2010, DPRD DKI Bahas 16 Raperda

JAKARTA, MP - Untuk menjalankan fungsi legislasi sebagai wakil rakyat, di tahun 2010 ini DPRD DKI menargetkan pembahasan 16 rancangan peraturan daerah (raperda). Pembahasan keenambelas perda itu direncanakan sudah bisa dimulai bulan Februari 2010 mendatang. Salah satu perda yang mendesak untuk dibahas politisi Kebonsirih itu adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030, yang saat ini sedang disusun draftnya oleh Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan, pembahasan 16 raperda itu merupakan prioritas program legislasi daerah yang ditargetkan DPRD harus selesai tahun 2010. Menurutnya, dari 16 raperda yang akan digarap, sebanyak 14 raperda merupakan utang raperda yang belum sempat diselesaikan pada tahun 2009 lalu. Sedangkan, sebanyak 2 raperda tambahan merupakan raperda terbaru yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

“Salah satu usulan perda yang baru adalah Raperda RTRW DKI 2010-2030. Sementara, raperda yang merupakan utang tahun lalu merupakan Raperda Petasan, Raperda Perpasaran Swasta dan Raperda Penertiban Umum,” ujarnya di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (26/1).

Setiap pembahasan raperda, kata Triwisaksana, akan diajukan melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta. Badan ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 29 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Artinya, setiap perencanaan dan pembahasan raperda harus melalui Balegda sebelum dibahas secara paripurna oleh komisi atau fraksi DPRD DKI. “Tugas Balegda itu merencanakan, membahas, dan mengkaji raperda,” terangnya.

Dijelaskannya, tahap pembahasan raperda di antaranya penyampaian raperda, dilanjutkan pembahasan di balegda dengan mengundang eksekutif atau komisi-komisi DPRD atau pembahasan di masyarakat (publik hearing). Setelah selesai, dilanjutkan paparan di depan pimpinan DPRD, komisi dan fraksi. Terakhir, pengesahan penetapan raperda menjadi perda dalam sidang paripurna.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri saat ini masih menyempurnakan draft peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) periode 2010-2030. Bahkan draftnya telah diserahkan ke DPRD DKI pada Desember 2009 dan saat ini tengah dibahas di internal dewan. Jika pembahasannya sudah tuntas, rencananya draft akan dibahas di tingkat nasional.

Tri menambahkan, meskipun mekanisme penerbitan Perda RTRW DKI 20 tahun mendatang masih cukup panjang, namun Pemprov DKI menetapkan perda itu harus disahkan tahun ini. Sebab usai disahkan, Pemprov DKI harus menyusun penjabaran detail Perda RTRW melalui Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kecamatan dalam waktu satu tahun. Karena Perda RDTR tingkat kecamatan itu akan menjadi aturan bagi penerbitan izin pembangunan di kota Jakarta.

Dikatakannya, sasaran utama penataan ruang yang diatur dalam perda itu, di antaranya berkaitan dengan pembangunan bendungan raksasa yang difungsikan untuk mengamankan Jakarta dari potensi kenaikan air pasang yang relatif tinggi di wilayah Utara Jakarta. “Ini akan dituangkan dalam rencana teks dan pasal yang mengikat,” tegasnya.

Tak hanya itu, perda itu juga akan melarang pembangunan unit rumah dengan luas hingga satu hektar dan akan dialihkan ke daerah penyangga. Dengan pengurangan kebijakan itu, maka diharapkan ruang terbuka hijau di Jakarta bisa bertambah. Diharapkan dengan penerapan RTRW yang baru ini, maka wajah kota Jakarta menjadi lebih modern dan teratur.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Nurfakih Wirawan, mengungkapkan, fokus utama penyusunan RTRW DKI Jakarta dalam periode 20 tahun ke depan yaitu perbaikan tata ruang melalui penataan transportasi publik dengan sistem transit oriented dan integral. Dengan begitu, pembangunan transportasi publik seperti terminal bus dan stasiun akan diarahkan pada kawasan khusus untuk transportasi yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi dan bersifat hemat lahan. (red/*bj)