DKI Akan Tambah Kapal Keruk

JAKARTA, MP - Kondisi sungai atau kali di Provinsi DKI Jakarta memprihatinkan banyak tertimbun lumpur. Kondisi ini jelas mengurangi daya tampung air di sungai atau kali tersebut. Sehingga pada musim hujan, air akan meluap dan menimbulkan banjir. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan program normalisasi kali melalui pengerukan sedimen lumpur atau sampah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Budi Widiantoro mengatakan untuk mengangkat lumpur yang menyebabkan pendangkalan sungai mikro dan sub mikro, Pemprov DKI mendapatkan bantuan hibah kapal keruk dari Belanda sebanyak dua unit. Saat ini, dua kapal keruk itu dinilai optimal untuk mengeruk sedimen sungai mikro dan sub mikro yang melintas di daerah pemukiman warga.

Dijelaskannya, dua kapal keruk ini mulai beroperasi sejak Januari 2009 hingga kini. Sedangkan proyek pengerukan yang disebut Pilot Dredging Project itu dibimbing langsung oleh dua instruktur dari Negeri `Kincir Angin`, yaitu Mike De Boer dan Sjoerd De Vires. Keduanya merupakan karyawan PT Dosco, perusahaan asal Belanda yang melakukan transfer teknologi selama tiga bulan. Dan mulai Maret 2009, pekerjaan pengerukan dilanjutkan oleh tenaga ahli dari Dinas PU DKI Jakarta.

Hingga November 2009, terdapat 5 sungai yang telah dilakukan pengerukan yakni Kalimati, Pademangan Barat, Ciliwung, Gajahmada, dan Pademangan Lima. Setiap harinya pengoperasian satu kapal dilakukan rutin selama 8 jam, dengan kapasitas per jamnya mampu mengeruk sebanyak 50 meter kubik. Sehingga total sedimen yang dapat dikeruk satu unit kapal keruk, sekitar 400 meter kubik per hari.

“Dengan hitungan ini, setiap harinya dua kapal keruk mampu mengeruk sekitar 800 meter kubik di setiap satu wilayah sungai,” kata Budi saat mendampingi Wakil Gubernur DKI, Prijanto meninjau beberapa waduk dan pompa, Selasa (3/11). Saat ini kapal berukuran sedang dan kecil tersebut sedang melakukan pengerukan di Kalimati Gajahmada.

Jika dihitung sejak dioperasikan dari Januari hingga November 2009, Budi memperkirakan, sudah ratusan ribu meter kubik sedimen lumpur dan sampah yang dikeruk dua kapal tersebut. Diprediksikan keberadaan dua kapal keruk itu bisa mengembalikan volume awal daya tampung air sungai tersebut. Sehingga, jika seluruh sungai mikro dan sub mikro yang ada di Jakarta dapat dikeruk, bisa meminimalisir banjir dengan cepat dan tepat.

Walau dinilai optimal dalam upaya mengangkat lumpur yang menyebabkan pendangkalan sungai, menurut Budi, Pemprov DKI dirasa perlu menambah jumlah kapal keruk di DKI Jakarta. Pasalnya, berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2010, diprediksikan bencana banjir besar lima tahunan akan melanda Jakarta.

Menurutnya, idealnya dalam satu wilayah kota administratif mempunyai dua unit kapal keruk. Budi memperkirakan, untuk membeli satu unit kapal keruk berukuran kecil (3 meter x 1,5 meter menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar. Sedangkan untuk kapal keruk berukuran sedang (7 meter x 3 meter) dibutuhkan dana Rp2,5 miliar.

Terkait penambahan kapal keruk, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menyatakan, sangat setuju apabila setiap lima kota administratif DKI memiliki dua kapal keruk ukuran sedang dan kecil. “Artinya pemprov perlu menambah 8 kapal keruk lagi,” ujarnya.

Menurutnya, bila penambahan kapal keruk tersebut memang sangat bermanfaat, maka dana pembeliannya bisa dianggarkan pada APBD 2010. “RAPBD kan belum diketuk palu, masih bisa dibicarakan,” ungkapnya.

Sementara itu, respon positif terhadap rencana pembelian kapal keruk itu juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosubroto. Dikatakannya, kalau penambahan kapal keruk itu diperlukan, Pemprov dipersilakan mengusulkannya dalam RAPBD 2010. “Kalau memang optimal dalam menormalisasi sungai dan sangat dibutukan, kenapa tidak dianggarkan saja,” kata Sayogo. (cok/*bj)