Warga Protes Kebijakan Pembatasan Truk Dicabut

JAKARTA, M86 - Kendati belum ada keputusan final terhadap kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat di jalan tol dalam kota (JTDK) , namun sejak Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kebijakan tersebut dicabut, menimbulkan reaksi protes dari warga Jakarta pengguna JTDK.

Sebab, pengguna kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang melintasi JTDK selama beberapa minggu ini telah menikmati kelancaran lalu lintas. Karena itu, warga mendesak Pemerintah Pusat tetap memberlakukan kebijakan tersebut. Jika tidak, warga akan terus menggalang solidaritas dan turun ke lapangan melakukan aksi protes hingga pemerintah menarik kembali pencabutan kebijakan tersebut.

Salah satu pendiri website solusimacet.org, Yose Rizal, mengatakan warga Jakarta menolak keputusan pemerintah pusat yang mencabut penerapan kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat di JTDK Jakarta.

“Buat kami sudah kewajiban pemerintah untuk mengatur jam operasional kendaraan berat di jalan tol. Karena selama ini penyebab kemacetan di jalan tol adalah truk kontainer dan peti kemas yang berjalan lambat di jalan,” kata Yose, di Jakarta.

Dia mengatakan, ketika pemerintah pusat sudah tidak lagi memberikan kenyamanan berlalu lintas kepada pengguna jalan, maka ini merupakan kegagalan dari pemerintah. Menurutnya, kalau pemerintah saja sudah gagal memberikan kenyamanan berlalu lintas kepada warganya, bagaimana bisa memberikan kenyamanan dari aspek lain kepada warganya, khususnya warga Jakarta.

“Artinya, pemerintah tidak mengindahkan transportasi sebagai bagian yang terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Pencabutan ini, ungkapnya, akan mengembalikan kemacetan di JTDK yang telah berjalan lancar. Seharusnya, pusat berani menetapkan pengaturan jam operasional kendaraan umum dan kendaraan berat di JTDK. Misalnya, kendaraan umum dan pribadi beroperasi pada pukul 05.00-22.00 WIB, sedangkan kendaraan berat 22.00-05.00 WIB.

Sebab itu, solusimacet.org akan mengawal ketat keputusan pemerintah pusat. Bahkan akan menggalang solidaritas masyarakat melalui internet, kemudian akan turun ke lapangan melakukan aksi protes untuk mendiring pusat untuk kembali menerapkan kebijakan pengaturan jam operasional kendaraan berat.

“Kami akan lakukan ini terus menerus, hingga pusat kembali menerapkan kebijakan itu,” tandasnya. (red/*tdc)