JAKARTA, MP - Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 telah dikoreksi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta, namun APBD tersebut belum dapat dicairkan. Sebab, masih terdapat beberapa program unggulan senilai Rp 1,3 triliun yang dikoreksi oleh DPRD DKI Jakarta untuk dikembalikan lagi ke Depdagri. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan APBD tersebut dapat dicairkan pada 15 Januari mendatang. Dengan begitu akan mempercepat proses pencairan dana pembiayaan kegiatan dan program unggulan tahun ini.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, optimis dana APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2010 dapat segera direalisasikan sehingga memperkecil persentase besaran anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pihaknya masih mempunyai rentang waktu tujuh hari ke depan untuk menyelesaikan persoalan pencoretan anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta.
“Diharapkan tanggal 15 Januari, APBD sudah selesai dan disahkan agar proses pencairan dipercepat. Karena itu, kami akan berupaya melakukan pembahasan untuk pengembalian program yang dicoret DPRD DKI,” ujar Sukri Bey di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (8/1).
Untuk mempercepat realisasi pencairan, pihaknya juga akan maksimal melakukan koordinasi dengan para anggota dewan untuk mengembalikan sejumlah anggaran prioritas yang dicoret senilai Rp 1,3 triliun tersebut. “Kami tetap berharap, jika ada anggaran dedicated yang dicoret bisa dikembalikan,” harapnya.
Anggaran yang diminta dikembalikan itu antara lain dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa SMA di Jakarta. Anggaran yang dipangkas tersebut, yakni dari usulan Rp 75.000 per bulan per siswa menjadi Rp 55.000 hingga Rp 65.000 per siswa per bulan. Sedangkan untuk usulan anggaran biaya operasional buku sekolah SMA yang diusulkan sebesar Rp 42 miliar, dihapuskan seluruhnya.
Juga anggaran Gakinkes dari Rp 413 miliar, sebanyak Rp 200 miliar dialihkan untuk asuransi, anggaran penanganan bencana Rp 6 miliar dipangkas menjadi Rp 3 miliar, dan anggaran makan Uang Lauk Pauk panti sosial yang sebelumnya dialokasikan Rp 25.000 per hari, saat ini dipangkas hanya menjadi Rp 14.000 per hari.
Sukri juga mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi terkait pengembalian beberapa anggaran prioritas yang dicoret pada pekan ini. Diharapkan saat pengesahan APBD, dana tersebut sudah dikembalikan. “Sebab anggaran itu merupakan program unggulan Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek pendidikan maupun sosial,” tandasnya.
Dia menerangkan APBD DKI Jakarta tahun 2010 akan disahkan sesuai dengan pengesahan APBD oleh DPRD yakni sebesar Rp 24,67 triliun, atau naik 2,94 persen dari APBD DKI Jakarta tahun 2009 Rp 23,9 triliun. Dengan rincian untuk pendapatan yakni Rp 21 triliun, atau naik 14,4 persen dari 2009. Sedangkan untuk belanja dialokasikan sebesar Rp 24,4 triliun atau naik 3,46 persen dari belanja APBD DKI Jakarta tahun 2009.
Untuk belanja, sekitar Rp 8,2 triliun dianggarkan untuk belanja tidak langsung, dan Rp 16,1 triliun untuk belanja langsung. Belanja yang dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran (PPA) Gubernur dan DPRD sepakat memprioritaskan belanja dedicated sebesar Rp 7,5 triliun, belanja TAL Rp 310 miliar, dan belanja wajib Rp 1,1 triliun yang antara lain untuk pengelolaan tipping fee sampah Bantar Gebang, pembayaran rekening listrik PJU, belanja bantuan sosial dan hibah, belanja bunga, dan belanja pemungutan pajak daerah, serta belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja utama yang ditujukan untuk program dedicated antara lain untuk pengadaan bus busway koridor 9 dan 10, pembebasan lahan, biaya pra-konstruksi dan konsultasi manajemen MRT, pembangunan loopline, dan pembangunan terminal bus Pulogebang tahap pertama. (red/*bj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar