Gubernur Dinilai Gagal Membangun Jakarta

JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dinilai sejumlah kalangan telah gagal membangun Jakarta untuk mensejahterakan warganya. Selama 1,5 tahun menduduki kursi nomor satu di Ibukota, nyaris tidak ada pekerjaan proyek insfrastruktur dan transportasi yang dapat dinikmati publik Jakarta. Yang ada justru semakin semrawutnya pembangunan kota Jakarta, akibat kebijakan gubernur yang salah salah sasaran.

Pendapat tersebut diungkapkan Praktisi Jasa Konstruksi Nasional Poltak Situmorang di sela-sela Dialog Wujud Partisipasi Masyarakat Jakarta Membangun Jakarta 2009-2014 di Jakarta Media Center, Jakarta Pusat, Kamis (7/5) kemarin.

“Gubernur dan jajarannya tidak bisa mengerjakan pembangunan yang dibutuhkan warga Jakarta . Mereka hanya bekerja sesuka hatinya tanpa ada terobosan yang baru. Akibatnya kondisi Ibu Kota makin karut marut,” kata Poltak Situmorang.

Poltak menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan dengan baik dengan berpegang pada pembangunan yang sudah dikerjakan pendahulunya.

Salah satu contoh proyek yang bakal gagal adalah proyek Mass Rapid Transit (MRT). “Apakah proyek itu sudah dikaji dengan matang, atau malah nantinya terowongan bawah tanah itu malah jadi tempat pembuangan sampah terpanjang,” tegasnya.

Contoh lainnya adalah pembangunan Plaza Semanggi di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman. “Tanpa mengkaji resikonya serta tanpa mempertimbangkan Amdal-nya, berakibat di lokasi itu menjadi sumber kemacetan setiap harinya dan apabila hujan terjadi genangan air yang mengganggu pengguna jalan,” tukasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Pengamat Kebijakan Publik Victor Irianto dengan tegas meminta Fauzi Bowo mengundurkan diri saja dari jabatannya jika tidak mampu mengemban amanat warga Jakarta yang memilihnya sebagai gubernur. Senada dengan Poltak, menurut Victor Fauzi Bowo tidak memiliki program pembangunan yang jelas. “Semua yang ada sekarang hanya melanjutkan program gubernur lama, yang sesungguhnya perlu dikaji ulang,” tukasnya.

Selain itu, terkait jasa konstruksi, kata Victor, sampai saat ini belum ada pembangunan fisik yang dilaksanakan secara optimal. “Salah satu penyebabnya pelaksana proyek dan pejabat pengambil kebijakan cenderung kolusi hingga berdampak buruk pada gagalnya konstruksi Jakarta,” ujarnya.

Dari pengamatannya selama ini, seringkali proyek yang dimenangkan 50 persen dari nilai PAGU, tetapi dalam pelaksanaannya hanya 30 persen. Namun mereka mendapatkan 75 persen dari PAGU. “Sebab mereka sudah berkongkalingkong dengan oknum Biro Keuangan dan Kas Daerah,” paparnya.

Dari sisi arah kebijakan pembangunan Kota Jakarta, menurut Victor arahnya tidak jelas, sehingga tidak ada yang fokus pada salah satu program yang nyata. “Lihat saja pembanguann sistem transportasi yang semuanya terkesan hanya mengejar target proyek, tapi mengabaikan manfaat yang bisa dipetik sebagai tujuan utama pembangunan itu,” kritiknya.

Sebagai contoh, kata Victor, soal pembanguan busway yang sampai saat ini belum juga rampung, tapi di sisi lain Pemprov DKI sudah merancang untuk membangun monorel, subway, bahkan akan melanjutkan proyek waterway yang terbukti gagal. “Seharusnya ada fokus yang jelas. Kalau mau bangun busway, rampungkan dulu sampai seluruh sistemnmya berjalan dan terintegrasi,” sarannya.

Molor

Sementara itu, proyek pengerjaan fisik mass rapid transit (MRT) dipastikan bakal molor karena tender basic desain yang jadi tanggungjawab Departemen Perhubungan (Dephub) harus diulang. Dengan adanya tender ulang ini, dikhawatirkan tender pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta itu akan terhambat.

"Hingga saat ini tender rancangan dasar MRT belum selesai, padahal Pemprov sudah membuat tim panitia tender pembangunan fisik. Pelaksanaan pembangunan ini sangat penting, saya tak ingin terganggu hal apa pun," tandas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (7/5) di Balaikota.

Sementara itu, Direktur Fungsi Korporasi PT MRT Eddy Santoso mengatakan, tender tidak diulang hanya dievaluasi kembali sesuai keinginan JICA. Tender konsultan desain MRT sebesar US$ 17 juta itu merupakan prasyarat dimulainya proyek MRT senilai lebih Rp 8,5 triliun yang dananya diperoleh dari pinjaman JICA.

Tender ini diikuti Katahira & Engineers Internasional dan Konsorsium Nippon Koei Co Ltd. Dalam tender tersebut panitia tender menempatkan Katahira sebagai pemenang dengan 75,43 poin mengalahkan Nippon yang hanya mendapat 74,13 poin. Namun, Dephub berbalik memenangkan konsorsium Nippon Koei Co Ltd dalam evaluasi ulang tender.** (cok/mp)