JAKARTA, MP - Pedagang parsel Lebaran diperingatkan untuk tidak bertindak curang dan menempatkan produk kadaluarsa dalam jualannya karena pengawasan ketat akan dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) terhadap produk-produk tersebut.
"Minggu-minggu ini akan kami mulai lakukan razia hingga H-10," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM), dan Perdagangan DKI Ade Soeharsono di Jakarta, Senin (31/8).
Saat ini, Ade menyebut pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dalam rangka pelayanan konsumen, misalnya untuk pengecekan produk kedaluarsa di peritel besar maupun kecil.
Hingga kini, Ade menyebut pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai adanya parsel kadaluarsa tersebut, namun bulan puasa baru memasuki minggu kedua.
"Belum, belum ada laporan. Kalau sudah ada laporan, kami tentu akan bergerak," ujarnya.
Pengiriman parsel ditengarai akan mulai marak pada minggu ketiga dan keempat bulan Ramadhan.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pedagang untuk berlaku curang dan mencampur produk yang masih layak dengan yang sudah tidak layak karena kadaluarsa.
Namun meskipun belum ada laporan dari masyarakat mengenai isi parsel kadaluarsa, Ade menegaskan pihaknya akan tetap melakukan razia rutin sebagai langkah pencegahan.
Parsel kadaluarsa sempat ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya dan Ade menyebut perbuatan pedagang itu merugikan konsumen.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada pedagang-pedagang yang memanfaatkan momentum bulan puasa dan Lebaran ini untuk melakukan kecurangan kepada konsumen.
"Saya kira hukumnya pidana, ini merugikan banyak masyarakat. (Sanksinya) Bisa sampai ijin dagangnya dicabut," ujar gubernur. (red/*ant)
Senin, Agustus 31, 2009
25 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Dibutuhkan
JAKARTA, MP - Kepala BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) DKI Jakarta, Ir Peni Susanti mengatakan, Jakarta semestinya mempunyai 25 stasiun pemantauan kualitas udara, sehingga kualitas udara ibukota betul-betul bisa terpantau secara terus menerus.
"Namun kini kita hanya punya lima stasiun pemantau. Tiga di antaranya rusak, dua masih beroperasi dan satu lagi akan dibangun tahun ini di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya dibelakang Pospol Polisi," kata Peni Susanti di Jakarta, Senin (31/8).
Dua stasiun pemantauan kualitas udara yang sekarang masih beroperasi ada di Senayan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Selain itu, ada satu mobil pemantauan kualitas udara yang berada di depan Departemen ESDM.
"Tujuan dari alat ini adalah untuk mengetahui kualitas udara tiap harinya, sebagai acuan untuk membuat kebijakan," ujar Peni.
Dari pemantauan tersebut, menurut Peni, pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait bisa menerapkan suatu kebijakan, seperti pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, uji emisi ataupun penghijauan.
"Yang kami pikirkan akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Urban Regional Development Institute yang melakukan evaluasi terhadap kualitas udara Jakarta," tuturnya.
Di tengah suasana bulan Ramadhan, masyarakat tetap antusias mengisi hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) dengan berolahraga.
"Kami tetap konsisten menyelenggarakan dan masyarakat mendapat berkah dan menuju sehat," kata Peni Susanti.
Selain olahraga, BPLHD juga diisi dengan bazar Ramadhan di Bundaran HI. Ada banyak komunitas dan sponsor yang terlibat. "Ada sosialisasi jalan kaki dari Jakbar, pertandingan sepeda, futsal, dan biopori," ucap Peni.
Semoga, ia berharap, kegiatan ini bisa diteruskan dan ditingkatkan.(red/*b8)
"Namun kini kita hanya punya lima stasiun pemantau. Tiga di antaranya rusak, dua masih beroperasi dan satu lagi akan dibangun tahun ini di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya dibelakang Pospol Polisi," kata Peni Susanti di Jakarta, Senin (31/8).
Dua stasiun pemantauan kualitas udara yang sekarang masih beroperasi ada di Senayan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Selain itu, ada satu mobil pemantauan kualitas udara yang berada di depan Departemen ESDM.
"Tujuan dari alat ini adalah untuk mengetahui kualitas udara tiap harinya, sebagai acuan untuk membuat kebijakan," ujar Peni.
Dari pemantauan tersebut, menurut Peni, pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait bisa menerapkan suatu kebijakan, seperti pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, uji emisi ataupun penghijauan.
"Yang kami pikirkan akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Urban Regional Development Institute yang melakukan evaluasi terhadap kualitas udara Jakarta," tuturnya.
Di tengah suasana bulan Ramadhan, masyarakat tetap antusias mengisi hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) dengan berolahraga.
"Kami tetap konsisten menyelenggarakan dan masyarakat mendapat berkah dan menuju sehat," kata Peni Susanti.
Selain olahraga, BPLHD juga diisi dengan bazar Ramadhan di Bundaran HI. Ada banyak komunitas dan sponsor yang terlibat. "Ada sosialisasi jalan kaki dari Jakbar, pertandingan sepeda, futsal, dan biopori," ucap Peni.
Semoga, ia berharap, kegiatan ini bisa diteruskan dan ditingkatkan.(red/*b8)
Bajaj Meledak di Tanah Abang
JAKARTA, MP - Sebuah bajaj yang sedang mangkal di Pasar Tanah Abang, Blok A, Jl KH Mas Mashur, Jakarta Pusat, Senin (31/8), terbakar. Bajaj dengan nomor polisi B 2004 VY itu terbakar sekitar pukul 11:50 WIB. Kejadian tersebut membuat sejumlah pedagang di areal blok A Pasar Tanah Abang menjadi panik.
Bajaj yang terbakar itu sempat menimbulkan suara ledakan beberapa kali. Namun, dalam waktu sekejap sejumlah pedagang berhasil memadamkan api yang melalap hampir seluruh bagian bajaj.
Petugas Polsek Tanah Abang Brigadir Kepala Ngadiono mengatakan, saat ini petugas masih melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Petugas masih mencari sopir bajaj tersebut yang melarikan diri. "Masih kami lakukan pengecekan di lokasi kejadian," ujar Ngadiono di lokasi kejadian.
Sementara itu, pemilik bajaj tersebut telah melarikan diri. Wahyudi (35), salah seorang saksi mata mengatakan, pada saat itu dirinya sedang berjalan sekitar 100 meter meter dari bajaj tersebut.
"Saya langsung menjatuhkan diri di saat bajaj tersebut meledak. kita kira ada bom yang meledak," ujar warga Kebon Jeruk itu.
Hal senada diucapkan Seli (26). Ia mengaku terkejut setelah mendengar bunyi ledakan yang cukup keras.
"Bunyi ledakan mungkin terdengar sampai jarak 500 meter. Keras sekali kok. Sampai-sampai badan saya lemas," ujar pemilik toko grosiran di pinggir Jl KH Mas Mashur. (red/*b8)
Bajaj yang terbakar itu sempat menimbulkan suara ledakan beberapa kali. Namun, dalam waktu sekejap sejumlah pedagang berhasil memadamkan api yang melalap hampir seluruh bagian bajaj.
Petugas Polsek Tanah Abang Brigadir Kepala Ngadiono mengatakan, saat ini petugas masih melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Petugas masih mencari sopir bajaj tersebut yang melarikan diri. "Masih kami lakukan pengecekan di lokasi kejadian," ujar Ngadiono di lokasi kejadian.
Sementara itu, pemilik bajaj tersebut telah melarikan diri. Wahyudi (35), salah seorang saksi mata mengatakan, pada saat itu dirinya sedang berjalan sekitar 100 meter meter dari bajaj tersebut.
"Saya langsung menjatuhkan diri di saat bajaj tersebut meledak. kita kira ada bom yang meledak," ujar warga Kebon Jeruk itu.
Hal senada diucapkan Seli (26). Ia mengaku terkejut setelah mendengar bunyi ledakan yang cukup keras.
"Bunyi ledakan mungkin terdengar sampai jarak 500 meter. Keras sekali kok. Sampai-sampai badan saya lemas," ujar pemilik toko grosiran di pinggir Jl KH Mas Mashur. (red/*b8)
Kepres Perlindungan Budaya Minta Ditertibkan
JAKARTA, MP - Pemerintah didesak untuk segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait dengan perlindungan beragam jenis seni budaya yang terdapat di Tanah Air sebelum menunggu usulan pembahasan rancangan UU perlindungan budaya.
Koordinator Majelis Benteng Pancasila, Pandji R Haditono, dalam keterangan tertulisnya Senin (31/8), mengatakan, usulan pembentukan uu perlindungan budaya membutuhkan proses yang memakan cukup banyak waktu.
Sementara itu, menurut Pandji, tindakan pengalihan kepemilikan kreasi seni budaya Indonesia oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab semakin sering .
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dapat menempuh politik "jalur cepat" dengan mengeluarkan keppres tentang perlindungan seni budaya sebagai payung hukum sementara.
Ia mengusulkan, muatan keppres tersebut mengatur antara lain pemberian perlindungan hukum nasional terhadap semua kreasi seni budaya anak bangsa termasuk ketentuan sistem kelola pengarsipan bersama-sama daerah dan masyarakat kreatif terkait.
Hal itu dapat dilakukan misalnya melalui pembuatan katalog baik digital maupun cetak yang kelak menjadi panduan praktik perlindungan serta pemanfaatan sebagai rujukan kesenian kebudayaan dan dunia kepariwisataan.
Sedangkan pengumpulan data, ujar dia, dapat dilakukan oleh para praktisi kreasi itu sendiri dalam bentuk digital yang siap dikirimkan melalui jaringan teknologi informasi baik ke pemerintah daerah maupun pusat.
Pandji menegaskan, keppres tersebut bisa mengurangi rasa kegelisahan atau kecemasan para praktisi kreasi SBI atas upaya klaim dari sejumlah pihak asing, dan juga menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai wujud pengejawantahan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. (red/*b8)
Koordinator Majelis Benteng Pancasila, Pandji R Haditono, dalam keterangan tertulisnya Senin (31/8), mengatakan, usulan pembentukan uu perlindungan budaya membutuhkan proses yang memakan cukup banyak waktu.
Sementara itu, menurut Pandji, tindakan pengalihan kepemilikan kreasi seni budaya Indonesia oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab semakin sering .
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dapat menempuh politik "jalur cepat" dengan mengeluarkan keppres tentang perlindungan seni budaya sebagai payung hukum sementara.
Ia mengusulkan, muatan keppres tersebut mengatur antara lain pemberian perlindungan hukum nasional terhadap semua kreasi seni budaya anak bangsa termasuk ketentuan sistem kelola pengarsipan bersama-sama daerah dan masyarakat kreatif terkait.
Hal itu dapat dilakukan misalnya melalui pembuatan katalog baik digital maupun cetak yang kelak menjadi panduan praktik perlindungan serta pemanfaatan sebagai rujukan kesenian kebudayaan dan dunia kepariwisataan.
Sedangkan pengumpulan data, ujar dia, dapat dilakukan oleh para praktisi kreasi itu sendiri dalam bentuk digital yang siap dikirimkan melalui jaringan teknologi informasi baik ke pemerintah daerah maupun pusat.
Pandji menegaskan, keppres tersebut bisa mengurangi rasa kegelisahan atau kecemasan para praktisi kreasi SBI atas upaya klaim dari sejumlah pihak asing, dan juga menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai wujud pengejawantahan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. (red/*b8)
Solusi Hadapi Malaysia, Diplomasi dan Negosiasi
JAKARTA, MP - Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman mengingatkan, Bangsa Indonesia tidak terjebak dalam nasionalisme reaktif atau nasionalisme bunuh diri tatkala menghadapi berbagai provokasi yang dilakukan Malaysia.
"Menghadapi Malaysia, yang kita perlukan nasionalisme akal sehat," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8) menanggapi berbagai provokasi negara tersebut terhadap Indonesia mulai dari klaim seni budaya Indonesia hingga penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut dia, prioritas penanganan masalah tetap diplomasi dan negosiasi.
Karena itu, Fadjroel menyatakan, tidak setuju jika kemudian Bangsa Indonesia mengambil langkah-langkah provokatif emosional, apalagi sampai konflik bersenjata dengan slogan yang telah ketinggalan zaman, yakni "Ganyang Malaysia".
Dia menegaskan, pemerintah harus segera membentuk tim khusus diplomasi yang langsung dipimpin Presiden Yudhoyono dengan pelaksana harian Menlu yang dibantu tim hukum, seniman dan budayawan.
Sementara untuk TKI yang di siksa di Malaysia, dia mengatakan, hal itu sebaiknya dilimpahkan saja ke pengadilan Malaysia, tetapi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur juga harus memberikan perlindungan secara fisik dan hukum.
Fadjroel mengatakan bahwa Malaysia hanya negara kecil dan monarkis yang tidak terlalu peduli soal HAM, sementara Indonesia adalah negara besar dan demokratis.
"Kalau Indonesia dikelola dengan betul, maka saingan kita cuma China, India dan Brazil, bukan Malaysia. Jadi kita jangan terjebak," ujarnya.(red/*b8)
"Menghadapi Malaysia, yang kita perlukan nasionalisme akal sehat," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8) menanggapi berbagai provokasi negara tersebut terhadap Indonesia mulai dari klaim seni budaya Indonesia hingga penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut dia, prioritas penanganan masalah tetap diplomasi dan negosiasi.
Karena itu, Fadjroel menyatakan, tidak setuju jika kemudian Bangsa Indonesia mengambil langkah-langkah provokatif emosional, apalagi sampai konflik bersenjata dengan slogan yang telah ketinggalan zaman, yakni "Ganyang Malaysia".
Dia menegaskan, pemerintah harus segera membentuk tim khusus diplomasi yang langsung dipimpin Presiden Yudhoyono dengan pelaksana harian Menlu yang dibantu tim hukum, seniman dan budayawan.
Sementara untuk TKI yang di siksa di Malaysia, dia mengatakan, hal itu sebaiknya dilimpahkan saja ke pengadilan Malaysia, tetapi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur juga harus memberikan perlindungan secara fisik dan hukum.
Fadjroel mengatakan bahwa Malaysia hanya negara kecil dan monarkis yang tidak terlalu peduli soal HAM, sementara Indonesia adalah negara besar dan demokratis.
"Kalau Indonesia dikelola dengan betul, maka saingan kita cuma China, India dan Brazil, bukan Malaysia. Jadi kita jangan terjebak," ujarnya.(red/*b8)
Tommy Hanya 'Umpan' Mbak Tutut
JAKARTA, MP - Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi menilai, rencana majunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar hanya sebagai "umpan" bagi Siti Hardiyanti Rukmana yang akan mencalonkan diri.
"Majunya Tommy Soeharto hanya sekadar `testing the water` bagi Tutut (panggilan akrab Siti Hardiyanti Rukmana.red)," katanya di Jakarta, Senin (31/8).
Burhanuddin mengatakan, rencana pencalonan Tommy Soeharto hanya untuk mengetahui reaksi pasar terhadap Keluarga Cendana yang akan terjun kembali ke dalam dunia politik Golkar.
Ternyata, katanya, Tutut melihat pencalonan Tommy relatif tidak dipersoalkan oleh Golkar, kecuali Tommy dianggap tidak memenuhi AD/ART Golkar untuk maju menjadi kandidat ketua umum.
"Tutut akan maju ke bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dengan tiga alasan," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.
Ia mengatakan, alasan pertama karena Tutut ingin menyelamatkan aset-aset Keluarga Cendana. "Di Indonesia, bisnis dan kekuasaan adalah satu sisi dalam satu koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan," katanya.
Alasan kedua, lanjutnya, Tutut merasa perlu menguasai Golkar yang terlihat masih `seksi` dibandingkan dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang ia dirikan bersama Jenderal TNI (pur) R Hartono untuk kepentingan investasi politik pada Pemilu 2014.
Menurut Burhanuddin, alasan terakhir adalah dalam hal menghadang Aburizal Bakrie yang mendapat dukungan dari dua orang yang dianggap paling sukses melengserkan Soeharto, yakni Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita.
"Lagi pula, selama ini Tutut memang merupakan `putra mahkota` Soeharto, bukan Tommy," tambahnya.
Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pekanbaru, Riau, pada 4-7 Oktober 2009, yang antara lain akan menentukan Ketua Umum Partai Golkar mendatang menggantikan M Jusuf Kalla.
Selain Tommy Soeharto dan Tutut, sejumlah tokoh Golkar yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Yuddy Chrisnandy, dan Ferry Mursyidan Baldan. (red/ant)
"Majunya Tommy Soeharto hanya sekadar `testing the water` bagi Tutut (panggilan akrab Siti Hardiyanti Rukmana.red)," katanya di Jakarta, Senin (31/8).
Burhanuddin mengatakan, rencana pencalonan Tommy Soeharto hanya untuk mengetahui reaksi pasar terhadap Keluarga Cendana yang akan terjun kembali ke dalam dunia politik Golkar.
Ternyata, katanya, Tutut melihat pencalonan Tommy relatif tidak dipersoalkan oleh Golkar, kecuali Tommy dianggap tidak memenuhi AD/ART Golkar untuk maju menjadi kandidat ketua umum.
"Tutut akan maju ke bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dengan tiga alasan," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.
Ia mengatakan, alasan pertama karena Tutut ingin menyelamatkan aset-aset Keluarga Cendana. "Di Indonesia, bisnis dan kekuasaan adalah satu sisi dalam satu koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan," katanya.
Alasan kedua, lanjutnya, Tutut merasa perlu menguasai Golkar yang terlihat masih `seksi` dibandingkan dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang ia dirikan bersama Jenderal TNI (pur) R Hartono untuk kepentingan investasi politik pada Pemilu 2014.
Menurut Burhanuddin, alasan terakhir adalah dalam hal menghadang Aburizal Bakrie yang mendapat dukungan dari dua orang yang dianggap paling sukses melengserkan Soeharto, yakni Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita.
"Lagi pula, selama ini Tutut memang merupakan `putra mahkota` Soeharto, bukan Tommy," tambahnya.
Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pekanbaru, Riau, pada 4-7 Oktober 2009, yang antara lain akan menentukan Ketua Umum Partai Golkar mendatang menggantikan M Jusuf Kalla.
Selain Tommy Soeharto dan Tutut, sejumlah tokoh Golkar yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Yuddy Chrisnandy, dan Ferry Mursyidan Baldan. (red/ant)
Usai Lebaran, 854 Gepeng di Jakarta Dipulangkan
JAKARTA, MP - Sebanyak 854 gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam operasi gabungan selama bulan Ramadhan 1430 H, akan dipulangkan ke daerah asalnya setelah Lebaran.
"Mereka yang tertangkap kini dimasukkan ke panti sosial. Setelah Lebaran, baru akan kami pulangkan," ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI, Haribowo di Jakarta, Senin (31/8).
Operasi gabungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu melibatkan dinas sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, untuk menyisir keberadaan gepeng.
Dia merinci, ke-854 orang gelandangan dan pengemis itu terdiri dari 170 laki-laki, 205 wanita, 83 bayi dan 496 anak dan remaja. Para gepeng yang terjaring itu sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Penangkapan terhadap pra gepeng di Jakarta itu, katanya, bertujuan agar bisa memberi efek jera. Pemulangan mereka ke daerah asalnya pun sengaja dilakukan usai Lebaran.
"Kalau dipulangkan sebelum Lebaran, nanti mereka bisa balik lagi," kata dia.
Gedung DPRD DKI
Gelandangan dan pengemis (gepeng) Senin (31/8) siang, mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan, sedikitnya 15 orang berdiri di depan pagar gedung wakil rakyat itu.
Tampak petugas pamdal DPRD DKI membiarkan para gepeng tersebut berkeliaran di depan gerbang tersebut. "Sejak jam 11 mereka sudah ada di sana mas," kata salah satu karyawan Pemprov DKI Jakarta.
Meski hari-hari biasa para gepeng sering bermunculan di depan Gedung DPRD DKI. Namun, kali ini jumlah mereka cukup banyak dan bergantian.
Entah darimana asal mereka, ketika wartawan sempat mengambil gambar, salah satu dari mereka meneriaki. "Eh awas lo jangan foto-foto gue," ucap salah satu gepeng tersebut. (red/*b8)
"Mereka yang tertangkap kini dimasukkan ke panti sosial. Setelah Lebaran, baru akan kami pulangkan," ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI, Haribowo di Jakarta, Senin (31/8).
Operasi gabungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu melibatkan dinas sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, untuk menyisir keberadaan gepeng.
Dia merinci, ke-854 orang gelandangan dan pengemis itu terdiri dari 170 laki-laki, 205 wanita, 83 bayi dan 496 anak dan remaja. Para gepeng yang terjaring itu sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Penangkapan terhadap pra gepeng di Jakarta itu, katanya, bertujuan agar bisa memberi efek jera. Pemulangan mereka ke daerah asalnya pun sengaja dilakukan usai Lebaran.
"Kalau dipulangkan sebelum Lebaran, nanti mereka bisa balik lagi," kata dia.
Gedung DPRD DKI
Gelandangan dan pengemis (gepeng) Senin (31/8) siang, mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan, sedikitnya 15 orang berdiri di depan pagar gedung wakil rakyat itu.
Tampak petugas pamdal DPRD DKI membiarkan para gepeng tersebut berkeliaran di depan gerbang tersebut. "Sejak jam 11 mereka sudah ada di sana mas," kata salah satu karyawan Pemprov DKI Jakarta.
Meski hari-hari biasa para gepeng sering bermunculan di depan Gedung DPRD DKI. Namun, kali ini jumlah mereka cukup banyak dan bergantian.
Entah darimana asal mereka, ketika wartawan sempat mengambil gambar, salah satu dari mereka meneriaki. "Eh awas lo jangan foto-foto gue," ucap salah satu gepeng tersebut. (red/*b8)
Pemberi Sumbangan Didenda Rp 70 Ribu
JAKARTA, MP - Jika ingin memberi sumbangan sebaiknya disalurkan kepada badan atau lembaga resmi, jangan sekali-kali memberi uang kepada gelandangan atau pengemis di pinggir jalan kalau tidak ingin terkena sanksi.
Selama 10 hari Ramadhan ini, Satpol PP dan Dinas Sosial DKI Jakarta selain merazia gepeng dan para penyandang penyakit sosial lainya, juga memberikan hukuman kepada warga yang memberi sumbangan.
Seperti 12 pemberi sedekah yang tertangkap di dua kawasan berbeda terpaksa berurusan dengan pengadilan karena melanggar Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Hari Wibowo mengatakan, pemberi sedekah itu ditangkap di dua wilayah yakni di Jakarta Pusat 4 orang dan di Jakarta Timur 8 orang. Mereka ada yang tertangkap di Perempatan Cempakaputih, perempatan Senen, Perempatan Pramuka, dan sebagainya.
