Juni, Pemprov DKI Mulai Keruk 13 Sungai

JAKARTA, MP - Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kepastian pelaksanaan pengerukan 13 sungai yang anggarannya dari Bank Dunia (World Bank). Ditargetkan proses penyusunan aturan persyaratan dana pinjaman luar negeri (on landing) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan rampung pada Februari 2010. Kemudian dilanjutkan dengan proses tender dan ditargetkan pengerukan 13 kali ini bisa dilaksanakan pada Juni 2010.

Bank Dunia akan memberikan pinjaman untuk pengerukan 13 sungai di Jakarta sebesar 150 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 1,5 triliun. Beban utang proyek pengerukan sungai tersebut dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat sebanyak 59 persen atau 88,5 juta dolar Amerika dan Pemprov DKI sebesar 41 persen atau 61,5 juta dolar Amerika.

Ke-13 sungai yang akan dikeruk itu adalah Kali Mookevart, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Rencana pengucuran anggaran ini sempat tertunda beberapa kali pada tahun 2009 lalu, akibat belum adanya aturan hukum pelaksanaannya. Rencana pengerukan kali di Jakarta dengan menggunakan dana pinjaman Bank Dunia sebenarnya sudah dianggarkan pada tahun 2008. Namun, karena terkendala proses on landing pinjaman itu, maka pelaksanaannya tertunda hingga saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan telah mendapat kepastian proses penyusunan aturan on landing yang akan dibahas pada Februari oleh Departemen Keuangan, sebelum aturan tersebut ditandatangani oleh Presiden RI. Sebab selama aturan on landing belum diturunkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (Permenkeu) maka pencairan dana tidak bisa dilakukan. Selama ini, keterlambatan pengerjaan pengerukan sungai terganjal masalah prosedur pencairan peminjaman yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kami berharap aturan itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Karena proses pengerjaan fisik bisa dikerjakan pada Juni 2010 atau pada saat musim kemarau tiba,” kata Fauzi Bowo, usai menerima Director Suistanable Development East Asia and Pacific Region World Bank John A. Roome di balaikota, Rabu (27/1).

Pengucuran dana pinjaman seperti ini memerlukan proses yang cukup panjang. Setelah ada persetujuan dari presiden, Pemprov DKI harus membahas kesepakatan bersama dengan Departemen Keuangan dan Bank DKI untuk proses pengucuran dana itu. Lalu proses dilanjutkan dengan tender pada pelaksana kegiatan pengerukan yang umumnya berlangsung selama satu setengah bulan.

Penyelesaian pinjaman dana ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini kewenangan pemeliharaan saluran air di Jakarta dikelola kedua lembaga pemerintahan ini. Pengucuran dana pinjaman itu akan diserahkan pada pemerintah pusat dan Pemprov DKI sesuai dengan kebutuhan pengerukan saluran di masing-masing instansi. Saluran yang akan dikeruk oleh kedua lembaga pemerintahan ini meliputi saluran makro, sub makro dan mikro di Jakarta yang selama 30 tahun belum pernah dikeruk.

Director Sustainable Development East Asia and Pacific Region World Bank John A Roome membenarkan, pengucuran dana pinjaman Bank Dunia memang baru akan dicairkan setelah adanya tandatangan dan persetujuan dari pemerintah pusat. “Karena aturannya harus tegas untuk menghindari timbulnya permasalahan,” ujar John A Roome.

Ia menerangkan, Bank Dunia merasa senang telah dilibatkan dalam program penting yang akan menjadikan Kota Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman dan layak huni serta dapat menekan potensi banjir. Dengan memulai pengerjaan fisik berupa pengerukan saluran kali, John yakin upaya penanganan banjir di Jakarta akan lebih efektif. “Kami terus memberikan dorongan dan dukungan agar program ini berjalan lancar,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Budi Widiantoro, mengatakan selain menunggu proses aturan on landing dari pemerintah pusat, pelaksanaan pengerukan sungai juga masih menunggu penyelesaian proses resettlement policy framework (RPF) yang ditangani oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. (red/*bj)