DPRD Desak Pemprov Sediakan Tempat Bagi PKL

JAKARTA, MP - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemprov DKI tanpa solusi tempat berjualan alternatif mendapat kritikan dari anggota DPRD DKI. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis, mendesak agar Pemprov DKI menyediakan lokasi bagi para PKL.

"Jika penertiban dan penanganan terhadap mereka dilakukan dengan baik maka keberadaannya dapat menjadi destinasi objek wisata Nusantara," ujar Nurmansjah di Jakarta, Kamis (6/8).

Ia memberikan perbandingan negara tetangga Singapura yang mengatur lokasi berjualan PKL dan mengemasnya menjadi wisata kuliner yang menarik.

Lebih lanjut Nurmansjah mengatakan, harus ada sentralisasi PKL di tiap wilayah yang diikuti pengelolaan dan penataan yang sesuai dengan jenis usaha PKL.

Anggota Komisi E Ahmad Husein Alaydrus juga mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa melakukan penertiban tanpa mencari solusi bagi PKL. "Mereka (PKL) itu berani berdagang di lokasi terlarang tersebut lantaran telah membayar pungli kepada aparat," ujarnya.

Ia menuntut Pemprov DKI untuk dapat menertibkan aparatnya yang mengambil keuntungan dari keberadaan PKL ilegal.

Alaydrus menyebut bahwa keberadaan PKL yang tidak terkontrol merupakan salah satu akibat dari tidak terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat.

"Kondisi ini tidak akan terjadi jika kebijakan seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan koperasi berjalan berkesinambungan," ujarnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta Ade Soeharsono mengatakan, pihaknya telah mengusahakan untuk menampung seluruh PKL namun memenuhi kendala ketika jumlah tempat penampungan tidak cukup.

Selain itu, banyak diantara pedagang tersebut bukan penduduk DKI melainkan pendatang dari luar kota. "Penertiban itu pada prinsipnya menerapkan prinsip sosialisasi, solusi, relokasi," ujarnya.

Namun demi kepentingan tata ruang wilayah kota, Ade mengatakan penertiban itu akan tetap dilakukan. (cok/*a)