JAKARTA, MP - Pemerintah Daerah (Pemda) harus proaktif membuat program-program kreatif penyelamatan Segitiga Terumbu Karang guna memperoleh dana "Coral Triangle Initiative" (CTI) dari negara-negara pendonor. "Daerah sebagai ujung tombak dalam hal ini. Mereka harus proaktif membuat program kreatif yang menarik pendonor," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, di Jakarta, Senin (25/5).
Ia mengatakan pemerintah pusat pada dasarnya tidak perlu lagi mengeluarkan kebijakan seperti SK Menteri untuk meminta daerah membuat program-program yang menarik tersebut. "Karena sebenarnya program-program tersebut ada yang sudah jalan".
Ia menyebutkan beberapa program rehabilitasi terumbu karang yang telah ada dan berjalan seperti di Bali, Wakatobi, Raja Ampat. Dimana rehabilitasi di Bali juga dilakukan untuk pengembangan rumput laut dan pariwisata.
"Setelah penetapan Sekretariat, pembuatan mekanisme pendukung, pedoman kerjasama, termasuk pembahasan aturan main dalam `Senior Oficial Meeting` baru kita lebih enak lagi memilih program-program bagus untuk dapat disalurkan dananya," ujar dia.
Freddy mengatakan bahwa pemilihan program yang pantas memperoleh aliran akan dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh Sekretariat. "Sekretariat itu hanya akan mengawasi dan melaporkan dari pelaksanaan program".
Berbagai jenis program dapat diciptakan tidak harus selalu rehabilitasi terumbu karang, ujar dia. Peningkatan "capacity building" seperti pelatihan menyelam bagi remaja-remaja untuk membantu rehabilitasi terumbu karang dapat juga dilaksanakan. Atau pengerahan remaja-remaja yang tidak memiliki pekerjaan untuk secara rutin membersihkan laut.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Regional Intern CTI, M Eko Rudianto mengatakan bahwa setiap negara pendonor memiliki keinginan sendiri jenis program apa yang akan di berikan dana. Amerika Serikat (AS) sendiri sedang senang menyalurkan dana untuk kawasan konservasi dan pengembangan perikanan berbasis ekosistem.
Sejauh ini, ia menerangkan bahwa setiap negara telah memiliki rencana aksi nasional tetapi tidak sempat disebutkan pada pelaksanaan KTT CTI di Manado.
Indonesia sendiri saat ini telah memiliki program konservasi dimana pada tahun 2010 kawasan konservasi harus sudah mencapai 10 juta hektare dan pada tahun 2020 kawasan harus telah mencapai 20 juta hektare.
Sedangkan untuk Timor Leste, ujar dia, berencana akan bergabung dalam CITES, Filipina telah memiliki program konservasi, Kepulauan Solomon baru secara perlahan mengembangkan program konservasi, sedangkan Papua Nugini sedang mengembangkan manajemen perikanan bersama "The Global Environment Facility" (GEF).
"Kepulauan Solomon akan lebih sulit untuk menerapkan konservasi karena adat mereka lebih kental," ujar dia.
Secara regional, menurut Eko, beberapa negara CT-6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon) juga telah melakukan kerjasama terkait upaya penyelamatan biota laut.
"Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon itu sudah ada kerjasama dalam penyelamatkan penyu. Sedangkan Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah bekerjasama dalam manajemen perikanan, penyelamatan spesies yang terancam, dan konservasi," ujar dia.** (mp/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar