DPRD DKI Prioritaskan Lima Program Publik

JAKARTA, MP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2009-2014 siap bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota Jakarta selama lima tahun ke depan. Agenda kerja yang menjadi prioritas di tahun ini, yaitu percepatan penyusunan, pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2010. Selain itu, DPRD DKI juga akan memberikan perhatian khusus kepada lima program publik yaitu banjir, transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

"Kita bersama dengan Pemprov DKI akan bekerja sama membangun Jakarta lebih sejahtera, maju, dan aman. Itu tujuan utamanya,” kata Ferrial Sofyan, Ketua DPRD DKI Jakarta, usai Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Tata Tertib, Susunan Fraksi dan Anggotanya serta Pimpinan DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, baru-baru ini.

Saat ditanyakan agenda kerja 100 hari, dia menegaskan pimpinan dewan tidak mempunyai target kinerja yang dapat dihitung dalam 100 hari kerja. Sebab, tugas dan wewenang dewan cakupannya luas sehingga harus dikerjakan dengan tahap-tahap yang tepat dan akurat. “Kami tidak melihat itu. Semua tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota dewan akan disesuaikan dengan pelaksanaan tugas ke depan,” jelasnya.

Namun, secara pasti dalam waktu dekat yang akan dikerjakan oleh 94 anggota dewan, yakni penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI tahun anggaran 2010. Ditargetkan pada bulan Oktober mendatang, DPRD DKI akan mulai membahas raperda APBD DKI 2010. Kemudian pada akhir November, ditargetkan pembahasan APBD 2010 telah selesai dan akan disahkan pada akhir Desember 2009. Sehingga awal 2010, APBD DKI sudah bisa diimplementasikan oleh Pemprov DKI untuk memulai pembangunan kota Jakarta.

Program kegiatan yang akan diprioritaskan dalam penetapan APBD 2010, yakni persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti masalah banjir, transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dia mengatakan, DPRD DKI juga akan mengefisiensikan penggunaan dan pelaksanaan anggaran dengan melalui koordinasi dengan unit-unit terkait.

Sedangkan untuk alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk seperti komisi, badan anggaran, badan rumah tangga, badan kehormatan, dan yang lainnya, pihaknya akan menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. "Untuk program selanjutnya DPRD akan melakukan pembagian komisi dan badan menunggu peraturan pemerintah yang belum disahkan," ujar Ferrial Sofyan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan, dengan penetapan pimpinan dewan yang baru diharapkan akan terjalin koordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI untuk membangun Jakarta. Terutama, kata dia, koordinasi akan ditekankan pada pengelolaan pendapatan daerah dan belanja dalam APBD secara profesional, dan prorakyat. “Kita bisa bekerja sama dengan sinergis yang kuat dan kokoh dalam membangun Jakarta,” kata Prijanto. (red/cok)