2012, Foke Janji Jakarta Bebas RW Kumuh

JAKARTA, M86 - Penataan RW kumuh akan menjadi prioritas Pemprov DKI dalam menetapkan arah pembangunan pada 2012 mendatang. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 418 RW kumuh di DKI Jakarta, dan ditargetkan hingga akhir 2012 mendatang penataan terhadap RW kumuh itu telah selesai dilakukan.

Tercatat, dari 418 RW kumuh di DKI Jakarta, Jakarta Timur terdapat 77 RW, Jakarta Selatan 72 RW, Jakarta Barat 95 RW, Jakarta Pusat 69 RW, Jakarta Utara 98 RW, dan Kepulauan Seribu 7 RW.

"Penataan RW kumuh mulai dilakukan masing-masing wilayah sejak 2009 secara benjenjang. Ditargetkan pada 2012 mendatang sudah dapat tertata semuanya, sehingga di DKI Jakarta sudah tidak ada lagi RW kumuh," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2012 di Balaikota.

Namun, Fauzi mengingatkan penataan RW kumuh tidak akan selesai hanya dengan pembangunan fisik semata. Untuk itu pihaknya memerintahkan agar penataan dapat dilakukan secara terpadu antara instansi terkait. "Pembangunan harus dilakukan secara terpadu bukan hanya pada penataan fisik saja," pesannya.

Ia menilai pendekatan komprehensif masih sangat dibutuhkan. Untuk itu, para walikota diharapkan dapat mengkoordinasikan program-program di tingkat kelurahan. "Sasarannya mendelegasikan masing-masing instansi ke RW kumuh tadi, agar kesemuanya itu berfungsi tepat sasaran," jelasnya.

Ia juga mendesak agar DPRD DKI Jakarta segera menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Sebab kebutuhan tersebut tidak hanya untuk kepentingan Pemprov DKI saja, tetapi juga untuk menarik investasi yang sampai saat ini sedikit terkatung-katung.

Selain memprioritaskan RW kumuh, Fauzi juga mengkritik kebersihan lingkungan di beberapa jalan arteri yang masih terlihat tumpukan sampah. Salah satunya, di Jalan Raya Bogor, Jalan Buncit Raya, Jalan Fatmawati, dan Jalan Pasar Minggu. Menurutnya, perolehan Adipura di setiap wilayah perlu didorong dan didukung. "Tapi apa artinya Adipura jika masih ada sampah teronggok?" tanyanya.

Untuk itu, ia meminta sistem penanganan yang efektif di tingkat kota. Karena kebutuhan kebersihan memang perlu ditangani secara sistematis. Ia juga meminta kepentingan masyarakat yang telah disampaikan pada musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota juga dapat terakomodir. "Saya ingatkan kembali, saya ingin mendapat kepastian bahwa aspirasi masyarakat sebagian besar dapat terealisasikan pada APBD 2012," tegasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Armida Alisjahbana, mengingatkan rencana pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI hendaknya berjalan konsisten, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. "Jangan loncat-loncat, harus konsisten," tandasnya. (red/*bjc)