JAKARTA, MP - Untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang, Kelurahan Petojoutara terus mengintensifkan kegiatan penopingan terhadap sejumlah pohon yang ranting dan daunnya telah rimbun. Bahkan, sejak awal Januari 2010 hingga saat ini, tak kurang 37 pohon telah ditoping di wilayah tersebut.
Salah satu kawasan rawan pohon tumbang di Petojoutara adalah daerah Jl Alaydrus. Bahkan, untuk memperindah kawasan itu, selain melakukan penopingan terhadap beberapa pohon besar, pihak kelurahan bersama Sudin Pertamanan Jakarta Pusat juga mengecat sejumlah pot berisi tanaman hias dan trotoar di sepanjang Jl Suryopranoto, hingga Jl Gajah Mada.
Penopingan yang dilakukan petugas, merupakan respon dari laporan masyarakat. Sebab, keberadaan beberapa pohon itu ada juga yang telah menutupi rambu lalu lintas, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara kendaraan bermotor.
"Warga memang meminta agar pemangkasan dilakukan. Karena selain khawatir tumbang sewaktu hujan, rambu penunjuk jalan juga terhalang oleh rimbunnya pohon" ujar Cecep Junaidi, Ketua RW 02, Kelurahan Petojoutara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (28/2).
Lebih lanjut Cecep menjelaskan, permintaan pemangkasan tersebut, juga bertujuan untuk mencegah hadirnya para pemulung bergerobak yang kerap berteduh di bawah pohon-pohon itu. Akibatnya, dengan adanya pemulung-pemulung itu, kondisi bawah pohon menjadi kotor.
"Dengan dipangkas, pemulung akan malas untuk berteduh karena panas,” jelasnya.
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kelurahan Petojoutara Ridwan Mikrohudi mengatakan, sejak awal tahun 2010 pihaknya telah memangkas 37 pohon di wilayah Kelurahan Petojoutara. Salah satunya di Jl Pembangunan II, Jl Pembangunan III, dan pinggir Kali Krukut yang berada di wilayah Petojoutara. "Untuk penopingan itu, setidaknya membutuhkan tujuh orang pekerja " ujar Ridwan.
Lurah Petojoutara Andri Ferdian mengungkapkan, kegiatan penopingan itu memang untuk mengantisipasi rawannya pohon tumbang di wilayah Jl Pembangunan II dan Jl Pembangunan III. Ia mengakui jika penopingan berlangsung setelah adanya permintaan warga setempat yang menyampaikanya kepada pengurus RW lalu diteruskan kepada pihak Kelurahan Petojoutara.
“Untuk pengecatan itu sendiri kita melibatkan 6 orang pekerja. Dengan penopingan dan pengecatan ini diharapkan keindahan makin terjaga, sehingga Piala Adipura bisa kita raih kembali,” tandasnya. (red/*bj)
Minggu, Februari 28, 2010
Kamis, Februari 25, 2010
Dishub akan Tebar Stiker Tarif Parkir
JAKARTA, MP - Untuk menjerat operator parkir nakal, yang menaikkan tarif secara sepihak, Pemprov DKI Jakarta akan memasang jurus-jurus baru. Setidaknya, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, diminta segera memasang stiker tarif parkir di setiap lokasi parkir. Maksudnya agar masyarakat dapat mengetahui tarif parkir yang sebenarnya. Jika masih ada operator yang nekad melakukan pelanggaran maka sanksi tegas akan segera diberikan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menegaskan bahwa kenaikan tarif parkir sepihak yang dilakukan para operator parkir sudah keterlaluan. Selain melanggar aturan, sikap mereka cenderung sangat merugikan masyarakat. Salah satu cara untuk menyudahi langkah mereka adalah, dengan memasang stiker di setiap lokasi parkir. Stiker tersebut berisi tarif parkir yang telah ditetapkan di dalam Pergub. Sehingga apabila ada operator parkir yang menaikan tarif parkir tidak sesuai ketentuan maka masyarakat akan langsung tahu dan bisa melaporkannya kepada aparat.
"Saya minta UPT Perparkiran segera menempel stiker di setiap tempat parkir. Biar masyarakat tahu berapa seharusya tarif yang harus dibayar dan berapa yang diminta pengelola parkir," kata Prijanto, saat silaturahmi dengan wartawan koordinatoriat balaikota dan jajaran SKPD serta para walikota di balaikota, Kamis (25/2).
Diharapkan, dengan ditempelnya tarif parkir di setiap lokasi parkir maka membuat pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Perparkiran menjadi lebih ringan. Selain itu, masyarakat juga bisa dilibatkan langsung untuk ikut mengawasi. Sehingga dapat membantu kinerja UPT Perparkiran yang masih kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Prijanto juga meminta UPT Parkir bertindak tegas terhadap para operator parkir nakal. Apabila operator tersebut terbukti melakukan kesalahan, kemudian setelah diperingatkan berhenti sejenak, namun di kemudian hari melakukannya lagi maka sanksi tegas harus diberikan. "Mereka yang melakukan hal tersebut jangan hanya diperingatkan saja, tapi juga harus diketak (dikenai sanksi tegas," pintanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Tauchid berjanji akan melaksanakan perintah Wagub tersebut. Pihaknya akan segera memasang stiker -stiker tersebut di setiap lokasi parkir. "Kita akan melakukan penempelan secepatnya," ucapnya.
Terkait sanksi kepada operator nakal, Dinas Perhubungan DKI saat ini sudah melayangkan surat teguran kepada 10 operator parkir yang melakukan pelanggaran. Ke-10 operator itu diketahui telah menerapkan tarif parkir tidak sesuai aturan, dengan cara menaikkan atau membulatkan tarif parkir sehingga merugikan konsumen pengguna jasa parkir tersebut. Bukti ke-10 operator tidak menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, diperoleh dari struk parkir yang didapat petugas.
Para operator parkir sebelumnya diketahui menaikan tarif parkir secara sepihak. Padahal dalam Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2004 tentang retribusi parkir dijelaskan jika tarif parkir untuk kendaraan roda 4 seharusnya Rp 2.000 untuk jam pertama dan Rp 1.000 untuk tiap jam berikutnya. Namun dalam kenyataannya ada beberapa tempat perbelanjan yang mematok Rp 4.000 untuk jam pertama dan Rp 2.000 untuk tiap jam berikutnya. Sedangkan tarif parkir motor untuk seluruh peruntukkan Rp 500 untuk jam pertama dan Rp 500 untuk setiap tambahan jam berikutnya. (red/*bj)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menegaskan bahwa kenaikan tarif parkir sepihak yang dilakukan para operator parkir sudah keterlaluan. Selain melanggar aturan, sikap mereka cenderung sangat merugikan masyarakat. Salah satu cara untuk menyudahi langkah mereka adalah, dengan memasang stiker di setiap lokasi parkir. Stiker tersebut berisi tarif parkir yang telah ditetapkan di dalam Pergub. Sehingga apabila ada operator parkir yang menaikan tarif parkir tidak sesuai ketentuan maka masyarakat akan langsung tahu dan bisa melaporkannya kepada aparat.
"Saya minta UPT Perparkiran segera menempel stiker di setiap tempat parkir. Biar masyarakat tahu berapa seharusya tarif yang harus dibayar dan berapa yang diminta pengelola parkir," kata Prijanto, saat silaturahmi dengan wartawan koordinatoriat balaikota dan jajaran SKPD serta para walikota di balaikota, Kamis (25/2).
Diharapkan, dengan ditempelnya tarif parkir di setiap lokasi parkir maka membuat pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Perparkiran menjadi lebih ringan. Selain itu, masyarakat juga bisa dilibatkan langsung untuk ikut mengawasi. Sehingga dapat membantu kinerja UPT Perparkiran yang masih kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Prijanto juga meminta UPT Parkir bertindak tegas terhadap para operator parkir nakal. Apabila operator tersebut terbukti melakukan kesalahan, kemudian setelah diperingatkan berhenti sejenak, namun di kemudian hari melakukannya lagi maka sanksi tegas harus diberikan. "Mereka yang melakukan hal tersebut jangan hanya diperingatkan saja, tapi juga harus diketak (dikenai sanksi tegas," pintanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Tauchid berjanji akan melaksanakan perintah Wagub tersebut. Pihaknya akan segera memasang stiker -stiker tersebut di setiap lokasi parkir. "Kita akan melakukan penempelan secepatnya," ucapnya.
Terkait sanksi kepada operator nakal, Dinas Perhubungan DKI saat ini sudah melayangkan surat teguran kepada 10 operator parkir yang melakukan pelanggaran. Ke-10 operator itu diketahui telah menerapkan tarif parkir tidak sesuai aturan, dengan cara menaikkan atau membulatkan tarif parkir sehingga merugikan konsumen pengguna jasa parkir tersebut. Bukti ke-10 operator tidak menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, diperoleh dari struk parkir yang didapat petugas.
Para operator parkir sebelumnya diketahui menaikan tarif parkir secara sepihak. Padahal dalam Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2004 tentang retribusi parkir dijelaskan jika tarif parkir untuk kendaraan roda 4 seharusnya Rp 2.000 untuk jam pertama dan Rp 1.000 untuk tiap jam berikutnya. Namun dalam kenyataannya ada beberapa tempat perbelanjan yang mematok Rp 4.000 untuk jam pertama dan Rp 2.000 untuk tiap jam berikutnya. Sedangkan tarif parkir motor untuk seluruh peruntukkan Rp 500 untuk jam pertama dan Rp 500 untuk setiap tambahan jam berikutnya. (red/*bj)
Pelanggar Fungsi Bangunan akan Dipidanakan
JAKARTA, MP - Mulai tahun 2010 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memidanakan seluruh pemilik bangunan dan pengusaha yang nekad melakukan pelanggaran fungsi bangunan. Upaya ini ditempuh untuk menekan angka pelanggaran dalam kasus tersebut, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov DKI melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI bersama Polda Metro Jaya akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerjasama penyelidikan, penyidikan dan proses hukum pidana terhadap pelanggar UU Nomor 26 tahun 2007. Saat ini, draft MoU tersebut sedang dibahas di Biro Hukum DKI dan ditargetkan April 2010 penandatanganan bisa dilakukan.
Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 disebutkan, setiap pelanggaran fungsi penggunaan bangunan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 500 juta atau kurungan selama 3 tahun. Apabila mereka tidak mematuhi aturan itu, izin domisili terhadap bangunan akan dicabut.
Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Hari Sasongko mengatakan, selama ini dalam melakukan penertiban bangunan yang melanggar hanya dilakukan penyegelan. Namun dengan diterbitkannya UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah mempunyai kekuatan hukum untuk menyeret pemilik bangunan dan pengusaha yang nakal ke dalam ranah hukum pidana.
“Jadi mulai tahun ini kita akan berlakukan hal itu. Bila bangunan sudah disegel, tetapi pengusaha atau pemilik bangunan tetap membuka usaha atau bangunan tersebut maka kita bisa seret mereka untuk dipidanakan,” kata Hari Sasongko, di balaikota, Kamis (25/2). Koordinasi akan dilakukan dengan jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polres hingga Polda Metro Jaya, untuk melakukan penindakan.
Pada tahun 2009 lalu, sedikitnya ada 120 bangunan di lima wilayah yang telah disegel karena melanggar fungsi bangunan. Jumlah pelanggaran terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan, seperti di kawasan Pondok Indah dan Jl Pangeran Antasari. Namun umumnya, pemilik bangunan yang disegel itu segera menutup usahanya dan mengembalikan kembali fungsi bangunannya seperti semula.
Walikota Jakarta Selatan, Sahrul Effendi mengatakan, selama ini proses penyegelan dilakukan setelah melalui proses surat teguran pertama hingga ketiga. Untuk tahun ini, Polres Jakarta Selatan telah siap memproses pemilik bangunan yang melanggar UU Nomor 26 tahun 2007. Ditargetkan ada 90 hingga 100 bangunan yang akan disegel karena telah melanggar fungsi bangunan. (red/*bj)
Kampus STTIA Akan Direlokasi ke Tegalalur
JAKARTA, MP - Setelah melakukan pertemuan dan pembahasan tentang kasus Sekolah Tinggi Theologia Injil Arastamar (STTIA) dengan anggota Komisi II DPR RI serta pihak Yayasan Bina Setia Indonesia selaku pendiri Kampus STTIA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menyepakati pemindahan atau relokasi kampus tersebut.
Relokasi segera dilakukan setelah dilaksanakan pengukuran lahan lokasi kampus yang lama di Kampungpulo, Makasar, Jakarta Timur dan pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta di lokasi yang baru rampung. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang berasal dari APBD 2010 yang akan dialokasikan untuk pembelian lahan dan gedung kampus STTIA lama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, untuk pembangunan kampus baru STTIA, pihaknya segera membeli lahan seluas 2,5 hektar di kawasan Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat. Untuk memudahkan proses pembelian lahan dan administrasinya, Pemprov DKI Jakarta telah memerintahkan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Barat untuk memeriksa status tanah tersebut apakah, dalam proses sengketa atau tidak. Dengan begitu, nantinya dapat diketahui, langkah selanjutnya yang akan diambil untuk pengurusan administrasi sertifikasi tanah dan dilanjutkan pada pembelian lahan.
“Saya sudah perintahkan untuk memeriksa status tanah di Tegalalur. Jangan sampai STTIA mengalami sengketa lahan lagi. Kami harapkan di lokasi baru, mahasiswa bisa menempuh pendidikan dengan tenang, nyaman, dan aman,” ujar Prijanto di Balaikota DKI Jakarta.
Prijanto mengatakan, pengkajian atas lahan baru tersebut diperlukan, mengingat berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan lurah setempat menyebutkan, status tanah yang akan dibeli itu saat ini sedang berperkara. Sertifikat kepemilikan tanah diakui oleh dua pihak dan saat ini kasusnya sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kendati pihak yayasan meyakini jika tanah itu tidak bermasalah, namun Pemprov DKI Jakarta tetap meminta melakukan cek ulang status hukum tanah itu, sambil menyelesaikan rencana ganti rugi lahan di Kampungpulo.
Pembangunan gedung dan asrama di lokasi yang baru, kata Prijanto, diprediksi akan memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, diikuti dengan pemindahan mahasiswa yang saat ini terpaksa mengikuti kegiatan perkuliahan di tiga tempat berbeda yakni, bekas gedung Dinas Transmigrasi di Jakarta Timur, gedung kampus di Jalan Daan Mogot, serta Kalideres, Jakarta Barat.
Prijanto menegaskan, pembangunan kampus baru segera direalisasikan, setelah Pemprov DKI Jakarta membayarkan ganti rugi atas lahan dan gedung kapus lama yang diperkirakan bernilai Rp 4 miliar. Dia juga mengungkapkan, rencana pembelian lahan tersebut dilakukan atas imbauan dari Komisi II DPR RI agar permasalahan STTIA segera dituntaskan dalam tempo satu bulan, sejak pertemuan Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi II DPR RI dan pihak STTIA beberapa minggu lalu.
Beberapa pihak yang diminta untuk segera menyelesaikan kasus STTIA oleh Komisi II DPR RI antara lain adalah, Pemprov DKI Jakarta, Yayasan Bina Setia Indonesia selaku pengelola kampus, Rektor STTIA, Dirjen Humas Kristen Kementrian Agama RI, serta Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas RI.
Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum membayarkan ganti rugi atas kampus STTIA di Kampungpulo karena proses pengukuran bidang tanah dan gedung baru akan dilakukan hari ini, Rabu (24/2) oleh Kantor BPN Jakarta Barat. “Kita tidak mau membayarkan ganti rugi jika nantinya ada masalah karena urusan surat yang tidak lengkap. Karena itu, kita minta diukur ulang dan penyelesaian masalah administrasi dulu. Kalau sudah benar diatas hukum, baru kita bayarkan,” tandasnya.
Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan dan gedung di lokasi yang lama, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun teman interaktif yang bertujuan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.(red/*bj)
Relokasi segera dilakukan setelah dilaksanakan pengukuran lahan lokasi kampus yang lama di Kampungpulo, Makasar, Jakarta Timur dan pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta di lokasi yang baru rampung. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang berasal dari APBD 2010 yang akan dialokasikan untuk pembelian lahan dan gedung kampus STTIA lama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, untuk pembangunan kampus baru STTIA, pihaknya segera membeli lahan seluas 2,5 hektar di kawasan Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat. Untuk memudahkan proses pembelian lahan dan administrasinya, Pemprov DKI Jakarta telah memerintahkan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Barat untuk memeriksa status tanah tersebut apakah, dalam proses sengketa atau tidak. Dengan begitu, nantinya dapat diketahui, langkah selanjutnya yang akan diambil untuk pengurusan administrasi sertifikasi tanah dan dilanjutkan pada pembelian lahan.
“Saya sudah perintahkan untuk memeriksa status tanah di Tegalalur. Jangan sampai STTIA mengalami sengketa lahan lagi. Kami harapkan di lokasi baru, mahasiswa bisa menempuh pendidikan dengan tenang, nyaman, dan aman,” ujar Prijanto di Balaikota DKI Jakarta.
Prijanto mengatakan, pengkajian atas lahan baru tersebut diperlukan, mengingat berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan lurah setempat menyebutkan, status tanah yang akan dibeli itu saat ini sedang berperkara. Sertifikat kepemilikan tanah diakui oleh dua pihak dan saat ini kasusnya sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kendati pihak yayasan meyakini jika tanah itu tidak bermasalah, namun Pemprov DKI Jakarta tetap meminta melakukan cek ulang status hukum tanah itu, sambil menyelesaikan rencana ganti rugi lahan di Kampungpulo.
Pembangunan gedung dan asrama di lokasi yang baru, kata Prijanto, diprediksi akan memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, diikuti dengan pemindahan mahasiswa yang saat ini terpaksa mengikuti kegiatan perkuliahan di tiga tempat berbeda yakni, bekas gedung Dinas Transmigrasi di Jakarta Timur, gedung kampus di Jalan Daan Mogot, serta Kalideres, Jakarta Barat.
Prijanto menegaskan, pembangunan kampus baru segera direalisasikan, setelah Pemprov DKI Jakarta membayarkan ganti rugi atas lahan dan gedung kapus lama yang diperkirakan bernilai Rp 4 miliar. Dia juga mengungkapkan, rencana pembelian lahan tersebut dilakukan atas imbauan dari Komisi II DPR RI agar permasalahan STTIA segera dituntaskan dalam tempo satu bulan, sejak pertemuan Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi II DPR RI dan pihak STTIA beberapa minggu lalu.
Beberapa pihak yang diminta untuk segera menyelesaikan kasus STTIA oleh Komisi II DPR RI antara lain adalah, Pemprov DKI Jakarta, Yayasan Bina Setia Indonesia selaku pengelola kampus, Rektor STTIA, Dirjen Humas Kristen Kementrian Agama RI, serta Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas RI.
Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum membayarkan ganti rugi atas kampus STTIA di Kampungpulo karena proses pengukuran bidang tanah dan gedung baru akan dilakukan hari ini, Rabu (24/2) oleh Kantor BPN Jakarta Barat. “Kita tidak mau membayarkan ganti rugi jika nantinya ada masalah karena urusan surat yang tidak lengkap. Karena itu, kita minta diukur ulang dan penyelesaian masalah administrasi dulu. Kalau sudah benar diatas hukum, baru kita bayarkan,” tandasnya.
Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan dan gedung di lokasi yang lama, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun teman interaktif yang bertujuan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.(red/*bj)
Pemda DKI Janji Mudahkan Izin Investasi
JAKARTA, MP - Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomiten mempermudah pelayanan investasi dan kegiatan penanaman modal di wilayah ibu kota. Kemudahan dalam mengurus perizinan berinvestasi akan berlaku bagi siapa saja yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Jakarta.
“Pada prinsipnya, kita mempermudah para investor yang ingin menanamkan modal dengan satu kali datang,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, Handriyani usai mengikuti diskusi tentang Sinkronisasi Peraturan Keuangan Pusat Daerah untuk Meningkatkan Iklim Investasi Daerah yang berlangsung di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan diskusi ini terselenggara atas kerja sama Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sejumlah lembaga seperi Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta para pelaku ekonomi yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Handriyani menjelaskan, dirinya tidak setuju denan adanya anggapan yang menyebutkan, pengurusan penanaman modal di DKI Jakarta dipersulit. Karena menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem ini, lanjutnya, pihaknya telah berupaya memberikan informasi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, diuraikan juga, pihaknya dibatasi batasan oleh kewenangan yakni, jika penanaman modal di atas Rp 500 juta, diurus melalui PTSP. Sedangkan di bawah angka itu, maka boleh diurus di wilayah. Terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai tidak sinkron dengan peraturan lainnya sehingga berujung pada sulitnya mengurus izin investasi, Handriyani menilai tidak ada yang seperti itu. Ia justru mempertanyakan peraturan mana yang dipersulit. "Peraturan atau izin mana yang dipersulit?," katanya seraya bertanya. Meski begitu diakuinya, pihaknya terus memperbaiki sistem PTSP agar berjalan seperti yang diharapkan.
Sementara itu Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Urhen Lukman memaparkan, acara ini untuk mensinkronisasikan dan mengidentifikasikan masalah Perda terkait pajak dan retribusi yang sekiranya dapat menghambat investasi. "Kita ingin Pemprov DKI Jakarta dalam membuat Perda itu tak bertentangan dengan peraturan menteri sehingga jangan sampai kontradiktif," harap Urhen.
Digelarnya diskusi ini, lanjut Urhen, untuk menanggapi keluhan pelaku-pelaku ekonomi terkait dengan Perda yang dianggap menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ia melihat perwakilan Pemprov DKI Jakarta yang hadir memberikan sinyal positif. Untuk itu, pihaknya akan kembali menggelar diskusi lanjutan untuk membahas topik ini lebih jauh. "Ini baru tahap awal, rencananya nanti akan berkelanjutan," tandasnya. (red/*bj)
“Pada prinsipnya, kita mempermudah para investor yang ingin menanamkan modal dengan satu kali datang,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, Handriyani usai mengikuti diskusi tentang Sinkronisasi Peraturan Keuangan Pusat Daerah untuk Meningkatkan Iklim Investasi Daerah yang berlangsung di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan diskusi ini terselenggara atas kerja sama Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sejumlah lembaga seperi Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta para pelaku ekonomi yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Handriyani menjelaskan, dirinya tidak setuju denan adanya anggapan yang menyebutkan, pengurusan penanaman modal di DKI Jakarta dipersulit. Karena menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem ini, lanjutnya, pihaknya telah berupaya memberikan informasi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, diuraikan juga, pihaknya dibatasi batasan oleh kewenangan yakni, jika penanaman modal di atas Rp 500 juta, diurus melalui PTSP. Sedangkan di bawah angka itu, maka boleh diurus di wilayah. Terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai tidak sinkron dengan peraturan lainnya sehingga berujung pada sulitnya mengurus izin investasi, Handriyani menilai tidak ada yang seperti itu. Ia justru mempertanyakan peraturan mana yang dipersulit. "Peraturan atau izin mana yang dipersulit?," katanya seraya bertanya. Meski begitu diakuinya, pihaknya terus memperbaiki sistem PTSP agar berjalan seperti yang diharapkan.
Sementara itu Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Urhen Lukman memaparkan, acara ini untuk mensinkronisasikan dan mengidentifikasikan masalah Perda terkait pajak dan retribusi yang sekiranya dapat menghambat investasi. "Kita ingin Pemprov DKI Jakarta dalam membuat Perda itu tak bertentangan dengan peraturan menteri sehingga jangan sampai kontradiktif," harap Urhen.
Digelarnya diskusi ini, lanjut Urhen, untuk menanggapi keluhan pelaku-pelaku ekonomi terkait dengan Perda yang dianggap menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ia melihat perwakilan Pemprov DKI Jakarta yang hadir memberikan sinyal positif. Untuk itu, pihaknya akan kembali menggelar diskusi lanjutan untuk membahas topik ini lebih jauh. "Ini baru tahap awal, rencananya nanti akan berkelanjutan," tandasnya. (red/*bj)
Rabu, Februari 24, 2010
TKD PNS DKI Cair, Diminta Legih Giat Lagi
JAKARTA, MP - Walau sempat tertunda dua hari, akhirnya tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov DKI dapat dicairkan mulai Selasa (23/2) kemarin. Hanya saja pencairannya belum merata kepada 78.500 pegawai yang ada. Setidaknya pembayaran baru dapat dilakukan pada pegawai di tingkat dinas dan biro. Sedangkan untuk pegawai di wilayah, ada yang sudah dibayarkan dan ada juga yang masih dalam proses."Penilaian sudah beres. Pembayaran TKD sudah diserahkan kepada masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk mencairkan ke BPKD (badan pengelola keuangan daerah)," kata Budihastuti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (24/2).
Budihastuti mengatakan, apabila ada pegawai yang belum menerima, hal itu lantaran ada keterlambatan dari SKPD terkait dalam mengajukan pencairan. Namun, yang pasti, alokasi telah disediakan dan tinggal pencairan.
BKD sendiri telah melakukan revisi Pergub nomor 215 tahun 2009 tentang TKD. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan besaran TKD kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu juga untuk kepala rumah sakit, puskesmas, pegawai kelurahan dan kecamatan, komandan pleton dan komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Sebelumnya, kelompok tersebut diberikan tunjangan yang besarannya sama dengan staf biasa. Padahal tanggungjawabnya lebih besar. Yakni Rp 2,9 juta atau sama dengan pegawai golongan I.
Dalam revisinya, kepala TK, SD dan SLB mendapatkan TKD sebesar Rp 3,15 juta. Kemudian kepala SMP dan SMA sebesar Rp 4,45 juta, kepala SMK dan sekolah unggulan MH Thamrin sebesar Rp 4,7 juta. Selanjutnya, kepala RSUD Duren Sawit Rp 3,9 juta, pegawai kecamatan dan kelurahan sebesar Rp 3,9 juta, Komandan Pleton pemadam Kebakaran Rp 4,2 juta dan komandan regu pemadam Kebakaran sebesar Rp 4,05 juta.
Budihastuti mengimbau, kepada seluruh penerima TKD untuk lebih meningkatkan kinerja. Sebab, pemberian TKD sebagai bentuk penghargaan Pemprov DKI dalam menyejahterakan para pegawainya. Sebagai imbalannya, para pegawai harus bekerja keras untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Cairnya dana TKD ini jelas disambut gembira oleh para pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Salah satunya Rio, satu pegawai Satpol PP yang masih berstatus CPNS. "TKD ini cukup membantu. Sebab, honor, kesra, TPP sudah dihilangkan semua," ucap Rio.
Besaran TKD Rp 2,9 juta hingga Rp 50 juta tersebut disesuaikan dengan golongan masing-masing. Yakni mulai golongan I hingga teratas atau eselon I (sekda). Besaran angka tersebut dihitung maksimal. Angka maksimal bisa dicapai jika pegawai rajin masuk kerja. Sebab, absensi menjadi salah satu faktor penilaian. Bobotnya 70 persen. Sisanya 30 persen didasarkan pada kinerja. Meliputi hasil kerja yang dicapai, lancar tidaknya komunikasi atau kerja sama dengan pihak luar serta kelakuan atau perilaku. (red/*bj)
Selasa, Februari 23, 2010
PMI DKI Akan Dirikan 10 Gerai Donor Darah
JAKARTA, MP - Untuk lebih memaksimalkan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2010 serta melibatkan kalangan pengusaha, siswa SMA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi, PMI DKI Jakarta berencana akan mendirikan gerai-gerai donor darah sebagai tempat mensosialisasikan bulan dana PMI di sejumlah pusat perbelanjaan, sekolah serta perguruan tinggi pada September mendatang. Rencananya PMI DKI Jakarta akan mendirikan 10 gerai, sedangkan PMI Pusat akan mendirikan sebanyak 100 gerai.
Rencana tersebut didasari oleh, hasil evaluasi kegiatan bulan dana PMI sebelumnya yang menyebutkan, kalangan dunia usaha, warga kalangan menegah atas, siswa SMA dan Perguruan Tinggi terlihat belum optimal dalam penggalangan dana PMI. Dari hasil evaluasi tersebut, justru siswa SD dan SMP dan warga kalangan menengah ke bawah yang memiliki partisipasi sangat besar dari hasil penjualan kupon bulan dana PMI.
Hal tersebut diungkapkan Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutiyoso yang menyatakan, selama ini warga berpenghasilan rendah dan siswa di tingkat SD dan SMP yang memberikan partisipasi dan sumbangsih besart terhadap penjualan kupon bulan dana PMI. PMI DKI Jakarta berharap pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini yang akan bergulir pada September mendatang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan dunia usaha, warga menengah ke atas, siswa SMA serta kalangan Perguruan Tinggi. Untuk itu, sejak September mendatang, kupon bulan dana PMI juga mengalami perubahan dimana tidak akan adalagi terdapat kupon dengan besaran Rp 500 melainkan akan dimulai dari nominal Rp 1.000, Rp 2.000 dan Rp 5.000
“Kita akan tingkatkan besaran nominalnya. Hal ini dilakukan agar lebih dapat menggugah pengusaha dan instansi lainnya, karyawan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi untuk terlibat membeli kupon tersebut,” ujar Rini Sutiyoso, usai menghadiri acara penutupan Bulan Dana PMI 2009 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/2).
Selain mengubah besaran nominal, Rini menerangkan PMI DKI Jakarta juga akan membuka gerai-gerai donor darah di mal-mal, sekolah SMA dan Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa minimal 20 ribu orang. Gerai donor darah ini akan digunakan sebagai tempat sosialisasi bulan dana PMI dan penjualan kupon bulan dana tersebut.
“Kita juga akan membuat gerai-gerai PMI di perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa 20 ribu keatas serta sekolah SMA di Jakarta. Kita tidak bisa membuat lebih banyak lagi karena keterbatasan dana dan harus menyediakan alat serta tenaga medis,” jelasnya.
Kurang terlibatnya pengusaha, instansi dan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi dalam pembelian kupon bulan dana, menurut Rini hanya dikarenakan, kurangnya sosialisasi sehingga informasi penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak sampai ke mereka. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, PMI DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kegiatan bulan dana PMI 2010 pada pertengahan tahun ini melalui iklan sosial di media cetak, televisi dan radio swasta.
“Jadi sebelum September, kita sudah mensosialisasikan kegiatan ini sehingga masyarakat luas lebih tergugah dan peduli,” tegasnya.
Kurang terlibatnya warga menengah ke atas yang hidupnya serba kecukupan juga menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dia meminta, untuk segera dilakukan kajian dan penelitian faktor penyebab mereka kurang optimal berpartisipasi dalam kegiatan bulan dana PMI. Hasil kajian itu nantinya dapat digunakan atau direkomendasikan sebagai jalan keluar mengatasi kendala dan kelemahan tersebut.
Selama pelaksanaan bulan dana PMI 2009, Fauzi mencatat pengumpulan dana pada tingkat SD dan SMP mencapai angka yang luar biasa. “Namun disisi lain saya bertanya-tanya apa yang terjadi di SMA dan Perguruan Tinggi. Padahal uang saku mereka lebih besar dari siswa SD dan SMP. Jadi saya kira ini perlu dilakukan kajian-kajian mendasar sebelum kita mulai bulan dana 2010 mendatang,” kata Fauzi Bowo.
Untuk lebih menggiatkan dan menggalakan kegiatan ini, gubernur menegaskan, sebelum dimulainya bulan dana PMI tahun ini, Pemprov DKI Jakarta da PMI DKI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan seluruh stasiun televisi dan radio-radio swasta niaga di Jakarta dalam mensosialisasikan bulan dana PMI 2010. “Tanpa kajian yang mendasar dan pendekatan yang profesional saya tidak yakin kita akan berhasil di tahun ini,” tandasnya. (red/*bj)
Rencana tersebut didasari oleh, hasil evaluasi kegiatan bulan dana PMI sebelumnya yang menyebutkan, kalangan dunia usaha, warga kalangan menegah atas, siswa SMA dan Perguruan Tinggi terlihat belum optimal dalam penggalangan dana PMI. Dari hasil evaluasi tersebut, justru siswa SD dan SMP dan warga kalangan menengah ke bawah yang memiliki partisipasi sangat besar dari hasil penjualan kupon bulan dana PMI.
Hal tersebut diungkapkan Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutiyoso yang menyatakan, selama ini warga berpenghasilan rendah dan siswa di tingkat SD dan SMP yang memberikan partisipasi dan sumbangsih besart terhadap penjualan kupon bulan dana PMI. PMI DKI Jakarta berharap pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini yang akan bergulir pada September mendatang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan dunia usaha, warga menengah ke atas, siswa SMA serta kalangan Perguruan Tinggi. Untuk itu, sejak September mendatang, kupon bulan dana PMI juga mengalami perubahan dimana tidak akan adalagi terdapat kupon dengan besaran Rp 500 melainkan akan dimulai dari nominal Rp 1.000, Rp 2.000 dan Rp 5.000
“Kita akan tingkatkan besaran nominalnya. Hal ini dilakukan agar lebih dapat menggugah pengusaha dan instansi lainnya, karyawan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi untuk terlibat membeli kupon tersebut,” ujar Rini Sutiyoso, usai menghadiri acara penutupan Bulan Dana PMI 2009 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/2).
Selain mengubah besaran nominal, Rini menerangkan PMI DKI Jakarta juga akan membuka gerai-gerai donor darah di mal-mal, sekolah SMA dan Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa minimal 20 ribu orang. Gerai donor darah ini akan digunakan sebagai tempat sosialisasi bulan dana PMI dan penjualan kupon bulan dana tersebut.
“Kita juga akan membuat gerai-gerai PMI di perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa 20 ribu keatas serta sekolah SMA di Jakarta. Kita tidak bisa membuat lebih banyak lagi karena keterbatasan dana dan harus menyediakan alat serta tenaga medis,” jelasnya.
Kurang terlibatnya pengusaha, instansi dan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi dalam pembelian kupon bulan dana, menurut Rini hanya dikarenakan, kurangnya sosialisasi sehingga informasi penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak sampai ke mereka. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, PMI DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kegiatan bulan dana PMI 2010 pada pertengahan tahun ini melalui iklan sosial di media cetak, televisi dan radio swasta.
“Jadi sebelum September, kita sudah mensosialisasikan kegiatan ini sehingga masyarakat luas lebih tergugah dan peduli,” tegasnya.
Kurang terlibatnya warga menengah ke atas yang hidupnya serba kecukupan juga menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dia meminta, untuk segera dilakukan kajian dan penelitian faktor penyebab mereka kurang optimal berpartisipasi dalam kegiatan bulan dana PMI. Hasil kajian itu nantinya dapat digunakan atau direkomendasikan sebagai jalan keluar mengatasi kendala dan kelemahan tersebut.
Selama pelaksanaan bulan dana PMI 2009, Fauzi mencatat pengumpulan dana pada tingkat SD dan SMP mencapai angka yang luar biasa. “Namun disisi lain saya bertanya-tanya apa yang terjadi di SMA dan Perguruan Tinggi. Padahal uang saku mereka lebih besar dari siswa SD dan SMP. Jadi saya kira ini perlu dilakukan kajian-kajian mendasar sebelum kita mulai bulan dana 2010 mendatang,” kata Fauzi Bowo.
Untuk lebih menggiatkan dan menggalakan kegiatan ini, gubernur menegaskan, sebelum dimulainya bulan dana PMI tahun ini, Pemprov DKI Jakarta da PMI DKI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan seluruh stasiun televisi dan radio-radio swasta niaga di Jakarta dalam mensosialisasikan bulan dana PMI 2010. “Tanpa kajian yang mendasar dan pendekatan yang profesional saya tidak yakin kita akan berhasil di tahun ini,” tandasnya. (red/*bj)
TKD PNS DKI Segera Cair
JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi puluhan ribu pegawainya akan segera diberikan paling lambat dalam satu hingga dua hari ke depan. Menurut jadwal, sebetulnya TKD sudah dapat diterima para pegawai pada tanggal 20 Februari lalu. Namun, lantaran proses administrasinya belum rampung, maka TKD belum dapat diberikan sesuai jadwal semula.
“TKD saat ini masih dalam proses administrasi, dan dalam satu atau dua hari ke depan dipastikan sudah dapat diberikan,” ujar Budhiastuti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.
Budhiastuti menuturkan, dalam pemberian TKD, nantinya akan terdapat pegawai yang menerima TKD sebesar 100 persen dan ada pula yang hanya akan menerima sebesar 50 persen saja. Kendati begitu, untuk rinciannya belum dapat diumumkan lantaran saat ini masih dalam tahap revisi. “Akan ada yang menerima 100 persen dan ada juga yang menerima 50 persen,” kata Budhiastuti.
Dirinya menjelaskan, TKD merupakan pengganti dari Tunjangan Kesejahteraan (Tunjangan Kesra) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diterima secara tetap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap bulannya.
Dalam penerimaan TKD nanti, belum tentu semua pegawai akan menerima 100 persen, lantaran perlu juga dipertimbangkan soal kehadiran dan kinerjanya. “Besarannya tergantung dari golongan yang bersangkutan dan didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan,” jelasnya.
Budihastuti juga menambahkan, Pergub Nomor 215 tahun 2009 tentang TKD telah dilakukan revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan besaran TKD kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu juga untuk kepala rumah sakit, puskesmas, pegawai kelurahan dan kecamatan, serta komandan pleton dan komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya, kelompok tersebut hanya diberikan tunjangan yang besarannya sama dengan staf biasa. Padahal resiko dan tanggungjawabnya lebih besar.
Dalam revisi Pergub tersebut, Kepala Sekolah TK, SD, dan SLB mendapatkan TKD sebesar Rp 3,15 juta. Untuk Kepala Sekolah SMP dan SMA akan mendapatkan TKD sebesar Rp 4,15 juta. Sedangkan Kepala Sekolah SMK dan sekolah unggulan Mohammad Husni Thamrin akan memperoleh TKD sebesar4,7 juta. Kepala RSUD Durensawit memperoleh TKD sebesar Rp 3,9 juta. Untuk pegawai kecamatan dan kelurahan memperoleh TKD sebesar 3,9 juta. Untuk Komandan Pleton Pemadam Kebakaran Rp 4,2 juta dan Komandan Regu Pemadam Kebakaran sebesar Rp 4,05 juta. (red/*bj)
“TKD saat ini masih dalam proses administrasi, dan dalam satu atau dua hari ke depan dipastikan sudah dapat diberikan,” ujar Budhiastuti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.
Budhiastuti menuturkan, dalam pemberian TKD, nantinya akan terdapat pegawai yang menerima TKD sebesar 100 persen dan ada pula yang hanya akan menerima sebesar 50 persen saja. Kendati begitu, untuk rinciannya belum dapat diumumkan lantaran saat ini masih dalam tahap revisi. “Akan ada yang menerima 100 persen dan ada juga yang menerima 50 persen,” kata Budhiastuti.
Dirinya menjelaskan, TKD merupakan pengganti dari Tunjangan Kesejahteraan (Tunjangan Kesra) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diterima secara tetap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap bulannya.
Dalam penerimaan TKD nanti, belum tentu semua pegawai akan menerima 100 persen, lantaran perlu juga dipertimbangkan soal kehadiran dan kinerjanya. “Besarannya tergantung dari golongan yang bersangkutan dan didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan,” jelasnya.
Budihastuti juga menambahkan, Pergub Nomor 215 tahun 2009 tentang TKD telah dilakukan revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan besaran TKD kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu juga untuk kepala rumah sakit, puskesmas, pegawai kelurahan dan kecamatan, serta komandan pleton dan komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya, kelompok tersebut hanya diberikan tunjangan yang besarannya sama dengan staf biasa. Padahal resiko dan tanggungjawabnya lebih besar.
Dalam revisi Pergub tersebut, Kepala Sekolah TK, SD, dan SLB mendapatkan TKD sebesar Rp 3,15 juta. Untuk Kepala Sekolah SMP dan SMA akan mendapatkan TKD sebesar Rp 4,15 juta. Sedangkan Kepala Sekolah SMK dan sekolah unggulan Mohammad Husni Thamrin akan memperoleh TKD sebesar4,7 juta. Kepala RSUD Durensawit memperoleh TKD sebesar Rp 3,9 juta. Untuk pegawai kecamatan dan kelurahan memperoleh TKD sebesar 3,9 juta. Untuk Komandan Pleton Pemadam Kebakaran Rp 4,2 juta dan Komandan Regu Pemadam Kebakaran sebesar Rp 4,05 juta. (red/*bj)
Musim Hujan, Pemprov DKI Siaga Antisipasi Banjir
JAKARTA, MP - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, kawasan Provinsi DKI Jakarta akan mengalami curah hujan lebat dan berpotensi banjir hingga April 2010 mendatang. Namun masyarakat tak perlu khawatir, sebab DKI menyatakan siap mengantisipasi banjir selama musim hujan itu terjadi.Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan, selama Januari – Februari 2010, curah hujan kawasan Jabodetabek cukup tinggi. Akibatnya peel Pintu Air Katulampa mencapai hingga empat meter, namun tidak mengakibatkan banjir besar di Jakarta. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 lalu, peel PA Katulampa tidak mencapai empat meter, tetapi terjadi banjir besar di Jakarta.
“Itu merupakan salah satu indikator Pemprov DKI berhasil mengendalikan banjir lebih cepat dan lebih baik,” kata Fauzi Bowo di balaikota, Selasa (23/2). Pengendalian dan penanganan banjir lebih tepat dikarenakan Kanal Banjir Barat (KBB) yang sudah direhabilitasi sehingga bertambah penampungan volume airnya sebanyak 50 persen untuk dialirkan ke laut.
Prediksi BMKG bahwa curah hujan lebat berpotensi banjir hingga April tahun ini, menurut Fauzi, tidak akan mengurangi kewaspadaan Pemprov DKI dalam menghadapi dan menanggulangi banjir di ibukota. Bahkan meski sudah melewati bulan April atau musim hujuan, Pemprov DKI tetap akan mengerjakan program pembangunan terkait penanggulangan banjir di Jakarta.
“Kami berharap curah hujan yang terjadi di hulu dan lokal tidak terlalu tinggi. Kendati demikian saya tidak pernah mengurangi kewaspadaan dalam mengantisipasi banjir. Begitu juga dengan seluruh aparat saya harus selalu waspada antisipasi banjir setiap waktu,” ujarnya.
Ia optimis, frekuensi banjir dan ketinggian genangan air di lokasi rawan banjir akan semakin berkurang pada tahun-tahun yang akan datang. Sebab, saat ini, Pemprov DKI menargetkan pengerukan 13 sungai dari program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia akan segera dilakukan antara bulan Juni-Agustus 2010.
Diharapkan, setelah peraturan menteri keuangan tentang hibah dana pinjaman Bank Dunia sebesar Rp 1,594 triliun untuk program pengerukan 13 sungai ini turun, maka dana hibah tersebut segera diserahkan ke Pemprov DKI. Setelah itu, tender pengerjaan pengerukan 13 sungai akan dilakukan pada Juni 2010. Selanjutnya, pemenang tender akan mulai mengerjakan pengerukan kali di antara bulan Juli dan Agustus tahun ini. Ditargetkan pengerukan tersebut dapat rampung tahun ini juga.
“Jika pengerukan sungai itu selesai tahun ini, maka 13 sungai itu memiliki kapasitas tampung air dengan volume yang lebih besar lagi. Dengan begitu saya optimis pengendalian banjir akan lebih baik lagi dan bencana banjir akan semakin berkurang,” tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Budi Widiantoro menyatakan, akan terus waspada dalam menghadapi dan menanggulangi bencana banjir. Dinas PU telah menyiapkan personil, sarana, prasarana, bahan dan peralatan pengendali banjir. “Kami selalu siap antisipasi banjir di Jakarta. Kami optimis banjir berkurang di Jakarta tahun ini,” kata Budi.
Saat ini petugas pengendali banjir di tingkat provinsi ada sebanyak 13 orang, di wilayah kota sebanyak 17 orang, operator pompa/pintu air sebanyak 276 orang. Kemudian satuan petugas (satgas) banjir tingkat provinsi sebanyak 25 orang dan di wilayah kota sebanyak 284 orang. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga telah menyiapkan 323 lokasi tempat pengungsian bagi korban banjir, sarana kesehatansebanyak 324 puskesemas dan 134 unit ambulan gawat darurat.
Sedangkan sarana dan prasarana yang siap digunakan dalam penanggulangan banjir, saat ini Pemprov DKI memiliki 179 unit pompa stasioner yang dapat menyedot air total sebanyak 290 meter kubik per detik. Kemudian 83 pompa mobile yang dapat menyedot air total sebanyak 20 meter kubik per detik, 54 waduk pengendali banjjir dengan total luas 196 hektar, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar.
Selain itu, DKI juga mempunyai saluran makro dan sub makro sepanjang 465 kilometer dan saluran penghubung mikro sepanjang 15.370 kilomerter. Lalu juga ada siaga 51 posko piket banjir, 16 lokasi penakar curah hujan dan tujuh titik pantau ketinggian air di hulu.(red/*bj)
Warga Petamburan Diminta Terapkan PHBS
JAKARTA, MP - Untuk mencegah penyakit pasca banjir, warga Kelurahan Petamburan diminta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumahnya masing-masing. Dengan menerapkan PHBS, kemungkinan datangnya penyakit menular bisa diantisipasi warga sedini mungkin.
"Pasca banjir biasanya penyakit seperti batuk, flu, diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) mudah menyerang warga yang rumahnya terendam. Karena itu, sebaiknya warga menjalani PHBS untuk menjaga kesehatan" ujar Dr Lilian, Kepala Puskesmas Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanahabang, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).
Menurutnya, dengan menerapkan PHBS, warga dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dalam kehidupannya setiap hari, dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan tubuh dari kemungkinan menempelnya kuman dan kotoran. Tidak hanya itu, warga juga diminta tidak membuang ludah di sembarang tempat. Pasalnya, hal tersebut sangatlah berbahaya karena bisa menyebarkan virus atau kuman penyakit.
"Biasakan tidak membuang dahak di sembarang tempat. Karena kalau yang membuang dahak itu berpenyakit, maka bisa menyebar kepada warga lainnya" jelasnya.
Lebih jauh Lilian mengungkapkan, masih banyak warga yang belum menjalani PHBS sepenuhnya. Salah satunya, masih adanya rumah yang minim dengan ventilasi udara, meskipun rumah itu berada di pemukiman padat. Akibatnya, udara menjadi lembab dan menjadi faktor mudahnya penyakit berkembang biak.
Zaenal (38) salah seorang warga RT 09/03 Petamburan, Tanahabang, mengakui masih ada kebiasaan warga yang kurang sehat dan kerap membuang sampah sembarangan di kali. Akibatnya, saluran air pun mampet dan akhirnya air kali meluap dan membanjiri pemukiman warga, sehingga virus penyakit pun bermunculan.
"Susah memang merubah kebiasaan buang sampah di kali, tapi kalau kita ingatkan terus menerus, banyak warga yang akhirnya sadar" tandasnya.(red/*bj)
"Pasca banjir biasanya penyakit seperti batuk, flu, diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) mudah menyerang warga yang rumahnya terendam. Karena itu, sebaiknya warga menjalani PHBS untuk menjaga kesehatan" ujar Dr Lilian, Kepala Puskesmas Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanahabang, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).
Menurutnya, dengan menerapkan PHBS, warga dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dalam kehidupannya setiap hari, dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan tubuh dari kemungkinan menempelnya kuman dan kotoran. Tidak hanya itu, warga juga diminta tidak membuang ludah di sembarang tempat. Pasalnya, hal tersebut sangatlah berbahaya karena bisa menyebarkan virus atau kuman penyakit.
"Biasakan tidak membuang dahak di sembarang tempat. Karena kalau yang membuang dahak itu berpenyakit, maka bisa menyebar kepada warga lainnya" jelasnya.
Lebih jauh Lilian mengungkapkan, masih banyak warga yang belum menjalani PHBS sepenuhnya. Salah satunya, masih adanya rumah yang minim dengan ventilasi udara, meskipun rumah itu berada di pemukiman padat. Akibatnya, udara menjadi lembab dan menjadi faktor mudahnya penyakit berkembang biak.
Zaenal (38) salah seorang warga RT 09/03 Petamburan, Tanahabang, mengakui masih ada kebiasaan warga yang kurang sehat dan kerap membuang sampah sembarangan di kali. Akibatnya, saluran air pun mampet dan akhirnya air kali meluap dan membanjiri pemukiman warga, sehingga virus penyakit pun bermunculan.
"Susah memang merubah kebiasaan buang sampah di kali, tapi kalau kita ingatkan terus menerus, banyak warga yang akhirnya sadar" tandasnya.(red/*bj)
Zonasi Parkir akan Diterapkan di Jakarta
JAKARTA, MP - Untuk menyelesaikan permasalahan parkir di ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan konsep zonasi tarif parkir. Dalam konsep tersebut, tarif parkir diatur berdasarkan zonasi atau area wilayah. Nantinya, kendaraan bermotor yang parkir di area tengah kota, tarifnya akan lebih tinggi dibanding tarif parkir di area pinggiran kota. Konsep ini diharapkan tidak hanya mampu menjadi jalan keluar bagi sistem pengelolaan parkir, namun juga dapat mengatasi masalah kemacetan yang menjadi prioritas pembangunan di Jakarta.
Hal terebut dikemukakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang secara pribadi setuju dengan pemberlakuan zonasi dalam penentuan besar kecilnya tarif. “Zoning ini perlu diterapkan. Tapi sayangnya belum bisa dilaksanakan karena perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu,” ujar Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta.
Orang nomor satu di DKI Jakarta ini mengaku, lebih menyetujui jika tarif parkir yang berada ditengah-tengah kota besaran nominalnya lebih besar dibanding tarif parkir yang berada di pinggiran kota. Selain itu dia juga lebih setuju jika nilai nominal tarif parkir ditetapkan sesuai dengan referensi tarif parkir di kota-kota besar lainnya di dunia. Di Amsterdam misalnya, tarif parkir dihitung bukan per satu jam namun per 55 menit saja atau sebesar 8,40 euro. “Hal semacam ini juga bisa diterapkan di Jakarta. Terutama di parkir di badan jalan (on street),” katanya.
Dirinya mengatakan, bila parkir on street lebih mahal dari off street, maka akan banyak warga yang malas parkir di pinggir jalan, atau bahkan enggan menggunakan kendaraannya. Karena itu, setelah kajian selesai, maka Pemprov akan mengajukan revisi Perda Parkir ke Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) DKI Jakarta. “Namun saya belum bisa menjanjikan sistem zonasi tersebut bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat,” kata Bang Fauzi sapaan akrabnya.
Untuk mengatasi masalah perparkiran di Jakarta, Fauzi mengajak semua pihak untuk melihat masalah tersebut bukan semata-mata mencakup masalah tarif saja. Melainkan harus melihat pengaturan dan pengelolaan parkir merupakan instrumen untuk mengatur lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
“Memang betul ada pendapatan, tapi coba lihat ini dalam konteks pengaturan lalu lintas. Misal, di luar negeri tarif parkir dibuat mahal mendorong orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau disini, buat menekan orang yang pakai jasa parkir dan meraup pendapatan besar bagi pengelolanya,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit menerangkan, dari 554 operator parkir di Jakarta terdapat 87 pengelola yang melanggar peraturan. Diantaranya 10 pengelola di sembilan lokasi masih melanggar hingga kini. “Mereka yang masih melanggar akan kami tindak,” kata Benyamin Bukit.
Sembilan lokasi yang masih melanggar tersebut yaitu di Plaza UOB, Cibubur Junction, Prudential Tower, Stasiun Gambir, Ruko Royal Sunter, Kompleks Indra Sentral Cempaka Putih, Menara Kadin, Hotel Century Park Senayan, dan Rumah Sakit Persahabatan. Sesuai Pergub 92 tahun 2004 tentang Parkir Offstreet, untuk tahap awal sanksi yang diberikan baru teguran pertama.
Bila dalam waktu tiga hari mereka (pengelola parkir) tidak menurunkan tarif, maka akan diberikan teguran kedua disusul teguran ketiga. Kemudian jika teguran tersebut terus tidak digubris, maka UPT Parkir akan melakukan penutupan mesin dan gardu dengan disegel disusul pencabutan izin pengelola parkir nakal itu “Kami juga sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk mempidana mereka,” ujarnya. Namun, lanjut Benjamin, sanksi pidana masih menunggu hasil kajian hukum terhadap sanksi tersebut, dan dengan landasan hukum apa yang bisa digunakan.
Untuk bisa memantau pengelola parkir agar menaati peraturan mengenai tarif parkir, Benjamin meminta masyarakat bisa memberikan informasi pengelola parkir yang nakal melalui hotline yang disediakan UPT Parkir, yaitu 0811 8118999. Hingga saat ini, UPT Parkir telah menerima 600 pengaduan dari masyarakat.
Terkait dengan rencana zonasi tarif parkir, Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) DKI Jakarta, Iskandar Abubakar menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Menurutnya Pemprov harus mulai menerapkan sistem zonasi tersebut.
“Jika tarif parkir di tengah kota lebih tinggi, maka warga dari luar Jakarta yang bekerja didalam kota maupun mereka yang bertempat tinggal didalam kota akan berpikir panjang untuk membawa kendaraan pribadinya ke dalam kota. Sedangkan, jika tarif parkir di luar Jakarta ataupun di pinggir kota ditetapkan lebih murah, maka akan membentuk kebiasaan park and ride,” ujarnya.
Mereka yang berasal dari daerah penyangga ibu kota, lanjut Iskandar, akan meninggalkan kendaraannya di daerah perbatasan. Lalu melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum massal ke dalam kota hingga tempat kerjanya.(red/*bj)
Senin, Februari 22, 2010
Stok Darah PMI DKI Masih Aman
JAKARTA, MP - Tingginya permintaan darah di sejumlah rumah sakit belakangan ini, tidak membuat Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta kekurangan stok darah. Bahkan, hingga saat ini stok darah di PMI DKI Jakarta masih normal dan berada pada kisaran 800-1.000 kantong per hari atau sekitar 28-30 ribu kantong setiap bulan.Stok darah itu, biasanya akan dikirimkan kepada sejumlah rumah sakit di Jabodetabek yang membutuhkan pasokan darah segar untuk penderita DBD. Namun, PMI DKI sedikit tertolong, karena tidak semua rumah sakit langsung memberikan bantuan darah kepada pasien DBD, jika pasien itu masih dimungkinkan untuk dilakukan infus.
“Untuk kasus DBD pasien tidak selalu diberikan bantuan darah, mereka yang butuh saja yang diberikan,” ujar Udja Bachrusani, Kepala Bidang Pengadaan Darah PMI DKI Jakarta, Senin (22/2).
Udja menambahkan, untuk mencari stok darah PMI DKI setiap harinya menerjunkan 12-14 mobil operasional untuk mencari para pendonor darah bekerjasama dengan instansi-instansi seperti kantor pemerintahan, swasta, sekolah dan pusat perbelanjaan. Kerjasama itu akan terus dilakukan sehingga setiap harinya persediaan darah yang masuk dan keluar akan stabil.
“Kita bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyumbangkan darah sehingga antara darah yang masuk dan keluar seimbang", terangnya.
Untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan darah, Udja juga mengimbau kepada para warga untuk menyumbangkan darahnya kepada PMI DKI. Pihaknya juga berharap, agar kelurahan menyosialisasikan kepada warganya tentang manfaat dari mendonor darah, sehingga apabila ada warga yang terserang penyakit DBD di daerahnya bisa langsung diberikan pertolongan secepat mungkin.
Di Jakarta Pusat sendiri, sejak awal bulan Februari hingga saat ini, Senin (22/1), tercatat penderita DBD mencapai 135 pasien, dengan jumlah penderita terbesar di Kecamatan Kemayoran mencapai 70 penderita, Kecamatan Cempakaputih 59 penderita, dan sisanya berada di kecamatan lain.
“Kepada warga diharapkan supaya memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar, agar terhindar dari penyakit”, ujar Hakim Siregar, Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat. (red/*bj)
10 Operator Parkir Nakal Bakal Ditindak Tegas
JAKARTA, MP - Sebanyak 600 pengaduan masyarakat yang mengeluhkan adanya kenaikan tarif parkir secara sepihak, ditindaklanjuti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI Jakarta, dengan memberikan sanksi administratif kepada pengelola parkir nakal tersebut. Tak kurang 10 operator parkir nakal itu, saat ini sudah diberikan sanksi berupa surat teguran karena menerapkan tarif parkir melebihi ketentuan dalam Pergub No 48 tahun 2004, tentang Retribusi Parkir.
Sanksi administratif berupa teguran tertulis, akan dilayangkan sebanyak 3 kali oleh UPT Perparkiran DKI Jakarta. Namun, apabila operator tetap melakukan pelanggaran, maka UPT Perparkiran akan melakukan tindakan tegas dengan menutup mesin parkir dan menyegel gardu parkir, disertai pencabutan izin usaha parkir.
"Kita saat ini sudah melayangkan surat teguran kepada 10 operator parkir yang melakukan pelanggaran," kata Benjamin Bukit, Kepala UPT Perparkiran DKI Jakarta, saat menggelar jumpa pers di Balai Wartawan Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/2).
Benjamin menambahkan, ke-10 operator itu diketahui telah menerapkan tarif parkir tidak sesuai aturan, dengan cara menaikkan atau membulatkan tarif parkir sehingga merugikan konsumen pengguna jasa parkir tersebut. Dikatakannya, bukti ke-10 operator tidak menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, diperoleh dari struk parkir yang didapat petugas.
"Ke-10 operator parkir ini menerapkan tarif parkir di atas ketentuan," ujarnya tanpa bersedia menyebutkan nama-nama ke-10 operator parkir tersebut.
Benjamin menyebutkan, sesuai Pergub No 48 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir, tarif parkir pada pusat perbelanjaan dan hotel bagi mobil sebesar Rp 2.000 untuk jam pertama, dan Rp 2.000 untuk setiap tambahan jam berikutnya.
Pada perkantoran dan apartemen sebesar Rp 2.000 untuk jam pertama dan Rp 1.500 untuk setiap tambahan jam berikutnya. Pada tempat parkir umum (pasar, rumah sakit, sekolah dan tempat rekreasi) Rp 1.500 untuk jam pertama dan Rp 1.000 untuk setiap tambahan jam berikutnya.
Sedangkan tarif parkir motor untuk seluruh peruntukkan Rp 500 untuk jam pertama, dan Rp 500 untuk setiap tambahan jam berikutnya."Mereka melanggar karena tidak menerapkan tarif parkir seperti yang terdapat dalam peraturan itu," jelasnya.
Selain melakukan tindakan berupa surat teguran, UPT Perparkiran DKI Jakarta juga telah melakukan pertemuan dengan 554 operator parkir se DKI pada 16 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, UPT melakukan pembinaan dan sosialisasi ulang terhadap operator parkir.
Dalam sosialisasi, selain disampaikan isi Pergub No 48 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir juga disampaikan Perda No 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang juga mengatur besaran tarif retribusi parkir untuk mobil pada jalan golongan A Rp 1.000 dan dapat dipungut secara progresif apabila tersedia alat ukur parkir.
Sedangkan, tarif parkir untuk mobil pada jalan golongan B Rp 1.000 untuk sekali parkir dan tarif motor Rp 500. Adapun, pada kawasan pengendalian parkir berlaku tarif Rp 150 persen dari tarif yang berlaku di luar kawasan pengendalian parkir.
"Kita telah melakukan pertemuan dengan para operator parkir untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi," ungkapnya.
Benjamin menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mentolerir tindakan pelanggaran tarif parkir dan akan menindak tegas terhadap oknum yang melakukan pungutan tarif parkir di luar ketentuan. Untuk itu, Benjamin mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran parkir kepada UPT Perparkiran DKI Jakarta dengan nomor pengaduan 08118118999.
"Bagi masyarakat yang telah dirugikan sebaiknya melaporkan setiap pelanggaran ke nomor pengaduan tersebut," tandasnya. (red/*bj)
Patung Obama Diselubungi Kain Hitam
JAKARTA, MP - Harapan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Menteng, Jakarta Pusat untuk segera melihat patung Barack Obama kecil untuk sementara ini harus ditunda terlebih dahulu. Karena, patung yang baru saja dipasang itu, saat ini masih diselubungi kain hitam.
Selain itu, beberapa potongan kayu juga masih terlihat menyangga patung Presiden Amerika Serikat yang ke-44 tersebut . Bahkan, rupa tugu tempat patung terpasang juga terlihat belum sepenuhnya sempurna lantaran pada bagian atasnya belum dipasangi marmer. Tidak menutup kemungkinan ke depannya, sekitar patung tersebut akan dipagari untuk menghindari tangan-tangan jahil yang berniat merusak bahkan mencurinya.
“Kalau dibutuhkan, mungkin pengamananya akan ditambah untuk menjaga patung tersebut dari sesuatu yang tidak diinginkan,” ujar Hasimah, Kepala Sekolah SDN 01 Menteng, Senin (22/2).
Hasimah mengatakan, patung tersebut dipasang sekitar pukul 02.00 dinihari tadi, dan dirinya tidak menghadiri saat peletakan patung diatas pondasi. “Memang benar dipasang semalam tapi saya sendiri tidak hadir karena baru sembuh dari sakit,” kata Hasimah. Sehingga dirnya pun mengaku tidak mengetahui secara teknis soal peletakan patung Obama kecil hasil karya Edy Chaniago itu. Pada kesempatan itu, Hasimah membantah akan ada peluncuran atau peresmian kembali, sebagai tanda terpasangnya patung tersebut terkait dengan kain hitam yang menyelubungi patung tersebut.
“Untuk sementara belum ada peresmian atau peluncuran semacam gunting pita atau yang lainya.Itu ditutup kain hitam semata-mata karena pondasinya belum sepenuhnya rampung,” ungkap Hasimah.
Dia juga menjelaskan, sampai saat ini tidak ada acara khusus yang disiapkan pihaknya, terkait sejauh mana persiapan sekolah dalam menyambut rencana kedatanga Barack Obama ke Jakarta yang dijadwalkan pada bulan Maret mendatang. “Tidak ada persiapan khusus,tapi kalo persiapan tari-tarian dari esktrakurikuler sekolah memang ada,” jelasnya.
Ia juga berharap, keberadaan patung Obama kecil itu mampu menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak didiknya untuk mencapai hasil terbaik selama menempuh pendidikan dasar di sekolah tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SDN 01 Menteng, Akhmad Solikhin menegaskan, tidak ada maksud tertentu dibalik dipilihnya malam hari sebagai waktu pemasangan patung Barry Dream Statue di sekolah itu. “Tidak ada maksud apa-apa, apalagi untuk menghindari publikasi media, buktinya banyak juga wartawan yang datang meliput saat pemasangan dinihari tadi,” katanya.
Menurut Solikhin, pemasangan pada malam hari didasarkan pada masalah teknis saja karena marmer yang disiapkan untuk menutup bagian kanan dan kiri pondasi baru tiba saat sore hari. “Teknis saja, kalau marmernya sampai ke sekolah lebih cepat mungkin pemasanganya siang hari,” tandasnya. (red/*bj)
Selain itu, beberapa potongan kayu juga masih terlihat menyangga patung Presiden Amerika Serikat yang ke-44 tersebut . Bahkan, rupa tugu tempat patung terpasang juga terlihat belum sepenuhnya sempurna lantaran pada bagian atasnya belum dipasangi marmer. Tidak menutup kemungkinan ke depannya, sekitar patung tersebut akan dipagari untuk menghindari tangan-tangan jahil yang berniat merusak bahkan mencurinya.
“Kalau dibutuhkan, mungkin pengamananya akan ditambah untuk menjaga patung tersebut dari sesuatu yang tidak diinginkan,” ujar Hasimah, Kepala Sekolah SDN 01 Menteng, Senin (22/2).
Hasimah mengatakan, patung tersebut dipasang sekitar pukul 02.00 dinihari tadi, dan dirinya tidak menghadiri saat peletakan patung diatas pondasi. “Memang benar dipasang semalam tapi saya sendiri tidak hadir karena baru sembuh dari sakit,” kata Hasimah. Sehingga dirnya pun mengaku tidak mengetahui secara teknis soal peletakan patung Obama kecil hasil karya Edy Chaniago itu. Pada kesempatan itu, Hasimah membantah akan ada peluncuran atau peresmian kembali, sebagai tanda terpasangnya patung tersebut terkait dengan kain hitam yang menyelubungi patung tersebut.
“Untuk sementara belum ada peresmian atau peluncuran semacam gunting pita atau yang lainya.Itu ditutup kain hitam semata-mata karena pondasinya belum sepenuhnya rampung,” ungkap Hasimah.
Dia juga menjelaskan, sampai saat ini tidak ada acara khusus yang disiapkan pihaknya, terkait sejauh mana persiapan sekolah dalam menyambut rencana kedatanga Barack Obama ke Jakarta yang dijadwalkan pada bulan Maret mendatang. “Tidak ada persiapan khusus,tapi kalo persiapan tari-tarian dari esktrakurikuler sekolah memang ada,” jelasnya.
Ia juga berharap, keberadaan patung Obama kecil itu mampu menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak didiknya untuk mencapai hasil terbaik selama menempuh pendidikan dasar di sekolah tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SDN 01 Menteng, Akhmad Solikhin menegaskan, tidak ada maksud tertentu dibalik dipilihnya malam hari sebagai waktu pemasangan patung Barry Dream Statue di sekolah itu. “Tidak ada maksud apa-apa, apalagi untuk menghindari publikasi media, buktinya banyak juga wartawan yang datang meliput saat pemasangan dinihari tadi,” katanya.
Menurut Solikhin, pemasangan pada malam hari didasarkan pada masalah teknis saja karena marmer yang disiapkan untuk menutup bagian kanan dan kiri pondasi baru tiba saat sore hari. “Teknis saja, kalau marmernya sampai ke sekolah lebih cepat mungkin pemasanganya siang hari,” tandasnya. (red/*bj)
Pengelola Perkantoran Diminta Bikin Fasilitas Bagi Pesepeda
JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengimbau kepada pengelola gedung pemerintahan dan perkantoran di Jakarta untuk menyediakan parkir khusus dan fasilitas kamar mandi serta ruang ganti pakaian bagi para pegawainya yang menggunakan sepeda.Imbauan tersebut kembali disampaikan Fauzi Bowo di halaman gedung Badan Perencanaan Pembanguna Nasional (Bappenas) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/2) pagi usai mengikuti kegiatan bersepeda dan memberikan penghargaan kepada gedung tersebut lantaran telah menyediakan fasilitas lengkap bagi para pegawainya yang bersepeda.
Fauzi Bowo mengatakan, hal itu sebagai dukungan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memasukan dan merealisasikan pengadaan jalur khusus sepeda ke dalam masterplan transportasi makro ibu kota. “Kita sudah rencanakan agar pengadaan jalur khusus sepeda itu dimasukan ke dalam masterplan yang terintegrasi dan makro pada tahun depan,” ujar Fauzi Bowo.
Namun begitu, dirinya mengaku masih menemui kendala untuk mewujudkan jalur khusus sepeda yang hingga kini terus diupayakan jalan keluarnya. Salah satu kendala tersebut ialah pelebaran jalan. Untuk itu, nantinya Pemprov berniat akan menggunakan sarana yang sudah ada diantaranya, jalur sepeda motor dan pejalan kaki. “Kesulitanya adalah, pelebaran jalan,tapi kemungkinanya akan menggunakan jalur yang sudah ada yakni ruas sepeda motor dan pejalan kaki,” ungkap Bang Fauzi, sapaan akrabnya.
Fauzi menjelaskan, sistem transportasi makro memungkinkan orang yang tinggal jauh dari kantornya tetap dapat bersepeda. Dia mencontohkan, nantinya mereka yang tinggal seperti di Bekasi atau Depok tetap dapat bersepeda ke kantornya yang berlokasi di Jakarta. “Contohnya mereka yang tinggal di Bekasi atau Depok , dari rumahnya itu naik sepeda lalu nyambung dengan menaikan sepedanya ke bus atau kereta api,” jelasnya.
Sebab itu, Fauzi berharap, agar gedung pemerintahan dan perkantoran di Jakarta dapat mengapresiasi semakin tingginya minat pegawai dan karyawanya bersepeda ke kantor dengan menyediakan parkir khusus dan kamar mandi serta ruang ganti pakaian khusus. “Sehingga, mereka yang bersepeda ke kantor merasa aman meletakan sepedanya dan kembali merasa segar dan nyaman setelah mandi dan ganti pakaian,” tambahnya lagi.
Sebab, sambung dia, tidak dapat dipungkiri, jika bersepeda pasti akan menimbulkan keringat di tubuh serta kondisi iklim membuat hawa panas sangat terasa usai mengendarai sepeda.
Bahkan, Fauzi tidak menutup kemungkinan jika nantinya keharusan memenuhi fasilitas bagi pengguna sepeda menjadi suatu ketentuan yang harus dipenuhi. “Mungkin nanti hal itu mesti dipatuhi,” tanmdasnya.
Sebelumya, Fauzi Bowo dengan ditemani sejumlah pejabat dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat bersepeda dengan menempuh rute start dari Taman Situ Lembang, kemudian menyusuri Jalan Syamsu Rizal, Jalan Muhammad Yamin, melintasi Taman Suropati dan berakhir di halaman Gedung Bappenas, yang terletak di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat.
Sementara itu salah seorang perwakilan Bappenas, Syahrial Loetan mengaku senang menerima penghargaan tersebut. Karena, fasilitas tersebut sengaja dibuat untuk membuat nyaman pegawai yang bersepeda ke kantor. “Pesepeda aktif yang tergabung dalam Bapenas Cycling Club (BCB) mencapai 100 orang lebih. Namun, setiap harinya yang aktif sekitar 10 orang. Pada akhir pekan jumlah pengguna sepeda akan lebih ramai yang mengunjungi kantor ini,” katanya. (red/*bj)
Kamis, Februari 18, 2010
Atasi Banjir, Jakarta Butuh 3.000 Sumur Imbuhan
JAKARTA, MP - Ibu kota Jakarta membutuhkan sedikitnya 3.000 sumur imbuhan selain biopori dan sumur resapan untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi amblesnya tanah.
"Sekarang sudah dibuat 83.003 sumur resapan dan 239.225 biopori di Jakarta untuk mengatasi banjir sekaligus untuk menangani semakin defisitnya air tanah permukaan," kata Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT, Dr Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta.
Teknologi yang mampu mengatasi semakin defisitnya air tanah dalam dan amblesnya tanah di Jakarta sekaligus mengurangi banjir, ujar pakar hidrologi tersebut, adalah teknologi sumur imbuhan atau injeksi yang di Jakarta saat ini baru ada 30 sumur.
Hanya saja tidak seperti biopori dan sumur resapan yang bisa dibuat secara massal karena bisa dibuat sendiri oleh masyarakat dan berbiaya murah, teknologi sumur imbuhan cukup mahal.
Hal ini karena harus dilakukan pengeboran minimal 30 meter untuk mengalirkan air permukaan ke tanah dalam serta memerlukan konstruksi yang tidak sederhana, ujarnya.
"Ini hanya bisa dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan anggaran dari APBD berhubung biaya pengeboran mencapai sekitar Rp150 ribu per meter ditambah konstruksi beton yang totalnya bisa mencapai Rp200 juta per sumur," katanya.
Sumur imbuhan ujarnya, mampu menaikkan muka air tanah dalam yang selama puluhan tahun disedot oleh gedung-gedung bertingkat dan pabrik -pabrik, menahan instrusi air laut serta menahan laju amblesnya tanah di Jakarta.
Imbuhan air tanah dalam juga sangat mengurangi banjir, lanjut dia, karena ada upaya jalan pintas memaksa air permukaan masuk ke dalam tanah.(red/*an)
"Sekarang sudah dibuat 83.003 sumur resapan dan 239.225 biopori di Jakarta untuk mengatasi banjir sekaligus untuk menangani semakin defisitnya air tanah permukaan," kata Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT, Dr Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta.
Teknologi yang mampu mengatasi semakin defisitnya air tanah dalam dan amblesnya tanah di Jakarta sekaligus mengurangi banjir, ujar pakar hidrologi tersebut, adalah teknologi sumur imbuhan atau injeksi yang di Jakarta saat ini baru ada 30 sumur.
Hanya saja tidak seperti biopori dan sumur resapan yang bisa dibuat secara massal karena bisa dibuat sendiri oleh masyarakat dan berbiaya murah, teknologi sumur imbuhan cukup mahal.
Hal ini karena harus dilakukan pengeboran minimal 30 meter untuk mengalirkan air permukaan ke tanah dalam serta memerlukan konstruksi yang tidak sederhana, ujarnya.
"Ini hanya bisa dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan anggaran dari APBD berhubung biaya pengeboran mencapai sekitar Rp150 ribu per meter ditambah konstruksi beton yang totalnya bisa mencapai Rp200 juta per sumur," katanya.
Sumur imbuhan ujarnya, mampu menaikkan muka air tanah dalam yang selama puluhan tahun disedot oleh gedung-gedung bertingkat dan pabrik -pabrik, menahan instrusi air laut serta menahan laju amblesnya tanah di Jakarta.
Imbuhan air tanah dalam juga sangat mengurangi banjir, lanjut dia, karena ada upaya jalan pintas memaksa air permukaan masuk ke dalam tanah.(red/*an)
Joki Masih Marak di Jl Asia Afrika
JAKARTA, MP — Meski keberadaan joki 3 in 1 sudah lama dilarang, para pengais rezeki dari pemilik kendaraan roda empat itu masih saja mewarnai sejumlah titik jalan di Jakarta Pusat seperti di Jl Asia Afrika hingga Jl Gerbang Pemuda Senayan, Tanahabang, Jakarta Pusat. Bahkan, selain melakukan aktivitas perjokian, para joki perempuan juga ditengarai melakukan prostitusi terselubung dengan pemakai jasa joki 3 in 1 tersebut.
Karnawi (42), salah seorang penjual bunga di sepanjang Jl Asia Afrika menuturkan, para joki 3 in 1 itu biasa beroperasi sekitar pukul 16.00-19.00. Para joki juga terkadang tak memperhatikan lagi keselamatannya, sehingga untuk sekadar menjemput pelanggan mereka tak jarang berdiri hingga ke tengah jalan. "Karena berdiri terlalu ke tengah, joki seringkali ditabrak sepeda motor," jelas Karnawi, Kamis (18/2).
Menurutnya, beberapa joki perempuan juga diduga melakukan profesi ganda sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Umumnya mereka bukanlah warga Jakarta, melainkan berasal dari daerah Parung, Bogor. Pasalnya, setelah di dalam mobil kadang mereka menawarkan diri untuk lanjut ke hotel.
Terkait, adanya praktik prostusi terselubung itu diakui joki bernama Wawan (15). Menurutnya, informasi itu bukanlah hal yang baru, dan hal itu dilakukan para joki perempuan sekadar untuk mendapatkan tambahan uang dari pengguna jasa joki tersebut. "Kalau itu sih saya sudah tahu dan sering dengar," ujar remaja yang masih duduk di kelas I SMK itu.
Namun, hal itu dibantah seorang joki perempuan bernama Lenny (30). Dirinya justru mengaku tak tahu menahu jika ada joki yang merelakan diperlakukan tak senonoh, hanya untuk mendaptkan uang tambahan.
"Kalau itu saya tak tahu, Mas" jawabnya sambil tetap mengacungkan jari tangannya ke arah mobil yang melintas di hadapannya.
Kasudin Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priyatna mengaku belum mengetahui adanya praktek jual diri atau prostitusi di kalangan joki di wilayah itu. Kendati begitu, Idris mengaku jajaranya setiap hari terus melakukan razia terhadap joki di kawasan tersebut.
“Razia setiap pagi jalan terus, dan joki-joki yang tertangkap kita bawa ke panti sosial di Kedoya Jakarta Barat,” ungkapnya.
Terkait, kerap munculnya para joki pada sore hari, pihaknya mengakui tidak melakukan razia di waktu sore, karena personil yang ada telah kehabisan tenaga menyisir sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. "Kita akan koordinasi kembali agar mereka juga tidak beroperasi di sore hari" tandasnya. (red/*bj)
Karnawi (42), salah seorang penjual bunga di sepanjang Jl Asia Afrika menuturkan, para joki 3 in 1 itu biasa beroperasi sekitar pukul 16.00-19.00. Para joki juga terkadang tak memperhatikan lagi keselamatannya, sehingga untuk sekadar menjemput pelanggan mereka tak jarang berdiri hingga ke tengah jalan. "Karena berdiri terlalu ke tengah, joki seringkali ditabrak sepeda motor," jelas Karnawi, Kamis (18/2).
Menurutnya, beberapa joki perempuan juga diduga melakukan profesi ganda sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Umumnya mereka bukanlah warga Jakarta, melainkan berasal dari daerah Parung, Bogor. Pasalnya, setelah di dalam mobil kadang mereka menawarkan diri untuk lanjut ke hotel.
Terkait, adanya praktik prostusi terselubung itu diakui joki bernama Wawan (15). Menurutnya, informasi itu bukanlah hal yang baru, dan hal itu dilakukan para joki perempuan sekadar untuk mendapatkan tambahan uang dari pengguna jasa joki tersebut. "Kalau itu sih saya sudah tahu dan sering dengar," ujar remaja yang masih duduk di kelas I SMK itu.
Namun, hal itu dibantah seorang joki perempuan bernama Lenny (30). Dirinya justru mengaku tak tahu menahu jika ada joki yang merelakan diperlakukan tak senonoh, hanya untuk mendaptkan uang tambahan.
"Kalau itu saya tak tahu, Mas" jawabnya sambil tetap mengacungkan jari tangannya ke arah mobil yang melintas di hadapannya.
Kasudin Satpol PP Jakarta Pusat, Idris Priyatna mengaku belum mengetahui adanya praktek jual diri atau prostitusi di kalangan joki di wilayah itu. Kendati begitu, Idris mengaku jajaranya setiap hari terus melakukan razia terhadap joki di kawasan tersebut.
“Razia setiap pagi jalan terus, dan joki-joki yang tertangkap kita bawa ke panti sosial di Kedoya Jakarta Barat,” ungkapnya.
Terkait, kerap munculnya para joki pada sore hari, pihaknya mengakui tidak melakukan razia di waktu sore, karena personil yang ada telah kehabisan tenaga menyisir sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. "Kita akan koordinasi kembali agar mereka juga tidak beroperasi di sore hari" tandasnya. (red/*bj)
Rabu, Februari 17, 2010
DPRD Akan Bentuk Perda Pajak Online
JAKARTA, MP - Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, akan membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur kewajiban pajak online. Perda tersebut akan dinamakan Perda Pajak Perizinan. Salah satu pasalnya menyebutkan, bagi pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan yang akan membuat suatu perizinan, baik izin usaha baru atau memperpanjang izin harus bersedia menerapkan pajak online.
Rencana tersebut akan dibahas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Pelayanan Pajak DKI bersama Komisi C DPRD DKI pekan depan. Pembuatan Perda ini untuk memudahkan penerapan pajak online di tiga sekor yaitu pajak tempat hiburan, hotel dan restoran.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Ridho Kamalludin mengungkapkan, dari rapat kerja terungkap bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI menemui kesulitan dalam penerapan pajak online kepada wajib pajak (WP).
Penyebabnya, wajib pajak hotel baru bisa melakukan uji coba sistem saat mereka tutup di malam hari karena jika saat beroperasi khawatir mengganggu kenyaman tamu. Ada juga wajib pajak hotel yang mengaku enggan menerapkan karena hotelnya merupakan franchise (waralaba) hotel internasional yang pusatnya di luar negeri, sehingga sistem teknologinya terintegrasi dengan hotel pusat. Mereka khawatir bisa merusak sistem baku dan menyadap informasi yang ada.
Namun Ridho menegaskan, apapun alasannya, wajib pajak tidak boleh ada yang menolak penerapan pajak online. Justru jika ada yang menolak maka akan menjadi kecurigaan dewan. Pasalnya pajak online diterakan untuk menjaga validitas dari pajak yang masuk ke kas daerah, yang tujuannya untuk digunakan membangun kota Jakarta.
Karena itu, harus dibuat perda yang mengatur kewajiban penerapan pajak online. Tepatnya adalah Perda Pajak Perizinan Penyelenggaraan Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan. Nantinya dalam perda itu disebutkan, suatu badan usaha yang akan membuat suatu perizinan, baik izin usaha baru ataupun memperpanjang izin harus bersedia membuat pajak online. Sebelum ini diusulkan ke Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI, Komisi C akan membahasnya dengan unit terkait.
Komisi C DPRD DKI juga merekomendasikan agar Dinas Pelayanan Pajak DKI membuat monitoring sistem yang terus berjalan dan back up data error. “Sehingga jika ada kerusakan, data back up sudah ada,” tegasnya. Selanjutnya ia berharap, peralatan sistem pajak online yang masih outsorching ini ke depan sudah bisa menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.
Dari target 800 wajib pajak yang harus menerapkan pajak online, baru 54,6 persen atau 437 wajib pajak yang menyatakan bersedia menerapkan pajak online. Diantara 437 wajib pajak tersebut, hanya 13 wajib pajak yang benar-benar sistem pajak onlinenya sudah berjalan dengan lancar. Sedangkan sisanya, 424 wajib pajak sedang menunggu antrian pemasangan instalansi sistem dan ujicoba sistem tersebut.
“Menurut Dinas Pelayanan Pajak, hingga saat ini baru 13 wajib pajak yang sudah benar-benar online dikarenakan para wajib pajak ini harus melalui sekitar tujuh tahapan,” kata Ridho. Ke tujuh tahapan itu antara lain, menyatakan kesediaan, survey perusahaan, mapping (pemetaan), monitoring, uji coba sistem hingga pemasangan instalansi sistem pajak online.
DPRD sendiri mendukung 800 wajib pajak harus segera menerapkan pajak online karena sudah diprogramkan sejak tahun 2009 lalu. Pemprov DKI menganggarkan dana untuk pelaksanaan sistem pajak online dalam lima tahun yakni 2009-2013 sebesar Rp 44 miliar. Untuk tahap pertama sebesar Rp 2,6 miliar, hanya cukup untuk 800 wajib pajak yakni terdiri dari, 609 restoran, 78 hotel, dan 113 tempat hiburan.
“Kemudian yang kami pertanyakan kepada Dinas Pelayanan Pajak, mengapa hingga saat ini baru 437 wajib pajak yang siap dan baru 13 wajib pajak yang telah benar-benar online pajaknya,” ujarnya. Lalu, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI menerangkan setelah melakukan proses lelang, kontrak kerja baru ditandatangani pada 5 Januari. Sehingga mulai 6 Januari baru bisa dijalankan ke tujuh tahapan tersebut ke 800 wajib pajak.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Achmad Husin Alaydrus menegaskan, Komisi C mendukung penuh penerapan pajak online ke seluruh wajib pajak di tiga sektor tersebut. Sebab pajak online dapat mengurangi penyelewengan dana pajak dan tindakan KKN. “Dinas Pelayanan Pajak tidak usah takut untuk melakukan pajak online. Kita akan buatkan aturannya dalam perda. Yang tidak mau, dicabut saja izin usahanya,” tegas pria yang akrab disapa Habib. (red/*bj)
Rencana tersebut akan dibahas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Pelayanan Pajak DKI bersama Komisi C DPRD DKI pekan depan. Pembuatan Perda ini untuk memudahkan penerapan pajak online di tiga sekor yaitu pajak tempat hiburan, hotel dan restoran.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Ridho Kamalludin mengungkapkan, dari rapat kerja terungkap bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI menemui kesulitan dalam penerapan pajak online kepada wajib pajak (WP).
Penyebabnya, wajib pajak hotel baru bisa melakukan uji coba sistem saat mereka tutup di malam hari karena jika saat beroperasi khawatir mengganggu kenyaman tamu. Ada juga wajib pajak hotel yang mengaku enggan menerapkan karena hotelnya merupakan franchise (waralaba) hotel internasional yang pusatnya di luar negeri, sehingga sistem teknologinya terintegrasi dengan hotel pusat. Mereka khawatir bisa merusak sistem baku dan menyadap informasi yang ada.
Namun Ridho menegaskan, apapun alasannya, wajib pajak tidak boleh ada yang menolak penerapan pajak online. Justru jika ada yang menolak maka akan menjadi kecurigaan dewan. Pasalnya pajak online diterakan untuk menjaga validitas dari pajak yang masuk ke kas daerah, yang tujuannya untuk digunakan membangun kota Jakarta.
Karena itu, harus dibuat perda yang mengatur kewajiban penerapan pajak online. Tepatnya adalah Perda Pajak Perizinan Penyelenggaraan Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan. Nantinya dalam perda itu disebutkan, suatu badan usaha yang akan membuat suatu perizinan, baik izin usaha baru ataupun memperpanjang izin harus bersedia membuat pajak online. Sebelum ini diusulkan ke Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI, Komisi C akan membahasnya dengan unit terkait.
Komisi C DPRD DKI juga merekomendasikan agar Dinas Pelayanan Pajak DKI membuat monitoring sistem yang terus berjalan dan back up data error. “Sehingga jika ada kerusakan, data back up sudah ada,” tegasnya. Selanjutnya ia berharap, peralatan sistem pajak online yang masih outsorching ini ke depan sudah bisa menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.
Dari target 800 wajib pajak yang harus menerapkan pajak online, baru 54,6 persen atau 437 wajib pajak yang menyatakan bersedia menerapkan pajak online. Diantara 437 wajib pajak tersebut, hanya 13 wajib pajak yang benar-benar sistem pajak onlinenya sudah berjalan dengan lancar. Sedangkan sisanya, 424 wajib pajak sedang menunggu antrian pemasangan instalansi sistem dan ujicoba sistem tersebut.
“Menurut Dinas Pelayanan Pajak, hingga saat ini baru 13 wajib pajak yang sudah benar-benar online dikarenakan para wajib pajak ini harus melalui sekitar tujuh tahapan,” kata Ridho. Ke tujuh tahapan itu antara lain, menyatakan kesediaan, survey perusahaan, mapping (pemetaan), monitoring, uji coba sistem hingga pemasangan instalansi sistem pajak online.
DPRD sendiri mendukung 800 wajib pajak harus segera menerapkan pajak online karena sudah diprogramkan sejak tahun 2009 lalu. Pemprov DKI menganggarkan dana untuk pelaksanaan sistem pajak online dalam lima tahun yakni 2009-2013 sebesar Rp 44 miliar. Untuk tahap pertama sebesar Rp 2,6 miliar, hanya cukup untuk 800 wajib pajak yakni terdiri dari, 609 restoran, 78 hotel, dan 113 tempat hiburan.
“Kemudian yang kami pertanyakan kepada Dinas Pelayanan Pajak, mengapa hingga saat ini baru 437 wajib pajak yang siap dan baru 13 wajib pajak yang telah benar-benar online pajaknya,” ujarnya. Lalu, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI menerangkan setelah melakukan proses lelang, kontrak kerja baru ditandatangani pada 5 Januari. Sehingga mulai 6 Januari baru bisa dijalankan ke tujuh tahapan tersebut ke 800 wajib pajak.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Achmad Husin Alaydrus menegaskan, Komisi C mendukung penuh penerapan pajak online ke seluruh wajib pajak di tiga sektor tersebut. Sebab pajak online dapat mengurangi penyelewengan dana pajak dan tindakan KKN. “Dinas Pelayanan Pajak tidak usah takut untuk melakukan pajak online. Kita akan buatkan aturannya dalam perda. Yang tidak mau, dicabut saja izin usahanya,” tegas pria yang akrab disapa Habib. (red/*bj)
Sekitar RSCM Banyak Bayi Penderita Hedrocephalus
JAKARTA, MP - Selain Torik, yang sebelumnya menginap di masjid di sekitar RSCM. Di kawasan dekat rumah sakit pemerintah itu juga masih ada bayi-bayi hidrocepalus lain, yang juga tengah menanti perhatian pemerintah, agar bisa secepatnya bisa di rawat di RSCM dan menjalani operasi. Salah satu dari bayi-bayi malang itu, Aura (7 bulan).
Sejak 4 Februari 2010, Aura menginap di kamar sewaan bersama orangtuanya Otan bin Arfat (32) dan Suryah (28) di rumah milik Ika (35) di Jalan Kimia I, RT 11/1, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Oton dan Suryah, orangtua Aura mengatakan langkah tersebut dilakukan supaya praktis. Tepatnya, tak perlu repot-repot pulang pergi dari kampung halamannya Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Kabupaten Tebu Ali, Bangka Belitung ke Jakarta.
"Kalau bolak-balik Bangka Jakarta terus, tentunya membutuhkan uang tidak sedikit.
Makanya saya memilih menyewa kamar saja di sini," kata Otan.
Kamar sewaan yang ditempati Aura selama berada di Jakarta, berukuran sekitar 3 meter X 2 meter. Uang sewanya Rp600.000/bulan.
Otan menuturkan sebelum mengontrak, dirinya sempat menghubungi
pengelola Rumah Singgah RSCM.
Namun rumah yang dikhususkan bagi pasien dari luar Jakarta itu ternyata penuh, dan tak diketahui kapan kosong dan ia bisa menempatinya.
Untungnya, Otan memperoleh uang dari saudara-saudaranya di kampung,
sehingga bisa menyewa kamar kontrakan.
"Saya cuma bekerja sebagai petani kalau disuruh menyewa kamar mahal, tidak mampu. Untungnya banyak saudara yang memberikan sumbangan," jelas Otan.
Oton menambahkan, pengobatan terhadap anak ketiganya itu dilakukan dengan menggunakan surat Jaminan Kesehatan Daerah. ”Pihak RSCM tidak mempersulit proses pengobatan,” katanya.
Tanggal 4 Februari 2010, Aura telah menjalani pemeriksaan dan 19 Februari 2010 akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Otan belum bisa menjelaskan kapan operasi pembesaran kepala anak perempuan bisa dilakukan.”Maunya cepat. Agar bisa cepat kembali ke kampung halaman,” harap Oton.
Pembesaran di kepala Aura, kata Otan terjadi saat Aura berumur
tiga bulan.
Awalnya Aura menderita panas, demam, dan kejang-kejang.
Sejak saat itu kepalanya mulai membesar secara perlahan.
Khawatir, Otan selanjutnya membawa anaknya ke poliklinik di dekat rumahnya. Sampai akhirnya dirujuk ke RS Pangkal Pinang. Dan dirujuk kembali ke RSCM, dengan alasan RS Pangkal Pinang tidak memiliki peralatan yang lengkap.