Penangkapan terhadap pemberi sedekah ini merupakan tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Dinas Sosial di bulan ramadhan. Tujuannya selain untuk menegakkan Perda ketertiban umum juga untuk memberikan efek jera bagi pemberi sedekah dan pada para PMKS.
“Dengan mereka ditangkap maka diharapkan jadi jera dan ke depan tidak lagi memberi sedekah di jalanan karena ini akan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, tindakan ini akan berimbas pada PMKS itu sendiri. Jika tidak ada yang memberi sedekah maka otomatis kan mereka akan jera, tidak mungkin mau nongkrong seharian di satu titik kalau tidak ada yang memberi,” paparnya, Senin (31/8).
Selanjutnya para pemberi sedekah itu langsung menjalani persidang di pengadilan negeri setempat. Mereka dikenai sanksi denda antara Rp 20 ribu–Rp 70 ribu.
Besaran denda itu diputuskan oleh hakim yang menyidangnya. Padahal, jika menilik pada Perda 8 Tahun 2007 maka sanksi yang diberikan pada pemberi sedekah bisa mencapai Rp 20 juta atau penjara selama 3 bulan.
Menurut Hari, sapaan akrabnya, alasan pemberi sedekah itu karena ingin melakukan ibadah di bulan puasa. Mereka juga sebenarnya tahu kalau ada Perda yang melarang memberi sedekah di jalanan atau tempat umum.
“Mereka sebenarnya tahu adanya Perda ketertiban umum, tapi karena ini bulan puasa maka mereka ingin lebih beramal lagi agar barokah,” lanjutnya.
Selanjutnya ia mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi memberi sedekah di jalanan umum. Disarankan agar masyarakat hendaknya memberikan sedekah di tempat-tempat yang telah tersedia dan resmi. Apalagi saat ini banyak lembaga atau panti-panti yang mengurusi orang miskin dan dikelola masyarakat.
“Silakan alihkan bantuan sosial masyarakat itu ke tempat yang telah disediakan karena akan lebih bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tukas Hari. (red/*b8)
Selama 10 hari Ramadhan ini, Satpol PP dan Dinas Sosial DKI Jakarta selain merazia gepeng dan para penyandang penyakit sosial lainya, juga memberikan hukuman kepada warga yang memberi sumbangan.
Seperti 12 pemberi sedekah yang tertangkap di dua kawasan berbeda terpaksa berurusan dengan pengadilan karena melanggar Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Hari Wibowo mengatakan, pemberi sedekah itu ditangkap di dua wilayah yakni di Jakarta Pusat 4 orang dan di Jakarta Timur 8 orang. Mereka ada yang tertangkap di Perempatan Cempakaputih, perempatan Senen, Perempatan Pramuka, dan sebagainya.
Penangkapan terhadap pemberi sedekah ini merupakan tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Dinas Sosial di bulan ramadhan. Tujuannya selain untuk menegakkan Perda ketertiban umum juga untuk memberikan efek jera bagi pemberi sedekah dan pada para PMKS.
“Dengan mereka ditangkap maka diharapkan jadi jera dan ke depan tidak lagi memberi sedekah di jalanan karena ini akan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, tindakan ini akan berimbas pada PMKS itu sendiri. Jika tidak ada yang memberi sedekah maka otomatis kan mereka akan jera, tidak mungkin mau nongkrong seharian di satu titik kalau tidak ada yang memberi,” paparnya, Senin (31/8).
Selanjutnya para pemberi sedekah itu langsung menjalani persidang di pengadilan negeri setempat. Mereka dikenai sanksi denda antara Rp 20 ribu–Rp 70 ribu.
Besaran denda itu diputuskan oleh hakim yang menyidangnya. Padahal, jika menilik pada Perda 8 Tahun 2007 maka sanksi yang diberikan pada pemberi sedekah bisa mencapai Rp 20 juta atau penjara selama 3 bulan.
Menurut Hari, sapaan akrabnya, alasan pemberi sedekah itu karena ingin melakukan ibadah di bulan puasa. Mereka juga sebenarnya tahu kalau ada Perda yang melarang memberi sedekah di jalanan atau tempat umum.
“Mereka sebenarnya tahu adanya Perda ketertiban umum, tapi karena ini bulan puasa maka mereka ingin lebih beramal lagi agar barokah,” lanjutnya.
Selanjutnya ia mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi memberi sedekah di jalanan umum. Disarankan agar masyarakat hendaknya memberikan sedekah di tempat-tempat yang telah tersedia dan resmi. Apalagi saat ini banyak lembaga atau panti-panti yang mengurusi orang miskin dan dikelola masyarakat.
“Silakan alihkan bantuan sosial masyarakat itu ke tempat yang telah disediakan karena akan lebih bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tukas Hari. (red/*b8)
Jumat, Agustus 28, 2009
Pelayanan Kesehatan Publik Perlu Ditingkatkan
JAKARTA, MP - Permasalahan Ibu Kota Jakarta bukan saja menyangkut kebanjiran, kemacetan lalu lintas, kebersihan, pemukiman warga yang tidak teratur, kesejahteraan warga masyarakat, keamanan dan ketertiban. Namun, juga pelayanan publik terhadap soal kesehatan.
“Masalah pelayanan publik khususnya soal pelayanan kesehatan juga penting dan harus lebih ditingkatkan lagi,” kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Achmad Husein Alaydrus, SH kepada Metro Post di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, masalah pelayanan publik selama ini masih kurang memuaskan, bahkan mengecewakan masyarakat, terutama masyarakat miskin, seperti pelayanan kesehatan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masih banyak lagi.
Menurut dia, jeleknya pelayanan publik ini disebabkan oleh dua faktor. Yaitu pertama, karena masih maraknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kedua, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemprov DKI Jakarta.
Lebih jauh dikatakan, politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dikenal vokal ini, pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta perlu ditingkatkan lagi. Sebab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta untuk tahun depan diperkirakan akan mencapai Rp 23,8 triliun.
Untuk itu, ia meminta agar anggaran sebesar itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jakarta, juga meningkatkan kualitas SDM Pemprov DKI Jakarta, serta memperbaiki moral para PNS.
“Moral PNS Pemprov DKI Jakarta perlu diperbaiki agar dalam melakukan pelayanan publik tidak melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.
Menyinggung masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, menurut Wakil Rakyat yang terpilih kembali untuk periode 2009 – 2014 ini, mengatakan, dana untuk kesehatan bagi warga kurang mampu sudah cukup, cuma SDM yang ada di rumah sakit, dan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini masih kurang. Dengan keluarnya dan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang baru tentang Sistem Kesehatan Daerah maka tidak ada lagi penolakan dari pihak rumah sakit milik pemerintah daerah terhadap warga miskin.
Dia menjelaskan, dalam Pasal 63 Perda mengenai Sistem Kesehatan Daerah di sebutkan,“ Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Khusus yang menolak rujukan dari Puskesmas, Rumah Bersalin atau dokter perorangan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan, dan denda paling banyak Rp 500 juta,”.
Dengan adanya Perda tersebut maka pihak rumah sakit tentu akan berfikir seribu kali untuk menolak warga miskin, apalagi mereka mempunyai kartu Gakin.
“Dan saya sebagai wakil rakyat mengimbau kepada pihak eksekutif untuk menjalankan Perda tersebut dengan konsisten, dan komitmen yang tinggi, serta bisa dipertangung jawabkan secara yuridis,” ujarnya. (dro)
“Masalah pelayanan publik khususnya soal pelayanan kesehatan juga penting dan harus lebih ditingkatkan lagi,” kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Achmad Husein Alaydrus, SH kepada Metro Post di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, masalah pelayanan publik selama ini masih kurang memuaskan, bahkan mengecewakan masyarakat, terutama masyarakat miskin, seperti pelayanan kesehatan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masih banyak lagi.
Menurut dia, jeleknya pelayanan publik ini disebabkan oleh dua faktor. Yaitu pertama, karena masih maraknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kedua, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemprov DKI Jakarta.
Lebih jauh dikatakan, politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dikenal vokal ini, pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta perlu ditingkatkan lagi. Sebab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta untuk tahun depan diperkirakan akan mencapai Rp 23,8 triliun.
Untuk itu, ia meminta agar anggaran sebesar itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jakarta, juga meningkatkan kualitas SDM Pemprov DKI Jakarta, serta memperbaiki moral para PNS.
“Moral PNS Pemprov DKI Jakarta perlu diperbaiki agar dalam melakukan pelayanan publik tidak melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.
Menyinggung masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, menurut Wakil Rakyat yang terpilih kembali untuk periode 2009 – 2014 ini, mengatakan, dana untuk kesehatan bagi warga kurang mampu sudah cukup, cuma SDM yang ada di rumah sakit, dan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini masih kurang. Dengan keluarnya dan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang baru tentang Sistem Kesehatan Daerah maka tidak ada lagi penolakan dari pihak rumah sakit milik pemerintah daerah terhadap warga miskin.
Dia menjelaskan, dalam Pasal 63 Perda mengenai Sistem Kesehatan Daerah di sebutkan,“ Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Khusus yang menolak rujukan dari Puskesmas, Rumah Bersalin atau dokter perorangan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan, dan denda paling banyak Rp 500 juta,”.
Dengan adanya Perda tersebut maka pihak rumah sakit tentu akan berfikir seribu kali untuk menolak warga miskin, apalagi mereka mempunyai kartu Gakin.
“Dan saya sebagai wakil rakyat mengimbau kepada pihak eksekutif untuk menjalankan Perda tersebut dengan konsisten, dan komitmen yang tinggi, serta bisa dipertangung jawabkan secara yuridis,” ujarnya. (dro)
Kenaikan Tarif Air Tanah Resmi Berlaku
JAKARTA, MP - Pemprov DKI resmi menerapkan kenaikan tarif air tanah sejak bulan Agustus ini yang didasarkan pada Peraturan Gubernur No.37/2009 tentang Kenaikan Pajak Air Bawah Tanah yang disahkan pada Mei lalu.
"Kenaikan pajak air bawah tanah sudah diberlakukan mulai bulan ini. Payung hukumnya sudah diterbitkan tidak ada alasan penundaan. Tarif pajak air bawah tanah sudah disesuaikan dengan tarif yang baru," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Reynalda Madjid di Jakarta.
Kenaikan tarif itu direncanakan Pemprov DKI sejak dua tahun yang lalu yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penurunan air tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah besar-besaran.
Reynalda mengatakan pihaknya tetap akan memberlakukan kenaikan air tanah yang hingga 14 kali lipat tarif sebelumnya itu meskipun masih ada pengusaha dan pengelola gedung yang keberatan. "Bagi pengusaha yang menolak kenaikan itu sebaiknya mengajukan masalah ke majelis pertimbangan pajak," katanya.
Pemprov DKI telah mengirim surat tagihan dengan menggunakan tarif yang baru ke seluruh pengelola gedung di ibu kota."Saya harap mereka mau mematuhinya," kata Reynalda.
Tarif pajak air bawah tanah yang semula Rp525 - Rp3 ribu permeter kubik naik menjadi Rp8 ribu - Rp20 ribu permeter kubik.
Tarif itu relatif lebih mahal daripada tarif air minum dari operator PAM, Pam Jaya dengan kisaran harga Rp1.050 - Rp14.650 permeter kubik yang memang dimaksudkan agar pengguna air tanah berpindah ke air PAM.
Direktur Utama PAM Jaya Hariadi Proyohutomo mengaku pihaknya telah mengantisipasi dampak lonjakan penyambungan yang akan terjadi atas kebijakan Pemprov tersebut.
"Kami sudah menyiapkan sejak awal tahun yang lalu. Namun kami belum memperkirakan berapa lonjakan pemintaan pasokan air minum yang akan terjadi," ujarnya.
Sementara Sekretaris Perusahaan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) Yoshua L Tobing mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan jaringan dan kapasitas terpasang sejak setahun yang lalu.
Yoshua mengakui adanya lonjakan permintaan pasokan bagi pelanggan Aetra yang juga pelanggan air tanah yang diperkirakan sebagai dampak dari penerapan kebijakan kenaikan tarif air tanah tersebut. (yos/ant)
"Kenaikan pajak air bawah tanah sudah diberlakukan mulai bulan ini. Payung hukumnya sudah diterbitkan tidak ada alasan penundaan. Tarif pajak air bawah tanah sudah disesuaikan dengan tarif yang baru," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Reynalda Madjid di Jakarta.
Kenaikan tarif itu direncanakan Pemprov DKI sejak dua tahun yang lalu yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penurunan air tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah besar-besaran.
Reynalda mengatakan pihaknya tetap akan memberlakukan kenaikan air tanah yang hingga 14 kali lipat tarif sebelumnya itu meskipun masih ada pengusaha dan pengelola gedung yang keberatan. "Bagi pengusaha yang menolak kenaikan itu sebaiknya mengajukan masalah ke majelis pertimbangan pajak," katanya.
Pemprov DKI telah mengirim surat tagihan dengan menggunakan tarif yang baru ke seluruh pengelola gedung di ibu kota."Saya harap mereka mau mematuhinya," kata Reynalda.
Tarif pajak air bawah tanah yang semula Rp525 - Rp3 ribu permeter kubik naik menjadi Rp8 ribu - Rp20 ribu permeter kubik.
Tarif itu relatif lebih mahal daripada tarif air minum dari operator PAM, Pam Jaya dengan kisaran harga Rp1.050 - Rp14.650 permeter kubik yang memang dimaksudkan agar pengguna air tanah berpindah ke air PAM.
Direktur Utama PAM Jaya Hariadi Proyohutomo mengaku pihaknya telah mengantisipasi dampak lonjakan penyambungan yang akan terjadi atas kebijakan Pemprov tersebut.
"Kami sudah menyiapkan sejak awal tahun yang lalu. Namun kami belum memperkirakan berapa lonjakan pemintaan pasokan air minum yang akan terjadi," ujarnya.
Sementara Sekretaris Perusahaan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) Yoshua L Tobing mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan jaringan dan kapasitas terpasang sejak setahun yang lalu.
Yoshua mengakui adanya lonjakan permintaan pasokan bagi pelanggan Aetra yang juga pelanggan air tanah yang diperkirakan sebagai dampak dari penerapan kebijakan kenaikan tarif air tanah tersebut. (yos/ant)
Rabu, Agustus 26, 2009
Fauzi Bowo : DPRD DKI yang Baru Bisa Seiring Sejalan
JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo berharap, DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 ini bisa bekerja saling mengisi dalam proses pembangunan kedepan untuk Jakarta.
" Untuk membangun dan menyejahterakan warga Jakarta ini harus dilaksanakan secara bersama-sama," katanya di Balaikota.
Fauzi Bowo juga berharap kepada anggota DPRD DKI yang baru agar segera menyusun tata tertib untuk membentuk fraksi hingga pada akhirnya terpilih ketua yang definitif. "Saya harap mereka segera menyusun rancangan peraturan tata tertib," ungkap Fauzi Bowo.
Jumlah tersebut terdiri atas Partai Demokrat (F-PD) 32 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 18 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 11 kursi, Partai Golkar (F-PG) 7 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Partai Damai Sejahtera (F-PDS) 4 orang, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang.
Pada era sekarang jumlah anggota yang ada di DPRD DKI berjumlah 94 anggota dewan.
Sementara itu, para aktivis mengiginkan perubahan pada fungsi yang ada di DPRD DKI, yaitu adanya penyeimbang antara keanggoatan partai dan kaum profesi.
Keterwakilan profesi seperti, akuntan, pengacara, teknisi, dan lainnya di DPRD terbilang nihil, hanya golongan para politisi partai yang sebagian besar mementingan golongan sendiri.
Lembaga tersebut jika di kota-kota besar seharusnya digantikan dengan dewan kota yang diisi oleh keterwakilan profesi lewat uji materi personal, dan dominasi partai cukup 1 sampai 2 orang dari partai tersebut. (red/*b8)
" Untuk membangun dan menyejahterakan warga Jakarta ini harus dilaksanakan secara bersama-sama," katanya di Balaikota.
Fauzi Bowo juga berharap kepada anggota DPRD DKI yang baru agar segera menyusun tata tertib untuk membentuk fraksi hingga pada akhirnya terpilih ketua yang definitif. "Saya harap mereka segera menyusun rancangan peraturan tata tertib," ungkap Fauzi Bowo.
Jumlah tersebut terdiri atas Partai Demokrat (F-PD) 32 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 18 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 11 kursi, Partai Golkar (F-PG) 7 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Partai Damai Sejahtera (F-PDS) 4 orang, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang.
Pada era sekarang jumlah anggota yang ada di DPRD DKI berjumlah 94 anggota dewan.
Sementara itu, para aktivis mengiginkan perubahan pada fungsi yang ada di DPRD DKI, yaitu adanya penyeimbang antara keanggoatan partai dan kaum profesi.
Keterwakilan profesi seperti, akuntan, pengacara, teknisi, dan lainnya di DPRD terbilang nihil, hanya golongan para politisi partai yang sebagian besar mementingan golongan sendiri.
Lembaga tersebut jika di kota-kota besar seharusnya digantikan dengan dewan kota yang diisi oleh keterwakilan profesi lewat uji materi personal, dan dominasi partai cukup 1 sampai 2 orang dari partai tersebut. (red/*b8)
Selasa, Agustus 25, 2009
Anggota DPRD DKI Harus Pro Rakyat
JAKARTA, MP - Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 yang akan dilantik, Selasa (25/8), mendapat kado istimewa dari Aliansi Parlemen Jalanan. Dengan mengerahkan ratusan massa, mereka mengepung gedung wakil warga Jakarta di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Para pengunjuk rasa ini menuntut anggota yang baru harus lebih pro rakyat.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut anggota dewan terpilih dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Diantaranya perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, perumahan bagi rakyat miskin dan lapangan kerja.
"Aksi ini merupakan peringatan bagi anggota DPRD DKI periode 2009-2014 bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan," tegas Koordinator aksi Marlo Sitompul.
Dalam catatannya, Marlo mengatakan, di Jakarta saat ini masih terdapat sedikitnya 72.553 penduduk yang buta aksara. Selain krisis global yang melanda berdampak maikin tingginya angka pengangguran yang mencapai 580.551 orang. “Mereka harus mampu mengatasi permasalahan ini,” ujar Marlo.
Selain berorasi dan bernyanyi ala pengamen jalanan, dalam aksinya mereka juga membentangkan spanduk yang menuntut pencabutan Perda No.8 Tahun 2007 tentang Penertiban Umum yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. (jack)
Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut anggota dewan terpilih dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Diantaranya perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, perumahan bagi rakyat miskin dan lapangan kerja.
"Aksi ini merupakan peringatan bagi anggota DPRD DKI periode 2009-2014 bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan," tegas Koordinator aksi Marlo Sitompul.
Dalam catatannya, Marlo mengatakan, di Jakarta saat ini masih terdapat sedikitnya 72.553 penduduk yang buta aksara. Selain krisis global yang melanda berdampak maikin tingginya angka pengangguran yang mencapai 580.551 orang. “Mereka harus mampu mengatasi permasalahan ini,” ujar Marlo.
Selain berorasi dan bernyanyi ala pengamen jalanan, dalam aksinya mereka juga membentangkan spanduk yang menuntut pencabutan Perda No.8 Tahun 2007 tentang Penertiban Umum yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. (jack)
Pemkot Jakpus Musnahkan 400 Ayam Tiren
JAKARTA, MP - Dari hasil razia yang dilakukan di 16 tempat penampungan ayam (TPA), Sudin Peternakan dan Perikanakan Jakarta Pusat berhasil mendapatkan 400 ayam tiren (mati kemarin).
Bangkai daging ayam tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar dalam incenerator milik Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat.
"Ayam-ayam tiren itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan sesaat," ujar Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat, Djaelani, Selasa (25/8).
Pada umumnya, ayam tiren itu mati karena dalam perjalanan, bukan karena sakit. Sebab, ayam-ayam tersebut didatangkan dari luar DKI Jakarta, seperti Banten, Tangerang, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Meski sudah dilakukan operasi secara rutin, namun Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakpus tidak bisa memastikan wilayah Jakpus bebas ayam tiren. Sebab, ayam tiren yang dijual eceran atau sudah dalam bentuk daging potongan sulit terdeteksi.
Karena itu, kat Djaelani, masyarakat diminta terus berhati-hati dan mampu mengenali ciri-ciri daging ayam tiren, yakni dagingnya berwarna pucat dan beraroma agak amis, serta terdapat bercak-bercak darah di bagian kepala dan leher. Selain itu, biasanya ditawarkan dengan harga yang relatif murah.
Sedangkan, daging ayam yang bagus (bukan tiren) ciri-cirinya, antara lain tidak bau, berwarna putih bersih dan segar, serta tidak terdapat bercak-bercak darah.
"Masyarakat harus jeli dan tidak mudah terpedaya dengan harga daging ayam yang murah. Sebab, sangat dimungkinkan daging itu berasal dari ayam yang tidak sehat," tandas Djaelani.
Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, menegaskan, Pemkot Jakpus akan terus meningkatkan pengawasan peredaran daging ayam tiren, daging gelonggongan, serta daging oplosan di wilayah Jakarta Pusat.
"Pengawasan akan terus dilakukan. Kegiatan ini untuk melindungi warga dari makanan yang tidak laik konsumsi," ujar Sylviana. (red/*b8)
Bangkai daging ayam tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar dalam incenerator milik Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat.
"Ayam-ayam tiren itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan sesaat," ujar Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat, Djaelani, Selasa (25/8).
Pada umumnya, ayam tiren itu mati karena dalam perjalanan, bukan karena sakit. Sebab, ayam-ayam tersebut didatangkan dari luar DKI Jakarta, seperti Banten, Tangerang, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Meski sudah dilakukan operasi secara rutin, namun Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakpus tidak bisa memastikan wilayah Jakpus bebas ayam tiren. Sebab, ayam tiren yang dijual eceran atau sudah dalam bentuk daging potongan sulit terdeteksi.
Karena itu, kat Djaelani, masyarakat diminta terus berhati-hati dan mampu mengenali ciri-ciri daging ayam tiren, yakni dagingnya berwarna pucat dan beraroma agak amis, serta terdapat bercak-bercak darah di bagian kepala dan leher. Selain itu, biasanya ditawarkan dengan harga yang relatif murah.
Sedangkan, daging ayam yang bagus (bukan tiren) ciri-cirinya, antara lain tidak bau, berwarna putih bersih dan segar, serta tidak terdapat bercak-bercak darah.
"Masyarakat harus jeli dan tidak mudah terpedaya dengan harga daging ayam yang murah. Sebab, sangat dimungkinkan daging itu berasal dari ayam yang tidak sehat," tandas Djaelani.
Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, menegaskan, Pemkot Jakpus akan terus meningkatkan pengawasan peredaran daging ayam tiren, daging gelonggongan, serta daging oplosan di wilayah Jakarta Pusat.
"Pengawasan akan terus dilakukan. Kegiatan ini untuk melindungi warga dari makanan yang tidak laik konsumsi," ujar Sylviana. (red/*b8)
Senin, Agustus 24, 2009
Pembangunan Jakarta Tak Indahkan Tata Ruang
JAKARTA, MP - Kegiatan Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak mengindahkan lagi tata ruang sehingga banyak ruang terbuka hijau yang seharusnya tetap dipertahankan kini menjadi bangunan.
"Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI baru di bawah 10 persen, target Gubernur DKI sendiri hanya mampu 13,9 persen, padahal target nasional 30 persen," kata pakar planologi perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (24/8).
Seharusnya kalau mengikuti UU Penataan Ruang, pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat dikenakan sanksi karena tidak memenuhi target RTH, Gubernur bahkan menyatakan, target RTH 13,9 persen untuk DKI hanya mimpi, tegas Yayat.
Kondisi ini menunjukkan tidak adanya pengendalian ruang di DKI Jakarta, sebagai contoh kawasan TB Simatupang yang seharusnya menjadi green belt (sabuk hijau) Jakarta kini berubah fungsi menjadi perkantoran, tunjuk Yayat.
Yayat juga memaparkan jajak pendapat yang dimuat di Kompas menujukkan tiga hal yang buruk dari kota Jakarta kualitas udara, kondisi jalan, dan kebersihan.
Kemudian dari survai Ecosoc 2007 memperlihatkan 36,8 responden mengatakan kondisi Jakarta buruk, serta 27,9 persen menyebutkan tidak ada perubahan di kota Jakarta.
Sementara Guru Besar Departemen Arsitektur UI, Prof.Ir.Gunawan Tjahjono, M.Arch PhD mengatakan, rendahnya pengendalian ruang di DKI karena pejabat yang berwenang hanya diisi ahli hukum.
Padahal bidang ini tidak semata-mata diawasi orang yang paham hukum, akan tetapi juga orang yang paham dampak dari pembangunan yang menyalahi tata ruang, ujarnya.
Gunawan mempertanyakan, kebijakan tata ruang yang diberlakukan di DKI Jakarta karena sebenarnya sudah banyak sekali terjadi penyimpangan. Bahkan kalau perlu selain dibuat master plan juga ada sub plan tetapi berkesinambungan.
Pada tahun 2000, lima tahun sebelum masa rencana tata kota habis (1985-2005), pemerintah DKI Jakarta meluncurkan masterplan baru 2000 - 2010. Ada masa lima tahun (2000-2005) yang dikoreksi pada rencana tata kota 2000 - 2010.
Namun, rencana tata ruang wilayah yang sekarang, yaitu 2010-2030, malah terlambat muncul, dan tampaknya tenggat masterplan 2010-2030 pada masa jabatan Dewan periode 2004-2009 akan terlewati.
Dia juga mengkhawatirkan dengan banyak disetujui pembangunan super blok yang dapat mengurangi kemacetan lalulintas, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Green roof yang disebut-sebut dapat memenuhi kebutuhan 30 persen RTH juga akan sulit diterapkan, untuk membuat atap untuk tanaman tidak mudah, harus dirancang sejak awal. Gedung-gedung yang sedang dibangun saat ini sebagian besar tidak mengadopsi sistem tersebut, ujarnya.
Bahkan dia juga menunjuk salah satu super blok di Kemang yang nyata-nyata menyalahi ruang dan dapat menjadi penyebab banjir, tetapi tetap dibangun.
Yaya menyetujui perlunya menata kembali (moratorium) pembangunan di kota Jakarta yang kondisinya sudah sangat mendesak, sampai tata kota Jakarta dibenahi kembali.
Sangat dibutuhkan keterbukaan atas akses Tata Kota Jakarta yang selama ini tidak transparan dan cenderung tertutup. Juga diperlukan audit atas kesesuaian antara izin yang diberikan dan pembangunan gedung yang ada.
Transparansi atas Tata Ruang Kota dan audit sangat diperlukan untuk menemukan benarkah Kota Jakarta telah dibangun sesuai dengan Tata Ruangnya. Selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2000-2010 akan segera berakhir. Jakarta terancam tak punya rencana tata ruang. Repotnya, DPRD Jakarta yang akan habis masa kerjanya pun belum menyiapkan masterplan yang baru, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pada usianya ke-482, Jakarta yang memiliki luas 650 Km2, semakin tua dan berantakan. Pergantian pemimpin, membuat berganti pula arah kebijakan pembangunan. Warna-warna peta Jakarta berubah-ubah, warna hijau semakin menghilang.
Jakarta semakin menjadi kota beton menakutkan dan diimbangi dengan penghamburan dana daerah yang terbilang besar dengan ditandai monumen-monumen dan beton-beton monorel yang terbengkalai. Kemacetan lalu lintas sudah semakin melumpuhkan gerak penduduk kota Jakarta.
Tidak itu saja, Jakarta yang terintegrasi dalam kawasan Jabodetabenpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) merupakan wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara serta merupakan wilayah megapolis urutan kedua dunia setelah megapolis Tokyo.
Namun tragisnya, ternyata Jakarta tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Banyak pembangunan, yang tidak merujuk pada rencana tata ruang kota yang benar dan menghadirkan inefisiensi, pemandangan yang tidak nyaman dan bahkan kenyamanan hidup dan bekerja di Ibukota. (red/*an)
"Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI baru di bawah 10 persen, target Gubernur DKI sendiri hanya mampu 13,9 persen, padahal target nasional 30 persen," kata pakar planologi perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (24/8).
Seharusnya kalau mengikuti UU Penataan Ruang, pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat dikenakan sanksi karena tidak memenuhi target RTH, Gubernur bahkan menyatakan, target RTH 13,9 persen untuk DKI hanya mimpi, tegas Yayat.
Kondisi ini menunjukkan tidak adanya pengendalian ruang di DKI Jakarta, sebagai contoh kawasan TB Simatupang yang seharusnya menjadi green belt (sabuk hijau) Jakarta kini berubah fungsi menjadi perkantoran, tunjuk Yayat.
Yayat juga memaparkan jajak pendapat yang dimuat di Kompas menujukkan tiga hal yang buruk dari kota Jakarta kualitas udara, kondisi jalan, dan kebersihan.
Kemudian dari survai Ecosoc 2007 memperlihatkan 36,8 responden mengatakan kondisi Jakarta buruk, serta 27,9 persen menyebutkan tidak ada perubahan di kota Jakarta.
Sementara Guru Besar Departemen Arsitektur UI, Prof.Ir.Gunawan Tjahjono, M.Arch PhD mengatakan, rendahnya pengendalian ruang di DKI karena pejabat yang berwenang hanya diisi ahli hukum.
Padahal bidang ini tidak semata-mata diawasi orang yang paham hukum, akan tetapi juga orang yang paham dampak dari pembangunan yang menyalahi tata ruang, ujarnya.
Gunawan mempertanyakan, kebijakan tata ruang yang diberlakukan di DKI Jakarta karena sebenarnya sudah banyak sekali terjadi penyimpangan. Bahkan kalau perlu selain dibuat master plan juga ada sub plan tetapi berkesinambungan.
Pada tahun 2000, lima tahun sebelum masa rencana tata kota habis (1985-2005), pemerintah DKI Jakarta meluncurkan masterplan baru 2000 - 2010. Ada masa lima tahun (2000-2005) yang dikoreksi pada rencana tata kota 2000 - 2010.
Namun, rencana tata ruang wilayah yang sekarang, yaitu 2010-2030, malah terlambat muncul, dan tampaknya tenggat masterplan 2010-2030 pada masa jabatan Dewan periode 2004-2009 akan terlewati.
Dia juga mengkhawatirkan dengan banyak disetujui pembangunan super blok yang dapat mengurangi kemacetan lalulintas, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Green roof yang disebut-sebut dapat memenuhi kebutuhan 30 persen RTH juga akan sulit diterapkan, untuk membuat atap untuk tanaman tidak mudah, harus dirancang sejak awal. Gedung-gedung yang sedang dibangun saat ini sebagian besar tidak mengadopsi sistem tersebut, ujarnya.
Bahkan dia juga menunjuk salah satu super blok di Kemang yang nyata-nyata menyalahi ruang dan dapat menjadi penyebab banjir, tetapi tetap dibangun.
Yaya menyetujui perlunya menata kembali (moratorium) pembangunan di kota Jakarta yang kondisinya sudah sangat mendesak, sampai tata kota Jakarta dibenahi kembali.
Sangat dibutuhkan keterbukaan atas akses Tata Kota Jakarta yang selama ini tidak transparan dan cenderung tertutup. Juga diperlukan audit atas kesesuaian antara izin yang diberikan dan pembangunan gedung yang ada.
Transparansi atas Tata Ruang Kota dan audit sangat diperlukan untuk menemukan benarkah Kota Jakarta telah dibangun sesuai dengan Tata Ruangnya. Selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2000-2010 akan segera berakhir. Jakarta terancam tak punya rencana tata ruang. Repotnya, DPRD Jakarta yang akan habis masa kerjanya pun belum menyiapkan masterplan yang baru, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pada usianya ke-482, Jakarta yang memiliki luas 650 Km2, semakin tua dan berantakan. Pergantian pemimpin, membuat berganti pula arah kebijakan pembangunan. Warna-warna peta Jakarta berubah-ubah, warna hijau semakin menghilang.
Jakarta semakin menjadi kota beton menakutkan dan diimbangi dengan penghamburan dana daerah yang terbilang besar dengan ditandai monumen-monumen dan beton-beton monorel yang terbengkalai. Kemacetan lalu lintas sudah semakin melumpuhkan gerak penduduk kota Jakarta.
Tidak itu saja, Jakarta yang terintegrasi dalam kawasan Jabodetabenpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) merupakan wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara serta merupakan wilayah megapolis urutan kedua dunia setelah megapolis Tokyo.
Namun tragisnya, ternyata Jakarta tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Banyak pembangunan, yang tidak merujuk pada rencana tata ruang kota yang benar dan menghadirkan inefisiensi, pemandangan yang tidak nyaman dan bahkan kenyamanan hidup dan bekerja di Ibukota. (red/*an)
DKI Perketat Pengawasan Pengemis Musiman
JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap pengemis musiman yang biasanya membanjiri ibukota pada bulan Ramadhan.
Pengawasan dan penertiban bukan hanya dilakukan kepada para pengemis dan gelandandangan, namun terutama kepada para oknum yang mengorganisir kedatangan orang-orang tersebut ke Jakarta.
"Yang jelas statistik mengatakan angka kemiskinan di Jakarta sudah menurun, jadi kalau ada orang miskin pasti `kiriman` dari daerah lain. Kita tidak ingin ada kegiatan ekspoitasi manusia yang tinggi terutama menjelang dan saat bulan suci Ramadhan ini," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Senin (24/8).
Pemprov DKI juga menggalang kerjasama dengan daerah-daerah lain yang ditengarai menjadi lokasi asal para pengemis dan gelandangan tersebut.
"Kerjasama itu untuk kita tertibkan bersama-sama. Tapi pada akhirnya yang harus lebih `kencang` bekerja tentu Dinas Sosial dan Tramtib yang ada di Jakarta," ujarnya.
Gubernur juga menyatakan berterimakasih atas pengeluaran fatwa mengemis haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diharap akan mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan datang ke Jakarta.
"Kita juga berterimakasih kepada semua pihak yang membantu tidak memberikan peluang pemanfaatan orang-orang tersebut oleh pihak tertentu. Ini bukan soal menolong orang kecil, karena itu perbuatan mulia, tetapi perbuatan membenarkan eksploitasi manusia bukan perbuatan baik," papar Gubernur.
Dalam dua hari pertama bulan Ramadhan, Dinas Sosial bersama Dinas Trantib DKI melakukan penertiban terhadap 200 pengemis di lima wilayah seluruh Jakarta.
Kepala Dinas Sosial DKI Budihardjo mengungkapkan pihaknya menertibkan 7.000 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada bulan Ramadhan 2008 lalu.
"Sekitar 5.000 diantaranya dimasukkan ke panti sosial, sisanya dipulangkan ke daerah masing-masing, ke keluarganya," katanya. (red/*an)
Pengawasan dan penertiban bukan hanya dilakukan kepada para pengemis dan gelandandangan, namun terutama kepada para oknum yang mengorganisir kedatangan orang-orang tersebut ke Jakarta.
"Yang jelas statistik mengatakan angka kemiskinan di Jakarta sudah menurun, jadi kalau ada orang miskin pasti `kiriman` dari daerah lain. Kita tidak ingin ada kegiatan ekspoitasi manusia yang tinggi terutama menjelang dan saat bulan suci Ramadhan ini," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Senin (24/8).
Pemprov DKI juga menggalang kerjasama dengan daerah-daerah lain yang ditengarai menjadi lokasi asal para pengemis dan gelandangan tersebut.
"Kerjasama itu untuk kita tertibkan bersama-sama. Tapi pada akhirnya yang harus lebih `kencang` bekerja tentu Dinas Sosial dan Tramtib yang ada di Jakarta," ujarnya.
Gubernur juga menyatakan berterimakasih atas pengeluaran fatwa mengemis haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diharap akan mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan datang ke Jakarta.
"Kita juga berterimakasih kepada semua pihak yang membantu tidak memberikan peluang pemanfaatan orang-orang tersebut oleh pihak tertentu. Ini bukan soal menolong orang kecil, karena itu perbuatan mulia, tetapi perbuatan membenarkan eksploitasi manusia bukan perbuatan baik," papar Gubernur.
Dalam dua hari pertama bulan Ramadhan, Dinas Sosial bersama Dinas Trantib DKI melakukan penertiban terhadap 200 pengemis di lima wilayah seluruh Jakarta.
Kepala Dinas Sosial DKI Budihardjo mengungkapkan pihaknya menertibkan 7.000 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada bulan Ramadhan 2008 lalu.
"Sekitar 5.000 diantaranya dimasukkan ke panti sosial, sisanya dipulangkan ke daerah masing-masing, ke keluarganya," katanya. (red/*an)
Pelantikan Anggota DPRD Diharapkan 'Ontime'
JAKARTA, MP - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan, pihaknya mengharapkan agar pelantikan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan anggota. "Kita berharap `ontime`. Salah satu keputusan kita bagaimana melaksanakan pelantikan sesuai jadwal," kata Andi, di Jakarta, Senin (24/8).
Dalam rangka mengkoordinasikan jadwal pelantikan tersebut, KPU menggelar rapat bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di ruang rapat Gedung KPU lantai dua.
Menurut Andi, sebelumnya muncul usulan agar tanggal pelantikan DPRD di sejumlah provinsi yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan digeser karena bertepatan dengan libur nasional dalam rangka Idul Fitri pada 23 September. Sejauh ini, katanya, jadwal pelantikan di dua provinsi tersebut masih tetap.
Sementara itu bagi anggota DPRD terpilih yang jadwal pelantikannya bertepatan dengan hari libur Sabtu atau Minggu, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan tata tertib DPRD yang bersangkutan.
"Dimungkinkan pelantikan pada Sabtu atau Minggu tergantung tata tertib. Ada yang dibolehkan sidang ada juga yang tidak, tetapi kami harapkan pelantikan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan," ujarnya.
Jadwal pelantikan DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini beragam. Sejumlah DPRD provinsi yang pelantikannya dilaksanakan pada Agustus yakni DKI Jakarta, Sumatra Barat, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Andi mengatakan dalam mempersiapkan pelantikan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, KPU akan menyiapkan data maupun kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pelantikan.
Ia berharap tidak ada kendala teknis yang berarti sehingga menyebabkan pergeseran waktu pelantikan dan berimbas pada masa jabatan.
"Akan kita atur kalau ditemukan kendala teknis. Jika ada kendala teknis jangan sampai sebabkan keterlambatan pelantikan," tandasnya. (red/*b8)
Dalam rangka mengkoordinasikan jadwal pelantikan tersebut, KPU menggelar rapat bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di ruang rapat Gedung KPU lantai dua.
Menurut Andi, sebelumnya muncul usulan agar tanggal pelantikan DPRD di sejumlah provinsi yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan digeser karena bertepatan dengan libur nasional dalam rangka Idul Fitri pada 23 September. Sejauh ini, katanya, jadwal pelantikan di dua provinsi tersebut masih tetap.
Sementara itu bagi anggota DPRD terpilih yang jadwal pelantikannya bertepatan dengan hari libur Sabtu atau Minggu, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan tata tertib DPRD yang bersangkutan.
"Dimungkinkan pelantikan pada Sabtu atau Minggu tergantung tata tertib. Ada yang dibolehkan sidang ada juga yang tidak, tetapi kami harapkan pelantikan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan," ujarnya.
Jadwal pelantikan DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini beragam. Sejumlah DPRD provinsi yang pelantikannya dilaksanakan pada Agustus yakni DKI Jakarta, Sumatra Barat, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Andi mengatakan dalam mempersiapkan pelantikan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, KPU akan menyiapkan data maupun kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pelantikan.
Ia berharap tidak ada kendala teknis yang berarti sehingga menyebabkan pergeseran waktu pelantikan dan berimbas pada masa jabatan.
"Akan kita atur kalau ditemukan kendala teknis. Jika ada kendala teknis jangan sampai sebabkan keterlambatan pelantikan," tandasnya. (red/*b8)
Waspada Tiket Kereta Habis Sebelum Hari H
JAKARTA, MP - PT Kereta Api Daerah Operasi (Daop) I Jakarta mengumumkan, tiket KA eksekutif dari Jakarta ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk keberangkatan 20 September 2009 masih tersedia, sementara KA Tambahan Lebaran 2009 sampai sekarang belum bisa diumumkan ke publik.
"Yang habis itu untuk tanggal 17,18 dan 19 September, sedangkan untuk 20 September ke atas masih ada beberapa KA yang tersedia tiketnya," kata Kahumas PT KA Daop I Jakarta, Sugeng Priyono saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).
Sugeng merinci, untuk keberangkatan pada 20 September 2009, beberapa KA yang masih tersedia tiketnya antara lain KA Argo Aggrek Malam, KA Argo Lawu, KA Argo Muria, KA Sembrani dan KA Sindoro.
"Sedangkan untuk keberangkatan pada 21 September 2009 atau diperkirakan pada hari H lebaran, hampir seluruh KA masih tersedia tiketnya," katanya.
Oleh karena itu, Sugeng menyarankan, bagi calon penumpang yang belum kebagian tiket untuk berangkat lebih awal karena persediaan tiket sebelum 17 September 2009 masih tersedia cukup banyak. (red/*b8)
"Yang habis itu untuk tanggal 17,18 dan 19 September, sedangkan untuk 20 September ke atas masih ada beberapa KA yang tersedia tiketnya," kata Kahumas PT KA Daop I Jakarta, Sugeng Priyono saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).
Sugeng merinci, untuk keberangkatan pada 20 September 2009, beberapa KA yang masih tersedia tiketnya antara lain KA Argo Aggrek Malam, KA Argo Lawu, KA Argo Muria, KA Sembrani dan KA Sindoro.
"Sedangkan untuk keberangkatan pada 21 September 2009 atau diperkirakan pada hari H lebaran, hampir seluruh KA masih tersedia tiketnya," katanya.
Oleh karena itu, Sugeng menyarankan, bagi calon penumpang yang belum kebagian tiket untuk berangkat lebih awal karena persediaan tiket sebelum 17 September 2009 masih tersedia cukup banyak. (red/*b8)
Minggu, Agustus 23, 2009
Ormas Dilarang Razia Tempat Hiburan Malam
JAKARTA, MP - Organisasi masyarakat (Ormas) diingatkan untuk tidak melakukan razia terhadap tempat hiburan malam selama Ramadhan dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.
Kapolda sudah menyatakan dengan jelas, tegas, bahwa Ormas tidak punya kewenangan melakukan razia, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman di Jakarta.
Arie menegaskan bahwa pihak yang berwenang melakukan razia adalah kepolisian, Satpol PP serta Dinas Pariwisata yang mengatur izin bagi seluruh hiburan di wilayah DKI.
"Kalau ada tempat hiburan yang melanggar jam buka, seharusnya dilaporkan ke pihak yang berwenang saja," ujarnya.
Dinas Pariwisata kembali mengeluarkan surat edaran tertanggal 3 Agustus 2009 ke 1.129 entitas usaha hiburan di Jakarta mengenai Perda nomor 10/2004 tentang pengaturan jam buka tempat hiburan selama bulan puasa.
Dalam edaran tersebut usaha karaoke dan musik hidup masih bisa beroperasi dengan jadwal yang diperpendek yakni mulai pukul 20.30 sampai 01.30 WIB.
"Tapi, kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan pada satu hari sebelum Ramadhan, hari pertama Ramadhan, malam Nuzulul Quran, satu hari sebelum Idul Fitri, selama Idul Fitri dan satu hari setelah Idul Fitri," lanjut Arie.
Data Dinas Pariwisata menyebutkan pelanggaran aturan jam buka usaha hiburan mengalami kecenderungan penurunan sejak Perda tersebut diterapkan meskipun masih ada tempat usaha yang sampai harus disegel.
Pada 2005, jumlah pelanggaran mencapai 37 kasus (24 diperingatkan dan 13 disegel). 2006, 19 kasus (14 diperingatkan, 4 ditutup); 2007 terdapat 11 kasus (8 diperingatkan, 3 disegel) dan tahun 2008 ada 14 kasus (9 diperingatkan dan 5 disegel)."Mudah-mudahan tahun ini jumlah pelanggaran berkurang," ujar Arie. (red/*b8)
Kapolda sudah menyatakan dengan jelas, tegas, bahwa Ormas tidak punya kewenangan melakukan razia, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman di Jakarta.
Arie menegaskan bahwa pihak yang berwenang melakukan razia adalah kepolisian, Satpol PP serta Dinas Pariwisata yang mengatur izin bagi seluruh hiburan di wilayah DKI.
"Kalau ada tempat hiburan yang melanggar jam buka, seharusnya dilaporkan ke pihak yang berwenang saja," ujarnya.
Dinas Pariwisata kembali mengeluarkan surat edaran tertanggal 3 Agustus 2009 ke 1.129 entitas usaha hiburan di Jakarta mengenai Perda nomor 10/2004 tentang pengaturan jam buka tempat hiburan selama bulan puasa.
Dalam edaran tersebut usaha karaoke dan musik hidup masih bisa beroperasi dengan jadwal yang diperpendek yakni mulai pukul 20.30 sampai 01.30 WIB.
