JAKARTA, M86 - Bukan cuma DPRD DKI saja yang geram dengan leletnya pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Electronic Road Pricing (ERP), Gubernur Jakarta Fauzi Bowo pun berharap hal ini cepat diselesaikan oleh instansi terkait di pemerintahan pusat.“Karena tanpa itu kami tidak bisa menerapkannya. Kewenangannya bukan pada daerah,” ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Kamis (24/3).
Gubernur yang akrab disapa Foke ini menyatakan, sejak awal, pihaknya telah melakukan lobi. Bahkan, saat ini permasalahan itu sudah ditangani di tingkat wakil presiden. Untuk itu, pihaknya berharap agar instansi terkait lebih proaktif dan cepat untuk merumuskan PP tersebut.
Tanpa adanya PP tersebut, lanjut Fauzi Bowo, maka peraturan daerah mengenai pelaksanaan jalan berbayar tidak dapat dibuat. Karena pembuatan perda perlu mempelajari dari PP yang dikeluarkan.
"Yang sulit itu rumusan PP-nya. Karena kami tidak tahu, kalau kami siapkan teknisnya tanpa memperhatikan PP-nya kan repot, apa yang boleh apa yang tidak, apa batasannya. Itu yang kami perlukan untuk terapkan langkah teknis selanjutnya," paparnya.
Fauzi yakin usai PP itu rampung, langkah persiapan ERP pun dapat segera dilaksanakan di Jakarta. Karena teknis persiapan jalan berbayar tersebut tidaklah sulit.
Pemprov DKI sendiri, ditambahkan Fauzi, telah menyiapkan konsep mengenai ERP, sejak tiga tahun terakhir. Pelaksanaannya hanya tinggal menunggu payung hukum dari pemerintah pusat.
"Kajian mengenai ERP juga telah dilakukan oleh tim dari Dishub DKI ke berbagai kota yang telah menerapkan ERP," terang Fauzi Bowo.
Seperti diketahui, pelaksanaan ERP ini memang telah lama menjadi kendala. Hal itu salah satunya disebabkan, adanya perbedaan interpretasi dalam PP mengenai ERP yang sedang digodok Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, ada pasal yang menyatakan, untuk mengendalikan lalu lintas di kawasan tertentu dikenakan retribusi. (red/*b8)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar