Pimpinan Sidang DPRD DKI Otoriter

JAKARTA, MP - Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas penetapan tata tertib dan pimpinan definitif DPRD periode 2009-2014 diwarnai aksi interupsi dan walk out dari anggota Fraksi Gerindra.

Saat sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/9), Fraksi Gerindra menyampaikan interupsi karena keberatan pimpinan tidak membagikan draf tata tertib sidang sebelum dimulainya rapat. Selang beberapa kemudian, baru draf tersebut akhirnya dibagikan oleh sekretaris dewan dan sidang pun dilanjutkan.

Namun untuk kedua kalinya, Fraksi Gerindra kembali mengajukan interupsi menyoal tidak adanya ulasan terkait materi rapat paripurna. Namun hal itu tidak direspons ketua DPRD DKI sementara, Ferrial Softyan dari Fraksi Demokrat yang langsung mengetuk palu.

Tak ayal, Ketua Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi langsung mengajak enam anggotanya meninggalkan ruang sidang. Mereka menilai tidak demokratis dan pimpinan sidang bersikap otoriter, sebab interupsi yang disampaikannya tak digubris.

"Seharusnya sebelum ada penetapan, ada ulasan. Ini menunjukan benar-benar tidak demokratis. Dalam persidangan kami ada keberatan, tapi semuanya diabaikan sehingga kami walk out. Kita sadar kayaknya paripurna benar-benar tidak demokratis, semua sudah diatur rancangannya. Bahasanya penistaan demorasi di rumah rakyat," Keluh Mohamad Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9).

Rencananya, Fraksi Gerindra akan mengirimkan surat keberatan atas sikap dari pimpinan sidang yang seolah mengebiri demokrasi kepada Menteri Dalam Negeri pada Senin mendatang. "Bila perlu kita buat surat ke Medagri atas pengilangan hak dasar yaitu bersuara. Jangan-jangan ada sikap otoriter itu ada rakyat ngadu malas dan dibiarkan begitu saja. Ada asumsi pembagian," ungkap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik.(red/okz)