JAKARTA, MP - Minimnya anggaran yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk wilayah kelurahan sangat dikeluhkan aparat kelurahan. Padahal, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, kelurahan harus menunjukan kerja yang maksimal.Keluhan tersebut dikemukakan Lurah Jati, Pulogadung, Jakarta Timur Endang Febriyanti kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang sedang road show ke Kantor Kelurahan Jati, Kamis (7/5). Ini adalah kali kedua gubernur berkantor di kelurahan.
Endang mengeluhkan minimnya dana untuk wilayahnya. Dalam setahun kelurahannya hanya mendapat jatah Rp1,44 miliar yang dimanfaatkan untuk belanja, pemeliharaan kantor, gaji pegawai harian lepas dan pengadaan bibit tanaman.
Menanggapi hal itu, Fauzi berjanji akan memikirkannya. "Saya tahu anggaran minim, ke depan akan kita tambah anggaran," janji Fauzi.
Dengan berkantor di kelurahan, Fauzi ingin melihat langsung kinerja anak buahnya di level bawah. Hasil penilaian akan dimanfaatkan untuk pemberian remunerasi bagi pegawai. "Saya ingin renumerasi diberikan berdasar kerja keras," ujarnya.
Fauzi menginginkan struktur organisasi kelurahan yang lebih kuat. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, para pewagai kelurahan harus menunjukkan kerja maksimal. Tanpa birokrasi berbelit. “Kelurahan memegang peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Karena itu kelurahan harus kuat dan tidak boleh terlampau birokratis,” ujarnya.
Berkantor di kelurahan adalah langkah Fauzi Bowo membuktikan janji kampanyenya. Namun banyak kalangan melihatnya hanya sebagai upaya tebar pesona saja. Selain Kelurahan Kenari dan Jati, masih ada 267 kelurahan lain yang siap menjadi kantor sehari Fauzi Bowo.** (udin/mp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar