Dua Ruko Ludes Dilalap si Jago Merah

JAKARTA, MP - Kebakaran hebat kembali terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Kali ini, dua buah ruko di Blok T-O, nomor 85, Jalan Pangeran Jayakarta, Sabtu (31/10) Pukul 04.15 ludes dilalap si jago merah. Padatnya pemukiman penduduk di lokasi kejadian membuat petugas kesulitan bekerja. Akibatnya, api baru dapat dipadamkan setelah 7 jam kemudian atau Pukul 11.25.

Beruntung, kejadian yang sempat menghebohkan warga setempat, Tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Hanya saja, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sejauh ini petugas masih menyelidiki dugaan kebakaran tersebut. Namun dugaan kuat sementara, kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik.

Kasno, Perwira Piket Kantor Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Jakarta Pusat mengatakan, lokasi kejadian berada di daerah pemukiman padat penduduk. Sehingga ketika petugas Damkar akan melakukan pemadaman, menemui kesulitan. Beruntung, berkat bantuan warga sekitar, api dapat dijinakkan petugas tujuh jam kemudian. Petugas juga mengirim sedikitnya 22 unit mobil pemadam kebakaran.

“Kami kesulitan menembus lokasi kejadian lantaran lokasi kejadiannya di wilayah padat penduduk dan yang terbakar pun kebanyakan barang-barang elektronik sehingga membutuhkan waktu pemadaman yang agak lama,” ujar Kasno, Sabtu (31/10).

Kendala lainnya adalah, benda yang terbakar adalah jenis barang elektronik. Ironisnya barang-barang tersebut dalam keadaan menumpuk satu sama lain, sehingga api terus berkobar dan sulit untuk dipadamkan.

Sementara, Surachman, Kepala Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Suku Dinas Damkar dan PB Jakarta Pusat mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya kasus kebakaran, sebenarnya

sejauh ini pihaknya telah berupaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mewaspadai terjadinya kebakaran. Namun demikian seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah Jakarta memang sangat memungkinkan peristiwa kebakaran itu terjadi. “Oleh karenanya jika tidak diwaspadai betul-betul oleh masyarakat, bahaya kebakaran akan selalu muncul terjadi,” ujar Surachman.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihak Sudin Damkar dan PB Jakpus juga berencana akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan di beberapa RW dan sekolah. “Bulan depan Insya Allah kita akan lakukan penyuluhan di 8 RW dan 5 sekolah di wilayah Jakarta Pusat,” tandasnya.

Selain berupaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan, program bantuan dan pemberian alat pemadam kebakaran kepada masyarakat melalui Kelurahan juga terus dilakukan oleh Sudin Damkar dan PB Jakarta Pusat.(red/*bj)

Sopir Bemo Menolak Dirazia

JAKARTA, MP - Gencarnya penertiban terhadap bemo oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI, mulai mendapat perlawanan dari pemilik bemo. Mereka menolak ditertibkan karena tidak memiliki keahlian lain selain menyetir bemo. Selain itu mereka juga menuntut agar 15 bemo yang telah digaruk petugas Satpol PP segera dilepas kembali.

Tuntutan para pemilik demo ini disampaikan saat berunjuk rasa di depan gedung Balaikota, Jumat (30/10). Dalam aksinya, mereka meminta pada Pemprov DKI untuk menghentikan penertiban bemo dan mengembalikan 15 bemo yang dirazia. Mereka tidak sadar, padahal Pemprov DKI telah melakukan penggantian bemo ini dengan kendaraan roda tiga berbahan bakar gas (BBG). Bemo itu sendiri sebenarnya sudah dilarang beroperasi di Jakarta sejak tahun 1996 silam.

Ketua Paguyuban Bemo Jakarta, Boyo Hidayat, mengatakan seluruh pemilik bemo menuntut dihentikannya penertiban bemo. “Kami menuntut Pemprov DKI menghentikan penggusuran bemo dan meminta agar 15 bemo yang digaruk pada hari Rabu (28/10) lalu segera dilepaskan,” ujar Boyo Hidayat. Saat ini, kata Boyo, ada sekitar 1000-an bemo yang masih beroperasi di wilayah Jakarta. Antara lain beroperasi di Bendungan Hilir, Pademangan Barat, Kota, Tanah Abang, Cakung, Salemba, dan Kemayoran.

Rahmat (50), salah seorang pengemudi bemo terus berteriak-teriak meminta agar Pemprov DKI segera melepaskan dua bemonya yang digaruk Satpol PP beberapa hari lalu. “Itu mata pencaharian saya,” tuturnya. Jika tidak dilepas juga, ia meminta agar dicarikan jalan keluar agar keluarganya tetap bisa makan. “Mereka kan bisa menggantikannya dengan APB (angkutan pengganti bemo-red) atau memberikan saya uang untuk pulang kampung,” ujar Rahmat yang sudah 21 tahun menjadi pengemudi bemo.

Ia menyatakan, sebenarnya para pengemudi bemo di Jakarta tidak keberatan bila bemo dihapus karena bemo sudah tidak layak beroperasi. Menurut mereka, Pemprov DKI memang memberikan solusi dengan mengoperasikan APB, namun mereka merasa tidak terlibat dalam pergantian operasi kendaraan roda tiga tersebut. “Sayangnya mereka tidak pernah melibatkan kami dalam proses tersebut. Dan seharusnya APB itu diserahkan kepada pengemudi bemo. Tapi ternyata APB jalan, bemo juga jalan," tuturnya.

Menurutnya, inisiatif Paguyuban Bemo Jakarta untuk dilibatkan dalam proses peremajaan bemo tidak pernah digubris oleh Pemprov DKI. Mereka sudah mengajukan izin usaha kepada Dinas Perhubungan sejak 2007. “Hingga kini kami belum dapat jawabannya atas pengajuan izin usaha ini,” ungkapnya.

Kepala Seksi Penertiban Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Arifin menyatakan, penertiban terpaksa dilakukan karena kebanyakan bemo tidak memiliki surat izin, surat trayek, dan KIR. “Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku kami harus menertibkan bemo tersebut,” ujarnya.

Keberadaan bemo, menurutnya, sudah menyalahi SK Gubernur No 33 Tahun 1996 tentang Penghapusan dan Peremajaan Bemo ke APB. Selain itu bemo dianggap bertentangan dengan penerapan Perda Tibum No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sekretaris Provinsi DKI Jakarta, Muhayat mengatakan Pemprov akan segera mengganti semua bemo yang masih beroperasi saat ini. “Mereka akan mendapatkan penggantinya, seperti bajaj dengan bahan bakar gas ataupun angkutan lainnya yang lebih layak,” tuturnya.(red/*bj)

203 KK di Jakarta Daftar Sebagai Transmigran

JAKARTA, MP - Minat masyarakat DKI Jakarta untuk mengikuti program transmigrasi semakin meningkat akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan di ibukota. "Mereka sadar mencari kerja di Jakarta sudah sulit. Jadi mereka mencoba pergi ke daerah lain," ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Kartini, Jumat (30/10).

Menurutnya, saat ini sebanyak 203 kepala keluarga (KK) mendaftar sebagai peserta program transmigrasi, sedangkan tahun lalu hanya 75 KK.

"Namun, karena kuota yang diberikan pemerintah pusat hanya 100 KK, sejak 6 Oktober 2009 dilakukan proses seleksi. Diharapkan pada awal November telah ditetapkan 100 KK peserta transmigrasi untuk diberangkatkan ke tiga provinsi tujuan pada akhir November 2009," ujarnya.

Mereka akan diberangkatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, dan Bengkulu. Ia mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta transmigrasi antara lain memiliki KTP, kartu keluarga (KK) DKI Jakarta, dan surat nikah.

Selain itu mereka juga harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter, izin dokter untuk istri hamil, dan SKKB DKI Jakarta yang masih berlaku.

Syarat lain adalah usia kepala keluarga 20-45 tahun (bila KK duda/janda, minimal ada pengikut laki-laki usia produktif).

Kemudian umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun dan belum pernah bertransmigrasi. Mereka juga harus dapat membaca dan menulis huruf latin, memiliki agama, dan menaati peraturan yang berlaku, di samping harus lolos tes psikologi untuk mengetahui keseriusan mengikuti program ini.

"Untuk mengurus semuanya, para calon trasmigran tidak dikenai biaya sedikitpun. Semua surat-surat kami siapkan secara lengkap," tegasnya.(red/*wk)

Empat Rusun akan Dibangun di Jakarta

JAKARTA, MP - Pemprov DKI menganggarkan dana pada APBD 2010 untuk pembangunan dan renovasi bagi empat rumah susun (rusun). "Pada APBD 2010 akan disiapkan dana bagi pembebasan lahan dan pembangunan rusun Waduk Pluit, rehab total Rusun Tambora, pembangunan Rusun Pegadungan dan penyelesaian pembangunan rusun Pulogebang," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta.

Untuk pembangunan dan pengembangan rusun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp294,9 miliar," katanya. Pembangunan rusun tersebut dimasukkan dalam "dedicated program" atau program prioritas bidang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat yang total disediakan dana hingga Rp2,58 triliun.

Sementara itu, dengan dibangunnya Rusun Waduk Pluit maka penertiban hunian liar di Waduk Pluit yang semula akan dituntaskan pada akhir 2009 dapat dilaksanakan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi Widiantoro mengatakan pihaknya belum dapat menertibkan waduk tersebut karena tidak adanya tempat penampungan bagi warga yang digusur.

"Makanya kita agak mundur pelaksanaannya karena harus mencari kesiapan rusun yang siap menampung warga di sekitar Waduk Pluit," kata Budi.

Setelah dilakukan penertiban, Dinas PU akan menertibkan Waduk Pluit dan mengembalikan fungsinya sebagai penampungan air.

"Untuk pengerukan targetnya hanya satu tahun anggaran saja. Paling tidak 2012 Waduk Pluit sudah bisa berfungsi seperti semula," ujar Budi.

Luas Waduk Pluit adalah 80 hektar dan saat ini hanya tinggal sekitar 60 persen 48 hektar saja yang menampung air. Pengerukan dilakukan untuk mengembalikan kapasitas waduk ke 80 hektar seperti semula. Saat ini, warga menempati sekitar 15 hektar lahan disekitar Waduk Pluit.

Penertiban disebut Budi dianggarkan sebesar Rp20 miliar pada APBD 2010, sementara dana pengerukan waduk akan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar total 150 juga dolar AS.

Selain membangun empat rusun, Pemprov DKI juga menganggarkan dana bagi peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp175,7 miliar, antara lain untuk pembangunan MHT Plus di 6 wilayah dan pembangunan kabel bawah laut di Kecamatan Pulau Seribu Utara.(red/*vn)

Delman Monas Tolak Pindah ke Ragunan

JAKARTA, MP - Ikatan Delman Jakarta menolak kebijakan Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang melarang delman beroperasi di Monas mulai November mendatang. Mereka menolak rencana pemindahan ke Ragunan.

"Apapun risikonya, kami akan tetap beroperasi seperti biasanya," kata Ketua Ikatan Delman Jakarta, Iswadi, saat berbincang dengan wartawan, Jumat, (30/10).

Dirinya menilai kebijakan tersebut bukanlah sebuah kesepatan bersama antara para pengelola delman dengan pemerintah. "Ini adalah kebijakan sepihak dan surat edaran tersebut cacat hukum," kata dia.

Iswadi mengakui, pada 22 Oktober 2009 lalu, memang ada rapat bersama di kantor walikota Jakarta Pusat. Namun sehari kemudian, terbit Surat Edaran No. 236/1.858.3 tertanggal 23 Oktober 2009 yang ditanda tangani Kasudin Pariwisata Jakarta Pusat, Hj Dewi Susanti, yang menyebutkan adanya kesepakatan bersama. "Padahal di dalam rapat tersebut, kami tak diberi hak menyampaikan pertimbangan dan kajian," kata dia.

