JAKARTA, MP - Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan, saat ini revitalisasi hidaran di ibukota merupakan suatu kebutuhan, menyusul adanya tudingan banyaknya hidran yang tak terawat sebagai salah satu penyebab kebaran. "Yang penting sekarang adalah revitalisasi hidran," ujarnya di Balaikota Jakarta.
Menurut dia, Pemprov DKI akan segera melakukan revitalisasi di bidang penanggulangan bencana kebakaran di ibukota. Namun revitalisasi hidran semata tidak akan serta merta menyelesaikan permasalahan karena penyediaan air dilakukan oleh operator PAM.
Banyaknya hidran yang tidak terawat dan kering dituding sebagai salah satu sebab kebakaran di Jakarta menyebabkan banyak kerugian karena Dinas Pemadam Kebakaran yang bertugas memadamkan api tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kekurangan air.
Gentingnya masalah tersebut membuat DPRD DKI menyatakan akan memanggil Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan evaluasi.
Menyatakan tidak ingin melempar tanggung jawab, Wagub juga menuding kinerja kurang maksimal dari kedua operator PAM saat ini, Palyja dan Aetra juga berkontribusi terhadap semakin meluasnya kebakaran karena tidak dapat dipadamkan secepatnya.
"Jangankan memadamkan kebakaran, melayani air minum untuk seluruh masyarakat aja mereka belum sanggup," ujarnya.
Penyediaan tandon air di bawah tanah sebagai cadangan air untuk kondisi darurat juga disebut Wagub tidak akan menyelesaikan masalah karena sekali lagi, penyediaan air dilakukan oleh kedua operator itu.
"Sebenarnya air di Jakarta itu banyak, teknologi pengolahan juga ada, tinggal manusianya saja," ujar Wagub menyindir.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Paimin Napitupulu mengatakan bahwa sebanyak 599 hidran dari total jumlah hidran yang ada di Jakarta yakni 1.493 unit, berada dalam keadaan rusak.
Selain mengalami kerusakan, hidran-hidran tersebut juga tidak dapat mengalirkan air karena pasokan dari pipa operator PAM tidak mencukupi.
Peristiwa kebakaran hebat terjadi di Tanjung Wangi, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (27/9), membuat 1.158 rumah hangus dilalap api yang menyebabkan 5.521 jiwa dari 1.446 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Peristiwa ini merupakan kebakaran dengan kerugian terbesar sepanjang 2009 di Jakarta.(red/*b8)
Rabu, September 30, 2009
Selasa, September 29, 2009
Kelas Kamar dan Uang Jaminan RS akan Dihapus
JAKARTA, MP - Rumah sakit di Jakarta akan segera diminta untuk menghapus kelas atau golongan kamar untuk perawatan, sesuai dengan UU Rumah Sakit yang baru disahkan DPR RI.
"Kalau ketentuan UU telah menjamin, pasti akan kita laksanakan. DKI akan mencoba memelopori," ujar Wakil Gubernur DKI Prijanto di Balaikota, Selasa (29/9).
UU Rumah Sakit yang disahkan DPR RI pada Senin (28/9) lalu itu antara lain mensyaratkan rumah sakit umum menghapus kelas kamar sehingga semua kamar di rumah sakit umum milik pemerintah akan distandarkan menjadi kelas III.
Perubahan lain yang dimuat dalam UU itu adalah penghapusan uang jaminan yang selama ini harus dibayar sebelum menjalani perawatan.
Hal itu penting karena sebelumnya, ada warga yang ditolak oleh rumah sakit karena tidak dapat membayar uang jaminan tersebut yang jumlahnya bisa mencapai Rp3 juta.
Wagub menyebut Pemprov DKI akan segera memastikan rumah sakit umum daerah di kelima wilayah DKI mengikuti peraturan baru tersebut.
"UU itu berlaku menyeluruh. Dari tingkat pusat hingga daerah. Kalau sudah disahkan, harus dilaksanakan. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ditindak tegas," katanya.
UU RS yang baru disahkan itu menjamin pelayanan penuh terhadap pasien seperti dilarang keras menarik uang jaminan atau uang muka di UGD, dilarang menolak pasien dengan alasan apapun, ambulan tidak dipungut bayaran alias gratis, tidak ada pembedaan kelas di rumah sakit milik pemerintah atau seluruhnya kelas III.
Pembedaan kelas hanya diperbolehkan bagi rumah sakit swasta. Selain itu, seluruh rumah sakit dilarang keras memperdagangkan darah dan rumah sakit swasta harus menyediakan 25 persen ruangannya untuk pasien kelas III.
Sementara itu, mengacu kepada kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari yang mengadukan rumah sakit yang merawatnya, dalam UU itu disebutkan pasien boleh melaporkan keluhan mengenai ketidaknyamanan di rumah sakit kepada lembaga pengawas maupun ke media massa.
Sedangkan sanksi akibat kelalaian rumah sakit ditetapkan pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar untuk oknum rumah sakit yang membahayakan pasien.
Pihak DPRD DKI juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki layanan rumah sakit di DKI.
"Kami dari dewan akan menyokong penuh. Dana kesehatan akan mendapat prioritas. Yang penting, tidak ada penolakan pasien dan diskriminasi rumah sakit," kata anggota komisi C Ahmad Husin Alaydrus.(red/jek)
"Kalau ketentuan UU telah menjamin, pasti akan kita laksanakan. DKI akan mencoba memelopori," ujar Wakil Gubernur DKI Prijanto di Balaikota, Selasa (29/9).
UU Rumah Sakit yang disahkan DPR RI pada Senin (28/9) lalu itu antara lain mensyaratkan rumah sakit umum menghapus kelas kamar sehingga semua kamar di rumah sakit umum milik pemerintah akan distandarkan menjadi kelas III.
Perubahan lain yang dimuat dalam UU itu adalah penghapusan uang jaminan yang selama ini harus dibayar sebelum menjalani perawatan.
Hal itu penting karena sebelumnya, ada warga yang ditolak oleh rumah sakit karena tidak dapat membayar uang jaminan tersebut yang jumlahnya bisa mencapai Rp3 juta.
Wagub menyebut Pemprov DKI akan segera memastikan rumah sakit umum daerah di kelima wilayah DKI mengikuti peraturan baru tersebut.
"UU itu berlaku menyeluruh. Dari tingkat pusat hingga daerah. Kalau sudah disahkan, harus dilaksanakan. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ditindak tegas," katanya.
UU RS yang baru disahkan itu menjamin pelayanan penuh terhadap pasien seperti dilarang keras menarik uang jaminan atau uang muka di UGD, dilarang menolak pasien dengan alasan apapun, ambulan tidak dipungut bayaran alias gratis, tidak ada pembedaan kelas di rumah sakit milik pemerintah atau seluruhnya kelas III.
Pembedaan kelas hanya diperbolehkan bagi rumah sakit swasta. Selain itu, seluruh rumah sakit dilarang keras memperdagangkan darah dan rumah sakit swasta harus menyediakan 25 persen ruangannya untuk pasien kelas III.
Sementara itu, mengacu kepada kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari yang mengadukan rumah sakit yang merawatnya, dalam UU itu disebutkan pasien boleh melaporkan keluhan mengenai ketidaknyamanan di rumah sakit kepada lembaga pengawas maupun ke media massa.
Sedangkan sanksi akibat kelalaian rumah sakit ditetapkan pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar untuk oknum rumah sakit yang membahayakan pasien.
Pihak DPRD DKI juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki layanan rumah sakit di DKI.
"Kami dari dewan akan menyokong penuh. Dana kesehatan akan mendapat prioritas. Yang penting, tidak ada penolakan pasien dan diskriminasi rumah sakit," kata anggota komisi C Ahmad Husin Alaydrus.(red/jek)
Senin, September 28, 2009
Peserta Kurang Disiplin, Upacara Ikada Diulang
JAKARTA, MP - Memperingati hari rapat raksasa Ikada, jajaran Pemerintrah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upacara di lapangan parkir Monas (eks IRTI), Senin (28/9) pagi. Namun karena peserta yang tidak mengambil sikap siap dan tegap selama upacara berlangsung membuat Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto yang menjadi inspektur upacara meminta agar upacara tersebut diulang. Permintaan Wagub ini bukan tanpa alasan. Karena selama menjadi inspektur upacara, diam-diam orang nomor dua di DKI Jakarta ini mengamati seluruh peserta upacara. Dilihatnya, pada barisan bagian belakang, banyak peserta yang notabene PNS Pemprov DKI asyik ngobrol sesama rekannya. Padahal, pada saat itu, harusnya peserta upacara dalam keadaan mengambil sikap siap dan tegap.
Situasi ini tentu saja membuat berang wagub yang juga mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Mayjen. Karenanya, usai upacara pertama, dengan wajah memerah wagub langsung menghampiri barisan. Satu per satu diperiksa dan hasilnya membuat wagub kecewa.
Karuan saja seluruh peserta maupun pejabat eselon II yang sejak awal mendampingi wagub turut tegang. Satu sama lain saling bertatap muka penuh tanda tanya. “Saudara-saudara tidak usah bingung, saya akan cek apakah saudara menempati medan ini dengan benar,” terang wagub sambil meminta pada protokol agar upacara peringatan Ikada ini diulang.
Wagub merasa kesal karena barisan peserta upacara tidak tertib dan tidak teratur. “Masa upacara lagi berlangsung, ibu-ibu di barisan belakang asyik ngobrol. Ini tidak benar dan memprihatinkan. Mari latihan dengan rapih, kalau tidak rapih ya susah untuk mengatur kota Jakarta,” ungkapnya.
Agar upacara kedua berjalan tertib, wagub meminta pada seluruh unsur pimpinan agar turut mengawasi barisannya. Selain itu, Wagub meminta agar sikap sempurna selama upacara berlangsung dijalani dengan tertib.
“PNS DKI itu ya harus tertib,” imbuhnya. Selanjutnya, wagub berpesan pada penyelenggara upacara agar medan upacara selalu diamati. Jika ada barisan yang kosong harus segera diisi sehingga terlihat rapih dan disiplin.
Pengulangan upacara peringatan Ikada dilakukan, tegas Prijanto, semata-mata untuk memberikan latihan pada seluruh PNS DKI Jakarta agar disiplin. “Ini hanya untuk latihan kok, segala sesuatu itu bagus kan karena latihan. Ini juga untuk memberikan pelajaran bagaimana mengatur barisan dan mengikuti upacara,” ujar Wagub pada wartawan, usai upacara.
Dalam rangkaian upacara peringatan Ikada kali kedua ini diikuti dengan penuh khidmad. Para pembaca teks Pancasila, UUD 1945, dan sejarah singkat Rapat Ikada melakukannya dengan penuh semangat. Wagub pun memberikan aplaus pada pembaca teks sejarah singkat Rapat Ikada. Pasalnya, pembaca teks yang merupakan anggota satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini membacanya dengan penuh semangat. (red/*bj)
Pencari Kerja di Jakarta Meningkat
JAKARTA, MP- Bersama dengan arus balik Lebaran, sejumlah pendatang mulai membanjiri Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mencatat, jumlah pencari kerja mencapai 590 ribu orang. Angka ini meningkat 60 ribu orang dari tahun sebelumnya.
Banyaknya pendatang yang mencari kerja membuat Disnakertrans DKI akan memperketat pembuatan kartu kuning (KK) atau kartu pencari kerja. Hanya warga yang memiliki KTP DKI saja yang diperbolehkan membuat KK sebagai persyaratan melamar kerja di sektor formal.
Kendati begitu, Disnakertrans tak menutup peluang warga pendatang yang ingin mencari kerja di sektor formal. Disnakertrans siap memberikan KK asalkan pendatang tersebut mau menjadi warga Jakarta dengan mengurus pembuatan KTP DKI yang menjadi salah satu syarat pembuatan KK. Tentunya, dengan begitu harus ada keluarga yang bisa menjamin tempat tinggal warga daerah tersebut selama mencari kerja.
Berdasarkan penertiban KK, Disnakertrans DKI Jakarta mencatat, hingga Agustus 2009 jumlah pencari kerja mencapai 15.418 orang. Rinciannya, Jakarta Selatan 1.281 orang, Jakarta Timur 9.009 orang, Jakarta Pusat 1.049 orang, Jakarta Barat 697 orang, dan Jakarta Utara 3.382 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang ada di lima wilayah tersebut sebanyak 25,5 persen atau 3.938 lowongan kerja. Rinciannya, di Jakarta Selatan ada 587 lowongan kerja, Jakarta Timur 2.675 lowongan kerja, Jakarta Pusat 56 lowongan kerja, Jakarta Barat tidak tersedia satu pun lowongan kerja, dan Jakarta Utara 620 lowongan kerja.
Sayangnya, dari 3.938 lowongan kerja yang tersedia tidak seluruhnya dapat terisi. Banyak pencari kerja tidak diterima karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan perusahaan. Hanya 2.741 pekerja yang mendapatkan pekerjaan dari total lowongan kerja yang tersedia. Detailnya di Jakarta Selatan sebanyak 482 orang, Jakarta Timur 1.748 orang, Jakarta Pusat 26 orang, dan Jakarta Utara 485 orang.
"Dengan banyaknya pencari kerja yang tidak diterima, itu berarti menambah jumlah pengangguran di Jakarta," kata Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI di Jakarta, Senin (28/9). Ia mengungkapkan, tahun ini jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 590 ribu orang, meningkat 60 ribu dari jumlah pengangguran pada tahun 2008 yang mencapai 530 ribu orang.
Karena itu, salah satu cara untuk menekan jumlah pengangguran yaitu dengan memperketat pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja. Pasalnya, penerbitan KK menjadi acuan dalam memprediksi peningkatan jumlah pencari kerja. Kini pembuatan KK tidak hanya dengan menyertakan ijazah pendidikan terakhir dan ijazah keterampilan, pencari kerja juga harus menyertakan KTP DKI.
Artinya bagi pendatang yang mencari kerja di ibu kota akan tertutup kemungkinannya untuk bekerja di sektor formal seperti perusahaan atau kantor pemerintahan yang mensyaratkan KK dalam setiap lamarannya.
"Sekarang Jakarta sudah menjadi kota tertutup bagi pendatang yang tidak mempunyai KTP DKI. Jakarta terbuka bagi pendatang yang siap menjadi warga DKI Jakarta dengan mengurus administrasi kependudukan dan mempunyai KTP DKI," ungkap Deded.
Tahun ini, Deded memprediksi permintaan KK akan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena setiap tahun ada ribuan permohonan permintaan kartu kuning yang dilakukan para pencari kerja dari daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta usai Hari Raya Idul Fitri memanfaatkan arus balik.
Umumnya, para pendatang baru ini hanya mempunyai ijazah pendidikan SMA dan tidak mempunyai keterampilan apapun. Padahal untuk kerja di Jakarta dibutuhkan minimal ijazah sarjana dan mempunyai keterampilan khusus. Bagi yang tidak mempunyai keduanya, maka mereka akan terjun ke sektor informal yaitu menjadi buruh, pembantu rumah tangga, dan pedagang kaki lima (PKL).
Untuk tahun ini, Disnakertrans DKI belum bisa menentukan berapa jumlah kartu kuning yang dibuat sudin di lima wilayah. Namun, dua minggu ke depan pihaknya akan meminta laporan dari sudin Nakertrans untuk mengetahui jumlah kartu kuning yang telah dikeluarkan dari Januari-September 2009. Kendati demikian, dia memperkirakan akan terjadi peningkatan permohonan kartu kuning 10-30 persen usai Lebaran.
Kegunaan kartu kuning bisa memberikan informasi kepada Sudin Nakertrans untuk mengetahui berapa pencari kerja di daerahnya. Ketika ada perusahaan yang membutuhkan pekerja, maka sudin akan memberikan pengumuman di kantor mereka.
Karena itu, kartu kuning mempunyai tenggat waktu penggunaan selama enam bulan yang bisa diperpanjang. Masa berlaku kartu kuning ini untuk mengetahui berapa persen yang telah diterima atau belum bekerja. Untuk pembuatan kartu kuning, para pencari kerja bisa langsung mendatangi Kasie Kecamatan wilayahnya masing-masing dan tidak dipungut biaya.
Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans DKI, Kartini, menambahkan pendatang baru yang ingin mencari kerja di DKI Jakarta harus mendaftar sebagai pencari kerja di ibu kota dengan mengurus kartu kuning. "Syarat utama kartu kuning, pemohon harus mempunyai KTP DKI. Ini tidak berlaku di Jakarta saja, tetapi juga di daerah lain," jelasnya.
Aturan tersebut telah diatur dalan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 7 tahun 2008 tentang Tenaga Kerja dan Perda No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai pelonjakan permintaan kartu kuning, Kartini mengungkapkan terjadi sehabis kelulusan perguruan tinggi dan adanya formasi PNS di kantor pemerintahan. (red/*bj)
Banyaknya pendatang yang mencari kerja membuat Disnakertrans DKI akan memperketat pembuatan kartu kuning (KK) atau kartu pencari kerja. Hanya warga yang memiliki KTP DKI saja yang diperbolehkan membuat KK sebagai persyaratan melamar kerja di sektor formal.
Kendati begitu, Disnakertrans tak menutup peluang warga pendatang yang ingin mencari kerja di sektor formal. Disnakertrans siap memberikan KK asalkan pendatang tersebut mau menjadi warga Jakarta dengan mengurus pembuatan KTP DKI yang menjadi salah satu syarat pembuatan KK. Tentunya, dengan begitu harus ada keluarga yang bisa menjamin tempat tinggal warga daerah tersebut selama mencari kerja.
Berdasarkan penertiban KK, Disnakertrans DKI Jakarta mencatat, hingga Agustus 2009 jumlah pencari kerja mencapai 15.418 orang. Rinciannya, Jakarta Selatan 1.281 orang, Jakarta Timur 9.009 orang, Jakarta Pusat 1.049 orang, Jakarta Barat 697 orang, dan Jakarta Utara 3.382 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang ada di lima wilayah tersebut sebanyak 25,5 persen atau 3.938 lowongan kerja. Rinciannya, di Jakarta Selatan ada 587 lowongan kerja, Jakarta Timur 2.675 lowongan kerja, Jakarta Pusat 56 lowongan kerja, Jakarta Barat tidak tersedia satu pun lowongan kerja, dan Jakarta Utara 620 lowongan kerja.
Sayangnya, dari 3.938 lowongan kerja yang tersedia tidak seluruhnya dapat terisi. Banyak pencari kerja tidak diterima karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan perusahaan. Hanya 2.741 pekerja yang mendapatkan pekerjaan dari total lowongan kerja yang tersedia. Detailnya di Jakarta Selatan sebanyak 482 orang, Jakarta Timur 1.748 orang, Jakarta Pusat 26 orang, dan Jakarta Utara 485 orang.
"Dengan banyaknya pencari kerja yang tidak diterima, itu berarti menambah jumlah pengangguran di Jakarta," kata Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI di Jakarta, Senin (28/9). Ia mengungkapkan, tahun ini jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 590 ribu orang, meningkat 60 ribu dari jumlah pengangguran pada tahun 2008 yang mencapai 530 ribu orang.
Karena itu, salah satu cara untuk menekan jumlah pengangguran yaitu dengan memperketat pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja. Pasalnya, penerbitan KK menjadi acuan dalam memprediksi peningkatan jumlah pencari kerja. Kini pembuatan KK tidak hanya dengan menyertakan ijazah pendidikan terakhir dan ijazah keterampilan, pencari kerja juga harus menyertakan KTP DKI.
Artinya bagi pendatang yang mencari kerja di ibu kota akan tertutup kemungkinannya untuk bekerja di sektor formal seperti perusahaan atau kantor pemerintahan yang mensyaratkan KK dalam setiap lamarannya.
"Sekarang Jakarta sudah menjadi kota tertutup bagi pendatang yang tidak mempunyai KTP DKI. Jakarta terbuka bagi pendatang yang siap menjadi warga DKI Jakarta dengan mengurus administrasi kependudukan dan mempunyai KTP DKI," ungkap Deded.
Tahun ini, Deded memprediksi permintaan KK akan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena setiap tahun ada ribuan permohonan permintaan kartu kuning yang dilakukan para pencari kerja dari daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta usai Hari Raya Idul Fitri memanfaatkan arus balik.
Umumnya, para pendatang baru ini hanya mempunyai ijazah pendidikan SMA dan tidak mempunyai keterampilan apapun. Padahal untuk kerja di Jakarta dibutuhkan minimal ijazah sarjana dan mempunyai keterampilan khusus. Bagi yang tidak mempunyai keduanya, maka mereka akan terjun ke sektor informal yaitu menjadi buruh, pembantu rumah tangga, dan pedagang kaki lima (PKL).
Untuk tahun ini, Disnakertrans DKI belum bisa menentukan berapa jumlah kartu kuning yang dibuat sudin di lima wilayah. Namun, dua minggu ke depan pihaknya akan meminta laporan dari sudin Nakertrans untuk mengetahui jumlah kartu kuning yang telah dikeluarkan dari Januari-September 2009. Kendati demikian, dia memperkirakan akan terjadi peningkatan permohonan kartu kuning 10-30 persen usai Lebaran.
Kegunaan kartu kuning bisa memberikan informasi kepada Sudin Nakertrans untuk mengetahui berapa pencari kerja di daerahnya. Ketika ada perusahaan yang membutuhkan pekerja, maka sudin akan memberikan pengumuman di kantor mereka.
Karena itu, kartu kuning mempunyai tenggat waktu penggunaan selama enam bulan yang bisa diperpanjang. Masa berlaku kartu kuning ini untuk mengetahui berapa persen yang telah diterima atau belum bekerja. Untuk pembuatan kartu kuning, para pencari kerja bisa langsung mendatangi Kasie Kecamatan wilayahnya masing-masing dan tidak dipungut biaya.
Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans DKI, Kartini, menambahkan pendatang baru yang ingin mencari kerja di DKI Jakarta harus mendaftar sebagai pencari kerja di ibu kota dengan mengurus kartu kuning. "Syarat utama kartu kuning, pemohon harus mempunyai KTP DKI. Ini tidak berlaku di Jakarta saja, tetapi juga di daerah lain," jelasnya.
Aturan tersebut telah diatur dalan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 7 tahun 2008 tentang Tenaga Kerja dan Perda No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai pelonjakan permintaan kartu kuning, Kartini mengungkapkan terjadi sehabis kelulusan perguruan tinggi dan adanya formasi PNS di kantor pemerintahan. (red/*bj)
Minggu, September 27, 2009
Pembebasan Lahan KBT Sudah 60,79 Persen
JAKARTA, MP - Tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan banjir kanal timur (KBT) terus diwujudkan. Mulai dari penyediaan lahan, pembebasan lahan, hingga pengerjaan fisik. Jika pembangunan KBT ini sudah selesai diharapkan mampu mengurangi dampak banjir di ibu kota. Sebab, pembangunan KBT telah melalui kajian teknis yang mengacu pada masterplan for drainage and flood control of Jakarta (NEDECO) tahun 1973.Pembangunan KBT diperlukan biaya Rp 5,615 triliun, yakni pembebasan tanah Rp 3,095 triliun dan pembangunan fisik Rp 2,52 triliun. Pembebasan lahan KBT seluas 408,89 hektar merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Namun demikian, mulai tahun 2007 pemerintah pusat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk pembebasan lahan. Pada tahun 2007, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 82,337 miliar dan tahun 2008 mengalokasikan Rp 202,325 miliar. Sedangkan, untuk pembebasan lahan tahun 2001-2008, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan biaya Rp 2,051 triliun untuk pembebasan 408,89 hektar atau 4.263 bidang tanah. Sedangkan pada tahun 2009, pembebasan lahan dianggarkan Rp 750 miliar, yakni Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 350 miliar dan pemerintah pusat Rp 400 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 500 miliar untuk pembebasan lahan trase kering. Sedangkan Rp 250 miliar untuk pembebasan lahan trase basah. Hingga Agustus 2009, dana yang terserap mencapai 45 persen atau sekitar Rp 300 miliar. Dengan pencapaian ini, pembebasan lahan sejak tahun 2001 hingga September 2009 mencapai 60,79 persen atau sudah terealisasi 254,3 hektar dari total kebutuhan 408,89 hektar. Rinciannya, untuk trase basah, dari target 257,02 hektar, sudah terealisasi 205,428 hektar atau 79,93 persen. Sedangkan trase kering, dari target seluas 151,87 hektar, yang sudah terealisasi seluas 48,887 hektar atau 32,19 persen.
"Tahun ini kami terus melakukan pembebasan lahan basah. Sehingga pada tahun depan sudah bisa dikerjakan pembangunan fisiknya," kata Budi Widiantoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Minggu (27/9).
Sementara untuk lahan kering, dia pesimis dapat diselesaikan tahun ini dikarenakan kemajuannya agak lambat yaitu baru mencapai 32,19 persen. Karenanya pembebasan akan dituntaskan tahun 2010 seiring dengan pembangunan fisik KBT.
Dengan pencapaian tersebut, kata Budi, sisa lahan yang belum dibebaskan mencapai 479 bidang tanah. Namun jumlah itu sudah hampir terpenuhi tahun ini. Bidang tanah tersebut, terdiri atas 42 bidang tanah merupakan tanah milik negara, 116 bidang tanah merupakan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasos fasum), dan 321 bidang tanah milik warga.
Dan dari 321 bidang tanah milik warga yang harus dibebaskan tersebut, sebanyak 257 bidang tanah diantaranya sudah dibayar, 63 dikonsinyasi, dan satu bidang lagi masih dalam negosiasi. Sebab, pemilik minta tanah yang berada di luar koridor KBT juga dibayar.
Perkembangan yang cukup baik terbukti pada pengadaan tanah untuk KBT lahan basah di Kelurahan Cipinangmuara tinggal 10 bangunan yang belum dibayarkan ganti ruginya, yakni 4 bangunan sedang dikonsinyasi dan 6 bangunan belum dapat dibayar karena berada di atas tanah negara. Saat ini enam bangunan itu sedang dalam proses pemberkasan dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Jakarta Timur sedang mengkaji nilai ganti rugi tanah garapan.
Kemudian di Kelurahan Pondokbambu, pembayaran ganti rugi di atas tanah sengketa telah diselesaikan 1 bangunan melalui konsinyasi. Sedangkan proses pembayaran ganti rugi bangunan di atas tanah fasos/fasum yaitu satu bangunan milik PT Inti Utama Darma telah siap dibayarkan ganti ruginya. Di Kelurahan Durensawit hanya ada satu tanah dan bangunan yang direncanakan pembayaran ganti ruginya melalui konsinyasi. Di Kelurahan Pondokkelapa terdapat 48 bangunan di atas fasos/fasum Yayasan Bhumyamca.
Di Kelurahan Malakasari, dari 96 bangunan yang dikonsinyasi yang sudah dibayarkan 48 bangunan. Kemudian pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan di atas tanah Perumnas, dari total 23 bangunan di 23 bidang tanah, yang terealisasi 17 bangunan di 21 bidang tanah. Sedangkan sisanya, 6 bangunan di 2 bidang tanah masih dalam proses pemberkasan. Sementara progres pembayaran ganti rugi bangunan di atas tanah fasos/fasum, dari total 21 bangunan, yang baru terealisasi 4 bangunan, sedangkan sisanya 17 bangunan masih dalam proses pemberkasan.
Di Kelurahan Malakajaya, 24 bangunan di atas tanah sengketa telah dibayarkan melalui konsinyasi. Di Kelurahan Pondokkopi, dari 97 bangunan yang dikonsinyasi, yang sudah dibayar baru 60 bangunan. Sedangkan sisanya 37 bangunan, yaitu 13 diantaranya sedang dalam proses penelitian berkas dan 24 bangunan masih dalam pengumpulan berkas. Di kelurahan ini juga ada bangunan yang berdiri di atas lahan Perumnas, yakni sebanyak 33 bangunan di atas 19 bidang tanah.
Dari jumlah itu, yang sudah dibebaskan baru 6 bidang tanah dan 5 bangunan. Sisanya, 13 bangunan dan 28 bangunan masih dalam pemberkasan. Sedangkan pemindahan lahan makam sebanyak 587 unit masih menunggu SK Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman berkaitan dengan nilai ganti ruginya.
Kemudian perkembangan ganti rugi bangunan di atas tanah fasos/fasum di Kelurahan Pulogebang hanya satu bangunan saja, yaitu Pesantren Rahmatusyfa yang berdiri di atas fasos/fasum PT Apha Austinit. Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap penelitian berkas. Sedangkan pembayaran ganti rugi bangunan di atas tanah negara sebanyak 32 bangunan telah selesai dilakukan pada Agustus lalu. Selanjutnya di Kelurahan Ujung Menteng, pembayaran ganti rugi bangunan di atas tanah sengketa melalui konsinyasi sebanyak 54 bangunan juga telah selesai dibayarkan pada Agustus lalu.
Kendala yang dihadapi dalam pembebasan tanah, Budi menjelaskan, adanya sengketa kepemilikan dan surat tanah ganda, lalu tanah fasos/fasum yang sudah diserahkan pengembang ke Pemprov DKI ternyata masih dikuasai atau ditempati oleh masyarakat. Serta adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap hasil inventarisasi dari P2T sehingga perlu pengukuran ulang.
"Hal ini memperlambat proses ganti rugi. Tapi kami terus mencari solusi yang terbaik," tegasnya.
Untuk mempercepat proses pembebasan lahan KBT, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk membayar ganti rugi lahan milik tiga instansi, yaitu PT Bhumiyamca, PT Alpha Austinit dan Diskum TNI AD.
Sedangkan lahan milik PT Naga Mas Raya masih harus dikaji lebih mendalam. Meski rekomendasi sudah diberikan, namun Pemprov DKI tidak bisa melakukan pembayaran begitu saja sebelum melakukan evaluasi atau kelaikan untuk melakukan pembayaran. Misalnya, lahan milik Diskum TNI AD dengan luas sekitar 6.853 meter persegi diperkirakan belum bisa dibebaskan. Sebab, dalam kepemilikan sertfikat tanah itu, terdapat beberapa kelemahan administrasi.
Kemudian, lahan milik PT Bhumyamca akan dihitung kembali berapa kewajiban yang harus dibayar. Sebab, lahan itu dikelola oleh beberapa anak perusahaan mereka yang ototmatis memiliki beberapa SIPPT. Sedangkan untuk PT Alpha Austinit yang saat ini kepemilikannya sudah dikuasai oleh yayasan Rahmatusfhifa akan dibayar bangunannya saja, sedangkan tanahnya dianggap sebagai kewajiban fasos fasum pengembang. Tak hanya itu, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta juga belum bisa memastikan berapa anggaran yang harus dikeluarkan.