"Selama berobat di RSCM, saya tidak dimintai uang sepeser pun,” terang Otan.
Kabag Pemasaran dan Humas RSCM, A Antaria menuturkan bahwa pihaknya
masih mencari status pasien bernama Aura.
Jika kondisinya memang seperti Torik, tergolong pasien rawat jalan. "Jika kondisinya memang perlu dirawat tentunya langsung kita rawat. Dia bertahan di sini mungkin daripada bolak-balik dari kampung ke RSCM," ujarnya.
Soal Rumah Singgah memang diakui kamar tidur di sana telah terisi semuanya. (red/*b8)
Sejak 4 Februari 2010, Aura menginap di kamar sewaan bersama orangtuanya Otan bin Arfat (32) dan Suryah (28) di rumah milik Ika (35) di Jalan Kimia I, RT 11/1, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Oton dan Suryah, orangtua Aura mengatakan langkah tersebut dilakukan supaya praktis. Tepatnya, tak perlu repot-repot pulang pergi dari kampung halamannya Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Kabupaten Tebu Ali, Bangka Belitung ke Jakarta.
"Kalau bolak-balik Bangka Jakarta terus, tentunya membutuhkan uang tidak sedikit.
Makanya saya memilih menyewa kamar saja di sini," kata Otan.
Kamar sewaan yang ditempati Aura selama berada di Jakarta, berukuran sekitar 3 meter X 2 meter. Uang sewanya Rp600.000/bulan.
Otan menuturkan sebelum mengontrak, dirinya sempat menghubungi
pengelola Rumah Singgah RSCM.
Namun rumah yang dikhususkan bagi pasien dari luar Jakarta itu ternyata penuh, dan tak diketahui kapan kosong dan ia bisa menempatinya.
Untungnya, Otan memperoleh uang dari saudara-saudaranya di kampung,
sehingga bisa menyewa kamar kontrakan.
"Saya cuma bekerja sebagai petani kalau disuruh menyewa kamar mahal, tidak mampu. Untungnya banyak saudara yang memberikan sumbangan," jelas Otan.
Oton menambahkan, pengobatan terhadap anak ketiganya itu dilakukan dengan menggunakan surat Jaminan Kesehatan Daerah. ”Pihak RSCM tidak mempersulit proses pengobatan,” katanya.
Tanggal 4 Februari 2010, Aura telah menjalani pemeriksaan dan 19 Februari 2010 akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Otan belum bisa menjelaskan kapan operasi pembesaran kepala anak perempuan bisa dilakukan.”Maunya cepat. Agar bisa cepat kembali ke kampung halaman,” harap Oton.
Pembesaran di kepala Aura, kata Otan terjadi saat Aura berumur
tiga bulan.
Awalnya Aura menderita panas, demam, dan kejang-kejang.
Sejak saat itu kepalanya mulai membesar secara perlahan.
Khawatir, Otan selanjutnya membawa anaknya ke poliklinik di dekat rumahnya. Sampai akhirnya dirujuk ke RS Pangkal Pinang. Dan dirujuk kembali ke RSCM, dengan alasan RS Pangkal Pinang tidak memiliki peralatan yang lengkap.
"Selama berobat di RSCM, saya tidak dimintai uang sepeser pun,” terang Otan.
Kabag Pemasaran dan Humas RSCM, A Antaria menuturkan bahwa pihaknya
masih mencari status pasien bernama Aura.
Jika kondisinya memang seperti Torik, tergolong pasien rawat jalan. "Jika kondisinya memang perlu dirawat tentunya langsung kita rawat. Dia bertahan di sini mungkin daripada bolak-balik dari kampung ke RSCM," ujarnya.
Soal Rumah Singgah memang diakui kamar tidur di sana telah terisi semuanya. (red/*b8)
Depo Pertamina Plumpang Akan Dipindah ke Marunda
JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan, agar kasus kebakaran yang menimpa depo bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, tidak terulang kembali maka sebaiknya segera dipindah. Pemindahan dapat dilakukan secara bertahap, misalnya ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)."Untuk menghindari terulangnya peristiwa kebakaran yang pernah terjadi, kita akan usulkan Depo Pertamina Plumpang dipindah bertahap ke daerah Marunda. Lokasinya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang jauh dari pemukiman penduduk," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai Menerima PT. Jakarta Tank Terminal, di Balaikota, Rabu (17/2) sore.
Gubernur mencontohkan, lokasi yang ideal didirikan Depo BBM adalah seperti yang saat ini didirikan oleh PT.Jakarta Tank Terminal bekerjasama dengan PT AKR Corporindo Tbk. Perusahaan swasta itu telah membangun sebuah depo BBM dengan kapasitas besar non Pertamina yang mencapai 250 juta liter. Lokasinya di kawasan Komplek Tanjung priok, Koja, Jakarta Utara yang sudah memenuhi standar keamanan karena jauh dari pemukiman. Selain itu, berbagai persolan lingkungan juga telah diperhatikan dengan terpenuhinya perizinan termasuk AMDAL oleh perusahaan. "Kita ingin depo BBM yang ada di Jakarta ini semuanya memenuhi standar keamanan seperti yang dimiliki oleh PT Jakarta Tank Terminal ini," ujar Fauzi.
Presiden Direktur PT Jakarta Tank Terminal, Haryanto Adikoesoemo mengungkapkan, depo ini dibangun atas kerjasama dengan beberapa perusahaan. Di antaranya adalah PT AKR Corporindo dan perusahaan asing dari Belanda yang selama ini telah berpengalaman dalam pembuatan depo berkelas internasional. Sehingga segala prosedur keamananya tidak perlu diragukan lagi. "Dalam membangun depo ini investasi kami mencapai 105 juta dollar AS," tuturnya.
Depo BBM ini setidaknya mampu menampung 250 juta liter BBM. Pendistribusian BBM bukan hanya dilakukan untuk kawasan Jakarta, melainkan juga seluruh Indonesia. "Depo ini akan menambah ketahanan stok BBM nasional,” terangnya. Rencananya, Depo tersebut akan diresmikan pada Maret 2010. (red/*bj)
Torik Bayi Hedrocephalus, Siap Jalani Operasi
JAKARTA, MP - Muhammad Torik (dua bulan tujuh hari), bayi asal Cilegon, yang mengidap penyakit hydrocephalus akan menjalani operasi di RSCM, Jumat (19/2). Saat ini tim dokter bedah syaraf sedang melakukan persiapan medis.
Kepala staf bedah syaraf RSCM, Syamsul Ashaari mengatakan saat ini, pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan, operasi operasi berjalan lancar.
"Operasi ini beresiko, makanya banyak yang harus dipersiapkan. Persiapannya adalah melakukan pemeriksaan kondisi darah, jantung, paru-paru, dan hati. Organ tubuh vital itu harus dalam kondisi bagus saat operasi berlangsung,” kata Syamsul, Rabu (17/2).
Menurut Syamsul, saat ini kondisi darah di tubuh Torik, belum baik. Hemoglobin (Hb), di darah Torik rendah. Oleh karena itu tim dokter sedang memperbaikinya. Agar Hb Torik terus mengalami peningkatan.
Syamsul menambahkan, jika hasil pemeriksaan organ Torik baik, diperkirakan operasi dapat dilakukan pada Jumat (19/2). "Jika besok organ Torik, membaik. Maka, Jumat bisa di operasi," ujar Syamsul.
Saat ini, Torik telah dimasukkan ke ruang rawat No 512, Gedung Departemen Bedah Syaraf RSCM.
Dengan demikian, Torik tidak lagi menginap di masjid di dekat RSCM bersama orangtuanya, Romi Dona (25) dan Fitriani (20). (red/*b8)
Kepala staf bedah syaraf RSCM, Syamsul Ashaari mengatakan saat ini, pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan, operasi operasi berjalan lancar.
"Operasi ini beresiko, makanya banyak yang harus dipersiapkan. Persiapannya adalah melakukan pemeriksaan kondisi darah, jantung, paru-paru, dan hati. Organ tubuh vital itu harus dalam kondisi bagus saat operasi berlangsung,” kata Syamsul, Rabu (17/2).
Menurut Syamsul, saat ini kondisi darah di tubuh Torik, belum baik. Hemoglobin (Hb), di darah Torik rendah. Oleh karena itu tim dokter sedang memperbaikinya. Agar Hb Torik terus mengalami peningkatan.
Syamsul menambahkan, jika hasil pemeriksaan organ Torik baik, diperkirakan operasi dapat dilakukan pada Jumat (19/2). "Jika besok organ Torik, membaik. Maka, Jumat bisa di operasi," ujar Syamsul.
Saat ini, Torik telah dimasukkan ke ruang rawat No 512, Gedung Departemen Bedah Syaraf RSCM.
Dengan demikian, Torik tidak lagi menginap di masjid di dekat RSCM bersama orangtuanya, Romi Dona (25) dan Fitriani (20). (red/*b8)
2011, DKI Terima Dana Pinjaman Proyek MRT Tahap II
JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, pada tahun 2011 mendatang akan mendapatkan kucuran dana pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Kucuran ini diberikan menyusul draft final report studi kelayakan MRT Tahap II (Dukuh Atas- Kota) yang hampir rampung. Saat ini draft tinggal menyelesaikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Setelah itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan menganalisa hasil studi kelayakan dan Amdal MRT Tahap II untuk menentukan pinjaman dananya.
Direktur Fungsi Korporasi PT MRT Jakarta, Eddy Santoso mengatakan, MRT Tahap II, draf final report studi kelayakan sudah selesai, tinggal menunggu proses penyusunan Amdal yang ditargetkan rampung Maret 2010.
“Akhir Januari lalu kita sudah sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Dukuh Atas-Harmoni. Sekarang lagi dibuat penyusunan Amdal dan akan selesai Maret ini,” kata Eddy Santoso usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Jakarta, Rabu (17/2).
Jika Amdal selesai maka seluruh laporan tersebut akan diserahkan kepada JICA, yang merupakan anak perusahaan JBIC. Maksudnya untuk melakukan evaluasi sebagai dasar persiapan implementasi pemberian pinjaman dana. Biaya pembangunannya sendiri ditaksir mencapai US$81,6 juta hingga US$131,9 juta per kilometer, setara dengan Rp 767 miliar-Rp 1,24 triliun.
Eddy memprediksi, pinjaman dana untuk MRT Tahap II ini dapat dikucurkan JBIC mulai tahun 2011. Ia berharap desain dasar MRT Tahap II bisa berjalan paralel dengan pengerjaan konstruksi fisik. Sehinga target tujuh tahun untuk pembangunan hingga berioperasinya MRT Tahap II ini bisa tercapai.
“Seharusnya tahun 2018 MRT Tahap II sudah bisa dioperasikan. Lagi pula di tahap II ini tidak terlalu banyak menggunakan tanah, tapi kebanyakan memakai stasiun bawah tanah. Kami sudah berpengalaman pada pengerjaan MRT Tahap I,” ujarnya. Direncanakan stasiun bawah tanah atau subway akan dimulai dari Dukuh Atas, Hotel Indonesia hingga ke Glodok. Sedangkan Glodok hingga Kota akan menggunakan stasiun elevated (layang).
Proyek MRT tahap kedua rute Dukuh Atas-Stasiun Kota sepanjang 7,4 km dengan lintasan di bawah tanah. Menurut rencana, pada jalur MRT tahap kedua itu akan dibangun sembilan unit stasiun di bawah tanah
Biaya proyek MRT II untuk tahap pertama sendiri bersumber dari JICA sebesar Rp 8,36 triliun, pemerintah pusat Rp 1,25 triliun dan APBD DKI Rp 0,65 triliun. Pinjaman JICA yang bertenor 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun akan ditanggung DKI sebesar Rp 4,8 triliun dan sisanya oleh pusat. Setelah masa tenggang, kewajiban menutup pembiayaan proyek Rp 651 miliar, APBD DKI akan tergerus Rp 184 miliar setiap tahun.
Dari plafon pinjaman itu, pencairannya baru mencapai Rp 5,5 triliun yang terbagi atas dua tahap. Saat ini, sudah terdapat tiga kontraktor Jepang yang mengincar proyek tersebut, yaitu Sumitomo Corp, Marubeni Corp dan Itochu Corp. Tender konstruksinya baru akan digelar tahun depan. Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan program pembangunan MRT jalur Dukuh Atas-Kota.
Sedangkan untuk MRT Tahap I (Lebak Bulus-Dukuh Atas), pengerjaan basic design sudah berjalan selama tiga bulan. Ditargetkan basic design ini harus sudah selesai pada November 2010. Paling tidak, sebagian desain sudah bisa dituangkan dalam dokumen lelang. Setelah itu, akan dilakukan tender pengerjaan konstruksi fisik, sehingga pada Januari 2011 pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
“Basic desain sudah berjalan selama tiga bulan. Sekarang pada tahap pengumpulan data –data survey dan melakukan review forcast traffic. Kemudian survey untuk tanah (soil investigation), indentifikasi langkah-langkah teknis seperti bagaimana desain di lokasi depo, desain stasiun dan bagaimana penumpang didistribusikan,” jelasnya. (red/*bj)
Setelah itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan menganalisa hasil studi kelayakan dan Amdal MRT Tahap II untuk menentukan pinjaman dananya.
Direktur Fungsi Korporasi PT MRT Jakarta, Eddy Santoso mengatakan, MRT Tahap II, draf final report studi kelayakan sudah selesai, tinggal menunggu proses penyusunan Amdal yang ditargetkan rampung Maret 2010.
“Akhir Januari lalu kita sudah sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Dukuh Atas-Harmoni. Sekarang lagi dibuat penyusunan Amdal dan akan selesai Maret ini,” kata Eddy Santoso usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Jakarta, Rabu (17/2).
Jika Amdal selesai maka seluruh laporan tersebut akan diserahkan kepada JICA, yang merupakan anak perusahaan JBIC. Maksudnya untuk melakukan evaluasi sebagai dasar persiapan implementasi pemberian pinjaman dana. Biaya pembangunannya sendiri ditaksir mencapai US$81,6 juta hingga US$131,9 juta per kilometer, setara dengan Rp 767 miliar-Rp 1,24 triliun.
Eddy memprediksi, pinjaman dana untuk MRT Tahap II ini dapat dikucurkan JBIC mulai tahun 2011. Ia berharap desain dasar MRT Tahap II bisa berjalan paralel dengan pengerjaan konstruksi fisik. Sehinga target tujuh tahun untuk pembangunan hingga berioperasinya MRT Tahap II ini bisa tercapai.
“Seharusnya tahun 2018 MRT Tahap II sudah bisa dioperasikan. Lagi pula di tahap II ini tidak terlalu banyak menggunakan tanah, tapi kebanyakan memakai stasiun bawah tanah. Kami sudah berpengalaman pada pengerjaan MRT Tahap I,” ujarnya. Direncanakan stasiun bawah tanah atau subway akan dimulai dari Dukuh Atas, Hotel Indonesia hingga ke Glodok. Sedangkan Glodok hingga Kota akan menggunakan stasiun elevated (layang).
Proyek MRT tahap kedua rute Dukuh Atas-Stasiun Kota sepanjang 7,4 km dengan lintasan di bawah tanah. Menurut rencana, pada jalur MRT tahap kedua itu akan dibangun sembilan unit stasiun di bawah tanah
Biaya proyek MRT II untuk tahap pertama sendiri bersumber dari JICA sebesar Rp 8,36 triliun, pemerintah pusat Rp 1,25 triliun dan APBD DKI Rp 0,65 triliun. Pinjaman JICA yang bertenor 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun akan ditanggung DKI sebesar Rp 4,8 triliun dan sisanya oleh pusat. Setelah masa tenggang, kewajiban menutup pembiayaan proyek Rp 651 miliar, APBD DKI akan tergerus Rp 184 miliar setiap tahun.
Dari plafon pinjaman itu, pencairannya baru mencapai Rp 5,5 triliun yang terbagi atas dua tahap. Saat ini, sudah terdapat tiga kontraktor Jepang yang mengincar proyek tersebut, yaitu Sumitomo Corp, Marubeni Corp dan Itochu Corp. Tender konstruksinya baru akan digelar tahun depan. Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan program pembangunan MRT jalur Dukuh Atas-Kota.
Sedangkan untuk MRT Tahap I (Lebak Bulus-Dukuh Atas), pengerjaan basic design sudah berjalan selama tiga bulan. Ditargetkan basic design ini harus sudah selesai pada November 2010. Paling tidak, sebagian desain sudah bisa dituangkan dalam dokumen lelang. Setelah itu, akan dilakukan tender pengerjaan konstruksi fisik, sehingga pada Januari 2011 pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
“Basic desain sudah berjalan selama tiga bulan. Sekarang pada tahap pengumpulan data –data survey dan melakukan review forcast traffic. Kemudian survey untuk tanah (soil investigation), indentifikasi langkah-langkah teknis seperti bagaimana desain di lokasi depo, desain stasiun dan bagaimana penumpang didistribusikan,” jelasnya. (red/*bj)
Selasa, Februari 16, 2010
Gerimis Iringi Pemasangan Patung Obama
JAKARTA, MP - Walau sempat molor kurang lebih dua jam setengah, pemasangan Barry Dreams Statue atau patung Barry Obama di halaman SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya dapat dilakukan. Agar tidak terkendala oleh panas dan hujan, pihak sekolah menyediakan tenda ukuran sedang yang dipasang tepat di atas lahan berdirinya patung. Ditargetkan, pemasangan patung yang menelan dana kurang lebih Rp 30 juta ini tuntas dalam tiga hari ke depan.Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, sedianya patung dipasang mulai hari Selasa (16/2) pukul 09.00. Namun karena hujan deras dan material yang didatangkan dari Ciputat terlambat maka proses penggalian lahan baru dimualai pukul 11.30. Tidak ada kendala yang berarti selama proses pemasangan patung. Hanya saja, saat para pekerja menurunkan material dari mobil dan menggali tanah untuk membangun landasan patung, gerimis terus mengiringinya.
Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Pusat, Zainal Soleman mengatakan, dipastikan patung Obama dapat kembali berdiri dalam tiga hari ke depan. “Karena akan kita kebut pemasangannya, siang malam. Agar tidak kehujanan, akan disediakan tenda sehingga pekerja dapat mengerjakan dengan aman dan nyaman,” ujar Zainal, di SDN 01 Menteng, Selasa (16/2).