Sementara itu, lanjut dia, rencana pemindahan ke Ragunan hanya menimbulkan masalah baru. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan nasib para kusir delman. "Coba tanyakan pada 26 kusir delman Ragunan, apakah mereka mendapat fasilitas dokter hewan," kata dia.

Mereka berencana tetap beroperasi meski pemkot Jakarta Pusat akan melakukan tindakan-tindakan yang larangan lainnya. (red/*vn)

Perceraian Non Muslim Menurun

JAKARTA, MP - Tingginya pengertian antar pasangan nikah membuat angka perceraian pasangan nikah non muslim di Jakarta Pusat (Jakpus) menurun. Pada tahun 2008, dari 1.602 pasangan nikah non muslim yang tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakpus, 53 pasang diantaranya bercerai.

Sementara pada Januari-Oktober 2009, pasangan nikah non muslim yang tercatat 797 pasang. Dari jumlah ini, yang bercerai sebanyak 23 pasang. "Turunnya angka perceraian ini, saya kira karena saling pengertian antar pasangan non muslim sudah tinggi," kata M Hatta, Kepala Sudin Dukcapil Jakpus, Jumat (30/10).

Meski demikian, Hatta juga mengakui masih ada pasangan nikah non muslim yang belum mencatatkan pernikahannya di Sudin Dukcapil Jakpus. "Setelah direstui dan dinikahkan di gereja, ada yang tidak segera mengurus akta nikah ke Sudin Dukcapil. Padahal ini penting sebagai pengesahan secara hukum karena tercatat dalam lembar negara," ujar Hatta.

Karena itu, kasudin akan menggiatkan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama agar pasangan nikah non muslim mau mencatatkan pernikahannya di Sudin Dukcapil Jakpus. "Kita akan terus lakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama. Sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan setiap bulan, tapi kita akan intensifkan lagi," ujarnya.

Adanya pasangan nikah non muslim yang tidak mencatatkan pernikahannya, kata Hatta, karena sebagian masyarakat non muslim menganggap biaya pembuatan akta nikah masih mahal. "Sampai saat ini, masih ada pasangan nikah non muslim tapi belum mencatatkan diri. Umumnya, karena minim informasi dan masih menganggap mahalnya biaya pembuatan akta nikah. Untuk jumlahnya, saya tidak bisa memperkirakan," ungkapnya.

Hatta mengakui sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, pembuatan akta nikah ditarik retribusi. Untuk WNI, pencacatan di luar kantor (Petugas dipanggil ke lokasi pernikahan) dikenakan retribusi Rp150 ribu, sedangkan pencatatan di dalam kantor dikenakan retribusi Rp75 ribu.

Kemudian untuk WNA, pencatatan di luar kantor dikenakan retribusi Rp300 ribu, sedangkan pencacatan di dalam kantor Rp150 ribu. Demikian untuk proses cerai, WNI dikenakan Rp100 ribu dan WNA dikenakan Rp200 ribu.

Untuk mendapatkan akta nikah sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang harus menikah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian menyerahkan surat pengantar lembaga agama tersebut disertai surat keterangan dari lurah sesuai domisili, serta melampirkan akta kelahiran kedua mempelai dan KTP kedua mempelai. (red/*bj)

1.000 Lowongan Kerja di Jobfair

JAKARTA, MP - Untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta yang masih cukup tinggi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Pameran Bursa Kerja (Job Fair). Rencananya, kegiatan bursa kerja tersebut dilaksanakan 20-21 November mendatang di gelanggang mahasiswa Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat.

Bursa kerja ini merupakan kerja sama antaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, visijobs.com, dan Universitas Trisakti. Ditargetkan akan ada 1.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, ritel, otomotif, edukatif, telekomunikasi, dan properti. Sedangkan peserta yang hadir ditargetkan sekitar 5.000 orang.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta, Subagiyono, mengatakan, setiap tahun pengangguran di DKI Jakarta selalu bertambah. Hal ini terjadi karena angkatan kerja tahun lalu belum terserap pada pasar kerja dan adanya urbanisasi. Pertambahan angka pengangguran juga disebabkan adanya kesenjangan informasi antara pemberi kerja dan pencari kerja. “Pemberi kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan jabatan yang tersedia,” kata Subagiyono.

Pameran Bursa Kerja, kata Subagiyono, diyakini dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara langsung. Sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Jakarta.

Kemudian, job fair ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun ia mengimbau agar pihak-pihak yang akan melakukan job fair agar terlebih dulu mengajukan izin rekomendasi dari Disnakertrans. Kemudian setelah mengadakan job fair segera melaporkan hasil realisasi penempatan tenaga kerja kepada Disnakertrans.

“Kami membuka peluang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk melakukan job fair. Karena ini akan membantu kami untuk mengurangi angka pengangguran. Namun kami minta agar pihak penyelenggara segera mengurus izin rekomendasi dan melaporkan hasilnya,” urainya.

Pasalnya, selama ini sangat jarang dari pihak penyelenggara job fair melaporkan hasil penyerapan tenaga kerja yang diterima di perusahaan dalam kegiatan tersebut.

Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Muhammad A. Nuryatno mengatakan, mendukung dari segi fasilitas yaitu dengan memberikan tempat pelaksanaan di Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti, Jl Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta Barat. Luas gelanggang tersebut sekitar 1.000 meter persegi dan mampu menampung 5.000 peserta. “Kami akan mengatur keluar masuknya peserta agar tidak terjadi kerusuhan,” ungkapnya.

Keterlibatan Universitas Trisakti dalam Bursa Kerja ini, sebagai tanggung jawab bersama untuk memberikan kepada pemuda Jakarta yang memerlukan pekerjaan.

Eksekutif Direktur Visijobs.com Emy Trihanani menyebutkan, visijobs merupakan media online yang menyediakan jasa ketenagakerjaan. Karena itu, pihaknya akan mengadakan job fair bekerja sama dengan Disnakertrans DKI pada bulan November dan Desember 2009.

“Kami melakukan mediasi bagi para pencari kerja yang mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dengan perusahaan atau instansi penyedia lapangan kerja yang membutuhkan karyawan yang berkualitas,” ujarnya.

Untuk peserta, pihaknya menargetkan 40 perusahaan swasta yang akan ikut serta dalam kegiatan tersebut, Serta menerapkan tanda masuk gratis kepada semua pengunjung.(red/*bj)

Proyek Saluran Air Terminal Senen Asal Jadi

JAKARTA, MP - Pembangunan saluran air dan emplasement Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat, dikeluhkan Warga RW 04, Kelurahan Senen. Sebab, lumpur yang ada di saluran air itu tidak diangkat ke permukaan. Ironisnya, di atas saluran air itu kini dibangun sejumlah kios. Akibatnya warga kesulitan ketika akan membersihkan saluran air dari kotoran sampah.

Warga menilai pihak pemborong tidak profesional dan tidak bertanggungjawab dalam mengerjakan proyek tersebut. Buktinya, selain lumpur di dasar saluran tidak dikeruk, mereka juga hanya membuat sejumlah bak kontrol yang satu sama lainnya berjarak 5 meter.

Seperti dikatakan Boyran (45), Ketua RW 04, Kelurahan Senen. Pembangunan saluran air di area terminal itu, kata Boyran, terkesan asal jadi. Pihak pemborong kurang profesional dalam mengerjakan proyek tersebut. Buktinya, pasca pembangunan, pemukiman warga pun menjadi kerap dilanda banjir lantaran terjadinya pendangkalan saluran air.

"Bagaimana kita mau membersihkannya kalau saluran tersebut tertutup oleh kios-kios yang berdiri di atasnya. Ini sangat mengganggu apalagi sebentar lagi memasuki musim hujan. Kalau saja lumpur di dasar itu diangkat, mungkin ceritanya tidak begini," ujar Boyran.

Pembangunan Terminal Senen yang berakhir beberapa waktu lalu, lanjut Boyran, berdampak buruk bagi warga RW 04 yang berdekatan dengan Terminal Senen. Selain banjir, sejak awal tahun lalu tercatat sekitar 30 warga terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat gas buang bus-bus yang keluar masuk terminal.

Selain itu, pria yang akrab disapa Boy ini juga menceritakan bahwa satu-satunya MCK (mandi cuci kakus) yang terdapat di RT 07/04, belakangan ini menjadi sering tersumbat alirannya. Akibatnya warga mulai jarang menggunakannya. "Bagaimana mau digunakan kalau MCK-nya selalu digenangi air, apalagi MCK tersebut sangat dibutuhkan warga karena sedikit sekali warga yang memiliki toilet di rumahnya," jelas Boyran.

Selama ini, pihaknya sudah berulang kali menyampai protes namun tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Bahkan ketika akan dimintai pertanggungjawaban, pihak pemborong terkesan selalu menghindar. Akibatnya kini warga yang menanggung bebannya.

Bahkan jalur birokrasi pun ditempuh Boyran. Atas desakan warganya, ia menyurati Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni. Surat itu sudah ditanggapi, tapi nyatanya pembangunan yang dilakukan di Terminal Senen itu tetap masih berdampak kepada lingkungan sekitar, yakni banjir. Karenanya kini warga meminta agar kios-kios yang berdiri di atas saluran air itu segera dibongkar.

Lurah Senen, Mardiyono mengatakan, sejauh ini pihaknya mendukung langkah yang telah diambil warganya tersebut. Dirinya berharap agar persoalan ini bisa selesai secepatnya dan tidak merugikan warga. "Semoga persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya dan selesai secepatnya. Apalagi akan memasuki musim hujan, sebaiknya diselesaikan saja tuntutan warga itu sehingga warga tidak menanggung dampak yang lebih parah," tukasnya.(red/*bj)

1.106 Orang Terjaring Operasi Yustisi

JAKARTA, MP - Sebanyak 1.106 orang terjaring dalam Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang dilakukan secara serentak di lima wilayah kota, Kamis (29/10).

Dari 1.106 orang yang terjaring, 30 orang diantaranya harus dikirim ke Panti Sosial Kedoya. "Hasil OYK hari ini, ada 1.06i orang yang terjaring dan 30 orang diantaranya telah dikirim ke Panti Sosial Kedoya," ujar Franky Mangatas Panjaitan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Kamis (29/10) sore.

Ribuan oarng yang terjaring itu berasal dari Jakarta Pusat 120 orang, Jakarta Utara 215 orang, Jakarta Barat 216 orang, Jakarta Selatan 181 orang, serta Jakarta Timur 329 orang. Sedangkan 30 orang yang dikirim ke Panti Sosial Kedoya itu masing-masing berasal dari Jakarta Barat 18 orang dan Jakarta Timur 12 orang. Selebihnya langsung menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di pengadilan negeri setempat.

Selain itu, OYK kali ini juga berhasil menjaring 2 WNA di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Mereka adalah warga negara India dan Cina. Kemudian keduanya langsung dibawa ke kantor imigrasi setempat untuk ditindak sesuai dengan peraturan keimigrasian.

Franky mengatakan bahwa seluruh warga yang terjaring OYK ini, dikenai denda atara Rp 15 hingga 25 ribu perorang. "Uang denda itu akan masuk ke kas daerah. Total dari seluruh denda operasi ini mencapai Rp 9.828.000," ujar Franky.

Operasi yustisi, kata Franky, akan terus dilakukan hingga Desember mendatang. Sasarannya adalah warga yang tinggal di Jakarta namun administrasi kependudukannya tidak lengkap. Demikian halnya warga yang hanya memiliki KTP daerah dan tidak melapor ke RT/RW ketika berada di Jakarta, akan turut diciduk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian ia berharap, operasi ini dapat menyadarkan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. "Operasi ini agar mereka mengerti bahwa Jakarta memiliki ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang wajib untuk dipatuhi," pungkas Franky.

Dia menambahkan, operasi yustisi ini dimaksudkan agar warga taat pada aturan Perda No 4/2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.(red/*bj)

Kios di Terminal Senen Dikeluhkan Warga

JAKARTA, MP - Pembangunan kios-kios di Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat dikeluhkan warga. Sebab, kios-kios tersebut dibangun di atas saluran air. Akibatnya ketika turun hujan, pemukiman warga kerap tergenang karena saluran air tersebut tersumbat.

"Bagaimana kita mau membersihkannya kalau saluran air tersebut tertutup oleh kios-kios yang berdiri di atasnya. Ini sangat mengganggu apalagi sebentar lagi memasuki musim penghujan," ujar Boyran, Ketua RW 04 Kelurahan Senen, Kamis (29/10).

Pihak pemborong, kata Boy, kurang profesional dalam mengerjakan proyek tersebut. Buktinya, pasca pembangunan, pemukiman warga pun menjadi kerap banjir lantaran terjadinya pendangkalan saluran air.

Selain kerap dilanda banjir, sejak awal tahun lalu tercatat sekitar 30 warga di RW 04 terserang penyakit ISPA akibat pencemaraan udara dari asap kendaraan atau bus-bus yang keluar masuk terminal Senen.

Pria yang akrab disapa Boy ini juga menceritakan satu-satunya MCK (mandi cuci kakus) yang terdapat di RT 07/04, belakangan ini menjadi sering tersumbat alirannya. Akibatnya warga mulai jarang menggunakannya. "Bagaimana mau digunakan kalau MCK-nya selalu digenangi air, apalagi MCK tersebut sangat dibutuhkan warga karena sedikit sekali warga yang memiliki toilet di rumah," jelas Boyran.

Pihaknya, kata Boy, sudah berulangkali melakukan protes namun tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Bahkan ketika akan dimintai pertanggungjawaban, pihak pemborong terkesan selalu menghindar. Akibatnya kini warga yang menanggung bebannya. "Kalau ditemuin kita dilempar-lempar suruh ketemu siapa, tak lama ternyata orangnya sudah tidak ada di tempat. Jadi kita juga belum pernah bertemu," cetusnya dengan nada kesal.

Bahkan atas desakan warganya, Boy juga sudah menyurati Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni untuk mengadukan masalah ini. Surat itu sudah ditanggapi, tapi nyatanya pembangunan yang dilakukan di terminal Senen itu tetap masih berdampak kepada lingkungan sekitar, yakni banjir. Karenanya kini warga meminta agar kios-kios yang berdiri di atas saluran air itu segera dibongkar.

Lurah Senen, Mardiyono mengatakan, sejauh ini pihaknya mendukung langkah yang telah diambil warganya. Dirinya berharap agar persoalan ini bisa selesai secepatnya dan tidak merugikan warga. "Semoga persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya dan selesai secepatnya. Aalagi dalam waktu dekat ini kan datang musim penghujan, sebaiknya diselesaikan saja tuntutan warga itu sehingga warga tidak menanggung dampak yang lebih parah," tukasnya. (red/*bj)

Waspada, Ayam Tiren Banyak Beredar

JAKARTA, MP - Peredaran ayam "tiren" (ayam bangkai) ditengarai masih marak di sejumlah pasar di Jakarta Pusat (Jakpus) sehingga warga diimbau agar berhati-hati saat membeli daging daging ayam.

"Kami memang terus melakukan razia. Tapi, dengan berbagai keterbatasan yang ada, tidak menutup kemungkinan ada daging ayam tiren lolos dan diperjualbelikan di pasar," kata Djaelani, Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sudin Pertanian dan Peternakan Jakpus, di Jakarta, Kamis (29/10).

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil razia selama September 2009, pihaknya berhasil menyita 1.318 ekor ayam tiren, sedangkan pada Oktober 2009 hingga minggu ketiga berhasil menyita sekitar 700 ekor ayam tiren.

"Setiap bulan kita melakukan 10 kali razia dan sejumlah ayam tiren yang kita sita itu berasal dari 17 lokasi penampungan, yaitu di wilayah Johar Baru dan Cempaka Putih. Ayam-ayam itu kita musnahkan dengan cara dibakar," katanya.

Ia mengakui, dengan adanya berbagai keterbatasan masih dimungkinkan ada daging ayam tiren yang lolos dari razia dan dijual di pasar bersama daging ayam lainnya.

"Tidak menutup kemungkinan ada daging ayam tiren ada yang di perjualbelikan di pasar. karena pasokan kan datang setiap hari, sedangkan razia 10 kali dalam sebulan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari 17 tempat penampungan ayam (TPA), setiap hari pasokan ayam antara 1.000 sampai 1.500 ekor ayam. Dari jumlah itu, 100 sampai 150 ayam mati dalam perjalanan. "Jika tidak ada razia, sangat dimungkinkan juga ayam-ayam itu dipotong dan dijual di pasar," katanya.

Menurut dia, modus penjualan daging ayam tiren ada dua macam, yakni dijual utuh atau belum dimasak dan dijual dalam keadaan sudah dimasak atau sudah menjadi hidangan.

"Untuk daging ayam tiren yang belum dimasak atau dijual utuh masih bisa dikenali, dengan ciri-ciri, pada bagian leher dan paha terdapat bercak merah kebiru-biruan. Selain itu baunya anyir," katanya.

Sedangkan daging ayam tiren yang sudah dimasak sulit dikenali secara awam karena daging itu hanya bisa dideteksi melali tes laboratorium.

"Kalau sudah dimasak dan diberi bumbu sedemikian rupa, kita tidak bisa kenali kecuali dengan tes laboratorium," katanya.

Ia menjelaskan, harga ayam potong di Jakarta Pusat saat ini berkisar Rp23 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram. (red/*b8)

Bangun Taman Disiapkan Rp 25 Miliar

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Taman Interaktif sebagai paru-paru kota di lima titik. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 25 miliar.

“Sudah dianggarkan dalam RAPBD 2010. Dana Rp 25 Miliar itu untuk pembangunan taman di lima titik,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ery Basworo, baru-baru ini.

Menurut Ery, saat ini banyak kawasan yang seharusnya dijadikan jalur hijau tapi justru banyak difungsikan warga sebagai tempat tinggal. Ery berharap warga Jakarta ikut berperan aktif secara swadaya membangun taman interaktif di Jakarta.

Sebab, kata Ery, jika mengandalkan dana dari APBD, ruang terbuka hijau seperti taman interaktif tidak akan memenuhi jumlah ideal. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta yang berjumlah 267 kelurahan, masing-masing harus memiliki minimal satu taman interaktif.

“Idealnya, setiap kelurahan Jakarta memiliki satu taman. Peran serta warga penting, jadi jangan mengharapkan APBD saja. Masyarakat juga diharap membangun taman interaktif,” kata Ery.

Menurut Ery, selain sebagai paru-paru kota, taman interaktif tersebut termasuk dalam kajian rencana pengelolaan bencana, sebagai tempat rujukan atau evakuasi warga DKI Jakarta dari bencana.

“Taman ini juga difungsikan sebagai tempat evakuasi warga, dan bisa dibangun tenda darurat, dapur umum, serta posko kesehatan. Di sana juga bakal dilengkapi hidrant, jadi warga di permukiman padat penduduk tidak kesulitan mencari sumber air ketika terjadi kebakaran," ujarnya.

Dijelaskan Ery, DKI Jakarta saat ini memiliki 89 taman interaktif. Salah satunya Taman Pinang 4 di Jakarta Selatan. Namun demikian, untuk tahun ini, ada dua taman yang akan dibebaskan tapi belum terlaksana.

"Tahun ini ada dua lahan untuk taman, tapi pembebasannya belum terlaksana," katanya. Sejak 2003, Dinas Pertamanan dan Pemakaman telah membebaskan 89 taman yang difungsikan sebagai taman interaktif warga DKI Jakarta.(cok)

Tangani Sampah dengan Sistem Jali-jali

JAKARTA, MP - Pemkot Jakarta Pusat menggalakkan penanganan sampah dengan sistem jali-jali, yakni penanganan dengan cara jemput bola. Petugas kebersihan langsung mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengambil sampah untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Upaya ini dilakukan menyusul banyaknya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ditutup warga.

Sayangnya, belakangan ini sistem jali-jali mulai menemukan kendala. Pelaksanaannya masih kurang optimal lantaran truk pengangkut sampah yang ada rata-rata sudah berusia lebih dari 15 tahun. Akibatnya saat dioperasikan sering mogok di tengah jalan. Hal ini berdampak pula pada jadwal pengangkutan sampah yang sering terganggu.

"Sistem penanganan sampah di Jakarta Pusat sebenarnya sudah baik. Namun, armada kita sebagian besar sudah tua. Kadang-kadang memang ada mogok. Hanya itu kendalanya," kata Syamsudin M Nasir, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, usai dialog interaktif dengan anggota DPRD DKI Jakarta, di ruang pola Pemkot setempat, Selasa (27/10).

Kendati demikian, semua itu sudah ditangani secara baik yakni dengan melibatkan seksi kebersihan di setiap kecamatan. "Kita sudah mengatasinya dengan melibatkan kasie kecamatan. Misalnya, kalau ada kendala (Mogok-red) di lapangan, langsung diinformasikan ke sudin untuk didatangkan mobil pengganti," ungkapnya.

Menurutnya, dari 152 truk yang ada cukup untuk mengangkut sampah di Jakpus yang volumenya mencapai 5.280 meter kubik setiap hari. "Pengangkutannya kita lakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan masing-masing RW dengan kasie kecamatan, bisa dua kali sehari atau lebih," imbuhnya.

Ketua RW 01 Kelurahan Cikini, Herwandi, mengakui, sejak tempat penampungan sampah (TPS) di JL AA Kali Pasir ditutup maka pembuangan sampah dilakukan dengan sistem Jali-jali. Yakni sampah warga langsung dipungut oleh petugas kebersihan RW dan langsung diangkut dengan truk yang sudah parkir di tempat tertentu.

"Mobil itu keliling, kemudian berhenti sebentar untuk mengangkut sampah warga yang sebelumnya diangkut gerobak. Kadang dua hari sekali, kadang bisa tiga hari sekali. Tidak tentu mas. Tapi, petugas tahu kalau mobilnya mau datang," ungkapnya. (red/*bj)

Jangan Minum Air Isi Ulang Sembarangan

JAKARTA, MP - Menjelang musim penghujan, warga Jakarta dihantui bencana banjir. Bahkan berbagai penyakit juga mengancam, salah satunya diare. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tidak meminum langsung air minum isi ulang. "Kita imbau tidak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Karena banyak air kemasan isi ulang itu telah tercemar bakteri e-coli," tegas Tini Suryanti, Humas Dinkes DKI Jakarta.

Tini menambahkan, selama ini pihaknya juga terus melakukan tindakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap kios-kios penjual air isi ulang yang ada di Jakarta. "Ada ribuan tempat penjualan air isi ulang yang sudah kita tindak di seluruh wilayah Jakarta. Penindakan dilakukan oleh Sudin masing-masing wilayah," katanya.

Dia mencontohkan, salah satu tindakan pembinaan yang dilakukan adalah, setelah dilakukan pemeriksaan, pemilik kios air isi ulang wajib mendapatkan sertifikat laik sehat yang dikeluarkan Sudin Kesehatan di masing-masing wilayah. "Jika tercemar dan berbahaya tidak akan kita keluarkan sertifikat laik sehat tersebut," tandasnya.

Sementara itu, mengenai kecenderungan bakal meningkatnya penyakit diare saat musim hujan nanti, Tini menegaskan supaya masyarakat tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak terserang diare..

Tini mengatakan, kecenderungan muncul dan meningkatnya korban penyakit diare memang kerap terjadi saat mamasuki musim penghujan. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan yang tidak sehat seperti ketika terjadi banjir, mengonsumsi makanan yang tercemar, mengonsumsi air minum yang tidak matang, serta perilaku masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup sehat.

