BLK Kurang Optimal Cetak Tenaga Terampil

JAKARTA, MP - Tak dapat dipungkiri, sejauh ini angka pengangguran di Jakarta memang terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka pengangguran di Jakarta hingga Februari 2009 mencapai 571 ribu orang, atau bertambah 67 ribu orang jika dibanding Februari 2008 yang hanya 504 ribu orang.

Secara umum, peningkatan ini diakibatkan dampak krisis keuangan global. Namun, dari sisi lain, peningkatan angka pengangguran di Jakarta juga disebabkan lemahnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mencetak tenaga kerja siap pakai. Sebab, dari 7 BLK yang ada di DKI Jakarta, baru dua BLK yang sudah di atas standar, yakni BLK plus di Condet, dan BLK Plus di Pasarrebo. Keduanya berada di wilayah Jakarta Timur. Sedangkan lima BLK yang tersebar di setia wilayah Kota Administrasi, masih di bawah standar. Sehingga kurang optimal menciptakan tenaga kerja profesional.

Selain itu, menurut Ketua Komisi B DPRD DKI, Alimat Aat, sejauh ini keberadaan BLK juga kurang dikenal oleh warga Jakarta. Sehingga, angkatan kerja di DKI Jakarta tidak memiliki bekal keterampilan khusus sesuai kebutuhan perusahaan. "Pemprov DKI harus sosialisasikan BLK kepada warga dan harus lebih fokus untuk meningkatkan BLK yang telah ada," jelasnya, kemarin.

Jika siswa lulusan BLK diarahkan untuk mandiri, setelah lulus pelatihan mereka harus diberikan alat bantu sesuai keterampilannya. Misalnya, tenaga komputer dipinjamkan komputer dan tata busana dipinjamkan mesin jahit. Status alat bantunya pinjam pakai, sehingga lulus mereka langsung bisa mempraktikkan keterampilanya. Tidak hanya itu, mereka juga harus diberikan modal untuk usaha. "Itu namanya pembelajaran dan pendidikan yang proporsional," tegasnya.

Aliman menyatakan, peningkatan pengangguran setiap tahun di ibu kota dikarenakan adanya lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari pekerjaan. "Selama belum dapat pekerjaan, mereka menjadi pengangguran," katanya.

Penyebab lainnya, yakni akibat terjadinya krisis ekonomi global yang tak kunjung membaik. Dan ini merupakan tugas berat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menekan laju pertumbuhan pengangguran. Karena itu, Komisi B berharap kepada Pemprov DKI secepatnya melakukan pendataan penganggur melalui Suku Dinas Nakertrans di lima wilayah. Sehingga, upaya-upaya penanganan dapat dilakukan. Dengan begitu, setiap tahun Pemprov DKI lebih siap untuk membina para pencari kerja melalui BLK.

Aliman menjelaskan, BLK tidak hanya diperuntukan bagi lulusan SMA dan SMK, tetapi juga para sarjana yang belum bekerja. Sehingga, para pencari kerja ini memiliki bekal keterampilan untuk mencari pekerjaan, atau memikili bekal keterampilan untuk membuka usaha.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Nurmansjah lubis, mengatakan, anggaran revitalisasi BLK di DKI Jakarta setiap tahun meningkat. Total anggaran untuk 7 BLK tahun 2008 mencapai Rp 2 miliar, dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp 5 miliar. Alokasi anggaran paling banyak dikucurkan ke BLK Condet dan Pasar Rebo. Anggaran ini digunakan berbagai kegiatan, misalnya untuk biaya training siswa lulusan BLK ini ke perusahaan minyak lepas pantai di kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Abu Dhabi. Biaya training yang dibiayai Pemprov DKI sekitar Rp 40 juta per orang. Kisaran gaji yang diterima mereka antara Rp 15-20 juta per orang.

Sementara itu, Kasudin Tenaga Kerja Jakarta Pusat, Daulat Sinuraya, menerangkan, dari Januari hingga April 2009 sudah ada 46 perusahaan yang mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk 114 karyawan. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pada periode yang sama tahun 2008 lalu. Sebab, jumlah perusahaan yang mengajukan PHK tahun 2008 lalu mencapai 120 perusahaan dengan jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 187 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja/pengangguran di Jakpus sampai dengan April 2009 sebanyak 8.000 orang.

"Diasumsikan jika di Jakpus sudah berdampak seperti ini, maka di daerah lain akan jauh lebih besar," kata Daulat. Tindakan yang dapat dilakukan sudin tidak banyak, karena anggaran untuk sudin hanya Rp 1 miliar. "Dengan anggaran sekecil itu program padat karya dan pelatihan lainnya tidak bisa dilakukan," imbuhnya.** (mp)