Sementara itu, kemajuan pembebasan lahan di Jakarta Utara secara keseluruhan untuk trase basah dan kering dalam persentasinya sudah mencapai 70 persen. Dari target 191 bidang lahan kering terdiri dari 22 bidang fasos/fasum dan 169 bidang masih dalam proses administrasi. Lahan yang masih dalam proses administrasi itu meliputi 6 bidang sudah dibayar, satu siap bayar, 18 bidang dikonsinyasi yakni Kelurahan Marunda 15 bidang dan Kelurahan Rorotan tiga bidang.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Muhayat mengungkapkan, saat ini anggaran pembebasan KBT yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tidak ada masalah. Sebab, khusus dana titipan untuk pembebasan KBT sebesar Rp 17 miliar mendapat dispensasi dari pemerintah pusat.
Sehingga, ganti rugi terhadap lahan-lahan KBT sudah bisa dibayarkan sesuai kebutuhan. “Dana sudah bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan. Tapi tidak bisa dicairkan semuanya sebesar Rp 17 miliar, melainkan dicairkan sesuai yang harus dibayarkan. Dan itu hanya terhadap lahan konsinyasi yang sudah ada ketetapan dari pengadilan. Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah dalam proses pembebasan lahan secara konsinyasi ini,” tandas Muhayat. (red/*bj)
Car Free Day Efektif Kurangi Pencemaran Udara
JAKARTA, MP - Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Peni Susanti mengatakan pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" efektif mengurangi tingkat pencemaran udara di sejumlah lokasi."Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kualitas udara, hari bebas kendaraan bermotor efektif menurunkan tingkat pencemaran di sejumlah ruas jalan di Jakarta," kata Peni dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (27/9).
Hasil evaluasi pengukuran kualitas udara menunjukkan penurunan konsentrasi pencemaran udara yang cukup berarti pada sejumlah parameter unsur pencemar udara, yakni parameter debu (PM-10) turun sebesar 34 persen, "Carbon Monoksida" (CO) sekitar 67 persen dan "Nitrogen Monoksida" (NO) mencapai 80 persen.
Sebelumnya, BPLHD DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melaksanakan "Car Free Day" rutin di sepanjang Jalan Sudirman - MH. Thamrin pada Minggu (27/9) sejak pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB.
Ruas jalan protokol tersebut ditutup sementara bagi kendaraan motor milik pribadi kecuali angkutan umum, pejalan kaki dan pengendara sepeda, mulai dari Patung Pemuda Sudirman hingga Patung Arjuna, sedangkan pusat acaranya di Bundaran Hotel Indonesia.
Fokus utama kegiatan HBKB tersebut bertujuan untuk pemulihan kualitas udara dan kegiatan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan segar di Ibukota Jakarta.
Peni mengungkapkan kegiatan tanpa berkendaraan bermotor tersebut juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan pribadi secara bijaksana dan efisien, sehingga pengendalian pencemaran udara dapat teratasi.
"Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi pencemaran udara," ujar Peni.
Selain berpotensi menanggulangi pencemaran udara, Peni menuturkan kegiatan HBKB juga dapat merubah perilaku masyarakat terhadap ketergantungan menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta.
Peni menjelaskan kegiatan HBKB merupakan amanat dari realisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.(jack)
Sabtu, September 26, 2009
Mantan Gubernur DKI R Soeprapto Meninggal Dunia
JAKARTA, MP - Mantan Gubernur DKI Jakarta R Soeprapto meninggal dunia karena sakit. "Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu menghembuskan nafas terakhirnya Jumat (25/9) tengah malam di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Budihardjo ketika dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (26/9).Ia mengatakan, rencananya jenazah akan dikebumikan pada hari ini. "Namun, akan kami konfirmasi lagi lebih lanjut," ujarnya.
R Soeprapto dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1982-1987 setelah banyak berkiprah di dunia kemiliteran. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia adalah Sekretaris Jenderal Depdagri.
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, R Soeprapto sempat merancang Master Plan DKI Jakarta periode 1985-2005 yang kini dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota.
Saat ini jenazah berada di rumah duka di Jl Imam Bonjol Nomor 26, Jakarta Pusat. Informasi yang dihimpun menyebutkan, jenazah R Soeprapto akan dimakamkan di pemakaman Giritama, Parung, Bogor, pada Sabtu siang.
Almarhum R Soeprapto meninggalkan tujuh anak, 14 cucu, dan tujuh cicit. R Soeprapto lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 12 Agustus 1924. (red/*b8)
Situasi Jalan di Jakarta Masih Lengang
JAKARTA, MP - Hampir sepekan setelah Lebaran 2009, situasi ibukota Jakarta masih lengang tidak ada kepadatan lalu lintas, khususnya di beberapa ruas jalan protokol, ruas tol dan jalan arteri.Sabtu (26/9), hingga pukul 15.00 WIB, sejumlah ruas jalan terbilang masih sepi seperti Jalan Sudirman, Jalan Thamrin dan ruas tol dalam kota.
Sedangkan Jalan MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran juga tampak lancar. Sementara ruas Jalan di Gatot Subroto dari Pancoran menuju Semanggi tampak ramai namun tetap lancar, begitu pula arah sebaliknya juga tampak lancar.
Arus Balik
Puncak arus balik Lebaran 2009, diperkirakan akan mengalami puncak pada Sabtu (26/9) hingga Minggu (27/9).
Namun, puncak arus balik mulai terasa di jalur menuju gerbang Tol Cikampek dan tanjakan Nagreg, Jawa Barat, sejak Jumat (25/9). Untuk mengatasi kemacetan, polisi mulai menerapkan sistem buka tutup. Pemudik diminta mewaspadai titik-titik kemacetan.
Arus mobil pribadi dan sepeda motor memadati jalur pantura yang menuju arah Jakarta, Jumat (25/9). Hingga pukul 22.30, arus lalu lintas terlihat padat merayap dari ruas pertigaan Cikalong hingga persimpangan Jomin, Karawang, Jawa Barat.
Untuk mengurangi kepadatan, polisi menutup jalan menuju Cikopo (gerbang Tol Cikampek) di persimpangan Jomin pada pukul 18.45. Seluruh kendaraan diarahkan lurus ke Karawang melalui jalur pantura.(jek)
Jumat, September 25, 2009
139 Bus Disiapkan untuk Koridor IX-X
JAKARTA, MP - Jalur bus Transjakarta koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan koridor X (Tanjungpriok-Cililitan) akan dioperasikan pertengahan 2010 mendatang. Saat ini, Pemprov DKI tengah mempersiapkan 139 armada untuk kedua koridor tersebut.
Bus-bus tersebut terdiri atas 125 bus tunggal dan 14 bus gandeng (articulated bus). Dalam APBD Perubahan tahun 2009, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 75 miliar untuk uang muka pembelian bus tersebut. Sementara total dana yang dibutuhkan untuk pembelian bus senilai Rp 300 miliar. Untuk sisa kebutuhan anggaran senilai Rp 227 miliar akan dianggarkan dalam APBD 2010.
"Yang jelas kita akan mengoperasikan koridor IX dan X pada pertengahan tahun 2010 mendatang," tutur Fauzi Bowo usai sholat Jumat di Balaikota, Jumat (25/9).
Fauzi Bowo menegaskan selain persiapan armada koridor IX dan X ini, Pemprov DKI akan meningkatkan level of service. Tak hanya untuk koridor yang akan beroperasi mendatang, namun juga seluruh koridor guna peningkatan kenyamanan penumpang. Ia menambahkan pemprov akan memperbaiki level of service dari seluruh jalur busway yang ada. Bahkan pihaknya telah bekerja sama dengan Institute for Transportation And Development Policy (ITDP), sebuah instansi yang berfungsi untuk mempromosikan transportasi yang merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di seluruh dunia.
"Kerja sama ini akan berjalan baik karena instansi tersebut memiliki pengalaman dari seluruh dunia sehingga tak ayal busway di DKI Jakarta ini lebih baik ke depannya," ungkap Fauzi Bowo. ITDP, kata Bang Fauzi--sapaan akrab Fauzi Bowo-- merupakan instansi yang bekerja dengan pemerintah kota dan kelompok advokasi lokal di dunia untuk menyelenggarakan proyek-proyek yang menurunkan tingkat kemiskinan, polusi, dan ketergantungan terhadap minyak bumi.
Namun Fauzi Bowo belum memastikan pihak mana yang akan memenangkan tender tersebut. "Bus tersebut harus dirakit sesuai standar Indonesia serta memakai bahan bakar gas (BBG)," ujarnya. Ia mencontohkan negara Singapura yang pengadaan armada transportasinya dikuasai oleh pemerintah dan swasta. "Perusahaan bus di Singapura dimiliki dan dioperasikan oleh pihak pemerintah serta swasta. Jika kinerja swasta turun maka pemerintah akan mempertanyakan kepada swasta, begitu juga sebaliknya. Mereka bersaing, tapi keduanya harus memberikan level of service yang bagus," tandas Fauzi Bowo.
Tak hanya itu, ujar Fauzi Bowo, Pemprov DKI mulai menggunakan sistem tiket yang lebih menjamin pelanggan. Sistem tiket yang sedang direncanakan tersebut agar lebih memudahkan penumpang ketika transit dari kereta ke busway. Contoh awal akan diberlakukannya integrasi tiket kereta api komuter Jabodetabek dan busway. "Jadi orang naik kereta api lalu bisa naik busway dengan sistem yang sama, melalui sistem tiket terintegrasi," serunya.
Koridor IX yang nantinya beroperasi dari Pinang Ranti menuju Pluit akan melawati Jl Pondok Gede, Jl Raya Bogor, Jl Mayjen Sutoyo, Jl MT Haryono, Jl Gatot Subroto, Jl S Parman, Jl Latumenten, Jembatan Dua, Jembatan Tiga dan sampai ke Pluit. Sedangkan Koridor X akan beroperasi Cililitan menuju Tanjungpriok yang melewati Jl DI Panjaitan, Jl Ahmad Yani, Jl Yos Sudarso, dan Jl Enggano. (red/*bj)
Bus-bus tersebut terdiri atas 125 bus tunggal dan 14 bus gandeng (articulated bus). Dalam APBD Perubahan tahun 2009, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 75 miliar untuk uang muka pembelian bus tersebut. Sementara total dana yang dibutuhkan untuk pembelian bus senilai Rp 300 miliar. Untuk sisa kebutuhan anggaran senilai Rp 227 miliar akan dianggarkan dalam APBD 2010.
"Yang jelas kita akan mengoperasikan koridor IX dan X pada pertengahan tahun 2010 mendatang," tutur Fauzi Bowo usai sholat Jumat di Balaikota, Jumat (25/9).
Fauzi Bowo menegaskan selain persiapan armada koridor IX dan X ini, Pemprov DKI akan meningkatkan level of service. Tak hanya untuk koridor yang akan beroperasi mendatang, namun juga seluruh koridor guna peningkatan kenyamanan penumpang. Ia menambahkan pemprov akan memperbaiki level of service dari seluruh jalur busway yang ada. Bahkan pihaknya telah bekerja sama dengan Institute for Transportation And Development Policy (ITDP), sebuah instansi yang berfungsi untuk mempromosikan transportasi yang merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di seluruh dunia.
"Kerja sama ini akan berjalan baik karena instansi tersebut memiliki pengalaman dari seluruh dunia sehingga tak ayal busway di DKI Jakarta ini lebih baik ke depannya," ungkap Fauzi Bowo. ITDP, kata Bang Fauzi--sapaan akrab Fauzi Bowo-- merupakan instansi yang bekerja dengan pemerintah kota dan kelompok advokasi lokal di dunia untuk menyelenggarakan proyek-proyek yang menurunkan tingkat kemiskinan, polusi, dan ketergantungan terhadap minyak bumi.
Namun Fauzi Bowo belum memastikan pihak mana yang akan memenangkan tender tersebut. "Bus tersebut harus dirakit sesuai standar Indonesia serta memakai bahan bakar gas (BBG)," ujarnya. Ia mencontohkan negara Singapura yang pengadaan armada transportasinya dikuasai oleh pemerintah dan swasta. "Perusahaan bus di Singapura dimiliki dan dioperasikan oleh pihak pemerintah serta swasta. Jika kinerja swasta turun maka pemerintah akan mempertanyakan kepada swasta, begitu juga sebaliknya. Mereka bersaing, tapi keduanya harus memberikan level of service yang bagus," tandas Fauzi Bowo.
Tak hanya itu, ujar Fauzi Bowo, Pemprov DKI mulai menggunakan sistem tiket yang lebih menjamin pelanggan. Sistem tiket yang sedang direncanakan tersebut agar lebih memudahkan penumpang ketika transit dari kereta ke busway. Contoh awal akan diberlakukannya integrasi tiket kereta api komuter Jabodetabek dan busway. "Jadi orang naik kereta api lalu bisa naik busway dengan sistem yang sama, melalui sistem tiket terintegrasi," serunya.
Koridor IX yang nantinya beroperasi dari Pinang Ranti menuju Pluit akan melawati Jl Pondok Gede, Jl Raya Bogor, Jl Mayjen Sutoyo, Jl MT Haryono, Jl Gatot Subroto, Jl S Parman, Jl Latumenten, Jembatan Dua, Jembatan Tiga dan sampai ke Pluit. Sedangkan Koridor X akan beroperasi Cililitan menuju Tanjungpriok yang melewati Jl DI Panjaitan, Jl Ahmad Yani, Jl Yos Sudarso, dan Jl Enggano. (red/*bj)
Pos Polisi Modern di Bunderan HI Diluncurkan
JAKARTA, MP - Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jumat (25/9), meresmikan pos polisi modern Bundaran Hotel Indonesia yang terletak di sebelah timur hotel itu.
Hadir pada acara tersebut di antaranya Menko Polhukam Widodo AS dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Pospol tersebut dilengkapi dengan peralatan berbasis teknologi informasi. Di pospol ini bakal bertugas sejumlah perwira polisi yang baru lulus dan mampu berbahasa Inggris.
Untuk kelancaran operasional, Pospol Bundaran HI juga dilengkapi dengan lima unit sepeda motor trail, dua motor biasa, dan kendaraan roda empat.
Pospol ini menyediakan informasi lalu lintas, termasuk tempat-tempat penginapan di Jakarta yang dapat diakses oleh publik, terutama turis.
"Diharapakan pos polisi ini membantu warga untuk mendapatkan informasi dengan basis teknologi," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Wahyono di Pospol Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (25/9).
Menurut Wahyono, setelah peresmian Pospol Bundaran HI, Polda Metro Jaya akan meluncurkan kantor layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat.
"Namanya layanan "drive through"," ujarnya dan menambahkan, dengan layanan ini, pengendara tak perlu turun dari mobil ketika menyerahkan dokumen perpanjangan STNK ke loket.
Modelnya menyerupai loket gerbang tol. Pengendara dapat melakukan transaksi dari dalam kendaraannya saja.
"Layanan "drive through" ini ditempatkan di halaman Polda Metro Jaya. Layanan ini langsung dioperasikan setelah peresmian," tukas Wahyono.(red/jek)
Hadir pada acara tersebut di antaranya Menko Polhukam Widodo AS dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Pospol tersebut dilengkapi dengan peralatan berbasis teknologi informasi. Di pospol ini bakal bertugas sejumlah perwira polisi yang baru lulus dan mampu berbahasa Inggris.
Untuk kelancaran operasional, Pospol Bundaran HI juga dilengkapi dengan lima unit sepeda motor trail, dua motor biasa, dan kendaraan roda empat.
Pospol ini menyediakan informasi lalu lintas, termasuk tempat-tempat penginapan di Jakarta yang dapat diakses oleh publik, terutama turis.
"Diharapakan pos polisi ini membantu warga untuk mendapatkan informasi dengan basis teknologi," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Wahyono di Pospol Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (25/9).
Menurut Wahyono, setelah peresmian Pospol Bundaran HI, Polda Metro Jaya akan meluncurkan kantor layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat.
"Namanya layanan "drive through"," ujarnya dan menambahkan, dengan layanan ini, pengendara tak perlu turun dari mobil ketika menyerahkan dokumen perpanjangan STNK ke loket.
Modelnya menyerupai loket gerbang tol. Pengendara dapat melakukan transaksi dari dalam kendaraannya saja.
"Layanan "drive through" ini ditempatkan di halaman Polda Metro Jaya. Layanan ini langsung dioperasikan setelah peresmian," tukas Wahyono.(red/jek)
Akhir September, Tarif Tol Naik
JAKARTA, MP - Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum akhirnya memberlakukan kenaikan tarif tol pada tanggal 28 September untuk 10 ruas tol yang sedianya akan disesuaikan awal September 2009.
"Kenaikan sempat kami tunda sementara karena bertepatan dengan penyelenggaraan ibadah puasa dan mudik Lebaran 2009," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Nurdin Manurung di Jakarta, Jumat (25/9).
Penyesuaian tarif tol di 10 ruas mengacu kepada UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 44 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh laju inflasi, kata Nurdin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai inflasi selama dua tahun terakhir pada beberapa wilayah yang terdapat jalan tol bervariasi mulai dari 12,74 persen di Surabaya hingga 18,56 persen di Cirebon.
Penyesuaian tarif tol tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Keputusan Menteri PU No.514/KPTS/2009 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol.
Ruas-ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif yaitu Jakarta-Bogor-Ciawi (59 KM) untuk tarif terjauh golongan I berubah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Dalam Kota Jakarta (23,55 KM) dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Jakarta-Tangerang (33 KM) dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, Padalarang-Cileunyi (64,4 KM) dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Palimanan-Kanci (26,3 KM) dari Rp7.000-Rp8.000, Semarang Seksi A,B,C (24,75 KM) dari Rp1.500 tetap Rp1.500.
Ruas lainnya yaitu Surabaya-Gempol (49 KM) dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, Belawan- Medan-Tanjung Morawa (42,7 KM) dari Rp4.500 menjadi Rp5.000, Surabaya-Gresik (20,7 KM) dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 dan Tangerang-Merak (73 KM) dari Rp18.000 menjadi Rp28.500.
Keputusan Menteri tersebut juga menetapkan penundaan penyesuaian tarif tol pada empat ruas tol yaitu Cikampek-Purwakarta-Padalarang (58,5 KM) milik PT Jasa Marga, Serpong-Pondok Aren (7,24 KM) milik PT Bintaro Serpong Damai, Ujung Pandang Tahap I dan II (6,05 KM) milik PT Bosowa Marga Nusantara serta Lingkar Luar Jakarta (45,37 KM) milik PT Jasa Marga.
Penundaan penyesuaian tarif tol dilakukan karena Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menilai belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti tingkat kerataan jalan, pemasangan pagar dan kekesatan jalan.
Khusus untuk ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR seksi S), penundaan dilakukan karena masih adanya masalah hukum dengan pihak investor lamanya.(red/*b8)
"Kenaikan sempat kami tunda sementara karena bertepatan dengan penyelenggaraan ibadah puasa dan mudik Lebaran 2009," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Nurdin Manurung di Jakarta, Jumat (25/9).
Penyesuaian tarif tol di 10 ruas mengacu kepada UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 44 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh laju inflasi, kata Nurdin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai inflasi selama dua tahun terakhir pada beberapa wilayah yang terdapat jalan tol bervariasi mulai dari 12,74 persen di Surabaya hingga 18,56 persen di Cirebon.
Penyesuaian tarif tol tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Keputusan Menteri PU No.514/KPTS/2009 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol.
Ruas-ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif yaitu Jakarta-Bogor-Ciawi (59 KM) untuk tarif terjauh golongan I berubah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Dalam Kota Jakarta (23,55 KM) dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Jakarta-Tangerang (33 KM) dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, Padalarang-Cileunyi (64,4 KM) dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Palimanan-Kanci (26,3 KM) dari Rp7.000-Rp8.000, Semarang Seksi A,B,C (24,75 KM) dari Rp1.500 tetap Rp1.500.
Ruas lainnya yaitu Surabaya-Gempol (49 KM) dari Rp3.500 menjadi Rp4.000, Belawan- Medan-Tanjung Morawa (42,7 KM) dari Rp4.500 menjadi Rp5.000, Surabaya-Gresik (20,7 KM) dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 dan Tangerang-Merak (73 KM) dari Rp18.000 menjadi Rp28.500.
Keputusan Menteri tersebut juga menetapkan penundaan penyesuaian tarif tol pada empat ruas tol yaitu Cikampek-Purwakarta-Padalarang (58,5 KM) milik PT Jasa Marga, Serpong-Pondok Aren (7,24 KM) milik PT Bintaro Serpong Damai, Ujung Pandang Tahap I dan II (6,05 KM) milik PT Bosowa Marga Nusantara serta Lingkar Luar Jakarta (45,37 KM) milik PT Jasa Marga.
Penundaan penyesuaian tarif tol dilakukan karena Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menilai belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti tingkat kerataan jalan, pemasangan pagar dan kekesatan jalan.
Khusus untuk ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR seksi S), penundaan dilakukan karena masih adanya masalah hukum dengan pihak investor lamanya.(red/*b8)
Kamis, September 24, 2009
Puncak Arus Balik Minggu Sore
JAKARTA, MP - Memasuki H+3 Lebaran 1430 H, Rabu (23/9), arus balik mulai terasa di sejumlah stasiun kereta api (KA) dan terminal bus di Jakarta. Namun, puncak arus balik di Stasiun KA Pasarsenen, Jakarta Pusat, diperkirakan baru akan terjadi pada Minggu (27/9) sore. Kepala Stasiun KA Pasarsenen, Barosad IM, mengatakan, hingga kemarin siang jumlah penumpang KA arus balik Lebaran tercatat 4.265 orang dengan 11 kereta. ”Sampai Rabu sore diperkirakan 8.000 penumpang tiba di Stasiun Pasarsenen,” ujarnya.
Menurut Barosad, puncak arus balik di Pasarsenen diperkirakan akan terjadi Minggu pukul 17.00. Sebab, Senin pagi para pegawai kantor akan bekerja dan beraktivitas seperti biasa.
Sementara itu, meski sudah memasuki hari ketiga pasca-Lebaran, jumlah pemudik melalui Stasiun Pasarsenen masih cukup tinggi. Menurut Barosad, hingga pemberangkatan terakhir, Rabu, diprediksi ada 10.000 pemudik Bahkan, untuk melayani pemudik, PT KA mengoperasikan KA Ekonomi Kertajaya Tambahan Lebaran tujuan Malang yang berangkat pukul 21.25.
Banyak penumpang KA yang memilih mudik selepas Lebaran guna menghindari desak-desakan. Hal serupa juga terjadi di Terminal Bus Lebakbulus, Jakarta Selatan. Kemarin siang sejumlah bus tujuan kota-kota di Jawa Tengah masih dipadati penumpang yang hendak mudik.
Pantauan Warta Kota, padatnya penumpang ke Jawa Tengah selepas Lebaran itu salah satunya akibat terbatasnya jumlah bus. Pasalnya, bus rata-rata bertolak ke Jawa Tengah untuk mengangkut pemudik yang akan kembali (arus balik) ke Jakarta.
”Makanya rata-rata bus tujuan Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Wonosori, penumpangnya penuh. Soalnya busnya terbatas. Sebagian bus pada ngetan (ke timur, arah Jawa Tengah),” kata Cahyo (41), sopir bus Safari Dharma Raya jurusan Jakarta-Temanggung-Magelang-Yogyakarta di Terminal Bus Lebakbulus.
Terbatasnya jumlah bus dari Jakarta menuju Jawa Tengah, kata Cahyo, dikarenakan hampir semua bus yang baru tiba di Jakarta dari Jawa Tengah langsung berangkat lagi ke Jawa Tengah. ”Jadi, subuh sampai Jakarta, turunkan penumpang, istirahat sebentar, berangkat lagi. Ngejar waktu biar sampai di sana siang hari terus sorenya bisa membawa penumpang lagi ke Jakarta. Ya, namanya rezeki setahun sekali, kapan lagi kalau enggak gini,” katanya.
Pendapat Cahyo diamini, Sutikno (38), kru bus Santoso jurusan Jakarta - Magelang - Yogyakarta - Wonosari. ”Santoso full kabeh (penuh semua) Mas. Busnya banyak yang langsung balik ke Yogyakarta,” katanya.
Meski jumlah bus terbatas, harga tiket tetap dipatok seperti biasa. Misalnya, tiket Super Executive Rp 210.000, Executive Rp 165.000, Non-AC Rp 85.000. Begitu pula perusahaan otobus (PO) Santoso memberlakukan tarif seperti biasa. Misalnya AC VIP Rp 125.000 dan AC Patas Rp 115.000.
Kepala Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Hengki Sitorus mengatakan, meski belum signifikan, arus balik sudah mulai terasa. ”Kemungkinan Kamis ini jumlahnya lebih banyak lagi karena para pegawai negeri mulai masuk kerja,” katanya seraya menambahkan, tercatat hampir 1.000 penumpang tiba di Terminal Kalideres.
Berdasarkan data penumpang dan bus di Terminal Lebakbulus, Rabu siang, jumlah penumpang yang tiba terus naik. Selasa (22/9) lalu jumlah penumpang tiba sebanyak 3.541 dengan 354 bus. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari Senin yang hanya 3.327 penumpang tiba dengan 290 bus. Sedangkan Rabu sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00 jumlah penumpang tiba 1.007 orang dengan 78 bus.
Di Terminal Bus Pulogadung, Jakarta Timur, kemarin ada 1.071 penumpang yang tiba. ”Baru sekitar 160 bus yang masuk ke terminal, mungkin malam akan bertambah,” kata Kepala Terminal Pulogadung, Pardjiman, kemarin siang.
Menurut Pardjiman, sampai kemarin siang memang belum ada peningkatan arus balik. Namun, diperkirakan Rabu malam puncak arus balik akan mulai berlangsung di Terminal Bus Pulogadung. Perkiraan itu berdasarkan waktu cuti bersama yang berakhir Rabu. ”Kamis mereka sudah masuk kerja, jadi diperkirakan Rabu malam di Pulogadung akan padat,” ujarnya.
Sedangkan arus balik di Terminal Bus Kampungrambutan, Jakarta Timur, terjadi Rabu (23/9) hingga Kamis (24/9) dini hari. Diperkirakan sekitar 40.000 pemudik jarak menengah dan pendek (dari Jabar) akan tiba di Terminal Bus Kampungrambutan.
Pantauan Warta Kota kemarin, sampai pukul 14.00 tercatat sekitar 13.700 penumpang tiba di Terminal Kampungrambutan dengan 274 bus.
Kepala Terminal Kampungrambutan, Arfan Zainudin, memperkirakan penumpang pada pada arus balik akan menembus angka 40.000 orang hingga Rabu malam atau Kamis dini hari. ”Puncaknya Rabu malam hingga Kamis subuh. Jumlahnya bisa mencapai 40.000 orang, karena banyak yang lebih suka naik bus malam hari,” ujarnya.
Selasa (22/9) lalu penumpang arus balik tercatat 27.060 orang menggunakan 688 bus. ”Arus balik rata-rata jarak dekat, mayoritas dari Jabar. Jadi, mereka balik ke Jakarta tidak butuh waktu lama,” kata Arfan.
Untuk mengantisipasi tindak kriminal pada malam hari, Arfan mengimbau para penumpang yang baru tiba untuk segera berkumpul di ruang tunggu terminal. Ia sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengarahkan penumpang yang tiba menuju ruang tunggu. ”Jangan tersebar di sekitar areal parkir bus, cari tempat yang terang atau masuk ruang tunggu,” ujarnya.
Sedangkan arus balik di Stasiun KA Gambir masih terbilang sepi. Menurut Kepala Stasiun KA Gambir, Ata Sudharta, arus balik tidak terlalu signifikan sebagaimana saat arus mudik. Dia mengatakan, perkiraannya itu berdasarkan perbedaan hari efektif kerja pada masing-masing instansi. ”Biasanya arus balik akan merata, dan untuk Lebaran ini sejak 24 hingga 27 September,” katanya.
Untuk arus mudik di Stasiun KA Gambir, jumlah penumpang sudah menurun. Kemarin masih tersisa tempat duduk hampir di semua KA yang berangkat dari Gambir. Hanya tiket KA Argojati dan Cirebon Express yang terjual habis. Stasiun Gambir hanya memberangkatkan 34 KA reguler ke sejumlah daerah dan telah menghentikan operasi enam rangkaian kereta tambahan yang diperuntukkan untuk arus mudik. ”Penumpang hanya sekitar 8.000 orang, tidak jauh dengan hari-hari biasa,” ujar Ata. (red/*wk)
Datang ke Jakarta Berbekal Secarik Kertas
JAKARTA, MP - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menekan jumlah pendatang melalui operasi yustisi kependudukan (OYK) ternyata tak menyurutkan minat warga daerah untuk merantau ke Jakarta. Buktinya, diantara ribuan penumpang arus balik, masih terlihat sejumlah pendatang baru.Tujuan pendatang baru itu hanya satu, yaitu mencari pekerjaan dan penghidupan yang kebih layak di kota metropolitan. Karena, kampung halaman mereka dirasa sudah tidak lagi menjanjikan lagi dan tidak mampu memberikan lapangan kerja. Kedatangan wajah-wajah baru itu dapat diamati di stasiun, pelabuhan, bandara, dan terminal bus.
Nanang Mulyana (26) misalnya, pria asal Kertawinangun, Cirebon, ini nekat datang ke Jakarta hanya berbekal secarik kertas bertuliskan alamat. Ia datang di Terminal Lebak Bulus bersama rekan-rekannya, yakni Ade (24) dan Didin (24). Rencananya, mereka akan menjadi kuli bangunan dan akan disalurkan oleh saudara Nanang Mulyana yang tinggal di kawasan Cilandak.
"Sebenarnya saya mau bekerja yang lain. Tapi untuk sementara tidak apa-apalah jadi kuli bangunan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja yang lebih baik," harap Nanang yang mengaku lulusan STM itu, Kamis (24/9).
Ia optimis ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebab, dengan berbekal ijazah STM, Nanang yakin bisa bekerja di sebuah bengkel. Bahkan ia bercita-cita bisa mempunyai bengkel motor sendiri. Lain halnya Ade dan Didin, mereka hanya lulusan SMA. Sehingga tidak memiliki keterampilan khusus.
"Tapi saya teh bisa naik motor. Siapa tahu ada orang yang mau nyewain motor, jadi saya bisa ngojek dulu kalau belum dapat kerjaan kuli bangunan," kata Didin dengan logat Sundanya.
