JAKARTA, M86 - Pengelola Buddha Bar yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, dianggap telah melawan hukum. Mereka terus saja melakukan renovasi, meski bangunan tempat usaha mereka sudah disegel Dinas Pengawasan dan Penertiban (Dinas P2B) DKI Jakarta. Pernyataan ini dilontarkan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Hendrik Sirait, Rabu (13/4), di Jakarta.“Pemilik Buddha Bar bisa dikenakan hukum pidana dan Pemprov DKI bisa melakukan eksekusi terhadap kegiatan dalam bangunan itu. Libatkan Satpol PP untuk mengeksekusi,” tegas Hendrik.
Menurut Hendrik, penyegelan Dinas P2B DKI Jakarta sudah merupakan tindakan hukum yang harus dipatuhi pemilik restoran itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, meski telah dipasang papan segel, kegiatan renovasi masih tetap berjalan. Jumaidi (35), salah seorang buruh bangunan yang bekerja di gedung itu mengatakan, dirinya bersama rekan-rekannya yang lain sudah sejak dua pekan lalu melakukan renovasi pada bangunan Buddha Bar.
"Yang dikerjakan hanya mengecat dan memperbaiki pagar saja. Sementara bentuk fisik bangunannya tidak diubah. Rencananya, satu Minggu lagi pekerjaan ini selesai," ujar Jumaidi, Senin lalu.
Namun, sambungnya, ia tidak mengetahui kapan persisnya papan segel tersebut dipasang. Dikatakannya, gedung itu rencananya akan berganti nama dan tidak lagi menggunakan nama Buddha Bar.
Namun sayangnya, ia tidak mengetahui nama apa yang nantinya akan dipakai oleh gedung tersebut. "Katanya mau ganti nama, tapi kami tidak tahu pakai nama apa," jelasnya.
Kepala Sudin Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat, Busrol Amin mengungkapkan, bangunan Buddha Bar memang sudah disegel sejak beberapa waktu lalu terkait masalah perizinan renovasi.
Namun pihaknya mengaku, belum mendapat laporan dan belum mengetahui bahwa pekerjaan di tempat itu masih berlangsung. "Kami belum tahu kalau ternyata masih ada yang bekerja," ungkapnya. (red/*bjc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar