"Kalau Satpol PP dibubarkan, mungkin dalam satu hari saja kota Jakarta bisa semrawut, sedangkan ada Satpol PP saja para pedagang kaki lima (PKL) berani berdagang di badan jalan atau di trotoar, begitu juga dengan pedagang asongan, pengemis dan gelandangan berani berkeliaran di tengan jalan, yang seharusnya steril dari para PMKS," kata Drs. Idris Priyatna Kepala Sat Pol PP Jakarta Pusat kepada METRO POST di kantornya baru-baru ini.
Menurutnya, Satpol PP itu tetap harus dipertahankan sebab selain menjaga ketertiban Ibukota juga mengurangi penganguran yang ada di Jakarta.
Lebih lanjut diungkapkan mantan Camat Tanah Abang ini, orang-orang yang mengatakan bahwa Satpol PP terlalu over acting dalam melaksana tugas seperti dalam penertiban, itu tidak benar dan juga semua yang kita tertibkan itu adalah mereka yang melanggar peraturan atau peraturan daerah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Kecuali orang dagang di rumahnya atau di ruko resmi lalu Satpol PP mengobrak-abrik dagangannya, itu baru namannya over acting, arogan, keblinger dan keterlaluan.
“Nah, kalau orang dagang di badan jalan atau di trotoar, masa kita tidak tertibkan, jalan itu kan untuk kepentingan umum dan masyarakat yang seharusnya memakai, bukan untuk berdagang, kalau itu tidak kita tertibkan, bisa-bisa Satpol PP dibilang tidak melaksanakan tugasnya. Barang kali kalau Satpol PP menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan dan di trotoar, mungkin masyarakat akan senang. Sebab dia merasa nyaman di jalan, contoh kecil di Tanah Abang, badan jalan dan trotoar dipakai oleh pedangan, bahkan tidak ada sisa lagi sehingga untuk orang berjalan saja susah, apalagi motor dan mobil,” katanya.
Namun memang kadang-kadang dalam melakukan penertiban terjadi tindak kekerasan, untuk itu dirinya sebagai atasan terus mengingatkan kepada anggota dan melakukan pengarahan serta pembinaan, tapi masalahnya juga anggota-anggota Satpol itu usianya masih relatif muda-muda, tentu darah mudanya masih membara. "Namun walau bagaimanapun kita tetap dan perlu melakukan suatu ketegasan untuk mengendalikan serta mengontrol anggota di lapangan," tandasnya.
Selama ini kata pria berkumis tipis dan ganteng ini, yang ditertibkan rata-rata kebanyakan orang luar daerah yang datang ke Jakarta, yang tidak tahu tentang kota Jakarta dan segala peraturannya.
“Mereka baru datang dari kampung langsung berjualan di Monas dan itu merupakan kawasan ring I. Padahal kawasan itu tidak boleh ada pedagang maupun PMKS di sana, kalau orang Jakarta pasti tahu bahwa di ring I tidak boleh ada pedagang dan PMKS,” jelasnya mencontohkan.
Tentang usulan sebelum perekrutan anggota Satpol PP harus dibekali dengan SDM dan pengetahuan yang luas, Idris menuturkan, bahwa para anggota yang direkrut itu telah melalui tes, pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang lainnya.
“Mereka tidak sembarangan memakai baret biru, untuk mengambil baret biru itu mereka harus merayap. Jadi masuk Satpol PP itu tidak merekrut sembarangan orang saja dan tidak masuk begitu saja. Mereka setiap tahun dilakukan pelatihan-palatihan seperti pelatihan fisik, mental dan wawasan. Jadi orang yang menginginkan Satpol PP ini bubar, tidak mengetahui permaslahan," tandas putra Betawi ini. (edro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar