JAKARTA, MP - Rencana merelokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) babi Kapuk ke Ciangir, Tangerang, Banten dipastikan batal. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendirikan rumah tahanan (Rutan) bersama Pemkab Tangerang. Bahkan Pemprov DKI sudah membicarakan mengenai rencana ini ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham). Di lahan seluas 98 hektar itu, Pemprov DKI dan Pemkab Tangerang juga tengah menggarap proyek tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Pekerjaan fisik TPST itu ditargetkan dimulai 2010.
Pasalnya, pembangunan rutan bagi pelaku tindak kriminalitas yang belum mendapat vonis ini sudah sangat mendesak. Hal ini dikarenakan kapasitas rutan di Jakarta sudah tidak memadai dan tidak manusiawi. Kapasitas rutan sudah tidak sebanding dengan jumlah pelaku tindak kriminal yang selalu ada setiap harinya. “Kondisi rutan di Jakarta sudah melebihi kapsitas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat, 8 Mei 2009.
Mengenai kapasitas rutan di Jakarta sudah tidak memadai dibenarkan Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Edi Kurniadi. Dia snagat setuju dengan rencana pembangunan rutan baru itu. Dirinya menjelaskan, di Rutan Salemba kapasitasnya 850 tahanan, namun saat ini ditempati hingga 3.500 tahanan, Rutan Cipinang yang seharusnya dihuni 392 tahanan, saat ini dijejali lebih dari 1.800 tahanan.
Selanjutnya, rutan Pondok Bambu yang seharusnya dihuni 504 tahanan malah dihuni hinga 1.500 tahanan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang yang berkapasitas 1.040 orang kini dihuni 3.600 orang. “Kita sudah lama membicarakan mengenai masalah ini. Kalau sekarang gubernur mewacanakan itu, kita tentu saja sangat mendukung," ungkapnya.
Satu kamar tahanan, menurutnya, seharusnya dihuni maksimal oleh tujuh orang. Namun kenyataannya dihuni 20-29 orang. Dampaknya adalah, sering terjadi keributan karena emosi yang dipicu sempitnya tahanan serta mewabahnya penyakit kulit yang ditularkan sesama tahanan. “Ya bagaimana tidak mungkin, air yang seharusnya dipakai 7 orang itu harus dipakai oleh 28 orang. Satu sabun juga dipakai puluhan orang,” tuturnya.
Seperti diketahui, rencana relokasi RPH Kapuk ke Ciangir disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Namun Prijanto mengakui rencana itu belum dikoordinasikan dengan Pemkab Tangerang. “Itu masih sebatas wacana,” tegasnya. Menurutnya, kemungkinan relokasi itu kecil karena adanya penolakan dari tokoh maupun masyarakat Tangerang dan belum adanya persetujuan dari DPRD, persetujuan ini termasuk anggaran pembangunannya.
Wacana itu muncul karena dia menduga masih ada RPH babi di sana. Jadi kalau memang ada bisa disatukan di Ciangir. Ternyata setelah dibicarakan dengan Bupati Ismet Iskandar diketahui tidak ada RPH babi di kawasan itu. Pemprov pun tidak bisa memaksakan relokasi itu apalagi saat ini ada wabah flu babi (Swine Influenza) yang sedang menyerang beberapa negara seperti Meksiko, Amerika Serikat, dan Spanyol. “Dahulu memang ada di bagian utara Tangerang, tetapi sudah lama menjadi rumah pemotongan sapi,” jelasnya. Meski demikian Prijanto setuju jika di Cingir dibangun rutan.
Prijanto melanjutkan, RPH Kapuk yang ada saat ini akan ditingkatkan kualitasnya. Diantaranya, sistem kelola limbah agar tidak mengganggu masyarakat. “Kita juga harus memahami kebutuhan masyarakat yang mengonsumsi babi,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Ketahanan Pangan, Edy Setiarto, mengatakan, RPH Kapuk akan direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp 3 miliar. Gedung baru di samping lokasi RPH lama seluas 1,7 hektar sudah ditinggikan 1,7 meter. Setelah pembangunan gedung selesai semuanya, maka RPH lama seluas 1 hektar akan direvitalisasi dengan membangun kandang luar untuk menampung babi-babi yang baru dikirim dari sumber pemasok yaitu Jawa Tengah dan Sumatera Utara.** (mp/bjc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar