Layanan Publik DKI Dinilai Buruk

JAKARTA, M86 - Sejumlah warga DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menindak tegas bawahannya, terkait hasil survei integritas sektor publik tahun 2010 yang dilakukan oleh KPK bahwa Jakarta belum memenuhi standar pelayanan publik. "Orang di kelurahan harus dipecat-pecatin, di situ biang dari pungli," ucap Idang, warga yang tinggal di Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Idang tak memungkiri, birokrasi yang ada di level kelurahan sangat buruk, meski Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo gencar turun ke lapangan. Pasalnya, ketika orang nomor satu itu turun ke kantor kelurahan ada pemberitahuan terlebih dahulu dari protokol sehingga mereka bersiap-siap menyambut dengan pelayanan optimal. "Jadi kalau ke kelurahan seperti kegiatan seremonial semuanya sudah dipersiapkan matang," katanya.

Tanggapan yang sama juga diutarakan, Siswo warga Jakarta Barat. Dia meyakini pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) masih diterpa pungutan liar (pungli) dan rumitnya mengurus izin.

"Coba lihat saja, banyak yang mendirikan bangunan tanpa izin. Tapi dibiarkan saja. Apa itu gak pungli. Belum lagi rumitnya izin administrasi," keluhnya.

Dia meminta gubernur DKI Jakarta, untuk menindak tegas bawahannya yang melakukan praktik pungli di layanan publik.

"Udah satnya Pak Gubernur pecat anak buahnya. Dari staf, lurah, camat, walikota bahkan kepala dinas sekalipun, kalau sekongkol pecat aja," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KNPI DKI Jakarta, Arif Rahman mengungkapkan, pelayanan publik di tingkat kelurahan maupun kecamatan belum ada perubahan.

"Sangat buruk di dalamnya, menejemennya, sistemnya. Seharusnya lebih tertata rapih," tukasnya.

Hasil survei integritas sektor publik tahun 2010 yang dilakukan oleh KPK untuk kelompok pemkot peringkat pertama adalah Surabaya (6,13), Samarinda (6,11), Yogyakarta (5,89), Ambon (5,60), Tanjung Pinang (5,59), Pontianak (5,58), dan Serang (5,47), Jakarta Barat (5,46), Jakarta Timur (5,44), Jakarta Pusat (5,44).(red/*b8)