"Makanya, biasakan cuci tangan serta tidak buang air besar di sembarang tempat seperti di kali. Sebab, kotorannya akan terbawa dan mencemari tempat lain," jelas Tini.

Data yang diperoleh dari Rumahsakit (RS) Tarakan, Jakpus, menyebutkan rumahsakit tersebut sedikitnya merawat 2 sampai 3 penderita diare setiap harinya. "Bisanya meningkat saat musibah banjir terjadi di Jakarta," kata Zuraidah, Kepala Bagian Keperawatan RS Tarakan.

Secara terpisah, Harry Tirto Djatmiko, Kabid Informasi Publik dan Meteorologi BMKG mengatakan, musim penghujan akan terjadi pada periode November hingga Februari mendatang. Kondisi cuaca pada beberapa hari terakhir ini merupakan masa transisi dari musim kemarau menuju musim penghujan.

Ia mengatakan, untuk prakiraan cuaca selama sepekan mendatang menyebutkan, suhu udara sudah mulai turun berkisar antara 30-33 drajat celcius dari sebelumnya yang berkisar 33-35 derajat celcius. "Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi menjelang sore hingga malam hari, dan terkonsentrasi di Jabodetabek bagian selatan," tuturnya. (cok)

Car Free Day Jadi Objek Wisata

JAKARTA, MP - Car free day dimanfaatkan sejumlah warga Ibu Kota untuk menjalankan berbagai aktivitas olahraga. Ada juga yang menggunakan car free day sebagai bagian wisata dalam kota.

Kegiatan olahraga bersepeda, futsal, bulu tangkis, dan lari pagi pun mewarnai aktivitas warga di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Minggu, (25/10).

Di ruas Jalan Sudirman, beberapa warga antusias bermain futsal maupun bersepeda di tengah jalan utama yang sengaja dikosongkan dari kendaraan bermotor. Hanya angkutan massal Tranjakarta yang sesekali melintas di jalurnya.

"Senang sekali ada car free day, udara Jakarta yang biasanya penuh polusi bisa sedikit bersih," kata Ari, 48, yang mengajak anggota keluarganya melakukan olahraga di Jalan Sudirman.

Bersama dua orang anaknya, Ari yang sehari-hari berprofesi sebagai pegawai swasta bidang periklanan mengaku sangat menikmati car free day. Dirinya berharap car free day bisa dilakukan secara rutin setiap minggu. "Tidak hanya satu kali dalam sebulan," katanya. Ari mengaku, setiap car free day, dia selalu menyempatkan diri bersepeda bersama keluarganya.

Hal serupa juga dinyatakan pengguna car free day lainnya, Agustina (28). Tina yang membawa serta balitanya ini tengah mengikuti acara bertema kesehatan. Meski mengaku tidak menggunakan jalanan sebagai sarana olahraga, Tina menikmati jalan-jalan Jakarta tanpa mobil. "Jarang bisa melihat Jalan utama ini tanpa kendaraan dan asap," kata Tina.

Hari ini, berkaos senada warna putih dan hijau dengan balitanya serta menggunakan topi, Tina tampak menikmati suasana olahraga warga lain dari pinggir Jalan MH Thamrin. Sesekali, ia memperhatikan anaknya yang berlari-lari kecil di pinggiran jalan.

Setiap minggu terakhir setiap bulan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Car Free Day di Jalan Utama Jakarta Sudirman dan Thamrin. (red/*vn)

Kualitas Udara di Jakarta Mulai Membaik

JAKARTA, MP - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) nampaknya cukup efektif mengurangi pencemaran udara di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil kajian Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, rata-rata kadar debu (PM-10) berkurang 34 persen, Carbon Monoksida (CO) 68 persen, dan Nitrogen Monoksida (NO) 80 persen.

"Hasil kajian kita ini dilakukan selama 14 hari, yakni 7 hari sebelum pelaksanaan HBKB dan 7 hari setelah pelaksanaan HBKB. Jadi HBKB ini sudah cukup efektif menekan pencemaran udara di DKI Jakarta," kata Peni Susanti, Kepala BPLHD DKI Jakarta, di sela-sela HBKB di Jl Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (25/10).

HBKB di Jl Sudirman-Thamrin kali ini terlihat lebih ramai dari kegiatan yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Buktinya, lebih dari 15 ribu orang memadati Jl Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia. Demikian juga di Jl Sudirman juga terlihat banyak komunitas sepeda mengayuh sepeda hingga patung pemuda . Bahkan, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, Aurora Tambunan, melepas langsung jalan santai 10 ribu langkah bersama Anlene di Bundaran Hotel Indonesia. "Kita cukup apresiatif dengan perusahaan ini yang turut menyukseskan dengan mengisi acara pada HBKB," katanya.

Para pengunjung HBKB di Jl Sudirman-Thamrin pun terlihat antusias. Salah satunya diungkapkan Wawan (27), warga Kemayoran. Ia juga senang dengan adanya kegiatan ini. "Kalau hari minggu saya biasa datang ke Monas. Tapi hari ini pas ada car free day (HBKB), jadi sekalian saja saya jalan-jalan ke sini (Bundaran HI)," kata Wawan yang datang bersama empat orang temannya.

Hal senada juga diungkapkan Tanto (57). Pria pencinta Sepada ini mengaku senang dengan digelarnya HBKB di Jl Sudirman-Thamrin. "Program ini sangat baik. Khususnya untuk memperbaiki kualiatas udara. Selain itu juga bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersantai dan berolahraga di hari Minggu," katanya.

Sejak dilaksanakan pada 27 November 2007 lalu, HBKB atau dikenal dengan car free day sejauh ini sudah berjalan efektif. Warga pun cukup antusias menyambut kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Minggu pekan terakhir setiap bulan. Buktinya, setiap kali HBKB digelar, warga tumpah ruah di jalan, mulai dari sekadar jalan santai, futsal, bersepeda, hingga menggelar panggung hiburan.

Dalam rangka HBKB, sepanjang Jl Sudirman-Thamrin, ditutup mulai pukul 06.00-14.00. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan sepeda santai yang diselenggarakan Yayasan Jantung Indonesia dengan melibatkan 1.200 peserta. "Selain itu, kami juga lakukan sosialisasi lingkungan hidup. Lihat saja, banyak anggota kita yang memakai kostum lucu-lucu," ujar Peni. Seperti terlihat banyak komunitas yang mengenakan kostum binatang, mengenakan aksesoris daun dan sebagaianya.

Peni menjelaskan, pelaksanaan HBKB di DKI Jakarta selalu diselenggarakan dua kali dalam sebulan, yakni setiap minggu terakhir setiap bulan diadakan di Jl Sudirman–Thamrin, dan minggu kedua setiap bulan di setiap wilayah secara bergantian. Upaya ini bertujuan menurunkan beban pencemaran udara yang dihasilkan emisi gas buang kendaraan bermotor. Selain itu juga sebagai upaya menyadarkan masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkankan kualitas udara. Tidak hanya itu, HBKB mempunyai dampak sosial yang cukup tinggi, karena dijadikan wadah untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berekreasi antar masyarakat Jakarta.(min)

Direlokasi, Kusir Delman Pasrah

JAKARTA, MP - Para kusir delman di kawasan Monumen Nasional (Monas) hanya bisa pasrah, menyusul larangan beroperasi di kawasan tersebut. Ya, terhitung mulai November, para kusir delman tersebut akan direlokasi di Taman Marga Satwa Ragunan (TMR). Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat secara resmi melarang delman beroperasi di kawasan Monas dan sekitar Jalan Merdeka mulai 29 Oktober. Sebab, keberadaan delman di Monas membuat kawasan tersebut kumuh dan menimbulkan bau tidak sedap karena kotoran dan kencing kuda.

"Mereka (kusir delman-red) bingung dan hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut," ujar Iswadi, Sekjen Persatuan Perjuangan Delman Betawi (PPDB). "Tanggal 29 Oktober delman dilarang beroperasi di Monas. Sedangkan relokasinya akan dilakukan pada awal November," lanjut Iswadi.

Meski pasrah, Iswadi dan kawan-kawannya sangat menyayangkan tidak adanya ruang untuk mengubah keputusan Pemkot Jakpus dalam sosialisasi yang telah dilakukan. Mestinya, lanjut Iswadi, pelaksanaan relokasi tidak hanya ke kawasan TMR saja, melainkan juga dapat dilakukan ke kawasan wisata lainnya di Jakarta seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), kawasan Ancol, dan lain sebagainya.

Jika relokasi hanya ke kawasan TMR, ucap Iswadi, dia khawatir justru akan menimbulkan permasalahan baru lantaran bertambahnya jumlah delman yang berada di TMR akibat relokasi delman-delman yang sebelumnya beroperasi di kawasan Monas. Jika opsi relokasi ditambah, dan tidak hanya di TMR, maka keberadaan delman akan lebih merata.

Pasalnya, ungkap Iswadi, saat ini saja di kawasan TMR sudah terdapat 26 delman yang beroperasi pada Sabtu dan Minggu. Dengan hari dan jam operasi yang sama, jumlah itu kemudian otomatis akan bertambah seiring kedatangan delman-delman yang berasal dari Monas yang jumlahnya mencapai 50-an delman. "Kita juga sudah beritahu dan memberikan pengertian kepada anggota kita di TMR, semoga saja mereka mau menerimanya," ungkap Iswadi.

Hingga kini, Iswadi sendiri tidak tahu berapa jumlah pasti delman-delman yang akan direlokasi ke TMR. "Yang jelas kita akan patuhi keputusan ini karena kita juga ingin mengubah citra buruk yang disematkan Pemprov DKI kepada kita. Dengan begitu, kami berharap nantinya Pemprov DKI juga mau memperdulikan dan memperhatikan kami," harap Iswadi.

Staf Bidang Promosi TMR, Wahyudi Bambang, mengakui sudah ada koordinasi antar pimpinan antara pihak TMR dengan Pemkot Jakpus. Dengan adanya relokasi tersebut, pihaknya akan segera melakukan inventarisir jumlah delman secara keseluruhan yang akan beroperasi di TMR.

"Kita belum tahu jumlah delman yang akan direlokasi dari Monas. Yang jelas, kita tetap tidak akan mengubah jadwal operasi mereka yakni pada Sabtu-Minggu mulai pukul 09.00-16.00," ujarnya.

Dengan inventarisir tersebut, lanjut Wahyudi, pihak TMR akan mengatur teknis beroperasi delman-delman yang ada di TMR sehingga keberadaannya tetap bisa dinikmati pengunjung dan tidak menganggu lingkungan di kawasan TMR.(red/*bj)

Ratusan Gubuk Liar dan Lapak PKL Ditertibkan

JAKARTA, MP - Ratusan gubuk liar dan lapak milik pedagang kaki lima (PKL) di sisi kanan-kiri rel kereta api (KA) di Kelurahan Tanahtinggi, Joharbaru, Pasar Gaplok, dan Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat ditertibkan, Sabtu (24/10). Sedikitnya 600-an petugas gabungan dari unsur Satpol PP Jakarta Pusat, PT KA Persero, dan Polres Jakarta Pusat dikerahkan dalam penertiban tersebut. Para pemilik lapak dan gubuk liar hanya pasrah ketika satu per satu lapaknya diobrak abrik dan dimasukkan ke dalam truk.

Penertiban yang dipimpin oleh Rospen Sitinjak, Wakil Walikota Jakarta Pusat ini berjalan cukup lancar. Tidak ada perlawanan sama sekali dari pedagang kaki lima maupun pemilik gubuk liar di pinggiran rel KA.

Hanya saja, saat penertiban berlangsung, terlihat pemilik gubuk liar dan lapak sangat panik. Mereka tidak menyangka kalau hari ini petugas akan menertibkan tempat mereka berteduh dan mencari nafkah.

