Gubernur Temukan 32 Pegawai Rapel Tandatangan

JAKARTA, MP - Meski secara umum kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, namun kesadaran PNS untuk bekerja secara efektif masih kurang. Buktinya, masih banyak pegawai yang menandatangani absensi pulang lebih awal alias rapel tandatangan. Salah satunya terlihat di Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Dari jumlah pegawai sebanyak 367 orang, yang hadir hanya 327 orang atau 81 persen. Itu pun tidak optimal. Sebab, 32 orang diantaranya telah menandatangani absen kepulangan lebih awal. Sedangkan yang tidak hadir 40 orang, yakni 17 orang tidak masuk tanpa alasan, 20 orang cuti, dan 3 orang izin.

"Mereka yang rapel tanda tangan absen juga akan diberikan sanksi yang bentuknya ditentukan oleh gubernur. Selain itu, kami juga akan berikan teguran keras pada pegawai yang mangkir kerja itu," kata Kukuh Hadi, Sekretaris Dinas PU DKI, saat Disidak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (24/9).

Aksi culas para pegawai ini kontan membuat Fauzi Bowo berang. Sebab, tindakan itu merupakan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi tegas. "Ini tindakan yang keliru. Masa tanda tangan main borong saja. Nih, lihat! Jam 16.00 sudah diparaf. Mereka harus ditindak tegas," tegas Fauzi Bowo.

Kendati demikian, gubernur menegaskan kehadiran di Dinas PU DKI tahun ini sudah lebih baik dibanding tahun lalu. Hanya saja, perlu adanya tindakan yang konsisten untuk terus menegakan kedisiplinan tersebut. "Sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana membuat malu PNS yang tidak hadir. Ini saya serahkan pada pimpinan untuk memperbaikinya," ujar pria yang akrab disapa Bang Fauzi.

Salah satu saran gubernur, Kepala Dinas PU Budi Widiantoro diharapkan segera mengadakan absensi melalui handkey. Dan hal itu disanggupi Budi Widiantoro yang mengatakan alat handkey saat ini sedang dalam proses lelang. Dan diupayakan tahun ini sudah ada handkey di Dinas PU DKI.

Sebelum ke Dinas PU DKI, rombongan gubernur juga melakukan sidak di Balaikota. Di mana sidak di lingkungan kantor Balaikota ini juga diikuti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Sasaran pertama sidak yakni kantor Bapeda DKI di lantai 2. Di sini, dari 125 PNS, yang hadir 112 PNS dan yang tidak hadir 13 PNS. Mereka yang tidak hadir dikarenakan 3 orang sakit, 8 orang cuti, dan dua izin.

Kemudian sidak dilakukan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Di sini seluruh pegawai hadir, hanya saja tiga orang terlambat datang karena mengalami kecelakaan ringan dalam perjalanan berangkat kerja.

Menurut Fauzi Bowo, jumlah kehadiran PNS di dua SKPD tersebut dinilai sudah cukup baik. Karena absensi sudah dibuat dalam bentuk absen elektronik atau handkey. Sehingga setiap bulan kehadiran mereka sudah ada data untuk dievaluasi. "Hasil evaluasi itu digunakan untuk penilaian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala," tandas Fauzi Bowo. (red/*bj)