Gedung Baru DPRD DKI Sembilan Lantai Belum Punya IMB

JAKARTA, MP - Kegiatan pembangunan gedung baru kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) disorot banyak pihak. Masyarakat mengkritisi Pemprov DKI agar memberi contoh yang baik tentang penegakan ketertiban bangunan.

Tidak adanya IMB pada pembangunan gedung yang direncanakan setinggi 19 lantai itu terungkap pada gelar jumpa pers bersama Wagub Prijanto dan sejumlah pejabat pemprov di Balaikota. Saat ini pembangunan sudah mulai berjalan namun pelat kuning dari Dinas P2B DKI sebagai tanda IMB belum terpampang di kawasan pembangunan.

Selain masalah pembangunan kantor anggota dewan Jakarta yang belum mengantongi IMB, maraknya papan reklame liar maupun yang sudah kadaluwarsa masa berlakunya juga menjadi sorotan. Menanggapi kedua masalah ini, Wagub Prijanto minta kepada pejabat yang berwenang untuk menjelaskannya.

Menurut Kadis Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI, Hari Sasongko, bahwa pihak kontraktor yang membangun kantor DPRD sudah mengajukan permohonan IMB sejak tahun 2007. “Memang hingga saat ini IMB-nya belum bisa diterbitkan karena terjadi perubahan desain dan di lokasi sedang dilakukan loading test,” papar Hari.

Adapun izin yang dikantongi pihak kontraktor saat ini masih berupa IP karena lokasi masih dilakukan pengujian kekuatan muatan bangunan. “Hasil loading test akan diketahui sekitar minggu depan ini. Kalau dinyatakan lulus, maka IMB-nya dapat segera diproses. Namun seandainya tidak lulus, maka desain konstruksinya harus diubah,” tambah Hari.

Sementara itu, Kadis Pelayanan Pajak Renalda Majid menjelaskan tentang maraknya reklame liar maupun izin yang sudah mati tapi tak kunjung ditertibkan lantaran minimnya anggaran penertiban.

“Anggaran penertiban cuma sebesar Rp 5 ribu/M2, sedangkan untuk membongkar baliho berukuran 100 M2, dananya cuma Rp 500 ribu. Ini nggak cukup, karena kadang harus menyewa alat berat,” dalihnya. (red/*pk)