Beberapa pedagang kaki lima mencoba meminta belas kasihan petugas yang akan mengangkut lapak mereka. Namun rengekan pedagang ini tak digubris petugas hingga akhirnya satu per satu lapak dan gubuk dinaikkan ke dalam truk. "Mohon jangan dibongkar Pak, mau tinggal di mana lagi kami ini Pak, kami ini rakyat kecil," ujar Tarsih (64) nenek renta sambil menyelamatkan barang-barang berharga miliknya saat ratusan petugas mencoba merobohkan tempat tinggalnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Nasir (35), pedagang buah yang berjualan di kawasan Pasar Gaplok. Sambil membereskan barang dagangannya, pria separuh baya itu terus berteriak agar petugas tidak mengangkut barang dagangannya.

Wakil Walikota Jakarta Pusat, Rospen Sitinjak, menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku lantaran keberadaan para PKL dan pemilik bangunan liar tersebut keberadaanya sangat mengganggu masyarakat lainnya serta dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri.

"Selain membuat kemacetan, keberadaan mereka yang berjualan dan tinggal di sisi kanan-kiri rel kereta api sangat membahayakan keselamatan mereka sendiri dan pengguna jasa kereta api," tegas Rospen.

Selain itu, Rospen juga mengemukakan, penertiban yang dilakukan ini bertujuan kawasan tersebut tidak lagi kumuh, kotor, dan mengganggu perjalanan kereta api. "Penertiban akan terus dilakukan dan dilanjutkan," tegas Rospen. Usai melakukan penertiban sepanjang perlintasan kereta api, petugas melanjutkan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan kali Sentiong.

Sebanyak 14 truk berukuran besar serta 5 rangkaian kereta api turut dikerahkan guna membawa sampah-sampah dari lokasi penertiban yang didominasi oleh sampah sisa-sisa bangunan serta lapak-lapak milik PKL. (red/*bj)

136 Aset Daerah Akan Disertifikasi

JAKARTA, MP - Seakan tak mau kejadian hilangnya aset eks kantor walikota Jakarta Barat terulang kembali, Pemprov DKI kini menggalakkan program sertifikasi aset yang dimiliki. Tak tanggung-tanggung, tahun ini ditargetkan 136 aset akan disertifikasi. "Semua aset daerah kita sertifikasi secara bertahap," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, kata Fauzi Bowo, proses sertifikasi aset daerah baru berjalan 40 persen, meliputi gedung pemerintahan, rumah sakit, bangunan sekolah, termasuk fasos dan fasum. Diakuinya, aset daerah yang ada bukan tidak tertata, tapi dalam proses penataan.

Selain itu, lanjut Fauzi Bowo, pihaknya juga sedang mencari cara efektif dalam upaya penagihan fasos/fasum yang merupakan kewajiban pengembang. "Apapun format baru yang ditawarkan, seperti oleh LSM, harus bisa menjamin sasaran yang ingin kita capai," ungkap Fauzi Bowo.

Diakuinya, saat ini telah dibuat perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dan pihak terkait guna memudahkan penagihan fasos/fasum. "Perjanjian kerja sama itu dibuat melalui notariat. Sebab, dengan kita menggunakan notariat, penagihan bisa dikejar dan lebih jelas karena memiliki kekuatan hukum," jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Sukri Bey, mengatakan dari total aset yang dimiliki DKI, baru 40 persen yang telah disertifikasi. Tahun 2007 sertifikasi aset mencapai Rp95 triliun, sedangkan tahun 2008 mencapai Rp384 triliun. Dijelaskannya, dari target 136 aset yang bakal disertifikasi hingga akhir 2009, baru 18 titik yang telah disertifikasi.

Sementara berdasarkan catatan beritajakarta.com, dari 22 ribu aset yang dimiliki, saat ini baru 3000 aset yang telah disertifikasi. Kondisi ini tentu membuat set tersebut rawan berpindah tangan.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah kehilangan aset berupa eks kantor walikota Jakarta Barat di Jl S Parman. Pemprov DKI akhirnya membayar sewa tanah sebesar Rp 40 miliar ke Yayasan Saweri Gading melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Tindakan ini berdasarkan amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) No 19 PK/Pdt/2006. Selain itu, Pemprov DKI tinggal menunggu pembayaran ganti rugi atas bangunan kantor walikota Jakbar dari Yayasan Saweri Gading sebesar Rp 3,5 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menerangkan, berdasarkan amar putusan PK MA, Pemprov DKI harus mengembalikan lahan eks kantor Walikota Jakarta Barat ke Yayasan Saweri Gading dan harus membayar sewa tanah selama 29 tahun sebesar Rp 40 miliar.

Selain itu, aset tanah seluas 1,4 hektar dan bangunan enam lantai seluas 68 ribu meter persegi di Atrium Senen juga terancam hilang karena menunggak pajak sejak tahun 1992-2007 senilai Rp 54,7 miliar.(red/*bj)

Dishub DKI Cabut "Belok Kiri Jalan Terus"

JAKARTA, MP - Dishub DKI segera mencabut rambu yang menyatakan "Belok Kiri Jalan Terus", sebagai tindak lanjut pengesahan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Jalan Dishub DKI Muhammad Akbar, mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pencabutan rambu-rambu tersebut.

"Koordinasi ini dilakukan untuk menentukan rambu mana yang harus dicabut dan mana yang dibiarkan," kata Akbar.

Menurut Akbar, setiap persimpangan memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga aturannya seharusnya bersifat situasional.

Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan belok kiri langsung masih dapat dilakukan jika dibutuhkan di beberapa titik. "Untuk menentukan titik tersebut kami juga masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU untuk lebih memastikannya," katanya.(red/*b8)

November, Delman Monas Pindah ke TMR

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) pada awal November mendatang, akan mensterilkan kawasan Monas dari delman. Selanjutnya seluruh delman yang berjumlah kurang lebih 50 an unit ini akan direlokasi ke kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Jakarta Selatan.

Wakil Walikota Jakarta Pusat, Rospen Sitinjak, mengatakan, selama ini para kusir delman meminta agar mereka segera diberikan tempat penampungan, jika harus hengkang dari kawasan Monas. Makanya Pemkot Jakarta Pusat langsung berkoordinasi dengan pengelola TMR Ragunan dan Sudin pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan. Hasilnya, tempat penampungan akan disediakan di kawasan TMR. "Selama ini, mereka minta diberi tempat penampungan, sekarang kami sediakan. Jadi mereka harus pindah," ujar Rospen Sitindjak.

Pemindahan delman dari kawasan Monas ke TMR sudah sangat tepat. Sebab, selain mendapatkan kontrol kesehatan hewan dari pengelola, waktu operasional TMR pun dibuka selama sepekan penuh mulai Senin-Minggu. Sedangkan di Monas, waktu operasional mereka dibatasi yakni hanya Sabtu dan Minggu. "kalau di TMR kan mereka dapat beroperasi setiap hari," imbuhnya.

Upaya pemindahan delman dari Monas ke TMR ini menyusul banyaknya keluhan dari para pengunjung Monas, terutama para pecinta olahraga. Alasannya, sejak Monas dibanjiri delman, aktivitas mereka jadi terganggu saat olahraga. Yakni adanya bau tak sedap yang ditimbulkan dari kotoran kuda.

Menanggapi rencana tersebut, Iswadi, Sekjen Persatuan Perjuangan Delman Betawi (PPDB) mengatakan, pihaknya baru menerima surat keputusan untuk relokasi delman dari Monas ke TMR pada Kamis (22/10). Menurutnya, relokasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut aspek budaya saja melainkan juga berdampak kepada pekerjaan para kusir delman. "Yang kita sesalkan, mengapa sebelumnya Pemkot Jakpus tidak melakukan sosialisasi kepada kami," ujar Iswadi.

Kendati begitu, jika kebijakan tersebut merupakan yang terbaik maka pihaknya bisa menerima asalkan fair dan terbuka. Ia juga meminta jika memang relokasi jadi dilaksanakan maka mereka meminta agar ada jaminan aman dan nyaman di tempat yang baru. Minimal tidak timbul permasalahan baru, mengingat saat ini di TMR juga terdapat sekitar 26 delman. "Di TMR sendiri saat ini ada sekitar 26 kusir delman yang setiap hari beroperasi dan akan bertambah dengan kusir delman asal Monas yang jumlahnya mencapai 50-an," jelasnya.

Selanjutnya ia berharap, Pemkot Jakpus tetap mengizinkan delman beroperasi di kawasan Monas. Alasannya, Monas merupakan tempat kebanggaan masyarakat Jakarta dimana di dalamnya harus ada delman sebagai ciri khas angkutan Jakarta tempo dulu. "Kami berharap tidak semua direlokasi, tapi biarkanlah 10 sampai 20 delman tetap beroperasi di Monas pada Sabtu dan Minggu saja," harapnya. (red/*bj)

Jakarta Masih Aman dari Topan Lupit

JAKARTA, MP - Topan Lupit yang saat ini bergerak menuju Luzon utara, Filipina dan bergerak ke kawasan Asia, dipastikan tidak akan memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Badan Meteorologi Klimatalogi dan Geofisika (BMKG) memprediksi topan Lupit tidak akan memberikan pengaruh besar pada kondisi cuaca di Jakarta berdasarkan arah angin yang cenderung menuju timur laut Taiwan. Paling tidak, Jakarta aman dari topan Lupit.

Kepala Bidang Sikontropis BMKG, Fahri, mengatakan dengan dengan letak geografis Indonesia yang berada sekitar khatulistiwa, kecil kemungkinan topan Lupit melanda kota Jakarta dan sekitarnya. “Bukan hanya Jakarta namun seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dapat dipastikan aman dari fenomena alam tersebut,” ujar Fahri di Jakarta.

Karena itu, warga Jakarta dan daerah lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak perlu khawatir akan terjadinya topan Lupit. Pasalnya, untuk daerah Ternate yang lebih dekat dengan Filipina pun dapat dipastikan aman lantaran jaraknya masih terlampau jauh yakni sekitar 1.900 kilometer.

Menurutnya, terdapat topan Lupit di Samudera Pasifik sebelah Utara Filipina serta adanya aktivitas daerah pusaran angin di perairan sebelah barat Sumatera dan di perairan sebelah utara Papua yang memengaruhi kondisi atmosfer di wilayah Indonesia terutama di wilayah utara khatulistiwa bagian barat, tengah, dan timur. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat dan utara serta di sekitar ekuator.

“Perlu juga diperhatikan adanya aktivitas konvektif terkait dengan temperatur yang cukup tinggi pada siang hari yang merupakan aktivitas atmosfer berskala lokal,” terangnya. Hal tersebut akan berpotensi menimbulkan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yaitu Sumatera bagian utara dan tengah, Pesisir Barat Sumatera, Pesisir Timur Sumatera bagian utara dan tengah, Jawa bagian barat dan tengah, Kalimantan bagian barat dan timur, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku bagian utara dan selatan serta Papua bagian utara, barat dan selatan.

Topan lupit, ujar Fahri, terjadi karena adanya kenaikan suhu muka laut di atas 27 derajat celcius. Biasanya jenis topan ini tumbuh di perairan yang relatif luas seperti di Samudera Pasifik, Cina Selatan, Atlantik, serta Samudera Hindia. Dan tidak tertutup kemungkinan terjadi di perairan yang sempit seperti selat. Untuk belahan bumi utara yakni Samudera Pasifik, Cina Selatan dan Atlantik, biasanya sikontropis topan lupit tumbuh pada April hingga November. Sedangkan untuk bumi bagian selatan yakni Samudera Hindia dan Pasifik, topan lupit biasa terjadi pada November hingga April.(red/*bj)

1.100 Bangunan Bermasalah di DKI Disegel

JAKARTA, MP - Sepanjang tahun 2009, sedikitnya ada 1.100 bangunan di lima wilayah ibu kota yang menyalahi tata ruang kota Jakarta. Seluruhnya langsung dikenai sanksi berupa segel karena dianggap melanggar Perda No 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Jenis pelanggarannya adalah, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) berada di jalur hijau dan di atas saluran air.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta, Hari Sasongko, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menegakkan Perda No 6 tahun 1999 tentang RTRW. Sejak Januari-Oktober ini, tercatat ada 1.100 bangunan telah ditindak tegas. Dari jumlah tersebut, 700 bangunan diantaranya telah dilakukan pembongkaran. Kemudian, bangunan yang disegel kasusnya langsung diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses ke pengadilan negeri setempat.

