Pelanggar RTRW Diancam Denda Rp1 Miliar

JAKARTA, MP - Sanksi pidana akan dilayangkan Pemprov DKI terhadap warga dan pemilik modal yang tidak mematuhi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Sebaliknya pemberian insentif akan diberikan bagi mereka patuh terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Kasubid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Beppeda) DKI, Beni Candra, pemberian sanksi tersebut dibenarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Tata Ruang No. 26 Tahun 2007, Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 69-74. “Sanksi ini bisa dikenakan pada siapapun pada masyarakat, korporasi, maupun pejabatnya,” ujar Beni, Senin (25/1).

Kurungan penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta juga akan dilayangkan pada pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang serta mereka yang menempatklan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang. “Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya,” tegasnya.

Sedangkan jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Sedangkan bila sampai mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sanksi juga diberikan kepada setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Mereka akan dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. Sementara setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Sedangkan bila pelaku pelanggaran ialah korporasi maka sanksi pidana penjara dan denda akan diberikan terhadap pengurusnya. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda.

Mereka juga akan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha hingga pencabutan status badan hukum.
Sementara bagi mereka yang mejadi korban dan mengalami kerugian atas pelanggaran tersebut dapat dimungkinkan mengajukan gugatan dan dapat menuntut ganti rugi secara perdata sesuai dengan hukum acara pidana.

Selain sanksi, untuk merespon aspirasi masyarakat dalam mendukung RTRW yang dicanangkan Pemprov DKI juga akan memnerikan insentif pada mereka yang mematuhinya. Sekretaris Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyahutama menyatakan, insentif akan diberikan kepada mereka yang mendukung proses pelaksanaan RTRW.

Pemberian insentif dan diinsentif tersebut akan diberikan pemprov dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Menurut Priyadi, mereka adalah orang-orang yang bersedia menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berinisiatif untuk mengantisipasi banjir, dan mereka yang menjaga kawasan cagar budaya.

“Pemprov akan memberikan mereka insentif yang setimbal tindakan ramah lingkungan yang mereka lakukan,” ujarnya. Menurut Priyadi, insentif tersebut bisa berupa pemberian fiskal, penghargaaan, ataupun keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Lebih lanjut, Beni mengatakan dalam melakukan pengawasan akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan ketentuan ini maka akan dibuat sistem peraturan zonasi (zoning regulation). Peraturan ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia.

“Dengan regulasi ini, maka pejabat yang mengurusi tata ruang dapat berjalan sesuai koridor namun tetap terbatas, sehingga tidak ada perubahan ekstrem,” katanya. (red/*pk)