APBD-P DKI Bertambah Rp 2,03 Triliun

JAKARTA, MP - Setelah diwarnai hujan interupsi dan penundaan sidang paripurna selama delapan jam, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 (Raperda APBD-P TA 2010) disahkan DPRD DKI Jakarta.

Sidang paripurna DPRD DKI tentang laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda APBD-P DKI TA 2010, dimulai kembali Selasa (31/8) pukul 20.00 dan dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana serta dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI di hadapan para anggota dewan yang dibacakan Lulung Lunggana, APBD-P DKI TA 2010 ditetapkan sebesar Rp 26,71 triliun, atau bertambah sekitar Rp 2,03 triliun dari APBD penetapan sebesar Rp 24,67 triliun. Rinciannya, target pendapatan bertambah sebesar Rp 791 miliar menjadi Rp 22,96 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 22,17 triliun.

Kemudian, anggaran belanja bertambah sebesar Rp 1,94 triliun menjadi Rp 26,23 triliun dari sebelumnya Rp 24,28 triliun. Dari jumlah pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp 3,26 triliun yang ditutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD DKI TA 2009 sebesar Rp 3,26 triliun.

Setelah pembacaan laporan tersebut, pimpinan sidang langsung menanyakan pendapat anggota dewan apakah bisa disahkan APBD-P DKI TA 2010. Seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang tersebut serentak menyatakan setuju.

Usai sidang paripurna, Fauzi Bowo menyatakan ada lima dinas mendapatkan anggaran tambahan tertinggi yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP). “Umumnya penambahan anggaran terjadi pada kegiatan yang sudah ada pada anggaran induk. Indikator keberhasilannya sudah kita tentukan dalam anggaran induk,”kata Fauzi Bowo, usai Sidang Paripurna Lanjutan di DPRD DKI, Selasa (31/8).

Dia menjelaskan penambahan anggaran di Dinas Kesehatan dialokasikan utamanya untuk anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan penambahan perlengkapan puskesmas yang saat ini sudah berjalan. Namun karena bersifat multiyears, perlu ada penambahan anggaran.

Begitu juga dengan Dinas Perhubungan, penambahan anggaran sebesar 4,5 persen dari penambahan anggaran di APBD-P DKI 2010 sebesar Rp 2,03 triliun. Penambahan anggaran di dinas tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk pendirian ruang kontrol (control room) di Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. Control Room ini digunakan untuk mengatur dan mengawasi operasionalisasi armada bus Transjakarta yang selama ini masih menggunakan handy talky (HT).

“Kita ajukan anggaran tambahan untuk control room. Supaya bisa monitor armada busway. Bluebird saja sudah punya, masa kita tidak punya,” ujarnya.

Fauzi yakin, kinerja APBD-P DKI 2010 akan lebih baik daripada APBD tahun sebelumnya. Dia juga optimis dapat mendongkrak sektor pendapatan dalam tahun ini dan mencapai target baru yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 22,9 triliun. (red/*bj)