapi kalau tidak jadi ke sana ya tidak apa-apa,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai Rapat Muspida di Balaikota DKI, Jakarta.

Untuk pengamanan tamu, Fauzi meyakinkan sudah ada SOP yang memiliki banyak aturan yang berbeda. Misalnya SOP kedatangan tamu dilihat dari tempat kedatangan tamu apakah dari bandara Halim Perdanakusumah atau Soekarno-Hatta. Lalu apakah tamu datang dengan pesawat pribadi atau dengan pesawat komersial. “SOP ini menjadi referensi acuan gerak di lapangan buat aparat-aparat terkait,” terangnya.

Meski begitu, Fauzi berharap keamanan di DKI Jakarta terus ditingkatkan. Peningkatan keamanan di DKI tidak hanya disebabkan oleh kedatangan Obama, melainkan gejolak politik yang terjadi di Indonesia yang harus membuat Jakarta terus bersiaga. Dicontohkannya, kasus Century membuat aksi unjuk rasa beralih dari semula terkonsentrasi di Gedung DPR/MPR RI di Gatot Subroto, bepindah di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan. Tak hanya itu, Jakarta pun terimbas kerusuhan Makassar, yang menimbulkan aksi unjuk rasa berujung anarkis di Jakarta Pusat. “Tapi kami yakin, bisa membuat Jakarta tetap dalam keadaan yang kondusif,” tegasnya.

Terkait agenda Rapat Muspida, selain membahas persiapan kunjungan Presiden Obama juga dibahas soal kondisi keamanan terakhir kota Jakarta. “Saya bersyukur, sampai dengan saat ini kondisi ibu kota masih dalam keadaan baik, aman, dan terkendali. Kita tentu berharap kondisi atau situasi yang kondusif ini bisa terus kita pelihara bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang,” harapnya.

Direktur Intel Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Irlan mengungkapkan, fokus pembahasan Rapat Muspida DKI untuk melihat sejauhmana kesiapan aparat keamanan dalam menerima kunjungan Presiden AS. “Saya jelaskan kepada gubernur, kondisi keamanan ibu kota sampai saat ini kondusif, sekalipun ada kegiatan aksi-aksi yang dilakukan masyarakat. Kita sudah siap untuk menerima Presiden Obama,” kata Irlan.

Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan kekuatan personil yang akan dilibatkan saat kunjungan Presiden AS tersebut. Menurutnya pelibatan kekuatan personil Polda Metro Jaya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang akan dikunjungi Presiden Obama selama di Jakarta. “Tentunya kita akan semaksimal mungkin melibatkan kekuatan personil kita sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” tandasnya.(red/*bj)

Sampah Bikin Kerusakan Lingkungan Hidup

JAKARTA, MP - Tingginya volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari, nampaknya menimbulkan ancaman adanya kerusakan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Terlebih jumlah penduduk kian bertambah sehingga tidak menutup kemungkinan volume sampah pun akan turut bertambah. Saat ini, tercatat jumlah penduduk DKI sebanyak 9,7 juta jiwa pada saat malam hari. Sedangkan di siang hari, jumlahnya bisa mencapai 12,5 juta.

"Sampah menjadi faktor penentu bagi kualitas lingkungan kita. Bukan hanya pada saat ini saja, namun juga pada masa yang akan datang," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, pada Seminar Manajemen Sampah dan Lingkungan Hidup di Jakarta, di Hotel Grand Cempaka, Jumat (12/3) sore.

Sejatinya Pemprov DKI telah mulai melakukan berbagai penanganan terhadap sampah. Misalnya untuk sampah padat, penanganannya melalui pendekatan kepada masyarakat. Cara lama yang digunakan masyarakat dalam membuang sampah, yakni sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Pola ini mulai diubah secara perlahan, yakni Pemprov DKI menekankan cara yang lebih tepat dengan pola 3R yaitu, Reuse (menggunakan kembali), Reduce (Mengurangi), Recycle (daur ulang). Pola ini sudah diterapkan di 700 RW di DKI dan ke depan akan dikembangkan lagi hingga ke seluruh RW di DKI yang mencapai 2.500 RW.

Pemprov DKI juga mengembangkan pengelolaan sampah secara modern. Salah satunya kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam program memproses sampah menjadi energi. Saat ini program tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu proses ujicoba. Untuk tahap awal, energi listrik yang akan dihasilkan sebesar 2 mega watt (MW).

Namun nantinya ditargetkan bisa mencapai energi sebesar 26 mega watt. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu masyarakat juga diuntungkan karena punya benefit dari energi yang dihasilkan.

Sedangkan untuk sampah cair, Pemprov DKI kini juga tengah menyiapkan program penanganannya. Ini adalah kelanjutan dari program pengolahan limbah cair di Setiabudi dan Kuningan yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu. Program yang dananya mendapat bantuan dari pemerintah Jepang ini akan membuat sistem penanganan limbah cair secara terintegrasi, sehingga mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, masalah sampah memang sengaja diangkat dalam acara diskusi ini. Sebab partainya itu peduli dengan masalah lingkungan khususnya sampah. Dengan volume sampah di DKI Jakarta yang setiap harinya mencapai 6.500 ton, tentu berdampak bagi lingkungan. "Melalui diskusi ini, nantinya diharapkan didapat sebuah hal bermanfaat," katanya.

Taufik juga mengajak seluruh masyarakat mendukung program penanganan sampah. Karena masalah sampah memang bukan hanya menjadi masalah pemerintah semata, melainkan juga masalah seluruh masayarakat. "Kita mengajak seluruh masyarakat menyelesaiakan permasalahan sampah ini secara bersama-sama," pungkasnya. (red/*bj)

Kerugian Kebakaran Pasar Senen Rp 8,5 Miliar

JAKARTA, MP - Kebakaran yang melanda Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (11/3) pukul 03.00 dini hari mengakibatkan 250 kios pedagang resmi dan 80 lapak pedagang kaki lima ludes terbakar. Bahkan kerugian materi akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp 8,5 miliar, terdiri dari bangunan fisik sebesar Rp 3,5 miliar dan barang milik pedagang Rp 5 miliar.

Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan untuk merelokasi pedagang korban kebakaran. Sebab PD Pasar Jaya bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta masih membersihkan puing-puing bangunan dan barang-barang sisa kebakaran.

Jika semua itu sudah beres, barulah PD Pasar Jaya membahas beberapa alternatif solusinya. Diantaranya apakah para pedagang korban kebakaran akan direlokasi ke pasar tradisional terdekat. Alternatif lainnya, bangunan pasar yang sudah berumur 30 tahun itu dirobohkan untuk dibangun gedung baru dengan ketahanan fisik yang lebih tinggi. Namun selama masih dibahas, pedagang korban kebakaran diperbolehkan berjualan di lokasi kios dan lapak yang terbakar.

Diakuinya, sejak tahun 2004, Pasar Senen direncanakan akan dirubuhkan dan diganti dengan bangunan baru. Rehab total pasar ini dikarenakan usia bangunannya sudah tua dan rawan kecelakaan. Namun, baru 70 persen pedagang yang setuju terhadap rencana itu. “Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Djangga Lubis, di Balaikota, Kamis (11/3).

Djangga menyebutkan, kebakaran tersebut bukan karena korsleting listrik yang berasal dari ruko-ruko, akan tetapi berasal dari PKL yang berada di luar ruko. Namun kasus ini masih diselidiki oleh polisi. Sehingga garis polisi pun masih dibentangkan di TKP.

Kebakaran ini sempat menimbulkan dugaan adanya unsur sabotase. Agar isu itu tidak berkembang meluas, PD Pasar Jaya mengumpulkan para pedagang untuk diberikan keterangan dan informasi yang sebenarnya. Sehingga tidak terjadi saling tuding dan curiga di antara pedagang. “Jangan sampai mereka berpikir, pasar sengaja dibakar karena akan ada proyek baru di atas lahan tersebut,” tegasnya. (red/*bj)

130 Pedagang Ayam Kembali Demo

JAKARTA, MP - Sekitar 130-an massa yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Unggas Jakarta, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (10/3) siang. Kedatangan mereka untuk mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas dibatalkan demi kelangsungan hidup dan usaha pedagang ayam.

Kedatangan para demonstran yang mengendarai empat bus metromini tersebut langsung disambut puluhan aparat Kepolisian Polda Metro Jaya, yang berjaga-jaga di pintu gerbang gedung DPRD. Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan Perda 4 Tahun 2007, massa berorasi di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa menolak rencana relokasi Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang ada di DKI Jakarta ke lima RPA resmi.

"Kita datang ke sini untuk menolak Perda Nomor 4 tahun 2007 dan rencana relokasi rumah pemotongan ayam oleh Pemprov DKI," kata Yadianto, perwakilan Asosiasi Pedagang Unggas asal Jakarta Barat, saat berorasi di depan gedung DPRD DKI, Rabu (10/3).

Yadianto mengaku, sebelumnya juga pernah bersama kawan-kawanya datang ke DPRD untuk mengajukan tuntutan yang sama. Yakni penghapusan Perda Nomor 4 tahun 2007 dan membatalkan rencana relokasi. Namun karena tidak kunjung mendapat penjelasan, para anggota asosiasi pedagang ayam ini kembali datang. "Kami datang kembali karena tuntutan kami tidak diakomodir," ujarnya.

Peserta demo yang lain, Umar mengaku tidak setuju dengan penerapan Perda Nomor 4 tahun 2007 serta rencana relokasi. Sebab hal ini sangat merugikan pedagang. Para pedagang khawatir relokasi tempat pemotongan ayam akan mematikan mata pencaharian mereka. "Kami takut relokasi ini justru mematikan mata pencaharian kami," ucapnya.

Walau hujan deras sempat mengguyur kawasan Jl Kebon Sirih namun massa tetap melakukan aksinya. Sebagain massa, terutama kaum wanita lebih memilih untuk masuk ke dalam bus atau tempat berteduh lainnya. Namun usai hujan reda, mereka kembali turun ke jalan, menggelar unjuk rasa.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya melakukan antisipasi terhadap ancaman virus H5NI (Flu Burung) di wilayahnya.

Salah satunya dengan penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Ibukota Jakarta. Selain itu pada April 2010 mendatang, Pemprov DKI berencana mulai merelokasi seluruh rumah pemotongan dan penampungan ayam (RPA) liar ke lima RPA resmi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Hal itu dimaksudkan, agar tidak ada lagi tempat pemotongan dan penampungan ayam di pemukiman penduduk.

Kelima RPA resmi itu masing-masing adalah RPA Rawakepiting di Kawasan Industri Pulogadung, RPA Pulogadung di Jl Palad, dan RPA Cakung di Jl Penggilingan (Jakarta Timur). Kemudian RPA Kebun Bibit, di Petukanganutara, Jakarta Selatan dan RPA Ekadharma di Jl Ekadharma, Srengseng, Jakarta Barat. (red/*bj)

Dugaan Penyimpangan Dana BOS/BOP Segera Disidik Inspektorat

JAKARTA, MP - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, terus menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di tujuh Tempat Kegiatan Belajar Mandiri. Jumat (5/3) lalu, lembaga pengawas internal ini memanggil pejabat teras di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Sudin Pendidikan Dasar terkait untuk dimintai keterangan. Kemudian pada Senin (8/3) ini, seluruh pejabat tersebut diminta untuk membuat penjelasan tertulis mengenai dasar hukum pelaksanaan BOS dan BOP.

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono mengatakan, telah menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh Forum Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan mengumpulkan sejumlah Sudin Pendidikan Dasar yang membawahi sekolah induk sejumlah TKBM yang bermasalah pada Jumat pekan lalu. “Namun kami belum menyimpulkan apa-apa dari pertemuan tersebut,” kata Sukesti Martono usai Rapim di Balaikota, Senin (8/3).

Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat hanya meminta penjelasan dasar peraturan ataupun undang-undang yang mengakomodasi pemberian BOP maupun BOS. Penjelasan lisan tersebut akan menjadi dasar bagi Inspektorat untuk mempelajari bagaimana cara pengelolaan, sistem administrasi, penyaluran dan pertanggungjawabannya. Dari keterangan mereka, ditemukan pihak yang paling bertanggungjawab dengan penyaluran dana BOS untuk TKBM atau SMP Terbuka yaitu kepala sekolah induknya.

“Artinya administrasi, penyaluran dan pertanggungjawaban ada pada sekolah induk. Itu sedang kami pelajari,” ungkapnya. Kendati demikian, Inspektorat tidak mau mengambil keputusan sepihak dan terburu-buru untuk menetapkan siapa yang salah dalam kasus terebut.

Karena itu, Senin ini Sukesti meminta pejabat teras Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Dasar lima wilayah untuk membuat penjelasan dan pernyataan tertulis mengenai data-data penting lainnya. Dasar hukum penyaluran dana BOS dan BOP dari dinas atau departemen sebagai pihak yang mendistribusikan anggaran hingga sekolah yang menerima dana tersebut, juga harus dilampirkan.

“Pagi ini saya meminta penjelasan dan pernyataan tertulis dari masing-masing pejabat dinas pendidikan dan para pejabat suku dinas pendidikan dasar terkait data penting lainnya dan dasar hukum BOS dan BOP,” ujarnya. Ia berharap, dari pernyataan tersebut bisa diketahui kejelasan dasar hukum yang digunakan mereka dalam mengelola BOS dan BOP.

Upaya itu dilakukan untuk mencari titik terang penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan BOS dan BOP oleh lima SMP terhadap tujuh TKBM. Setelah itu, inspektorat akan melaporkan hasil temuannya dan rencana investigasi selanjutnya secara bertahap pada Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga dengan laporan final hasil investigasi secara menyeluruh dan rekomendasi akan diserahkan pada gubernur.

Pemeriksaan terhadap kasus ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Pemeriksaan dilakukan berkisar pada laporan keuangan sekolah dan fakta di lapangan. “Kami juga akan memeriksa dinas pendidikan,” ujarnya.

Jika nanti ditemukan kesalahan administrasi, maka mereka akan diberi teguran. Namun bila menimbulkan kerugian keuangan negara, uang tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Sebelumnya, ICW dan Forum TKBM melaporkan kasus penyelewengan dana BOS dan BOP yang seharusnya menjadi hak tujuh TKBM di Jakarta kepada Inspektorat Provinsi DKI. Penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kepala dan staf administrasi sekolah yang menginduk sejumlah TKBM tersebut.

Sejauh ini, SMP induk yang dilaporkan telah melakukan penyalahgunaan dana BOS dan BOP yaitu SMPN 84 yang memiliki TKBM Himata dan Pusaka 45. Kemudian SMPN 95 yang menjadi induk TKBM Sekolah Rakyat dan Papanggo, SMPN 109 induk TKBM Peduli Umat, SMPN 28 yang membawahi TKBM Johar Baru dan Civitas, serta SMPN 30 yang menjadi induk TKBM Himata.

Ketua Forum TKBM DKI Jakarta, Ade Pujianti menyebutkan, akibat tindakan penyelewengan ini negara telah dirugikan sebesar Rp 980 juta. Dengan rincian, SMPN 30 sebanyak Rp 155 juta, SMPN 95 Rp 237 juta, SMPN 28 Rp 390 juta, dan SMPN 190 Rp 198 juta. (red/*bj)

Informasi Tarif Baru Parkir Harus Segera Dipasang

JAKARTA, MP - Untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pemasangan papan informasi tarif parkir di seluruh lokasi parkir di Jakarta akan terpasang dalam satu pekan ke depan. Saat ini, Pemprov melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, telah menyelesaikan pembuatan surat perintah pemasangan papan pemberitahuan tarif yang akan dikirimkan kepada 584 operator parkir.

"Setelah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Tauchid pada hari ini, akan langsung kita kirim. Hari Selasa esok saya pastikan seluruh operator parkir sudah menerima surat tersebut," ujar Benjamin Bukit, Kepala UPT Perparkiran DKI Jakarta, Senin (8/3).

Benyamin Bukit menuturkan, setelah mereka (operator parkir) menerimanya, maka UPT Perparkiran akan memberi waktu kepada para operator selama satu pekan kedepan untuk pemasangan papan pemberitahuan tarif parkir. Jika dalam satu pekan ke depan para operator tersebut tidak kunjung melakukan pemasangan, maka UPT Perparkiran tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Sanksi tersebut, mulai dari administratif hingga pencabutan izin. "Kami beri surat peringatan 3 x 24 jam, lalu 2 x 24 jam, atau mungkin 1 x 24 jam. Kalau belum patuh juga, maka akan kami cabut izinnya," tegasnya.

Dirinya menjelaskan, dari hasil pembahasan yang dilakukan UPT Perparkiran tidak ditentukan apakah harus stiker, papan atau baliho sebagai papan pemberitahuan tarif parkir tersebut. Namun yang pasti, isi materi papan tersebut adalah tarif yang telah ditentukan. Selain itu, papan informasi tarif parkir juga harus terpasang pada pintu masuk dan pintu keluar lokasi parkir. Hal ini bertujuan agar seluruh pengguna parkir dapat dengan jelas membacanya. "Dimensi atau ukurannya tidak ditentukan, tapi pemberitahuan tarif itu harus diberi judul yang besar sesuai Peraturan Gubernur No.48 Tahun 2004 yang menjelaskan tarif parkir untuk sepeda motor dan mobil," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Insurance Parking, Ferry Dwi Yunanto mengatakan, pada prinsipnya pihak operator parkir, termasuk dirinya tidak keberatan jika harus memasang papan informasi tarif baru. Karena hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada. Kendati begitu, para operator juga bertanya-tanya, mengapa bukan Dishub DKI Jakarta saja yang mengeluarkan biaya sekaligus membuat papan informasi tarif baru, sedangkan pengusaha hanya tinggal melakukan pemasangan saja. "Kalau kami yang membuat papan tarif, artinya kan kami harus mengeluarkan biaya lagi," keluhnya.

Lebih lanjut, sambungnya, beberapa waktu lalu, saat tarif parkir dinaikkan tidak sesuai Perda, justru tidak ada protes maupun keberatan dari para pelanggan parkir. Bahkan saat operator menurunkan tarif sesuai Perda, malah banyak pelanggan yang mempertanyakan apakah operator tidak mengalami kerugian. "Intinya, kami sebenarnya masih pada posisi yang sama. Kami ingin SK Gubernur ditinjau ulang karena sekarang sudah tahun 2010, dan SK itu dibuat sudah enam tahun lalu. Lagipula, kalau tarif parkir naik akan banyak sisi positifnya. Salah satunya kemacetan akan berkurang karena pengguna kendaraan mungkin enggan bepergian menggunakan kendaraan," jelas Ferry.

Operator lainnya, Tony Tjuatja yang juga Humas Secure Parking mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan keharusan memasang papan informasi tarif baru sesuai Pergub. Hanya saja, dirinya mengaku masih belum mengetahui teknis pemasangannya. "Tapi kami belum tahu teknisnya nanti gimana, karena surat dari Dinas Perhubungan saja belum kami peroleh," tandasnya. (red/*bj)

DKI Gelar Rakor Bahas Kedatangan Obama

JAKARTA, MP - Untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan ibu kota menjelang datangnya Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ke Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat koordinasi (Rakor)dengan seluruh unsur pimpinan daerah yang ada di DKI Jakarta. Rakor sendirinya nantinya akan membahas persiapan sebelum Obama tiba di Jakarta

"Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Fauzi Bowo akan melakukan rapat koordinsi bersama Muspida untuk membahas persiapan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama," ujar Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/3).

Rencananya rapat koordinasi akan dilakukan pada Kamis (11/3) mendatang di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat. Unsur Muspida yang terdiri dari Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Kepala Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan saling berkoordinasi mengenai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya masing-masing. "Salah satu yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang peningkatan pengamanan ibu kota," ungkapnya.

Cucu menambahkan, dari informasi terakhir yang diperolehnya, Obama akan datang ke Indonesia sekitar tanggal 22 atau 23 Maret mendatang. Kendati begitu Cucu tidak berani memastikan tanggal pastinya. "Informasi yang di dapat, Obama akan tiba di Jakarta tanggal 22 atau 23, tapi saya tidak berani memastikan," tandasnya.

Seperti diketahui, berbagai persiapan jelang kedatangan Obama telah dilakukan. Salah satunya pemindahan Barry Dream Statue (patung Obama kecil) dari Taman Menteng ke SDN 01 Menteng di Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Obama akan mengunjungi bekas sekolahnya itu. (red/*bj)

Wah, Obama Naik Becak di Plaza Indonesia

JAKARTA, MP - Ada pemandangan unik di selasar Plaza Indonesia yaitu patung sosok Presiden Amerika Serikat Barrack Obama naik becak. Tentu bukan Obama asli, melainkan hanya sebuah patung. Patung berbahan fiber glass karya seniman Wilman Sjahnur itu mulai dipamerkan dalam Art Fertival di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia Jakarta, Selasa, hingga akhir Maret ini.

Obama terlihat tersenyum lebar sambil duduk dengan kaki kiri ditopang di atas kaki kanannya dan tangan kanannya menunjukkan dua jari tanda perdamaian.

Patung Obama itu hanya satu dari 21 karya seni instalasi dari 21 perupa Indonesia yang dipamerkan dalam rangka ulang tahun ke-20 pusat perbelanjaan mewah itu.

Usai pembukaan pameran secara resmi oleh Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, para pengunjung dan wartawan pun bergantian berfoto di samping Obama.

Selain memamerkan karya seni instalasi, Plaza Indonesia juga menggelar pekan busana (Fashion Week) mulai 23 Maret 2010 dengan menampilkan koleksi busana merek Kenzo yang dibawa dari Paris.

Pekan busana yang berlangsung sepekan itu akan menampilkan koleksi musim semi/musim panas 2010 dari berbagai perancang internasional dan Indonesia yang eksklusif seperti Valentino, serta Jean Paul Gaultier.

Juga Alberta Ferretti, Yves Saint Laurent, Diane von Furstenberg, Max Mara, Boss Woman, Iwan Tirta, Sebastian Gunawan, Ghea Pangabean, Ari Seputra dan Musa. (red/*wk)

Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu akan Dibangun di Jakarta

JAKARTA, MP - Pengolahan air limbah secara terpadu di DKI Jakarta, telah terhenti sejak ada pembangunan gedung IPAL Setiabudi sebagai proyek percontohan pada tahun 1991 silam. Akibatnya, pengolahan limbah hanya mencakup air limbah di kawasan Setiabudi dan sekitarnya. Tentunya hal itu sangat tidak berarti mengingat Jakarta begitu luascakupannya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan penanganan dan pengolahan air limbah terpadu di Jakarta melalui metode zona. Rencananya akan ada lima zona pengolahan air limbah terpadu yang akan melayani pembuangan limbah dari 700 ribu jiwa warga Jakarta. Salah satunya adalah zona sentral yang akan dibangun Pemprov DKI bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Nilai proyeknya mencapai Rp 3,8 trilliun yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,1 triliun dan dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp 700 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menerangkan, tuntutan penanganan air limbah domestik di kota metropolitan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Pemprov DKI Jakarta bersama Departemen Pekerjaan Umum membahas bagaimana mengembangkan sistem penanganan air limbah terpadu di Jakarta. Dari kajian bersama itu, sampai ke satu kesimpulan yaitu akan mengembangkan suatu sistem pengolahan air limbah terpadu yang dibagi atas lima zona.

Dari lima zona yang akan dibangun ini, zona sentral akan menjadi prioritas utama karena untuk mengembangkan IPAL Setiabudi. Di zona sentral ini akan dibangun pipa penyalur air limbah berdiameter 1,8 meter di sepanjang kawasan Setiabudi dan jalan-jalan di Jakarta Pusat, menuju ke Gajah Mada -Hayam Wuruk lalu terpusat ke pluit.

“IPAL Setiabudi akan tetap difungsikan,” ujar gubernur usai paparan Bappeda tentang Rencana Pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta, di balaikota.

Belajar dari pengalaman pengelolaan IPAL Setiabudi, Pemprov DKI dan Departemen Pekerjaan Umum akan membangun instalansi pengolahan air limbah terpadu (IPALT) di kawasan utara. Artinya, seluruh pipa penyalur air limbah di lima zona tersebut akan mengalirkan air limbah ke lokasi IPALT. Saat ini masih ada dua alternatif lokasi yang akan dibangun IPALT yaitu sekitar pinggiran Waduk Pluit dan Muara Angke. “Kita belum bisa pastikan mana yang akan dipilih, masih dikaji dulu lokasi mana yang tepat dan bagus,” tandasnya.