Niat tiga remaja tersebut untuk mengadu nasib di Jakarta memang sudah tidak dapat dibendung lagi. Sebab, di kampung halamannya mereka sulit mencari pekerjaan. Paling-paling hanya membantu orangtua di sawah. Bahkan, mereka tidak takut jika harus terjaring OYK.
"Memang sih, kata orang ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Tapi namanya kehidupan tetap harus berjalan. Makanya saya mengadu nasib di sini (Jakarta)," ucap Nanang.
Setelah berbincang beberapa saat, Nanang, Ade, dan Didin pun bergegas mencari angkot. Sayangnya, Nanang dan rekan-rekanya masih terlihat gusar saat akan mencari angkutan umum. Maklumlah, mereka baru pertama kali menginjakan kaki di kota Jakarta.
"Angkot yang arah Cilandak ngetemnya di sebelah mana?" tanya Nanang kepada salah satu petugas keamanan di Terminal Lebak Bulus. Setelah itu, Nanang dan rekan-rekanya naik ke dalam angkot dan siap mengadu nasib di Jakarta.
Keputusan mengadu nasib di ibu kota juga dilakukan Priyatna (37). Pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, ini tiba di Terminal Kampung Rambutan hanya berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah SMP. Ia datang bersama tiga rekannya yang sebelumnya memang sudah pernah merantau ke Jakarta. Rencananya, Priyatna akan menjadi kuli bangunan bersama tiga rekannya tersebut.
Selama ini, Priyatna mengaku kesulitan ekonomi selama hidup di kampung halaman. Sebab, di kampung halaman pun ia bekerja sebagai kuli bangunan. “Orang seperti saya yang hanya lulusan SMP, paling hanya bisa kerja sebagai kuli bangunan. Karena nggak mungkin saya kerja di kantoran. Soalnya, kalau saya hanya mengandalkan penghasilan saya di kampung, tentunya anak-anak saya tidak bisa sekolah. Karena yang bangun rumah di kampung sangat jarang,” kata ayah tiga anak itu.
Karenanya, ia sangat berharap tenaganya akan sering terpakai saat di Jakarta. Selain itu, ia juga cukup tertarik dengan keberhasilan tetangga-tetangganya yang setiap kali pulang kampung membawa banyak uang.
“Kalau di Jakarta katanya kuli bangunan banyak yang nyari, karena banyak yang bangun rumah. Berbeda dengan di kampung, warga yang mau bangun rumah sangat jarang,” tukas pria yang berencana akan mengontrak di kawasan Kramatjati tersebut.
Meski belum mengantongi KTK DKI, Priyatna mengaku tidak khawatir jika terjaring OYK. Sebab, selama ini OYK hanya digelar di titik-titik tertentu. “Mau nggak mau harus kucing-kucingan sama petugas,” kata Priyatna sambil berlalu dengan membawa tas dan dua kardus mie instan.
Pendatang baru juga dapat ditemukan di stasiun kereta api. Dengan menenteng sebuah kardus di tangan kanan, Sutanto (19), akhirnya tiba di jalur 6 Stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (24/9), setelah menempuh perjalanan panjang selama 8 jam menggunakan KA Mataremaja dari kampung halamannnya di Klampok, Brebes, Jawa Tengah.
Tanto mengaku ingin mendapatkan pekerjaan tetap setelah tiba di Jakarta. Dirinya juga mengungkapkan, tertarik dengan ajakan kawannya bernama Aji (21) yang lebih dulu berada di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan sebuah restoran di salah satu pusat perbelanjaan di Grogol, Jakarta Barat. "Saya diajak sama dia (Aji) dan saya memang tertarik kerja di Jakarta," ujar Tanto, sapaan akrabnya sambil menoleh ke wajah Aji yang berada di sebelahnya.
Tanto mengaku tertarik dengan ajakan dari rekannya tersebut, setelah selama lebih dari dua tahun belum memiliki pekerjaan di kampung halamannya. "Kalau di kampung nggak punya pekerjaan tetap mas. Kadang dagang dan kadang bertani bantu orangtua. Mudah-mudahan saja bisa diterima kerja di Jakarta," ujarnya masih dengan dialek Jawa yang kental.
Bahkan Tanto mengaku tidak khawatir terjaring operasi yustisi kependudukan yang dilancarkan Pemprov DKI Jakarta paska arus balik Lebaran. Dia berjanji akan segera melengkapi persyaratan administrasi kependudukan untuk bisa tinggal di Jakarta.
"Saya kan ke Jakarta mau mencari kerja mas, masa nggak boleh. Jika nanti diterima bekerja, saya berjanji akan segera melengkapi persyaratan administrasi kependudukan," ungkapnya meyakinkan. Saat ini, Tanto hanya berbekal KTP daerah asal serta ijazah yang diperlukan sebagai persyaratan melamar pekerjaan.
Meski demikian, jika tidak berhasil memperoleh pekerjaan, Tanto berjanji akan kembali ke kampung halamannya di Klampok, Brebes, Jawa Tengah.
"Kalau uang dan perbekalan saya habis dan tak kunjung diterima kerja di Jakarta, saya akan kembali pulang ke kampung halaman," tandas Tanto yang sementara akan menetap di rumah kontrakan kawannya di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Selamat datang di Jakarta! (red/*bj)
Pengunjung Monas Masih Membeludak
JAKARTA, MP - Masa liburan panjang Hari Raya Idul Fitri sepertinya benar-benar dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk bertamasya ke sejumlah lokasi wisata. Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi.Bahkan pengelola Monas mengklam jumlah pengunjung yang berwisata di sana meningkat tajam dibanding hari-hari biasa. Kepala UPT Monas, IM. Rini Ariani menyebutkan bahwa jumlah pengunjung meningkat hingga empat kali lipat.
"Jumlah pengunjung di hari biasa sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Pada Hari Raya Idul Fitri, jumlah pengunjung yang datang tercatat sebanyak 6.000 orang," kata Rini, Kamis (24/9) siang.
Jumlah tadi semakin bertambah saat memasuki satu hari setelah lebaran yang jumlah pengunjungnya mencapai sekitar 10.000 orang. Pada hari kedua lebaran jumlah pengunjung kembali meningkat menjadi sebanyak 12.000 orang.
"Nah hari ini jumlah pengunjung diperkirakan bertambah dari hari kemarin. Kalaupun tidak bertambah setidaknya jumlahnya sama dengan kemarin ya sekitar 12.000 orang," tambah Rini.
Melonjaknya jumlah pengunjung di Monas diperkirakan karena biaya wisata di Monas tergolong murah. Untuk biaya masuk Monas sebesar Rp 1.000 (anak-anak) dan Rp 2.500 (dewasa). Sedangkan untuk naik ke puncak Monas, biaya dikenakan sebesar Rp 3.500 (anak-anak) dan Rp 7.500 (dewasa).
Rini menerangkan pihaknya tidak menaikkan harga tiket saat lebaran. Ini dimaksudkan agar pengunjung tidak merasa berat bertamasya di Monas. Untuk meramaikan libur ini, pihaknya menggelar pergelaran Kesenian Nusantara.
"Acara itu kami gelar sejak tanggal 26 September sampai 27 September 2009. Pergelaran ini berkat kerjasama dengan Sudin Kebudayaan dan Pariwisata Jakpus," terang Rini.
Sayangnya Rini tidak terlalu hafal rincian acara itu. Rini hanya ingat salah satu pengisi acara itu adalah pergelaran tarian dan kesenian Betawi. Para pengunjung bisa menikmati acara tersebut di panggung yang dipasang di dekat pintu tunggu lift menuju puncak Monas.
Memang pilihan Monas sebagai salah satu alternatif mengisi liburan lebaran murah dan terjangkau diucapkan Sahrudin (34), warga Bekasi, Jawa Barat. "Meski jauh dari rumah, tetapi liburan ke sini tidak mengeluarkan banyak biaya," katanya.
Lelaki beranak dua itu menuturkan berlibur ke Monas mendapat banyak manfaat, yaitu melepas penat dengan makan bersama keluarga di hamparan rumput di taman Monas sekaligus memberikan pengetahuan kepada anak-anak.
"Di bagian monumen, anak-anak bisa melihat diorama sejarah perjuangan bangsa. Selain itu keluarga juga bisa menikmati indahnya kota Jakarta dari puncak Monas. Jadi selain murah juga bermanfaat," tambah Sahrudin. (red/*wk)
Penerbitan Kartu Kuning Diperketat
JAKARTA, MP - Pendatang baru di DKI Jakarta dipastikan akan kesulitan mencari kerja. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memperketat penerbitan surat keterangan pencari kerja/kartu kuning, yakni dengan menambah persyaratan berupa melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) DKI dan kartu keluarga (KK) yang juga beralamat di DKI Jakarta.
Dengan demikian, bagi pendatang baru yang tidak memiliki saudara di DKI Jakarta, dipastikan tidak membuat kartu kuning. Setidaknya, kebijakan ini bisa menekan jumlah pendatang baru yang hanya bermodal nekat ke Jakarta.
"Untuk membuat kartu kuning harus dilengkapi dengan KTP DKI Jakarta dan Kartu Keluarga yang beralamatkan di Jakarta. Jadi kartu kuning tidak akan dikeluarkan kepada pemohon jika persyaratan itu tidak terpenuhi," kata Deded Sukandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Kamis (24/9).
Selain itu, Deded juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Disnakertrans DKI bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan menggelar razia pekerja di perusahaan-perusahaan. Bagi pekerja yang tidak memiliki KTP DKI serta tidak memiliki kartu kuning akan dipulangkan ke daerah asal.
"Kita juga akan inspeksi ke perusahaan-perusahaan untuk mendata apakah para pekerjanya mempunyai dokumen lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap akan dipulangkan ke tempat asal,” ungkap Deded.
Berdasarkan data Disnakertrans DKI, saat ini di DKI Jakarta terdapat 29.191 perusahaan dengan 2.004.571 pekerja. Sementara jumlah usaha mikro di DKI Jakarta mencapai 1.020.000 usaha. Namun dari jumlah itu, hanya 60 persen yang memiliki izin yakni untuk skala menengah 154.000 usaha dan skala kecil 702.000 usaha.
Lokasi sektor formal yang paling favorit dituju para pendatang adalah pabrik-pabrik seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, KBN Cilincing, dan KBN Tanjung Priok. Sistem perekrutan dengan sistem kontrak. Total perusahaan di ketiga KBN ini mencapai 120 perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, 35 di bidang logistik, dan 155 di sektor lainnya. Total jumlah karyawan di tiga KBN itu mencapai 79.000 tenaga kerja. "Karena itu, Jakarta Utara menjadi salah satu kantong pendatang," kata Deded.
Upaya memperketat penerbitan kartu kuning ini bukan berarti DKI Jakarta tertutup bagi warga daerah. Melainkan sebagai bentuk sosialisasi agar warga daerah yang ingin merantau ke Jakarta harus memiliki keterampilan dan juga harus tertib administrasi. Sebab, tanpa berbekal keterampilan dan administrasi yang baik pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan.
“Biaya hidup di ibu kota sangat tinggi. Orang harus siap dengan modal tinggi untuk hidup di sini (Jakarta),” terang Deded.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, juga menegaskan, upaya memperketat penerbitan kartu kuning dan operasi yustisi kependudukan (OYK) bukan berarti kota Jakarta menjadi kota yang tertutup untuk dikunjungi warga dari daerah lain.
"Jika warga dari daerah lain ingin berlibur ke Jakarta, silakan saja. Kota ini terbuka. Jakarta merupakan kota milik semua rakyat Indonesia. Tetapi jika bertujuan mencari pekerjaan tanpa ada keterampilan, lebih baik pikir dua kali," kata Fauzi Bowo di Balaikota, Kamis (24/9).
Dia memastikan kota yang dipimpinnya ini bebas dari penghuni ilegal. Kalau ingin tinggal di Jakarta, warga dipersilakan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. "Kalau sudah lengkap administrasi kependudukannya, selamat datang di Jakarta," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Soeprayitno menjelaskan, pendatang yang tidak mempunyai keahlian dan dokumen lengkap berpeluang kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Jika memang ingin mencari nafkah di ibu kota, kata Soeprayitno, pendatang sebaiknya melengkapi dokumen dan keterampilan yang sesuai pekerjaan yang diinginkan.
Menurut Soeprayitno, jasa kerja yang masih banyak dicari perusahaan yaitu di bidang restoran, industri rumah tangga, jasa keamanan, dan cleaning service. Sementara bidang manufaktur atau pabrik masih belum mencari pekerja baru sebelum bulan Januari nanti. “Mereka mencari kerja pada awal tahun karena sesuai dengan budget plan yang mereka buat setahun sebelumnya,” tukasnya. (red/*bj)
Dengan demikian, bagi pendatang baru yang tidak memiliki saudara di DKI Jakarta, dipastikan tidak membuat kartu kuning. Setidaknya, kebijakan ini bisa menekan jumlah pendatang baru yang hanya bermodal nekat ke Jakarta.
"Untuk membuat kartu kuning harus dilengkapi dengan KTP DKI Jakarta dan Kartu Keluarga yang beralamatkan di Jakarta. Jadi kartu kuning tidak akan dikeluarkan kepada pemohon jika persyaratan itu tidak terpenuhi," kata Deded Sukandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Kamis (24/9).
Selain itu, Deded juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Disnakertrans DKI bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan menggelar razia pekerja di perusahaan-perusahaan. Bagi pekerja yang tidak memiliki KTP DKI serta tidak memiliki kartu kuning akan dipulangkan ke daerah asal.
"Kita juga akan inspeksi ke perusahaan-perusahaan untuk mendata apakah para pekerjanya mempunyai dokumen lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap akan dipulangkan ke tempat asal,” ungkap Deded.
Berdasarkan data Disnakertrans DKI, saat ini di DKI Jakarta terdapat 29.191 perusahaan dengan 2.004.571 pekerja. Sementara jumlah usaha mikro di DKI Jakarta mencapai 1.020.000 usaha. Namun dari jumlah itu, hanya 60 persen yang memiliki izin yakni untuk skala menengah 154.000 usaha dan skala kecil 702.000 usaha.
Lokasi sektor formal yang paling favorit dituju para pendatang adalah pabrik-pabrik seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, KBN Cilincing, dan KBN Tanjung Priok. Sistem perekrutan dengan sistem kontrak. Total perusahaan di ketiga KBN ini mencapai 120 perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, 35 di bidang logistik, dan 155 di sektor lainnya. Total jumlah karyawan di tiga KBN itu mencapai 79.000 tenaga kerja. "Karena itu, Jakarta Utara menjadi salah satu kantong pendatang," kata Deded.
Upaya memperketat penerbitan kartu kuning ini bukan berarti DKI Jakarta tertutup bagi warga daerah. Melainkan sebagai bentuk sosialisasi agar warga daerah yang ingin merantau ke Jakarta harus memiliki keterampilan dan juga harus tertib administrasi. Sebab, tanpa berbekal keterampilan dan administrasi yang baik pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan.
“Biaya hidup di ibu kota sangat tinggi. Orang harus siap dengan modal tinggi untuk hidup di sini (Jakarta),” terang Deded.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, juga menegaskan, upaya memperketat penerbitan kartu kuning dan operasi yustisi kependudukan (OYK) bukan berarti kota Jakarta menjadi kota yang tertutup untuk dikunjungi warga dari daerah lain.
