DKI Siap Gulirkan Dana Perbaiki KRL

JAKARTA, M86 - Untuk memperbaiki moda transportasi massal di ibu kota, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Seperti, dengan membangun sistem bus rapid transit (BRT), mass rapid transit (MRT) hingga merencanakan pengintegrasian sejumlah koridor bus Transjakarta dengan stasiun kereta api (KA) di Jakarta. Bahkan saat ini, Pemprov DKI Jakarta pun siap mengucurkan bantuan dana untuk perbaikan KRL Jabodetabek. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta pun sudah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sayangnya, meski sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan RI, keinginan Pemprov DKI Jakarta belum bisa terlaksana dalam waktu dekat karena terhambat proses birokrasi yang cukup panjang di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, sejak awal tahun 2011, Kemenhub telah merestui DKI ikut berperan mengoperasikan KRL yang merupakan bagian dalam meningkatkan pelayanannya.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk berperan dalam pengoperasionalan KRL. Dan saya bisa jamin kalau BUMD yang sedang kami persiapkan ini memiliki dana yang cukup besar untuk berinvestasi di bidang perkeretaapian,” kata Fauzi Bowo, di Balaikota, Selasa (26/7).

Fauzi menambahkan, pihaknya juga terus mendekati serta melobi Kemenko Perekonomian agar mengeluarkan keputusan tersebut. “Jika sebagai pihak yang hanya mengatakan pelayanan harus diperbaiki dan dibenahi tanpa melakukan tindakan yang nyata untuk ikut berinvestasi percuma saja. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta siap berpartisipasi,” imbuh Fauzi.

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bidang Perekonomian, Hasan Basri mengatakan, keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk berinvestasi di bidang perkeretaapian tidak semata-mata didasari untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang selama ini dilihat masih jauh dari baik.

“Untuk investasi kita tidak mencari keuntungan saja, tapi kita ingin agar semua jenis transportasi ada dan bisa bekerja maksimal melanyani warga Jakarta dan sekitar. Dan harus dicatat, tugas utama dari publik transportasi adalah pelayanan,” tegasnya.

Namun ia menegaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa berbicara banyak mengenai rencana investasi ini. “Jika nanti sudah keluar keputusan dari Kemenko Perekonomian, baru terlihat apa yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta,” kata Hasan.

Sejauh ini, ditambahkannya, jalur kereta api sudah cukup baik, terbukti sudah terdapat double track pada lingkar luar. Yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta nanti, yakni pembenahan sarana dan prasarananya serta persilangan antara kereta api dan kendaraan lain, dimana nantinya perlu dibuat underpas atau flyover.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, PT KAI perlu segera mengubah manajemen mereka bila ingin melakukan revitalisasi. Bahkan, Azas menilai, program single operation Commuter Line Jabodetabek masih belum sempurna. ”Jarak tempuh jadi berkurang, tarif naik, perbaikan sarana tidak ada. Padahal banyak sarana kereta api yang usianya sudah di atas 30 tahun dan sering rusak,” ujarnya.

Menurutnya, memang perlu dana yang tidak sedikit untuk melakukan revitaliasi, karena banyak investor yang berminat. Swasta itu masih mau berinvestasi, bahkan Pemprov DKI Jakarta saja sudah siap membuat BUMD-nya. “Kami mengharapkan PT KAI lebih terbuka soal masalah keuangan. Jangan bicaranya merugi terus. Kami juga tidak mengetahui alasan PT KAI enggan duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya,” tandasnya. (dya)