Seperti dikatakan sebelumnya, pemindahan patung perunggu dengan berat 30 kilogram dan tinggi 110 cm buatan pematung Edy Chaniago ini dilakukan atas dasar keinginan dari pihak sekolah. Hal ini, untuk dijadikan bukti sejarah jika salah seorang murid yang pernah mengenyam pendidikan di SDN 01 Menteng, saat ini sudah menjadi Presiden Amerika Serikat. “Pemindahan patung ke SDN 01 Menteng atas dasar permohonan dari keluarga besar sekolah dan alumni SDN 01 Menteng,” ungkapnya.
Untuk sementara, sambil menunggu selesainya pembuatan landasan patung, saat ini patung disimpan di ruang Laboratorium Bahasa Inggris di lantai dua. Patung diletakkan di atas meja sepanjang dua meter dengan dialasi kain putih. Agar lebih aman, pintu pun selalu dalam keadaan terkunci. Bahkan ada pintu teralis, sebagai pintu lapis kedua, di ruangan tersebut yang turut digembok.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyebutkan bahwa SDN 01 Menteng akan disulkan untuk direhab berat, melalui dana APBD Perubahan 2010. Alasannya, beberapa bagian gedung sudah banyak yang rusak. Bahkan salah satu halaman yang biasa digunakan untuk latihan menari para siswa, sedikit bocor.
Namun karena bangunan ini merupakan bangunan bersejarah maka rehab tidak akan dilakukan tanpa merubah estetika konstruksi. Keasilan gedung akan tetap dipertahankan. Hanya saja penataan taman akan disesuaikan dengan hadirnya patung Obama. Sebab patung dipasang persis di samping taman yang ada di depan sekolah.
“Kerusakan sih belum parah namun ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Kemungkinan akan kita usulkan pada APBD perubahan 2010, syukur-syukur ada bantuan dari CSR (corporate social responcibility),” katanya.
Salah seorang guru SDN 01 Menteng yang enggan disebut namanya mengatakan, pihak sekolah juga akan membuat pintu gerbang baru yang sejajar dengan pintu utama sekolah. Nantinya dari pintu utama ke pintu gerbang yang baru, dipasangi auning.
Selain itu, di salah satu sudut taman juga akan dibuatkan dua tiang bendera. Satu tiang akan dipasangi Bendera Merah Putih dan tiang lainnya, akan dipasangi Bendera Amerika Serikat, utamanya saat Barack Obama mengunjungi sekolah tersebut. (red/*bj)
Senin, Februari 15, 2010
DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI Tangani Banjir
JAKARTA, MP - Upaya penanganan banjir yang telah dilakukan Pemprov DKI dengan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) hingga tembus ke laut, terbukti efektif meminimalisir banjir di ibu kota. Keberhasilan Pemprov DKI ini mendapatkan apresiasi positif dari sejumlah anggota Komisi V DPR, karena keseriusan dalam menangani banjir telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Terlebih, beberapa lokasi pemukiman yang dilintasi KBT telah terbebas dari ancaman banjir.
"Saya menilai penanganan banjir, khususnya di DKI Jakarta sejauh ini sudah banyak menunjukkan kemajuan," kata Usman Jafar, anggota Komisi V DPR, saat Rapat Kerja Kesiapan Pencegahan dan Mengatasi Banjir di wilayah Jabodetabek di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/2).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov DKI dalam penanganan banjir, khususnya dalam memberikan peringatan dini kepada warga, sehingga korban akibat banjir kiriman bisa diminimalisir. "Saya mengapresiasi penanganan banjir oleh DKI," pujinya.
Kendati begitu, Usman memberikan masukan kepada Pemprov DKI dalam penanganan bangunan kumuh di bantaran kali, karena selama ini bangunan itu menjadi penyebab utama banjir. Sebab menurutnya, daya tampung sungai tidak bisa dimaksimalkan akibat terhalang bangunan liar tersebut.
"Ke depan pemukiman di bantaran kali harus mendapat perhatian lebih besar dari Pemprov DKI. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, saya pikir persoalan banjir tidak akan pernah selesai," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus mempermanenkan kerjasamanya dengan dua provinsi lain, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pasalnya, penyelesaian persoalan yang ada di Provinsi DKI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dua provinsi tetangga tersebut. Bahkan menurutnya, kerjasama antara tiga provinsi ini tidak hanya terkait penyelesaian permasalahan banjir saja, melainkan juga permasalahan kemacetan dan juga sampah dengan membentuk sebuah badan khusus.
"Kerjasamanya harus dipermanenkan dengan membentuk badan khusus yang lebih komprehensif," pintanya.
Pujian serupa diungkapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso yang menilai apa yang telah dilakukan Kementerian PU, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani banjir di Jabodetabek sudah berjalan baik. Namun, Ali menyarankan, agar pihak terkait ini membuat sebuah target jangka panjang. Dirinya mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta misalnya bisa juga menargetkan bebas banjir tahun 2025 atau 2030 dan itu harus diperkuat dengan dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres).
"Kalau mau melihat Jakarta bebas banjir, kita harus punya target," terangnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir adalah dengan normalisasi sungai di Jakarta, termasuk merelokasi 70 ribu kepala keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran kali untuk selanjutnya ditempatkan di rumah susun sewa.
Untuk mendukung program itu, saat ini Pemprov DKI sedang mencari lokasi baru karena lokasi yang ditawarkan sebelumnya ditolak warga dengan alasan jauh. Menurutnya, proyek ini akan dimulai tahun depan. Sedangkan tahun ini dilakukan studi dan inventarisasi warga.
"Ada beberapa lokasi dalam proses pengolahan yaitu di sekitar Kebonbaru dan Pengadegan-Kalibata," tandasnya. (red/*bj)
"Saya menilai penanganan banjir, khususnya di DKI Jakarta sejauh ini sudah banyak menunjukkan kemajuan," kata Usman Jafar, anggota Komisi V DPR, saat Rapat Kerja Kesiapan Pencegahan dan Mengatasi Banjir di wilayah Jabodetabek di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/2).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov DKI dalam penanganan banjir, khususnya dalam memberikan peringatan dini kepada warga, sehingga korban akibat banjir kiriman bisa diminimalisir. "Saya mengapresiasi penanganan banjir oleh DKI," pujinya.
Kendati begitu, Usman memberikan masukan kepada Pemprov DKI dalam penanganan bangunan kumuh di bantaran kali, karena selama ini bangunan itu menjadi penyebab utama banjir. Sebab menurutnya, daya tampung sungai tidak bisa dimaksimalkan akibat terhalang bangunan liar tersebut.
"Ke depan pemukiman di bantaran kali harus mendapat perhatian lebih besar dari Pemprov DKI. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, saya pikir persoalan banjir tidak akan pernah selesai," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus mempermanenkan kerjasamanya dengan dua provinsi lain, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pasalnya, penyelesaian persoalan yang ada di Provinsi DKI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dua provinsi tetangga tersebut. Bahkan menurutnya, kerjasama antara tiga provinsi ini tidak hanya terkait penyelesaian permasalahan banjir saja, melainkan juga permasalahan kemacetan dan juga sampah dengan membentuk sebuah badan khusus.
"Kerjasamanya harus dipermanenkan dengan membentuk badan khusus yang lebih komprehensif," pintanya.
Pujian serupa diungkapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso yang menilai apa yang telah dilakukan Kementerian PU, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani banjir di Jabodetabek sudah berjalan baik. Namun, Ali menyarankan, agar pihak terkait ini membuat sebuah target jangka panjang. Dirinya mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta misalnya bisa juga menargetkan bebas banjir tahun 2025 atau 2030 dan itu harus diperkuat dengan dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres).
"Kalau mau melihat Jakarta bebas banjir, kita harus punya target," terangnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir adalah dengan normalisasi sungai di Jakarta, termasuk merelokasi 70 ribu kepala keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran kali untuk selanjutnya ditempatkan di rumah susun sewa.
Untuk mendukung program itu, saat ini Pemprov DKI sedang mencari lokasi baru karena lokasi yang ditawarkan sebelumnya ditolak warga dengan alasan jauh. Menurutnya, proyek ini akan dimulai tahun depan. Sedangkan tahun ini dilakukan studi dan inventarisasi warga.
"Ada beberapa lokasi dalam proses pengolahan yaitu di sekitar Kebonbaru dan Pengadegan-Kalibata," tandasnya. (red/*bj)
Minggu, Februari 14, 2010
8.727 Orang Pengungsi Banjir di Jakarta
JAKARTA, MP - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Budihardjo mengatakan hingga Sabtu (13/2) malam, tercatat 8.727 orang pengungsi di pos-pos korban banjir di Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan. "Jumlah itu hari ini mungkin bertambah," kata Budihardjo, Minggu (14/2) sore.
Jumlah itu terhimpun dari pengungsi di pos Bukit Duri (486 orang), Kebayoran Baru (125 orang), Pejaten Timur (302 orang), Bioskop Nusantara (2.009 orang), Bidara Cina (686 orang), Cawang (4.121 orang), Pengadegan (627 orang), dan Rawajati (373 orang).
"Sebagian dari pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Budihardjo, yang belum tahu jumlah rumah terendam akibat banjir kali ini.
Menurut Budihardjo, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penanganan korban banjir. "Sejak kemarin kami menyediakan makanan, susu bayi, dan pakaian layak pakai," sebut dia.
Dinas Sosial, kata Budihardjo, juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, dan masyarakat, dalam mendirikan 36 dapur mandiri untuk para pengungsi. (red/*tif)
Jumlah itu terhimpun dari pengungsi di pos Bukit Duri (486 orang), Kebayoran Baru (125 orang), Pejaten Timur (302 orang), Bioskop Nusantara (2.009 orang), Bidara Cina (686 orang), Cawang (4.121 orang), Pengadegan (627 orang), dan Rawajati (373 orang).
"Sebagian dari pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Budihardjo, yang belum tahu jumlah rumah terendam akibat banjir kali ini.
Menurut Budihardjo, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penanganan korban banjir. "Sejak kemarin kami menyediakan makanan, susu bayi, dan pakaian layak pakai," sebut dia.
Dinas Sosial, kata Budihardjo, juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, dan masyarakat, dalam mendirikan 36 dapur mandiri untuk para pengungsi. (red/*tif)
Malam Ini, Patung Obama Dipindahkan dari Taman Menteng
JAKARTA, MP - Patung Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang berada di Taman Menteng dibongkar malam ini (14/2). Patung tersebut rencananya dipindahkan ke SD Negeri 01 Besuki Menteng.
Pembongkaran yang dimulai pukul 19.30 ini dihadiri oleh dua rekan Obama, Ron Muller dan Dalton Tanonaka, yang juga memprakarsai pendirian patung tersebut. Selain itu, hadir pula Zainal Suleman dari Suku Dinas Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Patung tersebut rencananya dipindahkan ke Sekolah Dasar Negeri 01, Jalan Besuki, Menteng, tempat Obama kecil pernah bersekolah.
"Patung itu lebih baik ada di sana," kata Muller. Beliau juga menyebut rencana kedatangan Obama ke Indonesia pada bulan ini.
Menurut Zainal, pemindahan patung Obama ke SD tersebut merupakan permintaan dari pihak guru, mantan guru, alumni, dan siswa SD yang bersangkutan. Keduanya tidak menyinggung reaksi keberatan beberapa elemen masyarakat atas peletakan patung tersebut di Taman Menteng.
Pembongkaran yang dilakukan oleh tiga orang tersebut digelar di tengah guyuran hujan. Namun demikian, patung tersebut tidak akan dipindahkan ke SD Negeri 01 malam ini juga. “Malam ini akan kita taruh di tempat yang aman," kata Muller. "Kita lihat berapa lama prosesnya." (red/*tif)
Pembongkaran yang dimulai pukul 19.30 ini dihadiri oleh dua rekan Obama, Ron Muller dan Dalton Tanonaka, yang juga memprakarsai pendirian patung tersebut. Selain itu, hadir pula Zainal Suleman dari Suku Dinas Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Patung tersebut rencananya dipindahkan ke Sekolah Dasar Negeri 01, Jalan Besuki, Menteng, tempat Obama kecil pernah bersekolah.
"Patung itu lebih baik ada di sana," kata Muller. Beliau juga menyebut rencana kedatangan Obama ke Indonesia pada bulan ini.
Menurut Zainal, pemindahan patung Obama ke SD tersebut merupakan permintaan dari pihak guru, mantan guru, alumni, dan siswa SD yang bersangkutan. Keduanya tidak menyinggung reaksi keberatan beberapa elemen masyarakat atas peletakan patung tersebut di Taman Menteng.
Pembongkaran yang dilakukan oleh tiga orang tersebut digelar di tengah guyuran hujan. Namun demikian, patung tersebut tidak akan dipindahkan ke SD Negeri 01 malam ini juga. “Malam ini akan kita taruh di tempat yang aman," kata Muller. "Kita lihat berapa lama prosesnya." (red/*tif)
Parade Barongsai Jakarta Dipadati Penonton
JAKARTA, MP - Ribuan warga Jakarta menyaksikan parade barongsai nusantara yang digelar Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Pusat di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Minggu, dalam rangka Imlek atau Hari Raya Tahun Baru China.
Pada perayaan tersebut selain parade Barongsai juga digelar pawai Liong, pertunjukan bela diri wushu, pawai ondel-ondel, lampion, gambang kromong, foto ala pengantin Tionghoa, tari nusantara yang menggelar tari betawi, tari Bali hingga tari asal Papua.
Digelar pula senam lansia, lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan SD, drumband anak-anak, pawai sepeda, serta panggung musik dan lagu-lagu serta puluhan tenda yang menggelar berbagai dagangan khas dan lucu, seperti tas daur ulang, sendal unik warna-warni, kaos, makanan khas Betawi, souvenir, jamu dan lain-lain.
Sejumlah balon hias bertulis "Gong Xi Fat Chai", umbul-umbul selamat tahun baru Imlek, hingga kendaraan toilet juga menghiasi berbagai sisi Monas.
Kebanyakan warga membawa serta anak-anak. Mereka menyaksikan berbagai hiburan yang digelar secara tersebar di lapangan Monas seperti ondel-ondel yang dibungkus kain dan dihias pernak-pernik warna-warni, diikuti tabuhan-tabuhan, tarian Papua dengan para penari yang penuh dengan lukisan cat.
"Habis dari sini kami juga mau naik ke atas tugu Monas," kata Teti yang datang bersama dua anak dan ibunya sambil membeli kacamata plastik warna-warni yang digelar pedagang kakilima di lapangan Monas.
Banyak juga anak-anak yang bermain layang-layang di tengah lapangan dan keluarga-keluarga muda yang menggelar tikar serta bekalnya di rerumputan serta memberi makan rusa-rusa Monas dengan daun-daun.
Acara berjudul "Harmony in Diversity atau indahnya Perbedaan dalam Kebersamaan" itu dimulai sejak pukul 06.00 hingga 11.00 WIB di bawah kondisi cuaca yang berawan. (red/*an)
Pada perayaan tersebut selain parade Barongsai juga digelar pawai Liong, pertunjukan bela diri wushu, pawai ondel-ondel, lampion, gambang kromong, foto ala pengantin Tionghoa, tari nusantara yang menggelar tari betawi, tari Bali hingga tari asal Papua.
Digelar pula senam lansia, lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan SD, drumband anak-anak, pawai sepeda, serta panggung musik dan lagu-lagu serta puluhan tenda yang menggelar berbagai dagangan khas dan lucu, seperti tas daur ulang, sendal unik warna-warni, kaos, makanan khas Betawi, souvenir, jamu dan lain-lain.
Sejumlah balon hias bertulis "Gong Xi Fat Chai", umbul-umbul selamat tahun baru Imlek, hingga kendaraan toilet juga menghiasi berbagai sisi Monas.
Kebanyakan warga membawa serta anak-anak. Mereka menyaksikan berbagai hiburan yang digelar secara tersebar di lapangan Monas seperti ondel-ondel yang dibungkus kain dan dihias pernak-pernik warna-warni, diikuti tabuhan-tabuhan, tarian Papua dengan para penari yang penuh dengan lukisan cat.
"Habis dari sini kami juga mau naik ke atas tugu Monas," kata Teti yang datang bersama dua anak dan ibunya sambil membeli kacamata plastik warna-warni yang digelar pedagang kakilima di lapangan Monas.
Banyak juga anak-anak yang bermain layang-layang di tengah lapangan dan keluarga-keluarga muda yang menggelar tikar serta bekalnya di rerumputan serta memberi makan rusa-rusa Monas dengan daun-daun.
Acara berjudul "Harmony in Diversity atau indahnya Perbedaan dalam Kebersamaan" itu dimulai sejak pukul 06.00 hingga 11.00 WIB di bawah kondisi cuaca yang berawan. (red/*an)
Liong Batik Pawai Imlek di Monas
JAKARTA, MP - Ada yang unik dari liong atau naga yang meliuk-liuk di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pagi tadi. Tubuh si naga, yang biasanya didominasi warna merah dan emas, kini memiliki 'tato' batik di tubuhnya. Naga yang ikut dalam Pawai Budaya pada Minggu pagi (14/2) itu pun punya ukuran terpanjang se-Indonesia, yakni seratus meter.
"Liong ini masuk Museum Rekor Indonesia karena panjangnya. Selain itu, juga karena bahan tubuhnya terbuat dari kain batik," kata koordinator aksi Pawai Budaya yang disponsori oleh Batik Keris dan Mall of Indonesia, Rocky Oktora, usai pawai.
Dari pengamatan di lapangan, liong di pawai ini memang unik. Kain yang membungkus badan liong bukan sembarang kain, namun kain batik tulis yang harganya tak murah. Sesuai tema pawai, yaitu tahun baru Cina 2561, batik tulisnya pun bernuansa merah dan keemasan. Naga batik ini disangga 41 tongkat.
"Motif batiknya beda setiap 10 tongkat. Ada batik Jawa Tengah, dan Jawa Barat," kata Rocky yang juga koreografer aksi tersebut.
Tak hanya itu yang unik dari Pawai Budaya kali ini. Empat puluh orang yang terlibat dalam aksi, bukanlah pemain liong betulan. "Kami terdiri dari penari dan cheerleader yang rata-rata masih SMA atau kuliah," ujar Rocky. Mereka diseleksi oleh tim Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, dan Batik Keris, satu bulan lalu.