Namun yang pasti, dari lima zona yang akan digarap, kawasan Setiabudi ini akan menjadi kawasan yang diprioritaskan. Sedangkan zona lainnya yang akan dibangun yakni zona barat laut, akan ditanam pipa penyalur air limbah di sepanjang kawasan Mangga Besar, Gunung Sahari, Pademangan sampai Sunter dan berakhir di IPALT. Kemudian zona barat daya di sepanjang kawasan Palmerah, Slipi dan Kebon Jeruk, juga berakhir di IPALT.

Ia juga menyebutkan, proyek ini merupakan lanjutan dari masterplan pengolahan air limbah yang diajukan pada tahun 1991 bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat itu, kegiatan pengolahan limbah terhenti pada pembangunan pilot project pusat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Setiabudi yang mengelola produksi air limbah di Setiabudi dan sekitarnya.

“Untuk saat ini instalasi di sana sama sekali tidak memenuhi kebutuhan penanganan air limbah di Jakarta. karenanya kami sepakat bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun sistem pengolahan limbah yang lebih meluas,” ujarnya.

Dalam tahap pertama, DKI dan pemerintah pusat akan membuat masterplan yang akan dirancang dalam periode 2010-2011. Selanjutnya, pada 2020 diharapkan sistem ini bisa mengelola sekitar 10 persen dari air limbah yang diproduksi oleh limbah domestik warga Jakarta. Pemprov sendiri menargetkan pada 2030 air limbah di Jakarta sebesar 30 persennya bisa diolah dengan sistem pengolahan limbah yang diterapkan di lima zona itu.

Deputi Tata Ruang DKI Jakarta, Ahmad Haryadi mengatakan, sistem pengolahan limbah di lima zona itu, akan dapat mengelola air limbah yang diproduksi oleh sekitar 700.000 jiwa warga Jakarta. sasaran utamanya yakni limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, industri perkotaan, mal dan hotel yang dilalui oleh pipa pengolahan limbah nantinya.

Dari limbah yang dialirkan melalui pipa yang ditanam, akan dialirkan ke dua opsi pusat instalasi yakni di Muara Angke dan di Pluit untuk diolah. Selanjutnya, air hasil olahan yang sudah mencapai kadar baku mutu itu, baru bisa dibuang ke badan air seperti sungai dan waduk yang ada di sekitar pusat instalasi.

Jika memungkinkan, Pemprov DKI juga akan dapat mengolah air baku mutu itu menjadi air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan warga sehari-hari. “Tapi saat ini fokus kami adalah pengolahan untuk mencapai air baku mutu, sedangkan untuk menjadi air bersih itu akan dipikirkan selanjutnya,” ujarnya.

Untuk biaya, walaupun sebagian besar pendanaan pembangunan proyek berasal dari hibah dari pemerintah pusat, namun biaya pengelolaan dan pemeliharaan akan dibebankan pada pemprov DKI. (red/*bj)

Aspal di Jl Inspeksi Kenari Amblas

JAKARTA, MP - Seringya genangan air di Jl Inspeksi RT 07/05, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, mengakibatkan aspal jalan yang bersebelahan dengan RSCM itu amblas. Sebelumnya, aspal jalan yang amblas sepanjang 80 meter dari total panjang jalan di sekitar lokasi yang mencapai 160 meter, hanya mengalami retak-retak saja. Diduga amblasnya aspal jalan terjadi hari Senin (1/3) lalu, saat Jakarta dilanda angin kencang dan hujan deras, sehingga mengakibatkan jalan itu amblas dengan kedalaman hingga 50 centimeter.

Akibat kerusakan itu, praktis hanya pejalan kaki dan kendaraan roda dua saja yang bisa melalui jalan tersebut. Itu pun pengendara hanya bisa melintasi bagian pinggir aspal jalan yang kondisinya masih normal. Sedangkan, untuk kendaraan roda empat tidak bisa melintasi jalan itu, karena jika memaksakan diri dikhawatirkan akan terguling.

Warga berharap agar dilakukan perbaikan secepatnya,karena jalan itu sangat strategis dan menjadi penghubung Jl Diponegoro dan Jl Kimia menuju RSCM. Di samping itu, warga juga khawatir jatuhnya korban, jika kerusakan aspal jalan itu dibiarkan terlalu lama tanpa perbaikan.

"Sampai saat ini masih rusak dan malah tambah parah, petugas yang katanya dari Sudin PU Jalan Jakarta Pusat dan Kelurahan Kenari sudah beberapa kali datang. Terakhir, Kamis (4/1) juga sudah melakukan pengecekan, tapi belum ada tindakan" ujar M Oyoh (65), salah seorang warga RT 07/05, Minggu (7/3).

Oyoh menuturkan, sebelum amblas kondisi aspal terlihat sudah retak dan menganga lebar. Mengetahui kondisi jalan kian rusak, warga lalu melaporkannya ke Kelurahan Kenari. Laporan itu ditindaklanjuti kepada Suku Dinas PU Jalan Jakarta Pusat yang ditanggapi dengan pemeriksaan langsung ke lokasi kerusakan tersebut.

Lurah Kenari Prasetyo Kurniawan membenarkan, jika pihaknya telah melaporkan secara tertulis rusaknya jalan itu ke instansi terkait di Kecamatan Senen dan Sudin PU Jalan Jakarta Pusat. Namun, pihaknya tidak mengetahui pasti kapan pelaksanaan perbaikan jalan bisa dilakukan.

"Dari kemarin kita sudah cek beberapa kali, tapi belum tahu tindak lanjutnya kapan," katanya.

Kasudin PU Jalan Jakarta Pusat Indriastuti mengungkapkan, rencananya perbaikan akan dilakukan oleh pihaknya dalam minggu ini. Namun, sebelum melakukan perbaikan jalan, pihaknya harus terlebih dahulu memperbaiki turap jalannya dahulu, baru kemudian ruas jalannya. Karena jika turapnya tidak diaspal, aspal jalan dikhawatirkan akan turun lagi.

"Turapnya dulu yang kita perbaiki, agar jalannya tidak turun lagi," tandasnya. (red/*bj)

DKI Berhasil Reduksi Sampah 7 Persen

JAKARTA, MP - Program pengelolaan sampah melalui konsep 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (memanfaatkan kembali) yang digalakkan Pemprov DKI Jakarta membuahkan hasil. Betapa tidak, sejak diterapkan tahun 2007 lalu, konsep 3R berhasil mereduksi sampah sebesar 7 persen dari total volume sampah di DKI sebesar 29.344 meter kubik per hari atau 6.525 ton per hari.

Meski demikian, penurunan volume sampah yang tertimbun per hari itu masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Sebab, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, pengurangan sampah harus dapat mencapai 12-15 persen.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, rata-rata volume sampah di DKI Jakarta mencapai 6.525 ton per hari. Dari total volume tersebut, komposisi sampah terdiri dari sampah organik merupakan penyumbang besar sampah di Jakarta yaitu mencapai 55,37 persen dan 44,63 persen sampah anorganik. Sedangkan sumber sampah, sektor yang menjadi penyumbang terbesar pemukiman sebesar 52,9 persen. Disusul perkantoran sebesar 27,35 persen, industri sebesar 8,97 persen, sekolah sebesar 5,32 persen, pasar sebesar 4 persen dan sektor lainnya seperti sampah di jalan atau di sungai mencapai 1,4 persen.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, menerangkan peran serta masyarakat dalam melakukan program 3R masih kurang optimal untuk dapat mereduksi volume timbunan sampah per hari. “Masih kurang sekitar 5 hingga 8 persen lagi untuk mencapai target hingga 2012 mendatang. Masih ada waktu tiga tahun lagi untuk mencapai target tersebut,” kata Eko Bharuna di Jakarta.

Hingga tahun 2009 lalu, program 3R baru dapat mereduksi tujuh persen dari volume sampah per hari. Total tujuh persen tersebut dihasilkan dari 94 titik kawasan lingkungan pemukiman di Jakarta yang berhasil dalam mengelola sampah dengan program tersebut. Titik lokasi yang berhasil melakukan program tersebut yaitu 29 titik di Jakarta Utara berhasil mereduksi 650 meter kubik per hari, seperti di kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjungpriok, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapagading, dan Kecamatan Cilincing.

Lalu 13 titik di Jakarta Pusat yang berada di Kecamatan Cempakaputih, Kecamatan Menteng, Kecamatan Joharbaru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen, Kecamatan Sawahbesar, dan Kecamatan Tanahabang. Di kawasan ini berhasil mereduksi sampah sebanyak 136 meter kubik per hari.

Sebanyak 10 titik di Jakarta Timur berada di kawasan Kecamatan Pasarrebo, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Durensawit, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, dan Kecamatan Jatinegara. 10 titik ini berhasil mereduksi sampah sebanyak 371 meter kubik per hari.

Kemudian 22 titik di Jakarta Barat berada di kawasan Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebonjeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Tambora. 22 titik ini berhasil mereduksi sampah hingga 475 meter kubik per hari.

Di Jakarta Selatan ada sebanyak 20 titik yang berhasil mereduksi sampah hingga 555 meter kubik per hari. Titik-titik tersebut berada di kawasan Kecamatan Pancoran, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Tebet, Kecamatan Pasarminggu, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoranlama, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Mampangprapatan, Kecamatan Kebayoranbaru, dan Kecamatan Pesanggrahan. “Total ada 94 titik yang berhasil mereduksi sampah sebesar 2.187 meter kubik atau 485 ton per hari. Atau sekitar tujuh persen dari timbunan sampah per hari,” jelasnya.

Untuk semakin meningkatkan pencapaian penerapan 3R di lingkungan masyarakat hingga 15 persen pada tahun 2012, Eko mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Antara lain dengan melakukan lomba lingkungan bersih dan sehat melalui kader-kader PKK. Selanjutnya mengadakan penerapan program 3R kepada keluarga miskin, pelajar di sekolah, dan perguruan tinggi. Juga melakukan pembinaan kader-kader kebersihan melalui program 3R ke tingkat RT dan RW.

“Pembinaan kader kebersihan ini dilakukan karena masalah sampah secara umum bersentuhan langsung dengan warga masyarakat. Para kader diajarkan cara memilah sampah serta memanfaatkan sampah menjadi suatu barang yang berhasil guna dan mempunyai nilai ekonomis,” terangnya. Dia mengharapkan dengan hal ini target bisa tercapai dalam waktu tiga tahun. (red/*bj)

PSK Kawasan Bongkaran Masih Saja Marak

JAKARTA, MP - Meski sudah berulang kali ditertibkan, keberadaan pekerja seks komersial (PSK) tak pernah hilang dari kawasan Bongkaran Jl Jembatan Tinggi, Tanahabang, Jakarta Pusat. Keberadaan para penjaja seks itu belakangan makin marak, seiring dengan maraknya warung-warung dadakan di sekitar lokasi prostitusi tersebut.

Para PSK berpenampilan seronok itu, biasanya menjajakan diri dengan berjejer di atas jembatan sekitar pukul 19.00. Jumlah mereka belakangan makin banyak dengan memanfaatkan warung-warung di sekitar lokasi, sebagai tempat mangkal. Kondisi ini jelas mengganggu warga sekitar, karena suara dentuman musik yang berbunyi keras bercampur dengan aroma minuman keras, membuat suasana lingkungan menjadi tidak nyaman.

Sejumlah orangtua merasa khawatir dan resah dengan keberadaan puluhan PSK tersebut. Pasalnya, selain menimbulkan kebisingan, para orangtua khawatir anak-anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat itu.

"Sejak dulu sih kami khawatir dengan adanya praktik prostitusi itu, kami takut anak kami terjerumus dan tergoda PSK-PSK itu " ujar Ani (40), warga Jatibunder VII RT 005 RW 014,Kelurahan Kebonmelati, Kecamatan Tanahabang, Jakarta Pusat.

Ani berharap, petugas terus menerus melakukan razia agar para PSK itu jera dan enggan menjajakan diri di kawasan itu lagi. "Saya maunya sih terus dilakukan razia, jadi biar pada kapok" harap Ani.

Asari, petugas Pospol Tanahabang mengatakan, pihaknya dibantu Polres Metro Jakarta Pusat telah berulang kali melakukan penertiban terhadap keberadaan PSK tersebut. Namun, setelah petugas pergi, wanita malam itu hadir kembali.

"Kami sudah sering razia para PSK itu, tapi mereka tetap membandel dan selalu muncul lagi," keluhnya.

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priatna, mengaku kian maraknya PSK di kawasan tersebut. Karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan penertiban kembali untuk membersihkan kawasan itu dari praktik prostitusi. Namun Idris enggan memberi tahu waktu penertiban itu, karena khawatir jika diungkapkan ke publik, razia akan bocor.

"Akan kita sikat semuanya, tapi untuk waktunya saya tak mau kasih tahu. Takut bocor sehingga terdengar ke PSK-PSK itu," tandas Idris. (red/*bj)

Pengangguran di Jakarta Menurun

JAKARTA, MP - Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah pengangguran, membuahkan hasil. Indikasinya adalah, pada medio Januari-Februari 2010, jumlah pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yakni dari 590 ribu orang pada tahun 2009 menjadi 569.340 orang pada tahun 2010 atau menurun 20.660.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Deded Sukendar mengatakan, meski jumlah pengangguran di DKI Jakarta turun, namun tetap saja peluang lapangan kerja masih belum seimbang dengan jumlah pencari kerja baru di Jakarta. “Dari tahun ke tahun, lowongan kerja di Jakarta tidak pernah sebanding dengan pencari pekerjaan. Begitulah umumnya,” kata Deded di Jakarta, Kamis (4/3).

Ia mencatat pada tahun ini pencari kerja baru di Jakarta mencapai 22.865 orang, tetapi lapangan kerja yang tersedia hanya 8.621 orang. Sementara hingga tahun 2010, total jumlah angkatan kerja sebanyak 4.687.730 orang.

Agar dapat menurunkan angka pengangguran, serta dapat menyerap pencari kerja baru di DKI Jakarta, Deded tidak hanya menitikberatkan pada pencarian kerja formal yakni di perkantoran swasta saja. Disnakertrans juga berupaya mengoptimalkan pelatihan keterampilan kerja di tujuh Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov DKI dengan 39 kejuruan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pemasaran dan penempatan lulusan pelatihan kerja di tujuh BLK, sehingga terserap sebanyak 2.902 orang. Kemudian Disnakertrans DKI juga menyalurkan tenaga kerja untuk mengisi lowongan kepada perusahaan sebanyak 500 orang. Upaya lain untuk mengurangi penangguran, yakni melakukan penempatan melalui lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebanyak 4.000 orang. Sedang penempatan tenaga kerja pada sektor informal dilakukan melalui pengembangan usaha baru untuk 100 orang.

Kepala Sub Bagian Program Disnakertrans DKI Jakarta, Haryono menegaskan, penempatan tenaga kerja melalui pengembangan usaha untuk 100 orang tersebut merupakan penganggur reguler lulusan SMA. Mereka membentuk kelompok wirausaha sesuai dengam keterampilan yang diperolehnya. Seperti keterampilan salon, tata boga, menjahit, bengkel, las, dan sebagainya.

Tak hanya itu, masih ada sebanyak 100 orang yang menganggur telah ditempatkan untuk bekerja di sektor usaha servis handphone dan rental komputer. Disnakertrans juga menyalurkan 50 orang tenaga kerja melalui usaha pembuatan pupuk kompos.

Tenaga Kerja Asing

Sementara, terkait dengan tenaga kerja asing pasca penandatanganan ASEAN Free Trade Area (AFTA), Deded menegaskan, Pemprov DKI memperketat aturan pengadaan tenaga kerja asing oleh perusahaan-perusahaan di Jakarta. Salah satunya adalah tenaga kerja asing hanya boleh menduduki jabatan direktur dan manajer. Sedangkan untuk jabatan skill atau keterampilan harus mempekerjakan orang lokal. Izin kerja tenaga kerja asing tetap diberikan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun untuk, perpanjangan izin dan pengawasan tenaga kerja asing berada dalam kewenangan Disnakertrans DKI.

Hingga saat ini tercatat ada 8000 tenaga kerja asing yang tersebar di perusahaan asing dan lokal DKI. Rata-rata, pekerja asing berasal dari Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Filipina, India, Arab dan negara-negara Eropa. “Namun dengan adanya AFTA, Disnakertrans tetap memrioritaskan tenaga kerja lokal. Karena itu kami akan memantau pemakaian tenaga kerja asing apakah sesuai dengan peruntukan jabatan. Misalnya, level HRD tidak boleh memakai tenaga kerja asing, jika tidak maka itu melanggar aturan,” ujarnya.

