6 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMP

JAKARTA, MP - Kendati kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2010 hanya mencapai 4,5 persen, namun hingga hari ini sudah enam perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakaarta. Di antaranya dua perusahaan telah disetujui permohonan penangguhannya, sedangkan empat perusahaan lainnya masih dalam proses evaluasi dan penyidikan Disnakertrans.

Kedua perusahaan yang telah dikabulkan pengajuan penangguhannya yakni Koperasi Karyawan Lia yang bergerak dalam bidang pengadaan outsourcing cleaning service dan satpam dengan jumlah karyawan sebanyak 200 orang serta PT Yulia Sukses yang bergerak dalam perusahaan garmen dengan jumlah pegawai mencapai 180 orang.

Sedangkan empat perusahaan lainnya, hingga kini masih diteliti dan belum bisa disebutkan nama-namanya. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukendar mengatakan, keempat perusahaan tersebut umumnya merupakan usaha kecil yang bergerak di sektor garmen. “Saya belum bisa menyebutkan nama empat perusahaan ini. Karena masih dievaluasi dan diselidiki. Nanti kalau sudah disetujui, baru kami umumkan,” ujar Deded.

Deded menjelaskan, alasan keenam perusahaan itu mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP pada tahun ini adalah, perusahaan mengalami kerugian dalam finansial. Tidak hanya itu, krisis global juga memberikan dampak pada perkembangan finansial keuangan perusahaan tersebut yang tak kunjung membaik. Sehingga mereka tidak bisa memberikan kenaikan gaji sebesar UMP pada pekerja yang baru bekerja kurang dari satu tahun dan kepada pegawai yang berstatus belum menikah.

“Permintaan mereka kita kaji dulu sebelum ditetapkan penangguhannya. Apa bisa dipenuhi apa tidak. Karena prosesnya tidak bisa begitu saja kami penuhi atau kami tolak,” jelasnya.

Pengajuan penangguhan UMP 2010 oleh perusahaan kecil menurut Deded masih dalam batas wajar. Karena modal mereka tidak besar sehingga kenaikan UMP diprediksikan akan mengganggu usahanya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham menuturkan, ketidakpuasan para pekerja yang mengiringi kenaikan UMP selalu saja terjadi setiap tahunnya. Begitu juga dengan penangguhan pelaksanaan UMP oleh perusahaan kecil merupakan masalah klasik. Namun begitu, dirinya menyadari, untuk memutuskan kebijakan yang dapat menyenangkan semua pihak memang dirasakannya tidak mudah. “Memutuskan kebijakan yang membuat semua pihak puas bagi Pemprov DKI Jakarta memang tidaklah mudah,” kata Igo.

Meski sulit, Igo mengimbau Pemprov untuk lebih peka dan tidak gegabah dalam memutuskan kebijakan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) kota Jakarta. Paling tidak, eksekutif harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya itu kepada para pekerja. Dia juga mengingatkan terkait pengajuan penangguhan yang telah diajukan enam perusahaan hingga saat ini, Disnakertrans DKI Jakarta dituntut untuk lebih teliti dan hati-hati saat menelaah lebih lanjut sisi manajemen dan finansial perusahaan itu. “Harus lebih diteliti, apakah memang memiliki masalah keuangan atau tidak,” tandasnya.

Selain itu, Igo juga menambahkan, harus dilakukan klarifikasi dan evaluasi menyuluruh terhadap aspek keuangan perusahaan dengan melibatkan pihak lain seperti, pengusaha itu sendiri serta serikat pekerja. Dengan begitu, diharapkan dapat menghindari adanya praktek kolusi yang mungkin dapat terjadi dalam upaya memuluskan pengajuan penangguhan itu. (red/*bj)