Namun menurut Rocky, meski bukan pemain Liong betulan, mereka mampu tampil layaknya pemain profesional. Terbukti, kata Rocky, mereka kuat menyangga dan menaikturunkan kayu dalam tubuh Liong, sepanjang jalur pawai, yakni dari Monumen Nasional, melewati Jl.Thamrin, dan berhenti di bundaran Hotel Indonesia.
Badan liong yang berat memang membuat tak sembarang orang bisa mengangkat apalagi memainkannya. Untuk kepalanya saja, beratnya 75 kg. "Cuma empat orang dari kami yang mengangkat kepala liong," ujar Rocky bangga. Sedangkan ekor liong yang beratnya 20 kg, diangkat oleh dua orang saja.
Pawai Budaya ini dimulai pukul 08.00 di Monumen Nasional. Pada pembukaannya, hadir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Ketua Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana. (red/*tif)
"Liong ini masuk Museum Rekor Indonesia karena panjangnya. Selain itu, juga karena bahan tubuhnya terbuat dari kain batik," kata koordinator aksi Pawai Budaya yang disponsori oleh Batik Keris dan Mall of Indonesia, Rocky Oktora, usai pawai.
Dari pengamatan di lapangan, liong di pawai ini memang unik. Kain yang membungkus badan liong bukan sembarang kain, namun kain batik tulis yang harganya tak murah. Sesuai tema pawai, yaitu tahun baru Cina 2561, batik tulisnya pun bernuansa merah dan keemasan. Naga batik ini disangga 41 tongkat.
"Motif batiknya beda setiap 10 tongkat. Ada batik Jawa Tengah, dan Jawa Barat," kata Rocky yang juga koreografer aksi tersebut.
Tak hanya itu yang unik dari Pawai Budaya kali ini. Empat puluh orang yang terlibat dalam aksi, bukanlah pemain liong betulan. "Kami terdiri dari penari dan cheerleader yang rata-rata masih SMA atau kuliah," ujar Rocky. Mereka diseleksi oleh tim Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, dan Batik Keris, satu bulan lalu.
Namun menurut Rocky, meski bukan pemain Liong betulan, mereka mampu tampil layaknya pemain profesional. Terbukti, kata Rocky, mereka kuat menyangga dan menaikturunkan kayu dalam tubuh Liong, sepanjang jalur pawai, yakni dari Monumen Nasional, melewati Jl.Thamrin, dan berhenti di bundaran Hotel Indonesia.
Badan liong yang berat memang membuat tak sembarang orang bisa mengangkat apalagi memainkannya. Untuk kepalanya saja, beratnya 75 kg. "Cuma empat orang dari kami yang mengangkat kepala liong," ujar Rocky bangga. Sedangkan ekor liong yang beratnya 20 kg, diangkat oleh dua orang saja.
Pawai Budaya ini dimulai pukul 08.00 di Monumen Nasional. Pada pembukaannya, hadir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Ketua Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana. (red/*tif)
Sampah Berat Sungai Ciliwung Dikeruk
JAKARTA, MP – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk sampah berat Sungai Ciliwung yang menumpuk di sekitar jembatan Kalibata, Rawa Jati, Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 14 Februari 2010.
Sampah yang menumpuk di sekitar jembatan, antara lain, batang kayu berukuran besar, potongan-potongan bambu, kain, dan plastik. Keberadaan sampah ini ikut menghalangi arus air pada waktu terjadi banjir kemarin sehingga luapan air makin meluas ke pemukiman di sekitar daerah aliran sungai.
Untuk menyingkirkan sampah, pemerintah menurunkan dua unit alat berat yang berfungsi untuk mengangkatnya dari dalam air. Kemudian sampah dipindah ke sembilan armada truk yang akan langsung membuangnya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Wira H. mengatakan sampah yang hari ini berhasil diangkat dari sekitar jembatan Kalibata sudah mencapai delapan meter kubik. Berarti, bila ditotal-total, selama tiga hari terakhir, pemerintah sudah mengangkat sampah sebanyak 48 truk dari sana.
Pengerukan sampah ini merupakan kerjasama Dinas Pemprov DKI Jakarta, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, dan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur. (red/*vc)
Sampah yang menumpuk di sekitar jembatan, antara lain, batang kayu berukuran besar, potongan-potongan bambu, kain, dan plastik. Keberadaan sampah ini ikut menghalangi arus air pada waktu terjadi banjir kemarin sehingga luapan air makin meluas ke pemukiman di sekitar daerah aliran sungai.
Untuk menyingkirkan sampah, pemerintah menurunkan dua unit alat berat yang berfungsi untuk mengangkatnya dari dalam air. Kemudian sampah dipindah ke sembilan armada truk yang akan langsung membuangnya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Wira H. mengatakan sampah yang hari ini berhasil diangkat dari sekitar jembatan Kalibata sudah mencapai delapan meter kubik. Berarti, bila ditotal-total, selama tiga hari terakhir, pemerintah sudah mengangkat sampah sebanyak 48 truk dari sana.
Pengerukan sampah ini merupakan kerjasama Dinas Pemprov DKI Jakarta, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, dan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur. (red/*vc)
Meriahkan Imlek, Pemkot Jakpus Bagikan 2.000 Paket Sembako
JAKARTA, MP - Untuk memeriahkan perayaan Imlek, Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni melakukan roadshow ke sejumlah vihara, Sabtu (13/2) malam. Dalam roadshow tersebut, Sylvi sapaan akrabnya, secara simbolis menyerahkan sebanyak 2.000 paket sembako kepada 22 vihara yang berada di Jakarta Pusat.Nantinya, paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, susu, teh dan lain sebagainya akan dibagikan kepada warga kurang mampu yang tinggal di sekitar vihara. “Selamat merayakan tahun baru Imlek, kita datang untuk berbagi,” ujar Sylviana Murni saat mengunjungi vihara Buddhayna di Jalan Lautze, Kartini, Sawahbesar, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2) malam.
Dalam roadshow yang mengambil tema, Harmony in Diversity, Walikota Jakarta Pusat beserta jajarannya mengunjungi sedikitnya tujuh vihara yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat antara lain, Vihara Dharma Amurwabhumi di Joharbaru, Vihara Chikung di Kemayoran, Vihara Saptoronggo di Gambir, Vihara Ho Tek Tengsin Amuba di Tanahabang, Vihara Meta Aroma di Menteng, Vihara Buddhayana dan Wang Kiap Sie di Sawahbesar.
Sylvi berharap, kunjungan pada malam perayaan Imlek nantinya akan menjadi kegiatan tahunan yang diselenggarakan Walikota Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Sylvi juga mengungkapkan, apa yang dilakukannya beserta jajarannya seperti melakukan wisata rohani. “Sama seperti di Bangkok atau Beijing, warga Jakarta juga bisa melakukan wisata rohani dengan mengunjungi vihara-vihara yang ada di Jakarta,” kata Sylvi.
Mengenai tema yang dipilih yakni, Harmony in Diversity atau Harmoni dalam Perbedaan, dirinya menjelaskan, hal itu sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman dan sejahtera bagi warganya. “Jaga silaturahmi antar warga, dengan begitu visi dan misi bapak Gubernur untuk mensejahterakan warga Jakarta akan terwujud,” tandasnya.
Saat mengunjungi vihara Wang Kiap Sie, Sylvi dikejutkan dengan pemberian hadiah berupa kaligrafi yang ditulis dalam huruf China oleh Andi Mulyawan (60) warga Jalan Rawatengah RT 9/2, Joharbaru, Jakarta Pusat. Kaligrafi yang tertulis pada bagian atas kanvas tersebut bertuliskan, Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni dan di bawahnya bertuliskan Hu yang berarti Macan.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga menjabat Kepala Sudin Sosial Jakarta Pusat, Ika Lestari Aji menuturkan, bantuan yang terkumpul berasal dari para dermawan dan donatur yang ditujukan untuk membantu dan meringankan warga kurang mampu yang tinggal disekitar vihara. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi kegiatan tahunan dan dalam rangka menjaga silaturahmi antar warga Jakarta khususnya di Jakarta Pusat,” ucapnya.
Hal yang sama juga dikemukakan ketua yayasan Vihara Ho Tek Tengsin Amuba, Tanahabang, David Tanjung. Dirinya berterima kasih atas kunjungan Walikota yang menurutnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warganya khususnya warga Tionghoa. “Setahu saya, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh walikota di Jakarta. Semoga tahun-tahun berikutnya kami kembali dikunjungi,” tandasnya. (red/*bj)
Jumat, Februari 12, 2010
85 RS Dilarang Tolak Pasien Miskin
JAKARTA, MP – Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Rp 413 miliar untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010.
Untuk itu, sedikitnya 85 rumah sakit disiapkan sebagai lokasi rujukan program tersebut. Puluhan rumah sakit tersebut tersebar di lima wilayah dan telah memiliki Ikatan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan kata lain, 85 rumah tersebut wajib melayani pasien miskin.
Rinciannya, di Jakarta Pusat terdapat 14 rumah sakit umum (RSU) dan 7 rumah sakit khusus (RSK). Jakarta Utara terdapat 10 RSU, dan 3 RSK. Di Jakarta Barat ada 9 RSU dan 6 RSK yang melayani JPK Gakin. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 8 RSU serta satu RSK dan Jakarta Timur terdapat 16 RSU serta 6 RSK.
Jaminan Kesehatan tersebut diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP dan KK Jakarta. “Sedangkan bagi masyarakat Jakarta yang tidak memiliki KK atau KTP DKI, pelayanan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Ditegaskan Dien Emawati, Kepala Dinkes DKI, pihaknya menjamin seluruh pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin akan terlayani. Namun dirinya tidak menampik jika kenyataan di lapangan pelayanan tersebut kerap tidak maksimal lantaran ulah oknum petugas rumah sakit.
Untuk Itu, Dien mengimbau warga yang mengalami hal itu untuk segera melaporkannya kepada petugas.Bahkan Dien menyatakan pihaknya juga telah menempatkan kotak saran di setiap layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. “Kotak saran itu akan rutin dibuka setiap satu bulan dan akan segera kami tindaklanjuti,” tegas Dien.
Mengenai jenis layanan kesehatan, diakui tidak terdapat perbedaan kualitas antara pasien gakin dengan umum. Beberapa jenis layanan yang diberikan kepada pemegang kartu gakin diantaranya, pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pemeriksaan spesialis antara lain, rawat, jalan, pemeriksaan penunjang tindakan medis sederhana, persalinan normal di kelasi III dan pemberian obat-obatan.
Sedangkan layanan yang diberikan di RS adalah Rawat Jalan, rawat inap kelas III, termasuk persalinan, tindakan medis sampai dengan operasi, pemeriksaaan penunjang bila dibutuhkan, dan pemberian obat-obatan.
Dalam hal ini, ditambahkan, Dien dirinya berharap kelurahan mempermudah masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, melakukan verifikasi secara menyeluruh ke lapangan sebelum mengeluarkan SKTM. Sehingga tak ada kemungkinan adanya kebohongan oleh warga akan kondisi kehidupannya.
Kelurahan juga harus memberikan informasi secara detail kepada masyrakat. Sehingga tidak ada warga yang tidak tahu tentang program tersebut.
Sementara itu dari data Dinkes DKI, sepanjang 2009, sedikitnya 2 juta warga miskin terlayani melalui JPK Gakin dalam memperoleh layanan kesehatannya.(red/*pk)
Untuk itu, sedikitnya 85 rumah sakit disiapkan sebagai lokasi rujukan program tersebut. Puluhan rumah sakit tersebut tersebar di lima wilayah dan telah memiliki Ikatan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan kata lain, 85 rumah tersebut wajib melayani pasien miskin.
Rinciannya, di Jakarta Pusat terdapat 14 rumah sakit umum (RSU) dan 7 rumah sakit khusus (RSK). Jakarta Utara terdapat 10 RSU, dan 3 RSK. Di Jakarta Barat ada 9 RSU dan 6 RSK yang melayani JPK Gakin. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 8 RSU serta satu RSK dan Jakarta Timur terdapat 16 RSU serta 6 RSK.
Jaminan Kesehatan tersebut diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP dan KK Jakarta. “Sedangkan bagi masyarakat Jakarta yang tidak memiliki KK atau KTP DKI, pelayanan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Ditegaskan Dien Emawati, Kepala Dinkes DKI, pihaknya menjamin seluruh pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin akan terlayani. Namun dirinya tidak menampik jika kenyataan di lapangan pelayanan tersebut kerap tidak maksimal lantaran ulah oknum petugas rumah sakit.
Untuk Itu, Dien mengimbau warga yang mengalami hal itu untuk segera melaporkannya kepada petugas.Bahkan Dien menyatakan pihaknya juga telah menempatkan kotak saran di setiap layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. “Kotak saran itu akan rutin dibuka setiap satu bulan dan akan segera kami tindaklanjuti,” tegas Dien.
Mengenai jenis layanan kesehatan, diakui tidak terdapat perbedaan kualitas antara pasien gakin dengan umum. Beberapa jenis layanan yang diberikan kepada pemegang kartu gakin diantaranya, pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pemeriksaan spesialis antara lain, rawat, jalan, pemeriksaan penunjang tindakan medis sederhana, persalinan normal di kelasi III dan pemberian obat-obatan.
Sedangkan layanan yang diberikan di RS adalah Rawat Jalan, rawat inap kelas III, termasuk persalinan, tindakan medis sampai dengan operasi, pemeriksaaan penunjang bila dibutuhkan, dan pemberian obat-obatan.
Dalam hal ini, ditambahkan, Dien dirinya berharap kelurahan mempermudah masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, melakukan verifikasi secara menyeluruh ke lapangan sebelum mengeluarkan SKTM. Sehingga tak ada kemungkinan adanya kebohongan oleh warga akan kondisi kehidupannya.
Kelurahan juga harus memberikan informasi secara detail kepada masyrakat. Sehingga tidak ada warga yang tidak tahu tentang program tersebut.
Sementara itu dari data Dinkes DKI, sepanjang 2009, sedikitnya 2 juta warga miskin terlayani melalui JPK Gakin dalam memperoleh layanan kesehatannya.(red/*pk)
Kamis, Februari 11, 2010
Jumlah Penduduk Miskin di DKI Turun
JAKARTA, MP - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) membuahkan hasil. Hal tersebut tercermin dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada periode Januari-Maret 2009 sebesar 323,17 ribu jiwa. Jumlah ini menurun 0,67 persen dibanding periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 379,6 ribu orang.
Turunnya jumlah penduduk miskin di ibu kota dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, adanya deflasi atau penurunan harga-harga secara umum dan nilai uang yang bertambah. Kemudian meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp 972.645 di tahun 2008 menjadi Rp 1.069.865 pada 2009. Faktor lainya adalah ketepatan dalam pembagian raskin kepada rumah tangga miskin di DKI.
"Jumlah penduduk miskin di DKI mengalami penurunan dibanding 2008 lalu," kata Sri Santo Budi Muliatinah, Kepala Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/2).
Masalah kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Akan tetapi, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta, sejauh ini cenderung mengalami penurunan. Misalnya, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 0,72 pada 2008 menjadi 0,57 pada 2009. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,19 pada 2008 menjadi 0,14 pada 2009.
"Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil," ujar Sri Santo. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Sebab penduduk miskin masuk dalam kategori penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Dalam satu tahun terakhir, tepatnya periode Maret 2008-Maret 2009, garis kemiskinan naik sebesar 9,19 persen. Yaitu dari Rp 290.268 per kapita per bulan pada maret 2008 menjadi Rp 316.936 per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Komposisi garis kemiskinan menunjukkan, garis kemiskinan makanan sebesar Rp 204.248 atau 64,44 persen dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp 112.688 atau 35,56 persen. "Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan," ungkapnya.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, telur, dan mie instan. Kemudian komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan dan angkutan. Komoditi beras menyumbang 25,6 persen, telur menyumbang 6,4 persen, mie instan menyumbang 5,5 persen, tahu menyumbang 3,1 persen, tempe meyumbang 3,9 persen, dan gula pasir meyumbang 3 persen. Untuk komoditi non makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap garis kemiskinan non makanan yaitu 33,4 persen. Kemudian biaya angkutan 17,6 persen, listrik 8,9 persen dan minyak tanah 1,2 persen. (red/*bj)
Turunnya jumlah penduduk miskin di ibu kota dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, adanya deflasi atau penurunan harga-harga secara umum dan nilai uang yang bertambah. Kemudian meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp 972.645 di tahun 2008 menjadi Rp 1.069.865 pada 2009. Faktor lainya adalah ketepatan dalam pembagian raskin kepada rumah tangga miskin di DKI.
"Jumlah penduduk miskin di DKI mengalami penurunan dibanding 2008 lalu," kata Sri Santo Budi Muliatinah, Kepala Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/2).
Masalah kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Akan tetapi, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta, sejauh ini cenderung mengalami penurunan. Misalnya, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 0,72 pada 2008 menjadi 0,57 pada 2009. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,19 pada 2008 menjadi 0,14 pada 2009.
"Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil," ujar Sri Santo. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Sebab penduduk miskin masuk dalam kategori penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Dalam satu tahun terakhir, tepatnya periode Maret 2008-Maret 2009, garis kemiskinan naik sebesar 9,19 persen. Yaitu dari Rp 290.268 per kapita per bulan pada maret 2008 menjadi Rp 316.936 per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Komposisi garis kemiskinan menunjukkan, garis kemiskinan makanan sebesar Rp 204.248 atau 64,44 persen dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp 112.688 atau 35,56 persen. "Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan," ungkapnya.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, telur, dan mie instan. Kemudian komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan dan angkutan. Komoditi beras menyumbang 25,6 persen, telur menyumbang 6,4 persen, mie instan menyumbang 5,5 persen, tahu menyumbang 3,1 persen, tempe meyumbang 3,9 persen, dan gula pasir meyumbang 3 persen. Untuk komoditi non makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap garis kemiskinan non makanan yaitu 33,4 persen. Kemudian biaya angkutan 17,6 persen, listrik 8,9 persen dan minyak tanah 1,2 persen. (red/*bj)
Langganan:
Postingan (Atom)