Pelanggaran bisa dilaporkan kepada pihak Imigrasi wilayahnya, kepolisian dan Disnakertrans DKI. Jika terbukti menyalahi ketentuan dan aturan yang ada, maka tenaga kerja tersebut langsung dideportasi. (red/*bj)

Soal BOS dan BOP, Kepsek SMPN 28 Bantah Korupsi

JAKARTA, MP – Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) oleh SMP Negeri 28 untuk Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) Johar Baru sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, telah diperiksa BPKP dan BPK yang hasilnya tidak ada masalah.

Penjelasan Kepala Sekolah SMPN 28, H. Asadulloh itu menanggapi laporan ICW ke Inspektorat Pemprov DKI Jakarta tentang adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana BOS dan BOP untuk PKBM Johar Baru. “Pengelolaan telah sesuai ketentuan yang ditetapkan,” jelas Asadulloh, Rabu (3/3) di kantornya.

Menurutnya, dalam pengelolaannya berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di mana ditentukan pengelolaan BOS dan BOP terhadap PKBM yang menginduk di sekolah tetap dilakukan oleh sekolah induk.

Pengelolaan dana BOS dan BOP 2007 dan 2008 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pembantu tingkat kota, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, BPK dan BPKP. “Bahkan Inspektorat pembantu di lima wilayah kota semuanya telah memeriksa, hasilnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakpus, Zaenal Soeleman, menyatakan masalah tersebut sudah lama dan telah dilakukan klarifikasi. Hasilnya tidak ada penyimpangan dan pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan.(red/*tif)

Gedung Baru DPRD DKI Sembilan Lantai Belum Punya IMB

JAKARTA, MP - Kegiatan pembangunan gedung baru kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) disorot banyak pihak. Masyarakat mengkritisi Pemprov DKI agar memberi contoh yang baik tentang penegakan ketertiban bangunan.

Tidak adanya IMB pada pembangunan gedung yang direncanakan setinggi 19 lantai itu terungkap pada gelar jumpa pers bersama Wagub Prijanto dan sejumlah pejabat pemprov di Balaikota. Saat ini pembangunan sudah mulai berjalan namun pelat kuning dari Dinas P2B DKI sebagai tanda IMB belum terpampang di kawasan pembangunan.

Selain masalah pembangunan kantor anggota dewan Jakarta yang belum mengantongi IMB, maraknya papan reklame liar maupun yang sudah kadaluwarsa masa berlakunya juga menjadi sorotan. Menanggapi kedua masalah ini, Wagub Prijanto minta kepada pejabat yang berwenang untuk menjelaskannya.

Menurut Kadis Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI, Hari Sasongko, bahwa pihak kontraktor yang membangun kantor DPRD sudah mengajukan permohonan IMB sejak tahun 2007. “Memang hingga saat ini IMB-nya belum bisa diterbitkan karena terjadi perubahan desain dan di lokasi sedang dilakukan loading test,” papar Hari.

Adapun izin yang dikantongi pihak kontraktor saat ini masih berupa IP karena lokasi masih dilakukan pengujian kekuatan muatan bangunan. “Hasil loading test akan diketahui sekitar minggu depan ini. Kalau dinyatakan lulus, maka IMB-nya dapat segera diproses. Namun seandainya tidak lulus, maka desain konstruksinya harus diubah,” tambah Hari.

Sementara itu, Kadis Pelayanan Pajak Renalda Majid menjelaskan tentang maraknya reklame liar maupun izin yang sudah mati tapi tak kunjung ditertibkan lantaran minimnya anggaran penertiban.

“Anggaran penertiban cuma sebesar Rp 5 ribu/M2, sedangkan untuk membongkar baliho berukuran 100 M2, dananya cuma Rp 500 ribu. Ini nggak cukup, karena kadang harus menyewa alat berat,” dalihnya. (red/*pk)

DKI Akan Uji Coba Teknologi ACPS

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan melakukan uji coba penggunaan teknologi Adhi Concrete Pavement System (ACPS), dalam pembangunan infrastuktur jalan atau pengaspalan. Diharapkan, dengan cara seperti ini kualitas jalan di DKI akan menjadi jauh lebih baik. Sebab, jalan yang dibuat dengan menggunakan ACPS dinilai jauh lebih awet, dibanding dengan menggunakan sistem yang biasa digunakan selama ini.

Sistem ACPS adalah sistem pengerasan kaku modular yang menggunakan metode beton pracetak dengan perkuatan pratekan. Sistem ini adalah adopsi dari sistem pengerasan jalan beton pracetak pratekan di luar negeri yang telah dikembangkan secara mandiri, baik disain maupun cara pelaksanaanya oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebagai tahap awal, Pemprov DKI akan menggunakan ACPS sepanjang 500 meter di jalan yang terletak di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

"Hari ini PT Adhi Karya mempresentasikan sekaligus menawarkan penggunaan sistem ACPS kepada Pemprov DKI. Saya menyambut baik, untuk segera diujicobakan di daerah Sunter, Jakarta Utara," kata Prijanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai bertemu dengan jajaran PT Adhi Karya, di Balaikota, Rabu (3/3).

Wagub mengaku sangat tertarik dengan pemaparan yang disampaikan oleh PT Adhi Karya. Karena disebutkan berbagai kelebihan sistem ACPS, dibanding sistem pembuatan jalan. Selain lebih awet, sistem ini juga lebih cepat dikerjakan. Karena beton sudah terlebih dahulu dicetak di pabrik, dan hanya tinggal dipasang di titik jalan yang sudah ditetapkan. "Pemasangannya lebih cepat seperti memasang tegel lantai saja, soalnya beton sudah dicetak di pabrik," ujar wagub.

Keawetan sistem ini juga membuat wagub ingin segera mencobanya. Karena menurut yang dipaparkan, ACPS bisa bertahan hingga 10 tahun tanpa perbaikan. Bahkan terhadap hujan dan genangan, ACPS juga teruji awet.

Uji coba perlu dilakukan di Sunter karena memang kawasan tersebut kerap dilalui oleh kendaraan berukuran besar seperti truk kontainer. "Kita akan uji coba di wilayah Sunter yang memang dilalui kendaraan besar. Kalau terbukti awet, kita akan terapkan di wilayah lain. Kalau memang bisa bertahan 10 tahun kan kita bisa menghemat, sehingga anggaran perbaikan jalan bisa dialihkan untuk yang lain," tuturnya.

Penggunaan ACPS tidak menutup kemungkinan juga akan digunakan pada jalur bus Transjakarta. Sebab jika terhadap kontainer yang tonasenya lebih berat dan besar saja kuat, maka untuk bus Transjakarta juga dipastikan akan kuat. Selain itu, dengan ACPS ini jalur Transjakarta tidak perlu dibuatkan separator lagi. Sebab ACPS ketebalannya sudah di atas permukaan jalan. "Dengan ACPS yang tebal, maka saat diterapkan di jalur busway kita tidak perlu membuat separator di jalur busway lagi," ungkap wagub.

Direktur Utama PT Adhi Karya, Bambang Tri Wibowo mengatakan, pada dasarnya teknologi pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi disain, material maupun metode kerja. Salah satunya adalah sistem ACPS yang dikembangkan oleh PT Adhi Karya.

Sistem ini sudah dipraktikkan dalam pembangunan proyek Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 kilometer yang diresmikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Januari lalu. "Diharapkan, sistem ini bisa menjadi solusi bagi jalan di Jakarta agar menjadi lebih baik lagi," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Budi Widiantoro mengatakan, untuk tahap awal, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Adhi Karya guna pemasangan ACPS di daerah Sunter, Jakarta Utara. Panjang ACPS yang akan dipasang adalah 500 meter. Untuk biaya, menurut Budi ini sebagai uji coba dan merupakan promosi dari PT Adhi Karya. Sehingga Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya. Sedangkan pemasanganya akan dilakukan bulan April 2010 mendatang. "Kita akan memasang uji coba ACPS dengan panjang 500 meter di Sunter," pungkasnya. (red/*bj)

Pengguna Narkoba Bisa Berobat di Puskesmas

JAKARTA, MP - Pengguna narkoba di Jakbar kini tidak perlu lagi berobat ke rumah sakit tapi cukup di puskesmas kecamatan. Hingga kini baru 4 dari 8 puskesmas kecamatan yang melayani pengobatan untuk merehabilitas para pengguna narkoba.

Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Jakbar, Suhardin, menjelaskan, ke-4 puskesmas kecamatan tersebut yakni Tambora, Tamansari, Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan. Selain didukung peralatan yang memadai, puskesmas dimaksud juga telah memiliki fasilitas ruang rawat inap.

Pelayanan pengobatan ini lanjutnya sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Intinya menekankan upaya rehabilitasi para pengguna narkotika agar menghentikan kebiasaan buruknya.

Agar tidak disalahgunakan, daftar nama-nama pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi lengkap tercatat di puskesmas.
”Pengguna narkotika wajib melaporkan dirinya ke Puskesmas untuk dilakukan rehabilitasi dan mendapat surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi,” kata Suhardin, Rabu (3/3).

Bagi pengguna narkotika yang tidak membawa surat keterangan dari Puskesmas maupun dari dokter apabila terjaring penertiban tetap akan diproses. (red/*pk)

Operator Parkir Wajib Pasang Pengumuman Tarif

JAKARTA, MP - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI, mewajibkan semua operator parkir di Jakarta memasang media informasi untuk menyampaikan tarif parkir di setiap lokasi parkir. Bahkan biaya pemasangan pemberitahuan tentang tarif parkir dibebankan kepada operator parkir. Pemasangan pemberitahuan yang berisi tentang pemberitahuan tarif parkir sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 tahun 2004, tentang Retribusi Parkir, akan dilakukan di tiap-tiap lokasi parkir yang mereka kelola. Dengan pembebanan pada pihak operator maka Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun.

"Pemasangan pemberitahuan tarif parkir sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 48 tahun 2004, akan dibebankan kepada para operator parkir," kata Benyamin Bukit, Kepala UPT Perparkiran, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, di Balaikota, Rabu (3/3).

Benyamin juga menyebutkan, bentuk pemberitahuan yang akan dipasang, sejauh ini belum diputuskan, apakah berupa stiker, poster atau baliho. Hal tersebut masih akan dibicarakan antara UPT Perparkiran dengan para operator parkir. Demikian halnya medium atau ukuranya, juga belum ditetapkan. Bentuk tulisannya juga harus jelas dan mudah dibaca masyarakat atau pengguna area parkir. Yang jelas subtansinya berisi Pergub No 48 tahun 2004. "Bentuknya belum ditetapkan, tapi yang jelas substansinya berisi Pergub dan masyarakat bisa melihatnya dengan jelas," ujar Benyamin.

Sosialisasi kepada para operator parkir pun akan dilakukan sesegera mungkin. Jika memungkinkan, sebanyak 554 operator parkir akan kembali dikumpulkan. Namun jika tidak bisa, maka sosialisasi dilakukan melalui pengiriman surat edaran. Proses sosialisasi akan dilakukan dalam dua pekan ke depan, sehingga pemasangan bisa segera dilakukan dalam pekan ke tiga. "Kita lakukan sosialisasi dalam dua pekan ke depan," tuturnya.

Benyamin menegaskan, keputusan pemasangan ini sudah mendapat restu dari Wagub Prijanto. Sehingga bagi siapa saja yang tidak melaksanakan, berarti melakukan penyimpangan dan akan dikenakan sanksi. Namun bentuk sanksinya seperti apa, ia enggan menyebutkan.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memasang stiker tarif parkir di seluruh area parkir, hingga kini belum terwujud. Sebab masih menunggu adanya pembahasan teknis yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI. Pembahasan ini meliputi anggaran pengadaan stiker, lebar, dan dimensi stiker, serta jumlah titik pemasangan stiker. Diperkirakan, pembahasan teknis ini tuntas dalam satu bulan ke depan.

"Penempelan stiker berisi tarif parkir sesuai Pergub saat ini belum dilakukan. Sebab hal itu masih dalam tahap pembahasan," kata Benyamin Bukit, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Penempelan stiker ini menjadi program UPT Perparkiran DKI Jakarta, setelah adanya usulan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto beberapa waktu lalu. Tujuanya adalah, agar masyarakat ikut mengawasi penyelewengan yang dilakukan oleh para operator parkir nakal, yakni menaikkan tarif secara sepihak.

Dengan adanya stiker tarif ini masyarakat bisa langsung mengetahui apabila ada operator parkir yang menaikkan tarif tidak sesuai dengan Pergub yang berlaku. "Sehingga mereka bisa langsung melaporkan kecurangan para operator parkir kepada petugas," ujarnya. (red/*bj)

Gubernur Luncurkan Program SMS Blast

JAKARTA, MP - Untuk lebih mendekatkan diri pada warganya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pada tahun 2010 ini mengeluarkan program “SMS Blast”. Yakni memberikan pesan singkat melalui ponsel pada warganya. Makanya, sebagai warga ibukota, Anda tak perlu terkejut jika SMS gubernur ini tiba-tiba muncul di HP Anda. Isi dalam pesan singkat itu bisa bermacam-macam, mulai dari ucapan selamat hari raya atau peringatan dini terkait datangnya banjir.

"Progran ini sebenarnya ide lama, tapi baru tahun 2009 lalu dianggarkan dalam APBD. Bahkan sebelumnya sudah ada, namun anggarannya menggunakan dana pribadi gubernur," kata Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo DKI Jakarta, usai rapat membahas "SMS Blast" dengan gubernur di balaikota.

Cucu mengatakan, anggaran yang disiapkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 770 juta, yakni dialokasikan untuk kuota jumlah SMS sebanyak 2,5 juta. Sedangkan data warga yang akan menerima SMS tersebut didapat Pemprov DKI dari database para operator seluler dan akan disaring sesuai kebutuhan. Sehingga tidak akan ada kesalahan dalam pengiriman SMS.

"Misalnya SMS Selamat Lebaran, tidak akan dikirim kepada mereka yang beragama non muslim, begitu juga sebaliknya," tutur Cucu. Mengirimkan SMS yang berisi berbagai pesan itu sebenarnya bukan hal baru karena sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan program serupa.

Selain itu, SMS juga bisa dikirim kepada internal pejabat DKI Jakarta. Sehingga, para pejabat DKI juga harus bersiap-siap menerima SMS dari pemimpinnya. "Selain kepada warga, SMS juga akan dikirim kepada pejabat Internal Pemprov," katanya.

Program serupa yang juga telah dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sejak awal Januari lalu, telah mulai disebar ke berbagai kalangan masyarakat di DKI. Namun jumlahnya memang belum banyak. Untuk itu ke depan, jumlah SMS yang disebar akan lebih intens dan banyak. Sehingga bagi Anda warga Jakarta, bersiap-siaplah menerima SMS dari gubernur. "SMS ini sudah mulai dikirim sejak Januari lalu," ucap Cucu. (red/*bj)

Jalan Berlubang Marak di Kawasan Roxy

JAKARTA, MP - Sejumlah pengendara kendaraan bermotor belakangan ini terpaksa harus ekstra hati-hati jika melintas di depan Pospol Roxy menuju Grogol, karena maraknya jalan berlubang di sekitar lokasi jalan tersebut. Lebar lubang yang rata-rata mencapai 40 centimeter dan panjang 60 centimeter ini, membuat banyak pengendara motor terjatuh, terutama di saat hujan. Sebab, kedalaman lubang yang mencapai 20 centimeter itu, sering digenangi air hujan sehingga membuat lubang itu tidak terlihat dari kejauhan.

Kondisi ini semakin parah, karena di sekitar lokasi juga dipenuhi pasir sehingga banyak pengendara motor terpelanting saat mengerem laju kendaraan secara mendadak.

Dayat (35), juru parkir yang biasa mangkal di dekat Pospol Roxy mengaku, akibat kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang membuat pengendara motor seringkali terjatuh.

"Sudah beberapa kali pengendara sepeda motor jatuh akibat kondisi jalan berlubang dan berpasir tersebut. Biasanya para pengendara kaget saat melihat lubang dan berusaha menghindar, tapi mereka justru terpeleset karena aspalnya berpasir" ujarnya.

Menurutnya, jalan itu sudah pernah ditambal, namun karena hasilnya tidak sesuai standar jalan kembali rusak dan berlubang. Bahkan, seusai pengerjaan, petugas dari instansi terkait tidak langsung membersihkan pasir yang memenuhi aspal jalan, sehingga jalan menjadi licin karena banyak pasir di sekitarnya.

"Dulu sudah pernah ditambal tapi rusak lagi, apalagi belakangan ini sering hujan membuat jalan semakin rusak karena dipenuhi genangan. Kalau pasir itu berasal dari bekas pengerjaan jalan yang tidak dibersihkan jadi sangat berbahaya bagi pengguna jalan khususnya pengendara motor" tukas Dayat.

Herman (36), salah seorang warga Tangerang yang kerap melintasi jalan itu berharap instansi terkait secepatnya mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut. Karena, jika tidak dikhawatirkan akan lebih banyak pengendara yang jatuh. "Kalau bisa cepat ditambal dan pasirnya dibersihkan, karena jika tidak pasti akan lebih banyak korban lagi," tandasnya.

Kasudin PU Jalan Jakarta Pusat Indriastuti mengatakan, pihaknya telah merencanakan untuk melakukan perbaikan dan pengaspalan ulang terhadap lubang yang berada di jalan tersebut. "Memang sudah diprogramkan untuk memperbaiki jalan rusak di kawasan itu" katanya.

Dirinya mengakui, belum diperbaikinya kerusakan jalan karena cuaca buruk belakangan ini sehingga menyulitkan petugas melakukan upaya perbaikan. "Jika cuaca sudah bagus maka akan segera ditindaklanjuti" tandasnya. (red/*bj)

Pemasangan Stiker Tarif Parkir Belum Diterapkan

JAKARTA, MP - Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memasang stiker tarif parkir di seluruh area parkir, hingga kini belum terwujud. Sebab masih menunggu adanya pembahasan teknis yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI. Pembahasan ini meliputi anggaran pengadaan stiker, lebar dan dimensi stiker, serta jumlah titik pemasangan stiker. Diperkirakan, pembahasan teknis ini tuntas dalam satu bulan ke depan.

"Penempelan stiker berisi tarif parkir sesuai Pergub saat ini belum dilakukan. Sebab hal itu masih dalam tahap pembahasan," kata Benyamin Bukit, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Penempelan stiker ini menjadi program UPT Perparkiran DKI Jakarta, setelah adanya usulan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto beberapa waktu lalu. Tujuanya adalah, agar masyarakat ikut mengawasi penyelewengan yang dilakukan oleh para operator parkir nakal, yakni menaikkan tarif secara sepihak.

Dengan adanya stiker tarif ini masyarakat bisa langsung mengetahui apabila ada operator parkir yang menaikan tarif tidak sesuai dengan Pergub yang berlaku. "Sehingga mereka bisa langsung melaporkan kecurangan para operator parkir kepada petugas," ujarnya.

Sejauh ini, isi stiker parkir itu telah ada yakni memuat tentang tarif parkir sesuai dengan Pergub No 48 tahun 2004, tentang Retribusi Parkir. Diharapkan, realisasi pemasangan stiker ini secepat mungkin dapat terwujud.

Nantinya, jika pembahasan teknis ini selesai maka UPT Perparkiran DKI akan langsung melakukan sosialisasi kepada 554 operator parkir yang ada. Sosialisasi juga akan dilakukan pada masyarakat luas dengan melibatkan media masa. "Setelah pembahasan selesai dan pemasangan bisa dilakukan, maka kita akan menyosialisasikannya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu mencuat kasus, tentang kenaikan tarif parkir sepihak yang dilakukan para operator parkir nakal di Jakarta. Untuk itu, demi mencegah kejadian ini terulang, Pemprov DKI berencana menempelkan stiker berisi tarif parkir yang sesuai dengan Pegub No 48 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir.

Pantauan beritajakarta.com di beberapa lokasi parkir, saat ini beberpaa operator parkir sudah menerapkan tarif normal. Salah satunya di Bioskop dan Pusat Perbelanjaan Megaria, Jakarta Pusat. Di lokasi yang parkirnya dikelola oleh operator parkir swasta yakni ISS tersebut menerapkan tarif parkir sesuai Pergub. Yakni untuk mobil Rp 2000 pada jam pertama dan Rp 2000 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan tarif motor Rp 500 pada jam pertama dan Rp 500 untuk setiap tambahan jam berikutnya. (red/*bj)

DKI Rekrut 21.540 Petugas Sensus Penduduk

JAKARTA, MP - Untuk menyukseskan program sensus penduduk secara nasional tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI terus berbenah diri. Berbagai persiapan dilakukan agar program yang digelar tanggal pada 1-31 Mei ini berjalan lancar. Setidaknya, saat ini DKI telah merampungkan perekrutan 21.540 petugas sensus di lima wilayah. Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) DKI telah membuka tender pelaksanaan pelatihan selama satu bulan penuh.

Nantinya dari 21.540 petugas, akan ditempatkan di lima wilayah. Masing-masing adalah di Jakarta Pusat sebanyak 2.788 orang, Jakarta Selatan 4.225 orang, Jakarta Timur 5.439 orang, Jakarta Barat 5.342 orang, Jakarta Utara 3.696 orang, dan Kepulauan Seribu sebanyak 50 orang.

Seluruh petugas lapangan itu akan melakukan pendataan di 31.453 blok sensus di seluruh wilayah. Yakni di Kepulauan Seribu ada 72 blok sensus, Jakarta Selatan 6.169 blok sensus, Jakarta Timur 7.942 blok sensus, Jakarta Pusat 4.066 blok sensus, Jakarta Barat 7.805 blok sensus, dan Jakarta Utara 5.399 blok sensus. Satu blok sensus tersebut di dalamnya terdapat sekitar 120 rumah tangga. Jika diratakan, satu petugas sensus akan melakukan pendataan di dua blok sensus di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kepala BPS DKI Jakarta, Agus Suherman menerangkan, persiapan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 di DKI Jakarta telah mengalami kemajuan. Yakni, perekrutan puluhan ribu petugas sensus telah rampung dilakukan di lima wilayah kota Jakarta. Seluruh petugas sensus merupakan warga setempat, sehingga warga lain mengenal petugas sensus yang notabene tetangga mereka.

“Minimal petugas tersebut lulusan SMA, mau bekerja penuh selama satu bulan, menandatangani kontrak. Paling penting, mereka dapat menulis dengan bagus dan terbaca. Karena tulisan mereka akan dipindah melalui alat scanner,” kata Agus Suherman di Jakarta.

Petugas sensus itu akan dibagi menjadi 7.180 grup, satu grup terdiri atas tiga petugas sensus. Satu petugas sensus akan mendata 260 rumah tangga atau setara 2-3 rukun tetangga (RT). Mereka dikontrak dengan gaji sebesar Rp 2,8 juta.

Tugas mereka, mendata seluruh penduduk yang sudah tinggal di DKI Jakarta minimal selama enam bulan, baik yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI atau non DKI, bahkan yang tidak punya KTP pun harus didata dengan baik. Pelaksanaan sensus penduduk tidak akan dipungut biaya apa pun alias gratis.

Sebab, sensus harus mendata penduduk yang terstruktur dan tidak terstruktur. Penduduk yang terstruktur artinya mempunyai KTP dan alamat tinggal yang jelas. Sedangkan penduduk tidak terstruktur merupakan penduduk yang tidak mempunya KTP dan tidak mempunyai alamat tinggal yang jelas. “Jadi, termasuk penduduk yang di kolong jembatan, gelandangan dan sebagainya harus turut didata, tanpa pengecualian,” ujarnya.

Karenanya, para petugas sensus ini akan mengikuti pelatihan bagaimana mendata dan menulis laporan dengan tulisan bagus dan terbaca. Pelatihan akan diadakan pada 8 Maret hingga 11 April. Satu kelas pelatihan akan diikuti sebanyak 28 orang. “Kita buat kelas pelatihan secara bergelombang,” tandasnya.

Saat ini BPS telah membuka lelang pengadaan program pelatihan petugas sensus karena pelatihan harus menginap di hotel. Anggaran yang digunakan untuk sensus penduduk ini berasal dari APBN 2010. Khusus untuk DKI Jakarta diberikan alokasi dana Rp 110 miliar, di antaranya 80 persen atau Rp 880 juta digunakan untuk upah petugas lapangan. Sisanya untuk biaya pelatihan sebesar 20 persen atau Rp 220 juta. Sedangkan total anggaran sensus penduduk secara nasional dari APBN sebesar Rp 3,3 triliun. (red/*bj)