Selanjutnya, terhadap 200-an bangunan bermasalah lainnya, pihaknya akan terus menertibkan hingga akhir tahun 2009. Tindakan yang akan dilakukan berupa penyegelan. Selanjutnya kasusnya akan diserahkan ke aparat kepolisian untuk dilanjutkan ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan agar ada efek jera dari para pemilik bangunan bermasalah tersebut.

“Kami serius menertibkan bangunan yang melanggar aturan RTRW DKI Jakarta. Dan ini berkaitan dengan UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah. Dalam undang-undang ini ditetapkan pemberi izin dan penerima izin yang menyalahi aturan sama-sama dikenakan sanksi pidana,” kata Hari Sasongko.

Berdasarkan Perda No 6 Tahun 1999, setiap bangunan harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melunasi kewajiban membayar retribusi. Perda juga menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan RTRW akan dikenakan tiga jenis sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran perizinan rencana tata ruang yang dilakukan antara lain pencabutan izin penunjukkan penggunaan tanah, IMB, dan pengenaan retribusi penyesuaian rencana pemanfaatan lahan atau pelampauan Koefisien Luas Bangunan atau Ketinggian Bangunan. Biasanya, sanksi administrasi ini dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang didasarkan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pengenaan sanksi perdata dan pidana dilakukan terhadap penyimpangan rencana tata ruang baik yang dilakukan masyarakat ataupun pegawai yang berwenang. Pelanggaran terhadap perda ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta. Pelanggar juga dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

Menurutnya, penyalahgunaan tata ruang dan izin, selain mengganggu ketertiban tata ruang di DKI Jakarta, bangunan bermasalah ini juga berpotensi mengurangi pendapatan daerah DKI. utamanya dari sisi retribusi izin mendirikan bangunan.

Sementara, untuk tindakan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan tersebut disediakan anggaran sebanyak Rp 1,2 miliar. Padahal, saat ini DKI sudah membongkar 700-an bangunan bermasalah. Dengan begitu, jumlah bangunan yang ditertibkan sepanjang tahun ini sudah melebih anggaran Dinas P2B.

Untuk menutupi kekurangan anggaran penertiban sekitar Rp 1 miliar, Dinas P2B meminta anggaran tambahan dari APBD DKI 2009. Anggaran tambahan itu diharapkan cukup untuk menutupi kekurangan biaya penertiban dan untuk membiayai penertiban bangunan hingga akhir tahun 2009. “Hingga akhir tahun ini akan ada lagi sekitar 200 bangunan melanggar RTRW yang akan ditertibkan,” tegasnya.

Agar lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum, pihaknya langsung menyegel bangunan yang bermasalah dan memperkarakan kasus pelanggarannya itu sebagai tindak pidana ke pengadilan negeri setempat. Selama proses pidana berjalan, biasanya bangunan bermasalah itu terus disegel.

Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Bidang Penertiban Dinas P2B DKI Jakarta, Syahrudin mengatakan, proses penyegelan tidak membuat para pemilik bangunan menghentikan aktivitas di gedung tersebut. “Aktivitas terus jalan. Kami bisa menyegel bangunannya, tapi tak bisa menghentikan kegiatannya. Karena mereka masih mempunyai surat izin usaha,” ungkapnya.

Karena itu, untuk menyelesaikan kendala tersebut, pihaknya memerlukan penanganan multi sektor. Sebab Dinas P2B tidak bisa berjalan sendirian, harus didukung dengan instansi terkait lainnya.(red/*bj)

6.000 Aset DKI Tidak Bersertifikat

JAKARTA, MP - Sebanyak 6.000 bidang tanah yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta, ternyata tidak seluruhnya memiliki sertifikat. Dari jumlah bidang yang dimiliki DKI hanya 10 persen saja yang bersertifikat.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, banyaknya aset DKI yang belum memiliki sertifikat pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi pemprov DKI sendiri.

Aset itu kata Triwisaksana berupa jalan, gedung dan tanah, yang kesemuanya akan menjadi aset daerah. Hal ini diperoleh berdasarkan data dari BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), "Sertifikasi semua aset mesti dipercepat,” katanya.

Dalam waktu dekat DPRD sendiri akan membahas pembentukan Perda fasilitas sosial dan fasislitas umum (Fasos fasum) dimana semuanya merupakan kewajiban para pengembang yang mesti diserahkan kepada Pemprov.

Pembentukan perda fasos fasum ini dinilainya penting agar sistem penyerahan dari pengembang ke pemda, pemanfaatan dan penataanya akan lebih terjamin.

Dalam perda tersebut juga akan tercantum sanksi bagi pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menegaskan targetnya perda ini akan selesai pada awal 2010.

"Kalaupun molor pasti pada 2010 sudah disahkan," jelasnya.

Sementara Kepala BPKD DKI Jakarta, Sukri Bey mengatakan proses sertifikasi masih berlangsung tiap tahun. Ia mengakui masih banyak asset berupa lahan yang belum bersertifikat.

Status tanah yang belum bersertifikat ini adalah girik dengan luas bervariasi antara 500 hingga 6.000 meter persegi. Namun ia tidak bisa menyebut angka pasti yang belum bersertifikat.

“Namun target kita tiap tahun 100 bidang sudah bersertifikat,”tuturnya.
Tahun 2009 ini target BPKD adalah mensertifikasi 136 bidang tanah dengan anggaran sebesar 2 milyar rupiah.

Sukri juga menyatakan dari keseluruhan tanah asset pemprov tidak ada yang berstatus sengketa kecuali bekas kantor walikota Jakarta Barat.(red/*vn)

Jelang Ditutup, Aktivitas di SPBU Masih Normal

JAKARTA, MP - Rencana penutupan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur hijau akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, namun para pemilik tampak belum melakukan persiapan. Bahkan, sejumlah pekerja di SPBU belum mengetahui secara pasti kapan rencana penutupan itu berlangsung.

Dari pantauan, Rabu (21/10), aktivitas di sejumlah SPBU masih berjalan seperti biasa. Salah satunya, SPBU di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat (Jakpus). Di SPBU itu, aktivitas berjalan seperti biasa. Padahal, SPBU ini merupakan salah satu yang dipastikan harus tutup pada bulan Oktober ini.

Sebanyak 18 karyawan SPBU itu masih bekerja sesuai dengan pengaturan jam kerja masing-masing. Para karyawan mengaku belum mendapatkan pengarahan dari pemilik SPBU yang diketahui bernama Kavin M Aziz, terkait penutupan lokasi usaha dan nasib para karyawan.

Menurut salah seorang karyawan SPBU, Mulyadi, pemilik sudah menerima surat dari Pemprov DKI terkait penutupan usahanya yang berdiri di atas jalur hijau. "Pak Kavin belum membicarakannya dengan karyawan. Tapi, yang saya dengar, memang SPBU ini mau tutup hari Kamis. Sekarang ini cuma menghabiskan stok saja," jelas Yadi, sapaan akrabnya.

Ketika ditanya perihal relokasi lahan usaha, Mulyadi mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengetahui. "Diharapkan jangan tutup sekarang. Sebaiknya menghabiskan masa kontrak dengan Pertamina hingga tahun 2016," tutur Yadi.

Para karyawan SPBU yang rata-rata sudah bekerja sejak tahun 1970 itu, berharap Pemprov DKI memikirkan nasib mereka. Dengan penutupan itu, secara otomatis karyawan kehilangan nafkah. Kondisi SPBU yang berada di sisi aliran sungai penghubung tersebut akan dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukan awalnya.

Karyawan lainnya, Sidin yang mengaku telah bekerja sejak tahun 1984 mengaku, dengan penghasilan yang hanya Rp500 ribu per bulan, dirinya harus memberikan nafkah kepada istri dan ketiga anaknya. Dirinya tak membayangkan jika sudah tak bekerja lagi, karena SPBU tempatnya bekerja tak beroperasi lagi.

SPBU lain yang tetap menjalani aktivitas seperti biasa juga terlihat di sembilan SPBU yang berada di Jakpus seperti SPBU Jl Diponegoro, Menteng, SPBU Jl Sumenep, SPBU Jl Kwitang Raya (sisi barat Senen), Jl Kwitang Raya (sisi timur Senen), SPBU Jl Wahidin (milik swasta, Pasar Baru), SPBU Jl Tanah Abang Timur (milik TNI, Gambir), dan SPBU Jl Wahidin (milik TNI, Pasar Baru).

Penertiban tersebut terkait dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 728 tahun 2009 tentang penertiban SPBU di 27 titik yang beroperasi di jalur taman, ruang terbuka hijau. SK itu mencabut pemberlakuan SK Gubernur Nomor 2346 tahun 2005 tentang penetapan titik lokasi SPBU yang beroperasi di jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau.

Bagi yang menolak penutupan, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 26 tahun 2007. Sesuai pasal 73, barang siapa yang mengizinkan berdirinya bangunan di jalur hijau, dijerat hukuman kurungan maksimal tiga tahun penjara.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, dalam rapat sosialisasi kepada para pemilik SPBU, Kepala Bidang Migas Dinas Perindustrian dan Sumber Daya Energi (SDE), Ratna mengungkapkan, teknis pembongkaran SPBU harus melalui prosedur yang benar. Pasalnya, keberadaan SPBU itu umumnya telah berusia lebih dari 25 tahun yang tentunya belum menggunakan betonisasi.

Pada saat pembongkaran, lanjutnya, harus mengutamakan keselamatan kerja. Begitupun pasca pembongkaran, jangan sampai mengganggu lingkungan setempat. Menurutnya, pengosongan tangki bahan bakar juga harus dilakukan sesuai prosedur. Tangki tersebut harus didiamkan selama lebih dari 24 jam agar uap bahan bakar keluar secara utuh. (red/*bj)

Obama Dukung DKI Tangani Efek Rumah Kaca

JAKARTA, MP - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mendapat dukungan dari negara-negara besar, salah satunya Amerika Serikat. Rencananya, hari Rabu (21/10) hari ini, Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency (EPA), Lisa P Jackson akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta.

Kehadiran Jackson ke Balaikota, atas perintah Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang sangat mendukung langkah Pemprov DKI dalam penanganan efek rumah kaca. Pertemuan tersebut akan membicarakan perihal kesehatan lingkungan hidup, ekonomi hijau, antisipasi menekan polusi, dan peranan EPA bagi masyarakat luas.

EPA merupakan badan pemerintahan Amerika Serikat yang bertugas mengatur penggunaan bahan-bahan kimia dan melindungi kesehatan manusia dengan memelihara lingkungan hidup seperti udara, air, dan tanah. EPA didirikan oleh Presiden Richard Nixon dan mulai beroperasi pada tahun 1970. Sejak disetujui oleh dewan kongres, EPA bertanggung jawab untuk setiap kebijakan lingkungan hidup Amerika Serikat.

Saat ini, Kepala EPA dijabat oleh Lisa P Jackson. Ia memimpin EPA untuk melindungi warga Amerika dari segi kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungan hidup. Selain itu, Jackson juga memimpin kurang lebih 17 ribu orang yang bekerja di berbagai negara untuk menggiring dunia menerapkan ekonomi hijau, melawan polusi berbagai berbagai bahan kimia berbahaya, serta memberitahukan EPA kepada masyarakat luas.

Sebagai salah satu pengurus EPA, Jackson juga berkomitmen untuk fokus memperbaiki kualitas udara dan air. Kemudian menahan kontaminasi kimia beracun dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pihaknya telah bejanji bahwa segala usaha dari EPA akan berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan perundang-undangan yang dilaksanakan secara transparan.

Sekadar diketahui, Jackson merupakan orang Afrika-Amerika pertama yang terpilih untuk mengurus EPA. Ia telah membuat prioritas untuk fokus kepada kelompok lemah termasuk di dalamnya anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat dengan penghasilan rendah. Kelompok ini sangat rentan terhadap masalah lingkungan dan kesehatan. Untuk mencapai semua tujuan itu, pihaknya berupaya melibatkan semua stakeholder untuk merancang strategi perlindungan lingkungan hidup yang ramah lingkungan dan peningkatan kesehatan.

Sebelum menjadi pengurus EPA, Jackson pernah bekerja sebagai Kepala Staf untuk Gubernur New Jersey Jon S Corzine. Selain itu juga pernah menjabat Komisaris Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (DPLH AS) dan pernah bekerja sebagai staf EPA selama 16 tahun.

Latar belakang pendidikan Jackson juga cukup gemilang. Ia merupakan lulusan dari Universitas Tulane dengan predikat tertinggi atau summa cum laude. Perempuan kelahiran Pennsylvania ini meraih gelar master untuk ilmu teknik kimia dari Universitas Princeton.

Jackson tumbuh besar di New Orleans, Lousiana. Namun sekarangia menetap di Washington DC dan menikah dengan Kenny Jackson dengan dikarunia dua putra, yakni Marcus dan Brian. (red/*bj)

Panas Terik Diprediksi Hingga November

JAKARTA, MP - Cuaca panas dan terik yang terjadi siang hari di Jabodetabek, diprediksi berlangsung hingga memasuki bulan November mendatang. Oleh karena itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas pada siang hari, dapat mengantisipasinya agar terhindar dari dehidrasi. "Diharapkan masyarakat bisa mempersiapkan diri menghadapi cuaca panas terik itu," jelas Harry Tirto Djatmiko, Kasubid Informasi dan Meteorologi, BMKG, Selasa (20/10).

Harry Tirto Djatmiko menjelaskan, fenomena tersebut disebabkan, radiasi matahari yang masuk wilayah Indonesia sangat optimum, dan berada di posisi wilayah Khatulistiwa Selatan. "Sebetulnya cuaca di Jabodetabek pada September-Oktober masih terbilang normal, berkisar antara 33-35 derajat celcius," jelas Harry.

Diakuinya, selain panas terik yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini, intensitas tiupan angin, khususnya di Jakarta, juga meningkat kecepatannya dibanding beberapa waktu lalu. Dikatakannya, saat ini sebetulnya tiupan angin masih dalam keadaan normal. Hanya saja, memang ada peningkatan kecepatan jika dibanding sebelumnya. "Saat ini kecepatan angin berkisar 30-36 kilometer per jam. Padahal sebelumnya kecepatan angin berkisar 20-27 kilometer, ini masih normal. Sedangkan angin kencang biasanya berkecepatan diatas 45 kilometer per jam," tuturnya.

Harry mengatakan, dengan kondisi tersebut ditambah faktor kelembaban yang masih 60 persen di Indonesia, sangat memungkinkan terjadinya munculnya awan-awan baru. Awan-awan baru dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang yang terjadi menjelang sore hingga malam hari di wilayah selatan Jabodetabek. "Cuaca seperti ini diprediksi akan berakhir hingga November, sekaligus memasuki awal musim penghujan," tandas Harry. (red/*bj)

November, Pipa Pertamina di Marunda Dipendam 3,5 Meter

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan trase basah kanal banjir timur (KBT) sudah bisa tembus ke laut akhir tahun ini, menyusul sudah tertanganinya sejumlah kendala di lapangan dengan baik. Salah satunya, pipa kilang minyak milik Pertamina di Kelurahan Marunda. Rencananya, pipa kilang minyak ini akan dipendam sedalam 3,5 meter di bawah aliran KBT dan pengerjaannya rampung November mendatang.

Percepatan pembangunan KBT itu, khususnya penyelesaian trase basah, menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, merupakan salah satu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir pada musim hujan tahun ini. "Kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta. Pembenahan itu tidak bisa dilakukan serta merta, tapi mesti bertahap. Dan itu kita sudah dilakukan selama dua tahun ini. Salah satunya mempercepat pembangunan KBT. Insya Allah Desember sudah tembus ke laut," katanya pada acara silaturahmi dan refleksi dua tahun kepemimpinan Fauzi Bowo-Prijanto, di Cempaka Arcici Club Jl Cempaka Barat XXVI, Jakarta Pusat, Senin (19/10) malam.

Disamping itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan meninggikan jembatan Kalibata atau sering disebut Jembatan Pelangi. Rencananya, jembatan yang semula memiliki panjang eksisting 45 meter dengan lebar 16 meter itu akan diperpanjang hingga 80 meter dan lebar ditambah 2 meter. Sehingga, panjangnya akan menjadi 125 meter dan lebar 18 meter. "Jika jembatan ini sudah ditinggikan, maka diharapkan tidak ada lagi sampah yang nyangkut di bawah jembatan itu," kata Fauzi Bowo.

Selain mengungkapkan pencapaian dan kerja-kerja seputar penanganan banjir, dalam kesempatan tersebut Fauzi Bowo juga mengungkapkan pencapaian-pencapaian dalam bidang transportasi dan birokrasi yang sudah mulai membaik. "Meski dalam penilaian dari BPK kita mendapatkan wajar dengan pengecualian, tapi bank dunia memberikan penilaian BB. Kita harapkan ke depan bisa masuk golongan A. Tentunya, semua itu harus mendapat dukungan internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan," harapnya.

Terkait pengerukan trase basah lahan KBT di Jakarta Utara, Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengatakan, sejauh ini pihak terus mengintensifkan kerja sama dengan Pertamina. Saat ini, sudah mulai dilakukan proses pemendaman. Jika sudah selesai, akan dilanjutkan dengan pengerukan. "Kita sudah koordinasikan dengan Pertamina. Saat ini sudah mulai dikerjakan," ungkapnya.

Sedangkan untuk trase kering, dari 209 bidang, yang sudah dibayar baru 10 bidang. Sehingga masih ada sisa 199 bidang trase kering lagi yang belum terbayar. “Meski demikian, penyelesaian proses trase kering ini tidak akan menghambat proses penggalian proyek BKT. Sebab, trase tersebut hanya akan dibenahi untuk keindahan dan tata ruang, bukan untuk dialiri,” tegasnya.(red/*bj)

Tertimpa Pohon Tumbang, Silakan Klaim

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi asuransi atau jaminan ganti rugi kepada para korban pohon tumbang. Asuransi diberikan kepada korban manusia dan kendaraan.

"Silakan lapor ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan melampirkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku," kata Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat, Suzy Marsitawati, seperti dikutip situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin, (19/10).

Mereka yang bisa melakukan klaim adalah pemilik kendaraan atau bangunan yang rusak tertimpa pohon tumbang di area umum. Mereka yang menjadi korban luka akibat tertimpa pohon tumbang juga dapat mengajukan klaim.

Untuk kendaraan, klaim diajukan ke kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan menyertakan foto bukti kerugian materi, keterangan polisi, dan foto copy KTP.

Sedangkan untuk korban luka dan meninggal, klaim bisa diajukan dengan membawa surat permohonan disertai salinan kartu identitas, surat keterangan RT/RW, surat kematian, dan surat kepolisian.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ery Basworo, beberapa waktu lalu, mengatakan, nilai klaim akan dihitung berdasar tingkat kerusakan. Namun, nilai maksimal yang dapat dicairkan hanya sebesar Rp 10 juta.

Data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menunjukkan, pengajuan klaim akibat pohon tumbang sepanjang 2008 mencapai 50 orang. Meningkat dibandingkan tahun 2006-2007 sebanyak 42 klaim, dan pada 2004-2005 hanya 20 klaim.(red/*vn)

3 Pohon Tumbang Timpa Mobil, Rumah, dan Halte

JAKARTA, MP - Tak ada angin dan tak ada hujan, sedikitnya tiga pohon raksasa dan berusia ratusan tahun, Senin (19/10) pagi tumbang di tempat yang berbeda. Dua pohon beringin karet berukuran raksasa tumbang di Jl Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat dan satu pohon angsana raksasa tumbang di Jl Raya Kebayoran Lama No 12, Kelurahan Grogolselatan, Jakarta Selatan.

Dua pohon tumbang di Menteng, tepatnya di depan Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Institute ini langsung menimpa mobil Isuzu Panther B 8376 TM dan sebuah halte serta sebagian dinding pusat kebudayaan tersebut. Sedangkan di Jakarta Selatan, pohon tumbang menimpa rumah penduduk.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun pemilik kendaraan maupun pemilik rumah mengalami kerugian materi yang tak sedikit. Bahkan pemilik kendaraan mengalami luka-luka.

Decky (30), salah seorang saksi mata mengaku melihat tumbangnya pohon di Menteng terjadi pada Pukul 10.30. Padahal, saat kejadian cuaca di kawasan tersebut normal. Tidak ada hujan deras, kalaupun ada tiupan angin, itupun tidak terlalu kencang. "Aneh memang, tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba pohon tumbang begitu saja. Padahal angin yang bertiup pun tidak terlalu kencang, biasa-biasa saja," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.

Hal senada dikatakan Herry (34), warga lainnya yang mengaku saat kejadian berada di lokasi. Ia melihat saat pohon tumbang, arus lalu lintas di sana sepi, kendaraan yang melintas bisa dihitung dengan jari. "Untung saja saat kejadian, mobil yang melintas di sini sepi karena terkena traffic light di Hos Cokroaminoto. Namun sial bagi Izusu panther, saat melintas langsung tertimpa pohon tumbang ini," paparnya.

Herry menceritakan, sebelum ambruk menimpa mobil Isuzu Panther, pohon berdiameter 4 meter dan tinggi 15 meter ini menimpa sebuah pohon asem jawa yang terletak di halaman Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Institute. Tak lama kemudian pohon ini langsung menimpa atap halte dan ambruk hingga menimpa mobil Panther. Pohon ini juga sempat menimpa dinding pagar pusat kebudayaan Jerman dan beberapa kabel listrik.

Tarmidi (30) sopir Isuzu Panther naas ini hanya mengalami luka ringan. Hanya saja, kendaraan miliknya itu ringsek tertimpa pohon. Kini mobil tersebut langsung diamankan petugas Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat di Kawasan Lapangan Banteng.

Sebenarnya pohon tua di kawasan Jl Sam Ratulangi ini sudah pernah ditoping oleh petugas Pertamanan setempat. Hanya saja yang dipangkas bagian rantingnya saja, terutama yang menjorok ke pemukiman, sedangkan yang ke jalanan dibiarkan saja. "Yang dipangkas biasanya ranting-ranting yang mengarah ke pemukiman. Sedangkan ranting yang mengarah ke jalan sepertinya dibiarkan, mungkin karena itulah pohon tersebut tumbang ke arah jalan," jelas Herry.

Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Jalan HOS Cokroaminoto menuju Jalan Cut Mutiah dan Cikini maupun sebaliknya macet total. Hingga berita ini diturunkan, ruas jalan Sam Ratulangi masih ditutup guna keperluan pembersihan bangkai pohon raksasa itu.

Untuk mengevakuasinya, petugas menurunkan satu unit alat berat, tujuh truk berukuran sedang dan satu kendaraan pick-up terbuka milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Suzy Marsitawati, Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat mengatakan, pihaknya melalui Dinas Pertamanan DKI Jakarta menyiapkan santunan bagi mereka yang menjadi korban akibat pohon tumbang. "Silakan lapor ke Dinas Pertamanan serta melampirkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku," ujar Suzy.