"Jika warga dari daerah lain ingin berlibur ke Jakarta, silakan saja. Kota ini terbuka. Jakarta merupakan kota milik semua rakyat Indonesia. Tetapi jika bertujuan mencari pekerjaan tanpa ada keterampilan, lebih baik pikir dua kali," kata Fauzi Bowo di Balaikota, Kamis (24/9).
Dia memastikan kota yang dipimpinnya ini bebas dari penghuni ilegal. Kalau ingin tinggal di Jakarta, warga dipersilakan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. "Kalau sudah lengkap administrasi kependudukannya, selamat datang di Jakarta," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Soeprayitno menjelaskan, pendatang yang tidak mempunyai keahlian dan dokumen lengkap berpeluang kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Jika memang ingin mencari nafkah di ibu kota, kata Soeprayitno, pendatang sebaiknya melengkapi dokumen dan keterampilan yang sesuai pekerjaan yang diinginkan.
Menurut Soeprayitno, jasa kerja yang masih banyak dicari perusahaan yaitu di bidang restoran, industri rumah tangga, jasa keamanan, dan cleaning service. Sementara bidang manufaktur atau pabrik masih belum mencari pekerja baru sebelum bulan Januari nanti. “Mereka mencari kerja pada awal tahun karena sesuai dengan budget plan yang mereka buat setahun sebelumnya,” tukasnya. (red/*bj)
Gubernur Temukan 32 Pegawai Rapel Tandatangan
JAKARTA, MP - Meski secara umum kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, namun kesadaran PNS untuk bekerja secara efektif masih kurang. Buktinya, masih banyak pegawai yang menandatangani absensi pulang lebih awal alias rapel tandatangan. Salah satunya terlihat di Dinas Pekerjaan Umum DKI.Dari jumlah pegawai sebanyak 367 orang, yang hadir hanya 327 orang atau 81 persen. Itu pun tidak optimal. Sebab, 32 orang diantaranya telah menandatangani absen kepulangan lebih awal. Sedangkan yang tidak hadir 40 orang, yakni 17 orang tidak masuk tanpa alasan, 20 orang cuti, dan 3 orang izin.
"Mereka yang rapel tanda tangan absen juga akan diberikan sanksi yang bentuknya ditentukan oleh gubernur. Selain itu, kami juga akan berikan teguran keras pada pegawai yang mangkir kerja itu," kata Kukuh Hadi, Sekretaris Dinas PU DKI, saat Disidak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (24/9).
Aksi culas para pegawai ini kontan membuat Fauzi Bowo berang. Sebab, tindakan itu merupakan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi tegas. "Ini tindakan yang keliru. Masa tanda tangan main borong saja. Nih, lihat! Jam 16.00 sudah diparaf. Mereka harus ditindak tegas," tegas Fauzi Bowo.
Kendati demikian, gubernur menegaskan kehadiran di Dinas PU DKI tahun ini sudah lebih baik dibanding tahun lalu. Hanya saja, perlu adanya tindakan yang konsisten untuk terus menegakan kedisiplinan tersebut. "Sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana membuat malu PNS yang tidak hadir. Ini saya serahkan pada pimpinan untuk memperbaikinya," ujar pria yang akrab disapa Bang Fauzi.
Salah satu saran gubernur, Kepala Dinas PU Budi Widiantoro diharapkan segera mengadakan absensi melalui handkey. Dan hal itu disanggupi Budi Widiantoro yang mengatakan alat handkey saat ini sedang dalam proses lelang. Dan diupayakan tahun ini sudah ada handkey di Dinas PU DKI.
Sebelum ke Dinas PU DKI, rombongan gubernur juga melakukan sidak di Balaikota. Di mana sidak di lingkungan kantor Balaikota ini juga diikuti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Sasaran pertama sidak yakni kantor Bapeda DKI di lantai 2. Di sini, dari 125 PNS, yang hadir 112 PNS dan yang tidak hadir 13 PNS. Mereka yang tidak hadir dikarenakan 3 orang sakit, 8 orang cuti, dan dua izin.
Kemudian sidak dilakukan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Di sini seluruh pegawai hadir, hanya saja tiga orang terlambat datang karena mengalami kecelakaan ringan dalam perjalanan berangkat kerja.
Menurut Fauzi Bowo, jumlah kehadiran PNS di dua SKPD tersebut dinilai sudah cukup baik. Karena absensi sudah dibuat dalam bentuk absen elektronik atau handkey. Sehingga setiap bulan kehadiran mereka sudah ada data untuk dievaluasi. "Hasil evaluasi itu digunakan untuk penilaian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala," tandas Fauzi Bowo. (red/*bj)
Sedekah Rp 40 Ribu Itu Habis untuk Pijat
JAKARTA, MP - Pembagian paket Lebaran yang digelar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada hari kedua Lebaran lalu, ricuh. Puluhan orang terinjak-injak, belasan pingsan, dan dua korban luka dilarikan ke rumah sakit.
Ida Nursanti, 48, adalah salah satu korban yang turut terinjak-injak saat berebut memasuki halaman Balai Kota pada Senin, 21 September lalu. Ia terjebak di tengah ratusan orang yang takut kehabisan paket sembako dan uang Rp 40 ribu yang dibagikan sang gubernur.
"Kemarin memang memar-memar, tapi sekarang sudah sembuh," ujarnya. "Ya akhirnya uang Rp 40 ribu itu juga habis hanya untuk urut (pijat)."
Warga Plumpang, Jakarta Utara, itu tak datang sendiri. Ia datang bersama sejumlah kerabat dan tetangga. "Dua orang yang sekarang dirawat di RS Tarakan itu teman saya, dari Plumpang juga," katanya.
Dua korban yang kini masih dirawat di RS Tarakan, itu adalah Dartin, 38, dan Ningsih, 50. Mereka menderita luka cukup parah di bagian wajah. Bahkan Dartin mengalami patah tulang di satu bagian tubuhnya. (Baca: Korban Berjatuhan Demi Uang Rp 40 Ribu)
Pengamat sosial, Zaim Saidi, mengatakan, kericuhan dalam pembagian paket Lebaran itu menunjukkan ekspresi kemiskinan yang begitu kuat di tengah gemerlap kota Jakarta. Membuktikan uang 40 ribu begitu dihargai, dan tingkat kemiskinan yang sudah begitu mencemaskan," ujarnya. (red/*vnc)
Ida Nursanti, 48, adalah salah satu korban yang turut terinjak-injak saat berebut memasuki halaman Balai Kota pada Senin, 21 September lalu. Ia terjebak di tengah ratusan orang yang takut kehabisan paket sembako dan uang Rp 40 ribu yang dibagikan sang gubernur.
"Kemarin memang memar-memar, tapi sekarang sudah sembuh," ujarnya. "Ya akhirnya uang Rp 40 ribu itu juga habis hanya untuk urut (pijat)."
Warga Plumpang, Jakarta Utara, itu tak datang sendiri. Ia datang bersama sejumlah kerabat dan tetangga. "Dua orang yang sekarang dirawat di RS Tarakan itu teman saya, dari Plumpang juga," katanya.
Dua korban yang kini masih dirawat di RS Tarakan, itu adalah Dartin, 38, dan Ningsih, 50. Mereka menderita luka cukup parah di bagian wajah. Bahkan Dartin mengalami patah tulang di satu bagian tubuhnya. (Baca: Korban Berjatuhan Demi Uang Rp 40 Ribu)
Pengamat sosial, Zaim Saidi, mengatakan, kericuhan dalam pembagian paket Lebaran itu menunjukkan ekspresi kemiskinan yang begitu kuat di tengah gemerlap kota Jakarta. Membuktikan uang 40 ribu begitu dihargai, dan tingkat kemiskinan yang sudah begitu mencemaskan," ujarnya. (red/*vnc)
Bengkel Mobil Terbakar, 19 Pemadam Dikerahkan
JAKARTA, MP - Peristiwa kebakaran kembali melanda wilayah Jakarta Pusat. Sebuah bengkel mobil di Jl A Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terbakar, Kamis (24/9).
Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari lantai teratas bangunan berlantai tiga tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15.00. Dodi (35), saksi mata mengatakan, kobaran api muncul pertama kali dari lantai tiga bengkel mobil Triesta, milik seorang pengusaha bernama Rudi.
"Api munculnya dari lantai atas bangunan, mungkin karena korsleting listrik. Awalnya kecil dan hanya berupa asap, tapi lama-lama membesar dan membuat semua orang di sini menjadi panik," ujar Dodi.
Meski api semakin membesar, namun para penghuni tak mengetahuinya karena sedang berada di lantai satu dan bengkel itupun sedang dalam keadaan tutup. Melihat hal itu, Dodi dan warga lain pun berusaha memberitahu Rudi dan keluarganya dari luar bangunan karena api sudah membesar.
Sekitar setengah jam kemudian, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Sudin Damkar dan PB) Jakarta Pusat tiba di lokasi dan berusaha untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan pukul 16.00. (red/cok)
Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari lantai teratas bangunan berlantai tiga tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15.00. Dodi (35), saksi mata mengatakan, kobaran api muncul pertama kali dari lantai tiga bengkel mobil Triesta, milik seorang pengusaha bernama Rudi.
"Api munculnya dari lantai atas bangunan, mungkin karena korsleting listrik. Awalnya kecil dan hanya berupa asap, tapi lama-lama membesar dan membuat semua orang di sini menjadi panik," ujar Dodi.
Meski api semakin membesar, namun para penghuni tak mengetahuinya karena sedang berada di lantai satu dan bengkel itupun sedang dalam keadaan tutup. Melihat hal itu, Dodi dan warga lain pun berusaha memberitahu Rudi dan keluarganya dari luar bangunan karena api sudah membesar.
Sekitar setengah jam kemudian, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Sudin Damkar dan PB) Jakarta Pusat tiba di lokasi dan berusaha untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan pukul 16.00. (red/cok)
RS Tarakan Bantah Isolasi Korban Sedekah
JAKARTA, MP - Manajemen Rumah Sakit Tarakan membantah melakukan isolasi terhadap dua pasien, yang terinjak-injak massa saat pembagian sedekah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balai Kota pada Senin, (21/9).
"Mereka tak diisolasi. Hanya sedang dalam perawatan dan butuh istirahat," kata Kepala Bidang Perawatan RS Tarakan, Zuraidah, saat dihubungi wartawan, Kamis (24/9).
Ia mengatakan, memang tak sembarang orang bisa membesuk dua pasien tersebut. Rumah sakit memiliki prosedur soal kunjungan pasien. Namun, ia tak menjelaskan detail mengenai prosedur tersebut.
Dua pasien itu, kata Zuraidah, mengalami luka di bagian bahu dan wajah. Menurutnya, lukanya tak separah yang diklaim keluarga dan tetangga korban selama ini. Kedua korban sudah diperkenankan pulang besok, Jumat, (25/9).
Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan Fauzi Bowo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka menuding gubernur melakukan kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban. Namun, laporan itu ditolak lantaran tiga saksi korban yang mereka ajukan tak memiliki bukti kuat. Luka para saksi korban sudah sembuh saat laporan dibuat, dan mereka tak memiliki bukti visum.
Para pelapor sulit mengajukan dua korban yang terbaring di RS Tarakan sebagai saksi korban lantaran sulit menemui keduanya.
"Kami memang akan membawa dua orang korban yang sekarang diisolasi di RS Tarakan, tapi kami tak bisa membawa. Bertemu saja tak boleh. Kalau sudah pulang, kami akan bawa ke sini dan melapor lagi," kata Ketua Urban Poor Consortium, Edi Saidi.
Pembagian paket Lebaran yang digelar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ricuh. Puluhan orang terinjak-injak, belasan pingsan, dan dua korban dilarikan ke rumah sakit. Pada Lebaran hari kedua itu, gubernur membagikan 6000 paket sembako dan angpao Rp 40 ribu untuk warga kurang mampu di Jakarta. (red/*vnc)
"Mereka tak diisolasi. Hanya sedang dalam perawatan dan butuh istirahat," kata Kepala Bidang Perawatan RS Tarakan, Zuraidah, saat dihubungi wartawan, Kamis (24/9).
Ia mengatakan, memang tak sembarang orang bisa membesuk dua pasien tersebut. Rumah sakit memiliki prosedur soal kunjungan pasien. Namun, ia tak menjelaskan detail mengenai prosedur tersebut.
Dua pasien itu, kata Zuraidah, mengalami luka di bagian bahu dan wajah. Menurutnya, lukanya tak separah yang diklaim keluarga dan tetangga korban selama ini. Kedua korban sudah diperkenankan pulang besok, Jumat, (25/9).
Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan Fauzi Bowo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka menuding gubernur melakukan kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban. Namun, laporan itu ditolak lantaran tiga saksi korban yang mereka ajukan tak memiliki bukti kuat. Luka para saksi korban sudah sembuh saat laporan dibuat, dan mereka tak memiliki bukti visum.
Para pelapor sulit mengajukan dua korban yang terbaring di RS Tarakan sebagai saksi korban lantaran sulit menemui keduanya.
"Kami memang akan membawa dua orang korban yang sekarang diisolasi di RS Tarakan, tapi kami tak bisa membawa. Bertemu saja tak boleh. Kalau sudah pulang, kami akan bawa ke sini dan melapor lagi," kata Ketua Urban Poor Consortium, Edi Saidi.
Pembagian paket Lebaran yang digelar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ricuh. Puluhan orang terinjak-injak, belasan pingsan, dan dua korban dilarikan ke rumah sakit. Pada Lebaran hari kedua itu, gubernur membagikan 6000 paket sembako dan angpao Rp 40 ribu untuk warga kurang mampu di Jakarta. (red/*vnc)
"3 in 1" Kembali Normal di Jakarta
JAKARTA, MP - Peraturan "3 in 1" (minimal terdapat tiga orang dalam satu kendaraan roda empat) kembali diberlakukan di sejumlah ruas jalan protokol di wilayah DKI Jakarta setelah masa libur cuti lebaran berakhir.
Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (24/9) pagi, kawasan "3 in 1" berlaku di sebanyak 10 ruas jalan di ibukota.
Berbagai ruas jalan tersebut adalah Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Gajah Mada.
Selain itu, jalan yang termasuk kawasan "3 in 1" adalah Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Hayam Wuruk, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (antara persimpangan Jalan Gerbang Pemuda hingga persimpangan Jalan HR Rasuna Said).
Sedangkan kendaraan pengangkut barang dengan berat lebih dari 5,5 ton dilarang melintasi kawasan "3 in 1" pada pukul 06:00 - 20:00 WIB.
Pemberlakuan "3 in 1" sebagaimana biasanya berlaku pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07:00 - 10:00 WIB dan pukul 16:00 - 19:00 WIB, namun tidak berlaku pada Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional.
Sebelumnya, kebijakan "3 in 1" sempat tidak diberlakukan selama masa libur atau cuti lebaran yang berlangsung 18 - 23 September.
Hal tersebut antara lain karena banyak warga yang mudik sehingga arus lalu lintas di berbagai ruas jalan di Jakarta lebih lancar dibandingkan hari biasa.(red/*b8)
Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (24/9) pagi, kawasan "3 in 1" berlaku di sebanyak 10 ruas jalan di ibukota.
Berbagai ruas jalan tersebut adalah Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Gajah Mada.
Selain itu, jalan yang termasuk kawasan "3 in 1" adalah Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Hayam Wuruk, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (antara persimpangan Jalan Gerbang Pemuda hingga persimpangan Jalan HR Rasuna Said).
Sedangkan kendaraan pengangkut barang dengan berat lebih dari 5,5 ton dilarang melintasi kawasan "3 in 1" pada pukul 06:00 - 20:00 WIB.
Pemberlakuan "3 in 1" sebagaimana biasanya berlaku pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07:00 - 10:00 WIB dan pukul 16:00 - 19:00 WIB, namun tidak berlaku pada Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional.
Sebelumnya, kebijakan "3 in 1" sempat tidak diberlakukan selama masa libur atau cuti lebaran yang berlangsung 18 - 23 September.
Hal tersebut antara lain karena banyak warga yang mudik sehingga arus lalu lintas di berbagai ruas jalan di Jakarta lebih lancar dibandingkan hari biasa.(red/*b8)
Tahun Ini Ada Penerimaan 325.000 PNS
JAKARTA, MP - Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Tasdik Kinanto menyatakan, tahun ini akan ada penerimaan PNS secara nasional sebanyak 325.000 orang. Dari angka tersebut, 50.000 di antaranya dialokasikan untuk pemerintah pusat."Pelaksanaan penerimaan PNS sendiri diserahkan kepada instansi yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan universitas setempat," kata Tasdik di Jakarta, Kamis (24/9).
Ditambahkan Tasdik, penerimaan pegawai diutamakan untuk posisi layanan publik, pelayanan kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk pemerintah pusat, pengangkatan pegawai bisa dilakukan pada bulan Oktober 2009.
"Sedangkan untuk pemerintah daerah, pengangkatan baru dapat dilakukan pada bulan Januari 2010," kata Taskik.
Tunjangan Kinerja
Sementara itu, Kementerian Negara PAN menilai institusi TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung telah berhasil melakukan reformasi birokrasi. Berkait dengan itu, ketiga institusi penegak hukum itu pada tahun 2010 akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja.
Menurut Tasdik, besaran penambahan tunjangan kinerja tergantung dari tingkat keberhasilan upaya reformasi dari masing-masing instansi.
"Penilaian akan dilakukan oleh Tim Independen dan diputuskan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menneg PAN, dan KPK," ujar Tasdik. (red/*wk)
Rabu, September 23, 2009
Arus Balik Mulai Nampak di Stasiun Senen
JAKARTA, MP - Dua hari sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 H, Selasa, arus balik mulai marak di Stasiun Kereta Api Senen, Jakarta Pusat, dengan jumlah kedatangan orang hingga pukul 18:00 WIB, mencapai 7.000 orang penumpang."Namun arus mudik masih tetap tinggi, yakni tercatat hingga Selasa sore pukul 17:23 WIB mencapai sekitar 5.500 penumpang yang diangkut 10 kereta api ke berbagai jurusan di Jawa," ungkap Wakil Kepala Stasiun Senen, Broer Rizal.
Ia memperkirakan, arus mudik ini masih akan menembus angka di atas 10.000 penumpang hingga keberangkatan kereta api terakhir. Sedangkan arus balik bisa menembus angka di atas 8.000 penumpang.
Sekitar pukul 17:00-19:00 WIB, terlihat masih banyak penumpang mudik yang datang bergerombol ke Stasiun Senen. Sementara di ruang-ruang tunggu terlihat puluhan penumpang duduk-duduk atau tiduran menunggu skedul keberangkatan kereta berikutnya.
"Dibanding dengan sehari sesudah Lebaran (Senin, 21/9) kemarin, jumlah arus mudik hari ini (Selasa, 22/9) memang menurun. Tetapi dibanding dengan keadaan normal (hari-hari operasional biasa), jumlah penumpang ke luar Stasiun Senen tergolong masih sangat tinggi," ungkapnya lagi.
Broer Rizal juga menilai, arus mudik tahun ini lebih tertib ketimbang tahun-tahun sebelumnya. "Karena semuanya berjalan normal dan lancar, baik itu operasional kereta api maupun pelayanan di berbagai hal, walau kepadatan penumpang hingga kini masih cukup ramai," katanya.
Secara terpisah, salah satu petugas dari Polda Metro Jaya, Bripka Gusti Ngurah mengatakan, sejauh ini tidak terjadi gangguan keamanan berarti.
"Para penumpang kali ini lebih terjamin keamanannya dan jarang kedapatan ada aksi copet, percaloan dan lain gangguan kriminal lainnya," ujarnya.
Namun, baik Bripka Gusti Ngurah maupun Broer Rizal tetap berharap, situasi terkendali dan aman ini kiranya terus terjadi pada arus balik yang diperkirakan mencapai puncak dua tiga hari lagi. (red/*ant)
Selasa, September 22, 2009
Fauzi Bowo Kapok Bikin Open House
JAKARTA, MP - Open house Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bagi warga miskin di Balai Kota kemarin diwarnai kericuhan. Dua perempuan terluka akibat terjatuh dan terinjak-injak puluhan warga yang sedang mengantri di depan gerbang. Belajar dari pengalaman tersebut, tahun depan acara silahturahmi bagi warga miskin tersebut ditiadakan."Kami ambil keputusan untuk tidak melanjutkan kegiatan ini," kata Fauzi Bowo saat mengunjungi dua korban luka di Rumah Sakit Tarakan, Selasa (22/9). "Tidak ada keledai yang kesandung di tempat yang sama."
Kalaupun ada kegiatan silaturahmi dan pemberian paket, kata Fauzi Bowo, akan dilakukan dengan format yang berbeda. Kemungkinan, paket bagi kaum duafa akan disalurkan langsung berdasar data warga miskin di setiap kelurahan.
Fauzi Bowo juga membantah anggapan kalau acara open house kemarin adalah acara pembagian zakat, infaq atau sedekah. "Kemarin adalah silarahmi antara warga dengan gubernur dan saya pribadi, tidak ada pembagian zakat," katanya.
Gubernur DKI Jakarta ke-13 ini mengaku kaget dengan peristiwa kericuhan yang mewarnai acara silahturahmi kemarin. Kericuhan terjadi setelah Fauzi Bowo meninggalkan pendopo Balai Kota. "Sesuai jadwal, saya hanya bersalam-salaman dengan warga selama dua jam, mulai pukul 08.00 hingga 10.00, lalu saya tinggalkan. Saya kaget kenapa itu bisa terjadi, padahal stok lebih dari cukup," kata Fauzi Bowo.
Dalam acara silahturahmi, Gubernur menyediakan 6000 paket sembako untuk warga kurang mampu di Jakarta. Gubernur juga menyiapkan angpao Rp 40 ribu untuk setiap warga. Namun, ratusan warga yang masih tertahan di luar gerbang terprovokasi teriakan yang menyebut paket Lebaran habis. "Jadinya banyak orang ingin masuk duluan," kata M Nur, seorang warga Ancol. (red/*vnc)
Arus Balik di Stasiun Gambir Masih Normal
JAKARTA, MP - Aktivitas penumpang di stasiun Gambir Jakarta Pusat masih normal. Jumlah pemudik mulai berkurang. Arus balik pun belum menunjukkan lonjakan. Kepala Stasiun Gambir A Sudharta mengatakan, kemarin, Senin 21 September 2009, Gambir hanya memberangkatkan 34 kereta reguler ke sejumlah daerah. Sedangkan enam rangkai kereta tambahan tak lagi beroperasi."Penumpang kemarin hanya sekitar 7000 sampai 8000 orang. Tidak jauh beda dengan hari-hari biasanya," kata Sudharta di Stasiun Gambir Jakarta Pusat, Selasa, 22 September 2009. Hampir semua kereta api yang berangkat dari Gambir masih tersisa tempat duduk.
Berdasarkan pantauan di sejumlah loket penjualan tiket, hanya tiket kereta Argojati dan Cirebon Express yang terjual ludes pada hari ini.
Sedangkan untuk besok, 23 September 2009, beberapa kereta yang sudah penuh penumpang adalah Gajayana, Gumarang, Taksaka pagi, Cirebon Express siang, dan Purwojaya. Bahkan tiket kereta Gumarang dan Purwojaya sudah terjual habis hingga tanggal 24 September 2009.
Menurut Sudharta, gelombang arus balik tidak akan terlalu kentara. "Biasanya arus balik akan merata sejak tanggal 24 hingga 27 September," katanya.
Itu karena, ada penumpang yang memilih kembali untuk bekerja pada tanggal 24 September seperti PNS atau pada tanggal 28 September atau H+7 Lebaran. "Jadi kembali ke orangnya masing-masing mau masuk kerja kapan," kata dia. (red/cok)
Pembangunan Terowongan Bawah Tanah Layak di Jakarta
JAKARTA, MP - Kalangan ahli menyetujui pembangunan terowongan bawah tanah di DKI Jakarta yang dianggap layak bahkan sampai dengan kedalaman 16 meter asalkan perencanaannya matang. "Saya melihat tidak menjadi masalah pembangunan terowongan dari Pondok Labu sampai ke Kota sekalipun asal perencanaan benar-benar matang," kata ahli konstruksi Sulistijo Sidartomulyo di Jakarta, Selasa (22/9).
Memang di kedalaman 16 meter atau lebih terdapat sumber air bawah tanah akan tetapi melalui rekayasa teknologi dimungkinkan tanpa harus saling mengganggu apalagi terkait dengan lingkungan.
"Bisa dibuatkan box culvert ukuran besar kemudian dimasukan ke dalam terowongan yang berisi air, nanti setelah terbangun air yang berada dalam kota itu disedot keluar sehingga terowongan di dalam air," ujarnya.
Namun yang harus dipertimbangkan pemerintah apabila ingin merealisasikan rencana ini, harus mempertimbangkan infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun dalam koridor ini jangan sampai dibayar mahal, jelasnya.
Bersamaan dengan pembangunan terowongan juga harus dipersiapkan jalur pipa air minum, listrik, pipa gas, kabel telepon yang selama ini sudah ada jangan sampai terjadi perpotongan, jelasnya.
Pemerintah harus belajar pengalaman di negara-negara maju yang terpaksa mengeluarkan anggaran lebih besar karena saat pembangunan di lapangan menemukan hal-hal di luar perkiraan, jelasnya.
Sulistijo mengatakan, rencana pembangunan terowongan terpanjang di DKI untuk dibangun kereta bawah tanah patut mendapat dukungan dalam upaya memecahkan kepadatan lalulintas di DKI Jakarta.
"Saya sangat menyetujui rencana pembangunan kereta bawah tanah (subway) tetapi tetap harus menjadi satu kesatuan dengan sistem Mass Rapid Transportation (MRT) lain di DKI Jakarta," terangnya.
Menurutnya, konsep yang diajukan Pemprov, DKI selama ini sangat bagus tetapi saat memasuki pelaksanaan (implementasi) selalu mengalami kegagalan salah satunya rencana pembangunan monorail yang tidak selesai-selesai.
"Sekali lagi pembangunan terowongan tidak bisa setengah-setengah begitu dilaksanakan penggalian harus dilaksanakam tepat waktu karena pekerjaan itu menggangu sistem lalulintas lainnya," ucapnya.(red/*b8)
Memang di kedalaman 16 meter atau lebih terdapat sumber air bawah tanah akan tetapi melalui rekayasa teknologi dimungkinkan tanpa harus saling mengganggu apalagi terkait dengan lingkungan.
"Bisa dibuatkan box culvert ukuran besar kemudian dimasukan ke dalam terowongan yang berisi air, nanti setelah terbangun air yang berada dalam kota itu disedot keluar sehingga terowongan di dalam air," ujarnya.
Namun yang harus dipertimbangkan pemerintah apabila ingin merealisasikan rencana ini, harus mempertimbangkan infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun dalam koridor ini jangan sampai dibayar mahal, jelasnya.
Bersamaan dengan pembangunan terowongan juga harus dipersiapkan jalur pipa air minum, listrik, pipa gas, kabel telepon yang selama ini sudah ada jangan sampai terjadi perpotongan, jelasnya.
Pemerintah harus belajar pengalaman di negara-negara maju yang terpaksa mengeluarkan anggaran lebih besar karena saat pembangunan di lapangan menemukan hal-hal di luar perkiraan, jelasnya.
Sulistijo mengatakan, rencana pembangunan terowongan terpanjang di DKI untuk dibangun kereta bawah tanah patut mendapat dukungan dalam upaya memecahkan kepadatan lalulintas di DKI Jakarta.
"Saya sangat menyetujui rencana pembangunan kereta bawah tanah (subway) tetapi tetap harus menjadi satu kesatuan dengan sistem Mass Rapid Transportation (MRT) lain di DKI Jakarta," terangnya.
Menurutnya, konsep yang diajukan Pemprov, DKI selama ini sangat bagus tetapi saat memasuki pelaksanaan (implementasi) selalu mengalami kegagalan salah satunya rencana pembangunan monorail yang tidak selesai-selesai.
"Sekali lagi pembangunan terowongan tidak bisa setengah-setengah begitu dilaksanakan penggalian harus dilaksanakam tepat waktu karena pekerjaan itu menggangu sistem lalulintas lainnya," ucapnya.(red/*b8)
Senin, September 21, 2009
Stasiun Senen Siap Hadapi Arus Balik Mudik
JAKARTA, MP - Jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api dari Stasiun Senen Jakarta Pusat ke beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai turun dan Stasiun Senen mulai menyiapkan diri menghadapi arus balik .
Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daops) I Sugeng Priyono di Jakarta, Senin (21/9), mengatakan, penurunan penumpang kereta diperkirakan antara 3.000 sampai 6.000 orang/hari dibandingkan dengan hari sebelumnya.
"Jumlah penumpang kereta dari Senen diperkirakan sekitar 40-45 ribu orang saja. Jumlah ini turun dibandingkan hari sebelumnya (H) yaitu 48 ribu orang penumpang," katanya saat dikonfirmasi.
Menurut Sugeng Priyono, penurunan jumlah penumpang sudah terjadi sejak hari Jumat (18/9) lalu atau H-2 menjelang lebaran. Jumlah penumpang dari Stasiun pada saat itu sekitar 65 ribu orang.
Pada hari Sabtu (19/9) jumlah penumpang baik yang melalui jalur utara Jawa melawati Semarang dan jalur selatan melewati Jogjakarta kurang lebih 55 ribu penumpang.
"Trennya terus menurun. Sekarang tinggal siap-siap untuk menerima arus balik dari daerah," kata mantan Humas Daops VIII Surabaya itu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selama arus mudik berlangsung, pemberangkatan kereta dari Stasiun Senen mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang.
Pada puncak arus mudik, kata dia, jumlah kereta yang diberangkatkan terutama untuk kelas ekonomi dan bisnis mencapai 15 kali pemberangkatan.
"Normalnya kereta yang diberangkatkan antara 10-11 pemberangkatan. Berhubung lebaran ada penambahan jumlah kereta," katanya menegaskan.
Pada arus mudik dan balik lebaran tahun ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jumlah kereta kelas ekonomi diantaranya Kertajaya Ekpres dan Kertajaya Lebaran.(red/jek)
Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daops) I Sugeng Priyono di Jakarta, Senin (21/9), mengatakan, penurunan penumpang kereta diperkirakan antara 3.000 sampai 6.000 orang/hari dibandingkan dengan hari sebelumnya.
