Bulan Ini, Tunggakan Listrik Sekolah Dibayar

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin tidak akan ada lagi tunggakan tagihan rekening listrik di sekolah-sekolah. Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan diminta cepat tanggap dan saling mengintensifkan koordinasi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan DKI dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengancam akan melakukan mutasi pimpinan kedua SKPD terkait jika tidak mampu mewujudkan tekad Pemprov DKI Jakarta.

Terhadap permasalahan tunggakan tagihan rekening listrik selama lima bulan yang belum dibayarkan ke PT PLN, Fauzi Bowo, telah menegur langsung Kepala Dinas Pendidikan DKI dan Kepala BPKD DKI. Ia juga menginstruksikan agar Dinas Pendidikan DKI dan BPKD DKI agar secepatnya melakukan pembayaran. Selain itu, gubernur juga memerintahkan kedua SKPD itu melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka hingga terjadinya kasus tunggakan pembayaran tersebut.

“Saya sudah minta kepada Dinas Pendidikan dan BPKD untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka kerjakan sekarang ini. Saya tidak puas dengan sikap unit yang hanya bekerja seperti asal jadi saja,” tegas Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2009. Mantan Wakil Gubernur DKI ini juga meminta agar kedua SKPD ini lebih peka terhadap masalah-masalah yang bisa timbul dari langkah-langkah kebijakan yang mereka lakukan.

Baginya, tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan keduanya memperlambat pembayaran listrik. Apalagi, prosedur yang berbelit-belit tidak bisa dijadikan sebuah alasan. Sebab, membayar rekening listrik merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. “Anda pakai listrik, anda harus siap bayar. Jadi tidak ada alasan tidak membayar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur berterima kasih kepada media massa yang mengangkat persoalan ini ke permukaan. Sehingga, dirinya mengetahui dan segera melakukan tindakan berupa desakan agar kedua unit terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Khusus untuk SMAN 9, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, yang sempat diputuskan aliran listriknya oleh PT PLN, harus segera dituntaskan di bulan Mei ini. Dia menjanjikan akan mengganti dana talangan yang telah dikeluarkan Komite Sekolah SMAN 9 dan sekolah-sekolah lainnya.

“Ini bukan kewajiban Komite Sekolah untuk menalanginya. Saya ucapkan terima kasih telah membantu melunasi tagihan listrik sekolah. Tetapi saya luruskan kembali ini bukan kewajiban mereka. Pasti akan Pemprov DKI ganti,” janji gubernur.

Jika hal itu belum tuntas hingga akhir bulan ini atau kasus tunggakan tersebut masih terulang, pria yang akrab disapa Foke itu tidak akan ragu-ragu mengganti pejabat di dua SKPD itu dengan pejabat yang lebih berkompeten dan berkredibilitas menjalan tugas tersebut. “Saya sudah beritahu pejabat yang bersangkutan kalau Anda tidak mampu, saya kira masih ada teman-teman lain yang sanggup menyelesaikan kasus tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, total tagihan listrik untuk 178 SMAN/SMKN selama lima bulan mencapai Rp 6,1 miliar, yakni tagihan untuk bulan November dan Desember 2008, serta tagihan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2009. Rincianya, untuk tagihan listrik bulan November dan Desember di 116 SMAN dan 62 SMKN sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian, pada triwulan pertama tahun anggaran 2009, yakni Januari, Februari, dan Maret 2009, untuk semua SMAN/SMKN di DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 miliar.

Sementara itu, Kepala BPKD DKI, Sukri Bey, menegaskan, tunggakan tagihan listrik 178 SMAN/SMKN akan dibayar pada bulan Mei ini. Bahkan, Kepala BPKD DKI menjanjikan tidak akan ada lagi keterlambatan dalam pembayaran listrik sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk menghindari masalah tersebut terulang kembali, Sukri menegaskan, ke depan untuk tagihan rekening TAL, Pemprov DKI akan langsung membayarkan ke PT PLN, PD PAM Jaya, dan PT Telkom. Saat ini, Dinas Pendidikan DKI tinggal membuat laporan rekening dari seluruh tingkat sekolah dan menyerahkannya kepada BPKD DKI untuk segera dibayarkan kepada perusahaan terkait. Dengan begitu tidak akan terjadi tunggakan yang akhirnya ditalangi oleh orangtua murid.** (mp/bjc)