Persyaratan yang dimaksud antara lain adalah melampirkan fotokopi KTP, menunjukkan bukti laporan Kepolisian serta menunjukan foto saat kejadian berlangsung. "Jika pohon yang tumbang berada di areal Pemda maka kita siapkan santunan," ungkapnya.

Pohon tumbang juga terjadi di Jakarta Selatan. Namun warga tidak mengetahui kapan pohon tersebut tumbang. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan, petugas langsung mengevakuasi bangkai pohon ini, Senin (19/10).

“Katanya kejadiannya Minggu malam, tetapi tidak ada warga yang lapor. Padahal, di malam yang sama kita juga sedang melakukan penanaman pohon di dekat kecamatan yang lokasinya tidak jauh dari sini. Tapi, tadi batang-batangnya yang menyangkut di atas genting sudah kita singkirkan, dan sisanya akan kita selesaikan hari ini juga,” ujar Dani, petugas Sudin Pertamanan Jakarta Selatan yang bertugas di Kecamatan Kebayoran Lama.

Menurutnya, rumah yang atapnya terkena batang pohon tidak mendapatkan penggantian, karena pohon yang tumbang itu bukanlah pohon yang diasuransikan. Pihaknya menduga, penyebab tumbangnya pohon karena ulah pedagang sate yang mangkal di sekitar lokasi dan sering membakar arang di dekat pohon sehingga membuat pohon menjadi cepat rapuh.

“Sebenarnya pohon angsana cukup kuat menahan angin, tapi karena sering dibakar dia akhirnya menjadi rapuh dan gampang tumbang. Dugaan ini karena terlihat di bawah akarnya ada bekas terbakar dan di situ juga banyak sampah yang hangus,” tegasnya.

Kasudin Pertamanan Jakarta Selatan, Heru Bambang Ernanto, menduga pohon itu sengaja dibakar oleh sejumlah orang iseng. Hal ini karena ada bekas hitam yang menandakan pohon itu baru selesai dibakar. “Ternyata sebelumnya ada yang iseng membakar. Kita akan selidiki kejadian ini,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kasubid Informasi Meteorologi Publik, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Harry Tirti Djatmiko mengatakan, kondisi cuaca saat ini memang masih dalam keadaan normal dimana kecepatan angin bertiup antara 30-36 kilometer per jam. "Kondisi cuaca normal. Yang perlu diklarifikasi, apakah pohon tersebut sudah tua atau memang sudah lapuk," ujar Harry.

Harry menjelaskan, angin kencang yang biasa terjadi jika kencangnya tiupan angin mencapai diatas 45 Kilometer per jam yang dapat menyebabkan pohon tumbang. "Tidak ada hujan disertai angin kencang saja sudah roboh itu kan yang menjadi pertanyaan," kata Harry.

Menurutnya, potensi hujan sedang terkadang lebat disertai petir dan angin kencang relatif masih ada terjadi di kawasan Jabodetabek dan didominasi terjadi di bagian selatan, seperti Jakarta bagian selatan, Jakarta Timur bagian selatan, Depok, Bekasi bagian selatan, dan Bogor. "Prediksi ini berlaku satu sampai tiga hari ke depan," tandas Harry. (red/*bj)

Oktober Ini, 10 SPBU Bakal Ditutup

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bulan ini akan menutup 10 dari 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di Jakarta. Penutupan itu dilakukan dalam upaya mengembalikan fungsi jalur hijau agar target ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 13,9 persen terwujudkan.

Penutupan SPBU yang berada di jalur hijau dan daerah milik jalan (damija), semuanya akan dirampungkan dalam tahun ini juga. Sebanyak 10 SPBU yang ditutup sehingga tidak dapat beroperasi itu merupakan tahap pertama. Sebelumnya Pemprov DKI juga sudah melayangkan surat kepada Pertamina untuk menghentikan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke-27 SPBU tersebut sejak minggu kedua bulan ini.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Ery Basworo, mengakui bahwa rencana mengembalikan fungsi jalur hijau yang dipergunakan sebagai SPBU akan segera dilakukan. Penertiban SPBU tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 75 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penertiban dan Refungsionalisasi SPBU yang beroperasi di 27 lokasi jalur hijau dan damija.

“Kita lakukan dalam dua tahap. Yang pasti status 27 SPBU itu selain menyalahi peruntukan yaitu berada di lokasi jalur hijau dan damija, juga tidak jelas kepemilikannya. Jadi harus dibongkar semuanya,” kata Ery Basworo di Jakarta, Senin (19/10).

Tahap pertama, pihaknya akan melakukan penutupan dan penyegelan 27 SPBU yang berada di lokasi jalur hijau dan damija. Tahap pertama harus dirampungkan hingga akhir tahun 2009. Tahap kedua pembongkaran 27 SPBU itu diubah menjadi taman-taman interaktif yang akan memperindah suasana kota Jakarta. Tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2010 mendatang.

Kemudian, di tahap pertama itu, dari 27 SPBU yang telah ditutup mulai dari pekan ketiga hingga akhir Oktober, akan dibongkar 10 SPBU terlebih dahulu. Ke-10 SPBU itu di antaranya, dua SPBU di Jl Hayam Wuruk, Jakarta Barat, satu SPBU di Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Jl Suryo, Jakarta Selatan dan Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sisanya 17 SPBU akan ditutup dengan penyegelan pada November dan Desember 2009. “Pastinya 27 SPBU itu akan kami tutup, dan pemiliknya tidak akan bisa mengoperasikan SPBU itu lagi. Tahun ini penutupan dipastikan rampung, sehingga pada tahun 2010 pembongkaran bisa dilakukan dan dilanjutkan dengan pembangunan taman interaktif,” urai Ery.

Untuk menutup satu SPBU, jelas Ery, membutuhkan dana Rp40 juta. Sehingga, dengan menutup 27 SPBU, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,8 miliar yang diambil dari APBD 2009. SPBU yang akan ditutup meliputi, sembilan SPBU di Jakarta Pusat, sembilan SPBU di Jakarta Selatan, tiga SPBU di Jakarta Timur, tiga SPBU di Jakarta Barat, dan tiga SPBU di Jakarta Utara.

Pemilik SPBU yang bersedia bangunannya ditutup, biaya ditanggung oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Sementara pembongkarannya diserahkan kepada masing-masing SPBU.

Sementara itu, tidak seluruh SPBU masuk jalur hijau. Sebab, ada dua yang masuk damija. Keduanya ada di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Sementara 25 SPBU masuk jalur hijau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 SPBU milik Pertamina, sisanya milik swasta. Jika lahan SPBU tersebut memiliki sertifikat hak milik, Pemprov memastikan akan membelinya. Sedangkan dana pembelian lahan itu sudah disiapkan dalam APBD.

Ery menjelaskan jika SPBU di jalur hijau tidak dibongkar, bisa melanggar Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai pasal 73, barang siapa yang mengizinkan berdirinya bangunan di jalur hijau dijerat hukuman kurungan maksimal tiga tahun penjara. Sedangkan sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 138 tahun 2005, batas akhir pembongkaran SPBU di jalur hijau paling lambat 2010. Apalagi, sejak 1960-an hingga saat ini, SPBU di jalur hijau tidak pernah memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI. Kecuali pajak BBM atas PPN, Pph serta PBB. Namun itupun disetor ke pemerintah pusat. (red/*bj)

Inspektorat DKI Temukan 812 Masalah Administrasi

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan penerapan good governance dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, serta transparan. Salah satu caranya adalah, Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI Jakarta melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap pelaksanaan seluruh program serta penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2009.

Pengawasan dan penyelidikan ini dilakukan dari Januari - Oktober 2009, terhadap 702 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Hasilnya, ditemukan 812 temuan kasus administrasi di sejumlah SKPD tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat antara jajaran Inspektur Provinsi DKI dengan Komisi A DPRD DKI, Senin (19/10), Kepala Inspektorat, Sukesti Martono, mengungkapkan, sedikitnya ada 812 temuan kasus yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD DKI 2009. “Ada 812 temuan kasus bersifat administrasi sepanjang Januari-Oktober 2009,” kata Sukesti Martono.

Ia merinci, dari 812 temuan itu adalah 244 kasus ditemukan Inprov DKI Jakarta dan 568 kasus ditemukan Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) di lima wilayah DKI Jakarta. Namun dari semua temuan itu, tidak ada satu pun yang kasusnya sampai dibawa ke aparat penegak hukum. Pasalnya, sejauh ini tidak ada satu pun kasus yang diindikasikan bermuatan tindak pidana. "Namun hanya berupa kesalahan administrasi saja seperti kelebihan pembayaran honor dan keterlambatan penyetoran pajak," papar Sukesti.

Kendati begitu, Sukesti mengakui dari 812 temuan kasus tersebut telah menyebabkan kerugian daerah dan kewajiban setor yang cukup banyak jumlahnya yakni sebesar Rp 287,936 juta dan kewajiban setor kepada kas daerah Rp 4,070 miliar.

Dari kasus tersebut, kini Inspektorat terus melakukan pemeriksaan agar segera tuntas. Hingga saat ini, masih dalam proses monitoring terhadap SKPD yang melakukan pelanggaran untuk mengembalikan anggaran yang merugikan daerah dan melunaskan kewajiban setor yang selama ini belum disetorkan ke kas daerah.

“Tindak lanjutnya untuk kerugian daerah dan kewajiban setor masih dalam proses monitoring. Kita awasi mereka (SKPD-red) untuk bisa mengembalikan uang yang menyebabkan kerugian daerah dan melunasi kewajiban setor mereka,” ujarnya.

Pihaknya memberikan waktu pada SKPD terkait untuk segera melengkapi atau menyelesaikan kekurangannya dalam waktu satu bulan setelah laporan pemeriksaan diterima. “Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur No 66 tahun 2003,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sukesti juga mengaku tengah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD DKI 2009 semester I. Dimana BPK telah menemukan kerugian daerah sebesar Rp 5,994 miliar dan kewajiban setor Rp 42,88 miliar. Dari temuan tersebut, tindak lanjut yang telah dilakukan Pemprov DKI untuk kerugian daerah yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 5,163 miliar dan kewajiban setor Rp 2,40 miliar. “Jadi kerugian daerah yang belum dipenuhi sebesar Rp 831 juta dan kewajiban setor sebanyak Rp 40,48 miliar,” ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta ini optimis, kekurangan tersebut bisa diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran 2009 yaitu per 15 Desember 2009. Sehingga Pemprov DKI dinilai baik dalam penyelenggaraan keuangan daerah oleh BPK.

Pihaknya juga mengakui kalau dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut mengalami kesulitan. Kendalanya adalah karena Inprov DKI mengalami kekurangan pegawai untuk melakukan pemeriksaan di 702 SKPD. Saat ini, Inprov DKI hanya memiliki 400 orang pegawai yaitu 176 pegawai di Inprov DKI dan 224 pegawai di Irbanko.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Abdul Azis meminta pada Inprov DKI agar segera meningkatkan lagi kinerjanya dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan penyelenggaraan keuangan daerah. “Ini maksudnya agar pemeriksaan bisa dilakukan lebih maksimal,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar Inprov DKI dapat memisahkan antara temuan yang berpotensi mengarah indikasi korupsi dengan masalah yang bersifat administrasi. “Bagi yang terindikasi korupsi harus diserahkan ke ranah hukum,” tegasnya.

Terhadap kekurangan tenaga pemeriksaan, Abdul Azis menyatakan untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan, Inprov DKI paling tidak membutuhkan 300 pegawai lagi. Karenanya diharapkan Pemprov DKI memprioritaskan penambahan pegawai di Inprov mengingat peran dan fungsinya sangat vital.(red/*bj)