"Jumlah penumpang kereta dari Senen diperkirakan sekitar 40-45 ribu orang saja. Jumlah ini turun dibandingkan hari sebelumnya (H) yaitu 48 ribu orang penumpang," katanya saat dikonfirmasi.
Menurut Sugeng Priyono, penurunan jumlah penumpang sudah terjadi sejak hari Jumat (18/9) lalu atau H-2 menjelang lebaran. Jumlah penumpang dari Stasiun pada saat itu sekitar 65 ribu orang.
Pada hari Sabtu (19/9) jumlah penumpang baik yang melalui jalur utara Jawa melawati Semarang dan jalur selatan melewati Jogjakarta kurang lebih 55 ribu penumpang.
"Trennya terus menurun. Sekarang tinggal siap-siap untuk menerima arus balik dari daerah," kata mantan Humas Daops VIII Surabaya itu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selama arus mudik berlangsung, pemberangkatan kereta dari Stasiun Senen mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang.
Pada puncak arus mudik, kata dia, jumlah kereta yang diberangkatkan terutama untuk kelas ekonomi dan bisnis mencapai 15 kali pemberangkatan.
"Normalnya kereta yang diberangkatkan antara 10-11 pemberangkatan. Berhubung lebaran ada penambahan jumlah kereta," katanya menegaskan.
Pada arus mudik dan balik lebaran tahun ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jumlah kereta kelas ekonomi diantaranya Kertajaya Ekpres dan Kertajaya Lebaran.(red/jek)
Kecelakaan di Jalan Tol Naik Lebih dari 50%
JAKARTA, MP - Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol di Jakarta dan sekitarnya selama arus mudik Lebaran tahun ini meningkat lebih dari 50 persen dibanding tahun lalu. Sejak 14 September hingga 21 September 2009, termasuk satu kecelakaan baru di jalan tol Cikampek, jumlah kecelakaan di jalan tol mencapai 44 kasus.Menurut data posko Jasa Marga di Departemen Perhubungan, pada kurun waktu yang sama tahun 2008, jumlah kecelakaan mencapai 28 kasus. Ini berarti, kenaikan jumlah kecelakaan jalan tol tahun ini mencapai 53,57 persen dibanding tahun lalu.
Kecelakaan paling banyak terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai 23 kejadian. Sedangkan paling sedikit terjadi di jalan tol Kanci dengan satu kejadian. Sebanyak 3 kecelakaan terjadi di jalan tol Cipularang, 8 di Jagorawi, 3 di jalan tol Cikupa-Merak, 2 di jalan tol Jakarta-Tangerang, 2 kejadian di CTC (Cawang-Tomang-Cengkareng), 2 kejadian di jalan tol JLJ (Jakarta Lingkar Luar Jakarta).
43 kecelakaan yang terjadi di jalan tol menewaskan 2 orang. Korban luka ringan 63 orang dan luka berat 29 orang. Sedangkan nasib korban dalam kecelakaan yang baru terjadi di jalan tol Cikampek belum diketahui.
Sementara itu, menurut posko Sentra Komunikasi Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas di delapan wilayah Kepolisian Daerah sejak Senin pekan lalu hingga Minggu kemarin mencapai 589 kejadian. Korban luka berat 387 orang, luka ringan 545 orang, dan korban tewas 245 orang. Delapan Wilayah Polda tersebut meliputi Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Jogjakarta. (red/*vnc)
Korban Sedekah Foke Masih Dirawat
JAKARTA, MP - Pembagian paket Lebaran yang digelar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ricuh. Dua korban masih dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.Mereka adalah Dartin, 38, dan Ningsih, 50. Dua warga Jakarta Utara itu menderita luka cukup parah di bagian wajah. Bahkan Dartin mengalami patah tulang di satu bagian tubuhnya.
Keduanya terjebak di tengah aksi dorong ratusan orang yang berebut masuk ke halaman Balai Kota. Mereka terjatuh dan terinjak-injak bersama puluhan orang lainnya. Dalam insiden itu, belasan orang juga pingsan, dan sejumlah balita terlepas dari dekapan orang tuanya.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 09.30, Senin, 21 September 2009, usai Gubernur mengakhiri acara open house di teras Balai Kota Jakarta. Ratusan warga yang masih tertahan di luar gerbang terprovokasi teriakan yang menyebut paket Lebaran habis. "Jadinya banyak orang ingin masuk duluan," kata M Nur, warga Ancol.
Dalam acara itu Gubernur menyediakan 6000 paket sembako untuk warga kurang mampu di Jakarta. Gubernur juga menyiapkan angpao Rp 40 ribu untuk setiap warga. Hal itu jelas mengundang antusiasme warga. Tua, muda, laki-laki, perempuan, dan anak-anak pun menyemut di Balai Kota sejak pagi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Muhayat, mengatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. (red/cok)
H+2 Pemudik di Stasiun Gambir Masih Tinggi
JAKARTA, MP - Jumlah pemudik yang menggunakan jasa angkutan kereta api dari Stasiun Gambir Jakarta pada hari Lebaran ke-2 diprediksi sebanyak 9.000 hingga 10.000 orang.
Petugas informasi Stasiun Gambir, Asmat Saputra di Jakarta, Senin (21/9) mengatakan pergerakan jumlah penumpang pada H+2 lebaran cukup tinggi sehingga di atas rata-rata jumlah pada hari kerja biasa atau libur akhir pekan.
Saputra mengatakan penumpang yang berangkat pada H+2 Lebaran kebanyakan yang mudik ke kampung halamannya akibat tidak sempat berangkat sebelum hari Lebaran.
"Kemungkinan besar penumpang yang berangkat dari Gambir, mudik ke halamannya karena tradisi jadwal arus balik biasanya mulai tiga atau empat hari setelah lebaran," kata Saputra.
Saputra menuturkan jumlah tiket yang sudah terjual pada H2 lebaran mencapai 7.869 lembar tujuan Surabaya, Yogyakarta, Solo, Bandung dan Cirebon dengan menyediakan 53 kereta.(red/*b8)
Petugas informasi Stasiun Gambir, Asmat Saputra di Jakarta, Senin (21/9) mengatakan pergerakan jumlah penumpang pada H+2 lebaran cukup tinggi sehingga di atas rata-rata jumlah pada hari kerja biasa atau libur akhir pekan.
Saputra mengatakan penumpang yang berangkat pada H+2 Lebaran kebanyakan yang mudik ke kampung halamannya akibat tidak sempat berangkat sebelum hari Lebaran.
"Kemungkinan besar penumpang yang berangkat dari Gambir, mudik ke halamannya karena tradisi jadwal arus balik biasanya mulai tiga atau empat hari setelah lebaran," kata Saputra.
Saputra menuturkan jumlah tiket yang sudah terjual pada H2 lebaran mencapai 7.869 lembar tujuan Surabaya, Yogyakarta, Solo, Bandung dan Cirebon dengan menyediakan 53 kereta.(red/*b8)
Paket Lebaran Foke Makan Korban, 14 Warga Terinjak
JAKARTA, MP - Open house kedua Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota dipadati warga Jakarta. Sayangnya, meski dibuka 30 menit lebih awal, warga yang mengantre tetap saja tidak mau bersabar. Mereka pun berdesak-desakan agar bisa mendahului yang lain. Akibatnya, 12 orang pingsan dan dua ibu-ibu paruh baya dilarikan ke RSUD Tarakan karena luka dibagian wajah. Mereka adalah Satneh (38) dan Dartin (50), keduanya warga Plumpang, Jakarta Utara.Sementara bagi mereka yang pingsan langsung mendapat pertolongan dari tim medis yang sudah disiagakan. Mereka diberi oksigen, setelah membaik dipersilakan untuk duduk bersama warga di halaman depan gedung Blok G.
Tak hanya itu, akibat saling berebut, 10 anak terpisah dari orang tuanya. Karenanya anak-anak itu diamankan Pamdal dan Satpol PP. Untuk menenangkan mereka, petugas pun menggendongnya sambil menghibur. Namun tak lama kemudian para orang tua anak-anak itu bisa masuk ke halaman Balaikota dan akhirnya dikembalikan.
Akibat insiden itu, panitia lantas menghentikan sementara acara pembagian bingkisan. Sementara sekitar 1.000 warga yang telah berhasil masuk ke halaman Balai Kota diminta duduk menunggu di halaman depan Blok G, Balaikota.
Acara pembagian itu berlangsung kembali pada pukul 10.30. Bahkan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Massa Oyong Hanna Abidin pun turun tangan meminta massa tertib berbaris dan antre untuk mendapatkan bingkisan lebaran.
Salah seorang satpol PP bernama Agus membenarkan hal itu. Ia mengatakan, peristiswa itu dipicu adanya teriakan salah satu warga yang mencoba memperkeruh suasana. “Ada yang teriak dari arah barisan laki-laki, `Masuk, masuk, masuk saja`. Itu sampai berkali-kali saya dengar. Saya menduga itu preman yang berteriak,” kata Agus.
Setelah itu, aksi dorong mendorong pun terjadi, warga berebutan masuk dan petugas keamanan tidak sanggup lagi mendorong pintu gerbang yang cukup berat. Apalagi petugas harus sekaligus menahan ribuan warga hendak merangsek masuk. “Kami sudah teriak agar mereka antre, tapi tidak didengarkan. Kami sudah tidak kuat lagi mendorong pintu gerbang,” paparnya.
Kendati paket telah habis, namun ratusan warga masih tetap berharap agar Gubernur DKI dapat membagikan lagi paket agar tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan tangan kosong karena paket Lebarang yang disediakan hanya sekitar enam ribu unit sedangkan yang datang melebihi dari jumlah itu.
Sebagian besar yang tidak mendapatkan paket adalah mereka yang datang siang sehingga mendapatkan antrian di barisan belakang.
Sedangkan mereka yang mendapatkan paket umumnya telah berada di depan gedung Balai Kota sejak pukul 07:00 WIB.
Paket yang diberikan orang nomor satu di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta itu dikemas dalam tas kertas bergambarkan lambang Pemerintah DKI Jakarta yang berisikan minyak goreng, gula dan beberapa bungkus makanan ringan. Selain itu, paket Lebaran juga berisi amplop berisi uang tunai Rp40 ribu.
Sura`at, warga yang tinggal di Ciputat mengaku datang ke Balai Kota bersama 10 orang lainnya dengan menyewa satu angkot. "Kalau pulang tidak bawa apa-apa, terus kita membayar angkot pakai apa," kata tuna netra yang memakai baju batik ini.
Ia mengaku, kedatangannya bersama tetangganya itu tidak semata-mata ingin mendapatkan paket Lebaran tapi juga bersilaturahmi dengan Fauzi Bowo.
Ica dan Zeni, keduanya warga Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku terlambat datang ke Balai Kota karena tidak tahu pembagian paket sebelumnya. "Sampai di sini sudah jam 10:00 WIB, tapi pembagian paket sudah tidak ada," katanya.
Sri Gunarti, warga Tanah Tinggi, Jakata Pusat yang datang dengan empat temannya juga bingung untuk membayar ongkos pulang karena tidak mendapatkan paket. "Kami ke sini naik bajai untuk sekali jalan Rp15 ribu. Terus pulang kami naik apa," katanya.
Sekitar pukul 10:30 WIB, pembagian paket sebenarnya telah habis namun ratusan warga tetep bertahan di depan Balai Kota.
Mereka tetap bergerombol di depan Balai Kota sehingga membuat sejumlah anggota Tramtib berusaha membubarkannya secara halus antara lain dengan meminta mereka untuk menuju ke arah tugu Monas berjalan ke arah barat atau ke timur dengan tujuan agar tidak berada di depan kantor Gubernur DKI Jakarta.
Beberapa mobil pengangkut warga yang parkir juga diusir dengan halus yakni meminta para sopir untuk parkir di tempat lain karena memang ada tanda larangan parkir di tempat itu.(red/jack)
Minggu, September 20, 2009
Megawati Gelar Open House dan Bagikan Sembako
JAKARTA, MP - Ketua Umum DPP PDIP yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menggelar open house Idul Fitri 1430 H bersama masyarakat sekaligus membagi-bagi paket sembako untuk 1000 kaum dhuafa. Open house dan pembagian sembako itu dilakukan Megawati dan keluarganya di kediamannya jalan Teuku Umar, Menteng, Jakpus, Minggu, mulai pukul 11.00 WIB.Paket sembako berisi beras dan sejumlah uang itu disampaikan langsung Megawati kepada warga miskin yang tampak antusias menerimanya. Antrian panjang warga dhuafa tampak mengular hingga belasan meter di bahu jalan Teuku Umar.
"Lumayan bisa dapat santunan dari Ibu Mega," ujar salah seorang warga seraya menenteng bingkisan beras dalam tas plastik warna merah itu.
Sesaat sebelumnya Megawati dan keluarganya menunaikan salat Id di dekat rumah, padahal sebelumnya ia direncanakan melaksanakan salat id di Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jaksel.
Menurut panitia salat id yang juga salah satu Ketua DPP PDIP, Arief Budimanta, ketidakhadiran Mega di Lenteng Agung karena ia sedang kurang sehat.
"Pemberitahuan ini agak mendadak. Tapi beliau juga titip salam selamat Idul Fitri untuk seluruh umat Islam di Indonesia," ujar Arief.
Walau Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas, berhalangan hadir, warga masyarakat disekitar kantor DPP PDIP tetap antusias mengikuti pelaksanaan salat id.
Boediono Silaturahmi
Sementara itu Wakil presiden terpilih, Boediono, beserta istri juga terlihat berkunjung ke kediaman mantan presiden Megawati Soekarnoputri, di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu. Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, datang sekitar pukul 11.00 WIB dengan menggunakan setelan batik berwarna coklat kemerahan dan celana hitam.
Megawati Soekarnoputri pada hari raya Idul Fitri tahun 2009 ini mengadakan acara open house di kediamannya di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan ANTARA banyak masyarakat umum yang mulai memadati pagar di sekitar kediaman mantan presiden Indonesia ke-5 tersebut.
"Saya ingin menjabat tangan ibu Mega secara langsung," ujar Ratna, seorang ibu dari Ciawi yang membawa serta dua anaknya.
Beberapa pejabat daerah dan fungsionaris Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang diketuai Megawati pun juga ikut bersilaturahmi ke lokasi open house.(red/*ant)
Boediono Hadiri 'Open House" JK
JAKARTA, MP- Wakil Presiden terpilih Boediono beserta isteri hadir pada open house di kediaman Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Jalan Teuku Umar Jakarta, Minggu."Apa kabar Pak? Sehat?," kata Wapres M Jusuf Kalla saat menyambut kedatangan Wapres terpilih Boediono.Mendengar sapaan hangat tersebut, Wapres terpilih Boediono sambil tersenyum membalas."Baik. Sehat. Bagaimana Pak Jusuf?," kata Boediono.
Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus antara keduanya. Pertemuan antara keduanya hanya berlangsung beberapa menit.
Dalam kesempatan itu Boediono juga didampingi salah satu tim suksenya, M Iksan.
Acara open house terakhir Wapres Jusuf Kalla meski berlangsung sederhana, namun tampak lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam acara kali ini hadir pula para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Tampak hadir, antara lain, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Kehutanan MS Ka`ban, Mensesneg Hatta Radjasa, Menpera Yusuf Asy`ari, Menperin Fahmi Idris, Menkumdang Andi Mattalata, Menkop/UKM Suryadharma Ali dan Menperhubungan Jusman Syafei Jamal. (red/cok)
Langganan:
Postingan (Atom)