"Tapi, kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan pada satu hari sebelum Ramadhan, hari pertama Ramadhan, malam Nuzulul Quran, satu hari sebelum Idul Fitri, selama Idul Fitri dan satu hari setelah Idul Fitri," lanjut Arie.
Data Dinas Pariwisata menyebutkan pelanggaran aturan jam buka usaha hiburan mengalami kecenderungan penurunan sejak Perda tersebut diterapkan meskipun masih ada tempat usaha yang sampai harus disegel.
Pada 2005, jumlah pelanggaran mencapai 37 kasus (24 diperingatkan dan 13 disegel). 2006, 19 kasus (14 diperingatkan, 4 ditutup); 2007 terdapat 11 kasus (8 diperingatkan, 3 disegel) dan tahun 2008 ada 14 kasus (9 diperingatkan dan 5 disegel)."Mudah-mudahan tahun ini jumlah pelanggaran berkurang," ujar Arie. (red/*b8)
Sabtu, Agustus 22, 2009
BKSP Jabodetabekpunjur Belum Efektif
JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekpunjur) belum berjalan maksimal. Sebab, sejauh ini penetapan skala prioritas program kerja sama pembangunan dan penetapan kegiatan kerja sama pembangunan di wilayah Jabodetabekpunjur belum terinci dengan baik.Misalnya, matriks kegiatan penataan ruang Jabodetabekpunjur tahun 2009-2013 masih terlalu umum, penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) masih belum dituangkan dalam rincian kerja rencana aksi. Kemudian penanganan banjir di daerah aliran Sungai Ciliwung yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, juga belum terjabarkan secara ditail kegiatan dan tindaklanjutnya.
"Apa yang harus dikerjakan? Rincian tata ruang yang mana? Apakah di perbatasan? Kemudian juga bagaimana kita memberlakukan sistem intensif. Itu semua harus ada di dalam rincian kerja dari kesepakatan yang dituangkan dalam rencana aksi. Jadi ini belum final. Karena itu, tadi saya tunjukkan kepada BKSP Jabodetabekpunjur. Sebab, matriks rencana kegiatan belum maksimal seperti yang kita inginkan," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai menerima paparan BKSP Jabodetabekpunjur, baru-baru ini.
Karenanya, tak heran jika keputusan bersama tentang penetapan kegiatan kerja sama pembangunan di wilayah Jabodetabekpunjur yang ditandatangani pada 30 Desember 2008 hingga kini belum bisa terlaksana dengan baik. "Keputusan bersama ini belum ditindaklanjuti sejak ditandatangani. Jadi selama hampir delapan bulan baru kita evaluasi sekarang," kata Fauzi Bowo.
Seperti diketahui, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 yang terdiri dari 73 pasal itu meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan.
Rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur merupakan alat untuk keterpaduan dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur. Struktur tata ruang yang terdiri dari sistem pemukiman dan sistem jaringan prasarana, yakni sistem transportasi, penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengendalian banjir, persampahan, tenaga listrik, dan sistem jaringan telekomunikasi.
Sementara pada rencana pola ruang akan mengatur rencana distribusi ruang untuk kawasan lindung dan budidaya di Jabodetabekpunjur. Jangka waktu rencana tata ruang itu, berlaku dalam kurun waktu 20 tahun dan ditinjau kembali lima tahun sekali.
Tujuan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur, yakni mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan, mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, dan mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah. Sedangkan sasaran penyelenggaraan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur, yakni terwujudnya kerja sama penataan ruang antar pemerintah daerah. (red/*bj)
Cegah Petasan, Tanahabang Diawasi Ketat
JAKARTA, MP - Selama ini kawasan Tanahabang, Jakarta pusat dikenal salah satu sentra penjualan petasan di Jakarta. Untuk meredam peredaran petasan, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat (Satpol PP Jakpus) melakukan pengawasan ketat. Namun ada saja akal pedagang untuk mengatasi ketatnya pengawasan petugas.“Sejak beberapa hari lalu, petugas memonitor terus Tanahabang dari peredaran petasan,” ujar Idris Priyatna, Kepala Satpol PP Jakpus, Sabtu (22/8). Menurutnya, selain Tanahabang, pihaknya juga terus melakukan pantauan dalam stasiun Kereta Api yang diyakininya sebagai titik lokasi transit petasan yang berasal dari daerah produsen.
Stasiun kereta api yang biasa menjadi tempat transit pengiriman petasan ke penjual di Jakarta Pusat antara lain yakni, stasiun KA Tanahabang, Senen dan Kemayoran. Kendati demikian, selama pemantauan beberapa hari belakangan ini belum ditemukan pengiriman petasan secara besar. “Kita belum dapatkan hasil,” ungkap dia.
Berdasarkan pantauan, Sabtu (22/8) siang, keberadaan petasan masih mudah dijumpai di wilayah Tanahabang. Penjualan petasan terlihat di Jl Jatibaru. Agar tidak terdeteksi, pedagang hanya memajang kembang api dan mercon air mancur dari berbagai jenis ukuran dan merk.
Kembang api dan mercon air mancur sengaja dipajang karena memang diperbolehkan untuk dijual. Sementara keberadaan petasan yang tersedia hanyalah jenis petasan ukuran kecil atau jenis petasan korek yang ukurannya hampir seukuran jari kelingking anak kecil yang disimpan secara rapi.
Harga mercon air mancur dan kembang api yang dijual di Jalan Jatibaru pun bervariasi mulai Rp 5.000-Rp 60.000 per pak-nya. Untuk harga petasan korek dijual seharga Rp 10.000-Rp 12.500 per pak. Satu pak berisi lima ikat. Satu ikat berisi seratus biji petasan.
Menurut pedagang itu dalam sehari setidaknya dia bisa menjual 5-10 pak petasan korek. Petasan itu diperolehnya dari distributor petasan di kawasan Kota dan Glodok. Namun sayangnya untuk jenis petasan berukuran besar tidak berhasil ditemui. (red/*bj)
Jumat, Agustus 21, 2009
Pejabat Eselon II Jangan Takut Diperiksa
JAKARTA, MP - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan rotasi jabatan. Kali ini, 20 pejabat eselon II di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta dilantik Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, untuk menduduki sejumlah posisi strategis.
Sejumlah pejabat yang dilantik tersebut, yakni Burhanuddin sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin sebagai Wakil Walikota Jakarta Timur, Rospen Sitinjak sebagai Wakil Walikota Jakarta Pusat, Sukarno sebagai Wakil Walikota Jakarta Barat dan Natsir Sabara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Kemudian Artal Reswan Soewardjo sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Riyanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup, Kamaluddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman, Catur Laswanto sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Mochammad Ichwan sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Lalu Roosediana Renny sebagai Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
Selunjutnya, Sulistyono sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Ratiyono sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Amir Bahar sebagai Kepala Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) DKI. Sementara Enam direktur RSUD yang baru yaitu R Kusmedi sebagai Direktur RSUD Tarakan, Togi Asman Sinaga sebagai Direktur RSUD Koja, Dolly Olga Tenny Tahalele sebagai Direktur RSUD Pasar Rebo, Nanang Hasani sebagai Direktur RSUD Budhi Asih, Nur Abadi sebagai Direktur RSUD Cengkareng dan Joni H Ismoyo sebagai Direktur RSUD Duren Sawit.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan, pelantikan pejabat eselon II ini pada hakikatnya merupakan proses alami yang selalu terjadi dalam dinamika kehidupan organisasi, termasuk jajaran dinas, biro, badan, dan unit teknis lainnya. Selain itu, gubernur juga menegaskan jabatan baru merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Saat menjalankan tugasnya, Fauzi Bowo juga meminta kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tidak perlu ada yang ditakutkan jika ada pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dari pihak mana pun. "Jangan pernah takut kepada pengawasan kalau kita berpegangan pada peraturan perundangan yang berlaku. Lakukan tugas sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik pada semua bidang," kata Bang Fauzi, Jumat (21/8).
Meski langkah-langkah konslidasi telah dilaksanakan belum sepenuhnya tuntas, namun gubernur berharap pada akhir tahun 2009 seluruh langkah konsolidasi dapat dituntaskan. Dengan begitu, diharapkan Pemprov DKI ke depan akan lebih mampu menggerakkan pembangunan. (red/*bj)
Sejumlah pejabat yang dilantik tersebut, yakni Burhanuddin sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin sebagai Wakil Walikota Jakarta Timur, Rospen Sitinjak sebagai Wakil Walikota Jakarta Pusat, Sukarno sebagai Wakil Walikota Jakarta Barat dan Natsir Sabara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Kemudian Artal Reswan Soewardjo sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Riyanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup, Kamaluddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman, Catur Laswanto sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Mochammad Ichwan sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Lalu Roosediana Renny sebagai Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
Selunjutnya, Sulistyono sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Ratiyono sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Amir Bahar sebagai Kepala Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) DKI. Sementara Enam direktur RSUD yang baru yaitu R Kusmedi sebagai Direktur RSUD Tarakan, Togi Asman Sinaga sebagai Direktur RSUD Koja, Dolly Olga Tenny Tahalele sebagai Direktur RSUD Pasar Rebo, Nanang Hasani sebagai Direktur RSUD Budhi Asih, Nur Abadi sebagai Direktur RSUD Cengkareng dan Joni H Ismoyo sebagai Direktur RSUD Duren Sawit.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan, pelantikan pejabat eselon II ini pada hakikatnya merupakan proses alami yang selalu terjadi dalam dinamika kehidupan organisasi, termasuk jajaran dinas, biro, badan, dan unit teknis lainnya. Selain itu, gubernur juga menegaskan jabatan baru merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Saat menjalankan tugasnya, Fauzi Bowo juga meminta kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tidak perlu ada yang ditakutkan jika ada pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dari pihak mana pun. "Jangan pernah takut kepada pengawasan kalau kita berpegangan pada peraturan perundangan yang berlaku. Lakukan tugas sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik pada semua bidang," kata Bang Fauzi, Jumat (21/8).
Meski langkah-langkah konslidasi telah dilaksanakan belum sepenuhnya tuntas, namun gubernur berharap pada akhir tahun 2009 seluruh langkah konsolidasi dapat dituntaskan. Dengan begitu, diharapkan Pemprov DKI ke depan akan lebih mampu menggerakkan pembangunan. (red/*bj)
Foke 'Sentil' Anggota DPRD DKI
JAKARTA, MP - Kinerja Dinas Pelayanan yang dinilai kurang inovatif oleh sebagian anggota DPRD DKI, ditanggapi oleh Gubernur Fauzi Bowo. Gubernur yang akrab disapa Foke ini menandaskan, pihaknya tidak membuat masalah pajak seperti layaknya hitungan aritmatika.
"Kami mempunyai beberapa titik tolak. Tidak mungkin penerimaan pajak itu dibuat tanpa perhitungan makro ekonomi yang ada. Kita melakukan croos cheking (pemeriksaan ulang-red), makro ekonomi mana yang tumbuh pesat dari situ kita bikin proyeksi sendiri-sendiri. Setiap tiga bulan sekali dimonitor oleh para ahli," papar Foke, Jumat (21/8) di Balaikota.
Ditambahkan Foke, Pemprov DKI Jakarta mempunyai tim ekonomi yang terdiri dari para profesor dan Doktor dari Lembaga Ekonomi Indonesia serta lembaga-lembaga ekonomi dari UI. "Kita tidak mungkin bikin proyeksi seenaknya saja," tegas Foke.
Foke juga sempat menanyakan kepada pihak yang kerap melontarkan kritik, apakah mereka mempunyai tim ahli yang lebih dari tim ahli ekonomi pemprov. "Saya alamatkan ini khusus kepada anggota DPRD DKI yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya. Semoga yang baru tidak begini penyakitnya," tukas Foke.
Dijelaskan Foke, pihaknya harus memperhitungkan kemampuan pertumbuhan wajib pajak, semuanya harus berdasarkan proyeksi yang rasional dan realistis dan itu kadang tidak di pahami.
"Kita dituntut menaikkan pajak 10-15 persen, kalau tidak tercapai yang dibilang bodoh eksekutif, padahal target kadang bukan dari eksekutif yang buat karena di paksa dan ini merupakan keputusan politik. Ini dilema yang kita hadapi," terangnya.
Tahun 2009 ini, sambung Foke, pemprov menargetkan penerimaan pajak daerah tujuh persen dari 2008 dan kita akhiri 8,7 triliun. "Insya Allah tahun 2009 akan menjadi 9,4 triliun. 7 persen ini sesuatu yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,5 hingga 5 persen," tandasnya. (cok/*b8)
"Kami mempunyai beberapa titik tolak. Tidak mungkin penerimaan pajak itu dibuat tanpa perhitungan makro ekonomi yang ada. Kita melakukan croos cheking (pemeriksaan ulang-red), makro ekonomi mana yang tumbuh pesat dari situ kita bikin proyeksi sendiri-sendiri. Setiap tiga bulan sekali dimonitor oleh para ahli," papar Foke, Jumat (21/8) di Balaikota.
Ditambahkan Foke, Pemprov DKI Jakarta mempunyai tim ekonomi yang terdiri dari para profesor dan Doktor dari Lembaga Ekonomi Indonesia serta lembaga-lembaga ekonomi dari UI. "Kita tidak mungkin bikin proyeksi seenaknya saja," tegas Foke.
Foke juga sempat menanyakan kepada pihak yang kerap melontarkan kritik, apakah mereka mempunyai tim ahli yang lebih dari tim ahli ekonomi pemprov. "Saya alamatkan ini khusus kepada anggota DPRD DKI yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya. Semoga yang baru tidak begini penyakitnya," tukas Foke.
Dijelaskan Foke, pihaknya harus memperhitungkan kemampuan pertumbuhan wajib pajak, semuanya harus berdasarkan proyeksi yang rasional dan realistis dan itu kadang tidak di pahami.
"Kita dituntut menaikkan pajak 10-15 persen, kalau tidak tercapai yang dibilang bodoh eksekutif, padahal target kadang bukan dari eksekutif yang buat karena di paksa dan ini merupakan keputusan politik. Ini dilema yang kita hadapi," terangnya.
Tahun 2009 ini, sambung Foke, pemprov menargetkan penerimaan pajak daerah tujuh persen dari 2008 dan kita akhiri 8,7 triliun. "Insya Allah tahun 2009 akan menjadi 9,4 triliun. 7 persen ini sesuatu yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,5 hingga 5 persen," tandasnya. (cok/*b8)
Antisipasi Masuknya Petasan, Satpol PP Disiagakan
JAKARTA, MP - Untuk mengantisipasi maraknya peredaran petasan selama bulan Ramadhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menerjunkan 3.500 personel untuk melakukan razia petasan di sejumlah stasiun dan terminal. Sehingga, pasokan petasan yang berasal dari daerah ke Jakarta bisa dicegah.Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketenangan umat muslim di DKI Jakarta selama menjalankan ibadah puasa hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1430 hijriah. Disamping itu, juga untuk mengantisipasi jatuhnya korban luka-luka karena terkena ledakan.
"Karena itu, kita telah menerima perintah untuk menertibkan pedagang dan pemasok petasan," kata Harianto Badjoeri, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, di Balaikota, Jumat (21/8).
Razia petasan tersebut nantinya akan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Stasiun Pasar Senen, Terminal Senen, Pasar Pagi Asemka, Pasar Mangga Dua, dan di sejumlah titik perbatasan Jakarta-Tangerang.
"Jika ketahuan membawa petasan dalam jumlah sedikit, maka petasan tersebut akan disita dan identitas orang tersebut akan didata. Jika dalam jumlah banyak, selain disita dan didata, orangnya akan diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut," kata Badjoeri.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhayat menegaskan, Pemprov DKI melarang warganya menyalakan petasan selama bulan Ramadhan, malam Takbiran, dan lebaran. Pengawasan pelarangan ini diserahkan kepada walikota di wilayah masing-masing. Jika ada warga yang melanggar, pemerintah kota administrasi berhak memberikan sanksi, minimal dengan menyita barang bukti.
"Semua razia petasan dilakukan walikota. Saya sudah menginstruksikan agar dilakukan razia petasan," kata Muhayat usai sholat Jumat di Balaikota.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai menyisir pedagang petasan di 10 kecamatan, Rabu (19/8). Kegiatan ini dikoordinasikan dengan jajaran kepolisian di masing-masing kecamatan. Namun, belum membuahkan hasil maksimal. (cok/bj)
Pemkot Jakpus Gelar Festival Ramadhan
JAKARTA, MP - Untuk mengisi aktivitas di bulan Puasa, Pemerintah Kotamadya (Pemkodya) Jakarta Pusat, akan menggelar Festival Ramadhan di areal Lapangan Banteng.
Festival yang digelar mulai 28 Agustus hingga 15 September ini mengambil tema ' Silahturahmi Penuh Damai' dan diisi sekitar 200 stand.
"Disini ada lomba bernuansa Islami dan bazar kebutuhan untuk puasa dan Lebaran," kata Walikota Jakata Pusat Sylviana Murni, Jumat (21/8).
Festival dibuka mulai pukul 16.00 WIB hingga malam. Pengunjung dapat menikmati beragam sajian kuliner untuk santapan berbuka puasa. "Warga yang mau ngabuburit juga bisa disini," ujar Silvy.
Setiap kelurahan di Jakarta Pusat juga ikut memamerkan produk unggulan mereka masing-masing. Mulai dari pakaian, makanan, hingga kerajinan tangan.
Selain itu, lanjut Silvy, Pengunjung juga dapat menikmati berbagai sajian hiburan. "Ada marawis, lomba bedug, dan baca syair," kata Sylvi. (cok)
Festival yang digelar mulai 28 Agustus hingga 15 September ini mengambil tema ' Silahturahmi Penuh Damai' dan diisi sekitar 200 stand.
"Disini ada lomba bernuansa Islami dan bazar kebutuhan untuk puasa dan Lebaran," kata Walikota Jakata Pusat Sylviana Murni, Jumat (21/8).
Festival dibuka mulai pukul 16.00 WIB hingga malam. Pengunjung dapat menikmati beragam sajian kuliner untuk santapan berbuka puasa. "Warga yang mau ngabuburit juga bisa disini," ujar Silvy.
Setiap kelurahan di Jakarta Pusat juga ikut memamerkan produk unggulan mereka masing-masing. Mulai dari pakaian, makanan, hingga kerajinan tangan.
Selain itu, lanjut Silvy, Pengunjung juga dapat menikmati berbagai sajian hiburan. "Ada marawis, lomba bedug, dan baca syair," kata Sylvi. (cok)
Pengemudi Angkutan Lebaran Harus Tes Urin
JAKARTA, MP - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Badan Narkotik Nasional (BNN) akan memeriksa urin setiap pengemudi angkutan lebaran di lima wilayah DKI Jakarta.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim, Jumat (21/8) mengatakan, setiap pengemudi dan kendaraannya akan diperiksa sebelum meninggalkan terminal.
"Kita akan tes urin kepada semua pengemudi angkutan lebaran, guna menjaga penumpang tetap aman dan nyaman,"ujarnya di Jakarta, Jumat (21/8)
Ratusan petugas Dishub, lanjut Riza, nantinya akan disebar ke lima wilayah. Mereka akan melakukan pemantauan di sejumlah terminal terhadap angkutan mudik yang akan keluar terminal.
"Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi kendaraan, tetapi juga kondisi pengemudinya. Nantinya, bersama BNN akan ada pemeriksaan urin terhadap awak bus AKAP," lanjut Riza.
Untuk kesiapsiagaan, sebanyak 600 personil aparat Dishub diterjunkan di lima wilayah kota Jakarta. Mereka akan melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan kesehatan para pegemudi.
"Ini dijadikan prioritas, sama seperti pada tahun sebelumnya. Tes urine terhadap sopir angkutan akan kita lakukan untuk menjamin keselamatan penumpang," tegas Reza.
Untuk mengantisipasi lonjakan calon penumpang sendiri, Riza menegaskan, kemungkinan tahun ini tidak akan ada terminal bayangan. Karena kondisi terminal yang tersedia saat ini sudah mampu memberikan pelayanan kepada calon penumpang.
Sedangkan penentuan tarif angkutan belum bisa dipastikan lantaran masih menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan. "Kemungkinan soal tarif baru diketahui dua pekan mendatang," katanya.
Sementara itu Kepala Seksi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Arifin Hamonangan, menandaskan, pada arus mudik tahun 2008 pihaknya telah menertibkan sebanyak 20 angkutan bus AKAP yang tidak laik jalan.
"Umumnya bus retak kaca depan, bodi kropos, ban gundul, kopling dan mesin yang tak bagus," katanya.
Lanjut Arifin, tahun lalu tidak ada pengemudi mabuk setelah dites urin hasilnya negatif. "Mudah-mudahan tahun ini pengemudi maupun angkutan lebaran lebih baik dari tahun kemarin," ujarnya. (cok/*b8)
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim, Jumat (21/8) mengatakan, setiap pengemudi dan kendaraannya akan diperiksa sebelum meninggalkan terminal.
"Kita akan tes urin kepada semua pengemudi angkutan lebaran, guna menjaga penumpang tetap aman dan nyaman,"ujarnya di Jakarta, Jumat (21/8)
Ratusan petugas Dishub, lanjut Riza, nantinya akan disebar ke lima wilayah. Mereka akan melakukan pemantauan di sejumlah terminal terhadap angkutan mudik yang akan keluar terminal.
"Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi kendaraan, tetapi juga kondisi pengemudinya. Nantinya, bersama BNN akan ada pemeriksaan urin terhadap awak bus AKAP," lanjut Riza.
Untuk kesiapsiagaan, sebanyak 600 personil aparat Dishub diterjunkan di lima wilayah kota Jakarta. Mereka akan melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan kesehatan para pegemudi.
"Ini dijadikan prioritas, sama seperti pada tahun sebelumnya. Tes urine terhadap sopir angkutan akan kita lakukan untuk menjamin keselamatan penumpang," tegas Reza.
Untuk mengantisipasi lonjakan calon penumpang sendiri, Riza menegaskan, kemungkinan tahun ini tidak akan ada terminal bayangan. Karena kondisi terminal yang tersedia saat ini sudah mampu memberikan pelayanan kepada calon penumpang.
Sedangkan penentuan tarif angkutan belum bisa dipastikan lantaran masih menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan. "Kemungkinan soal tarif baru diketahui dua pekan mendatang," katanya.
Sementara itu Kepala Seksi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Arifin Hamonangan, menandaskan, pada arus mudik tahun 2008 pihaknya telah menertibkan sebanyak 20 angkutan bus AKAP yang tidak laik jalan.
"Umumnya bus retak kaca depan, bodi kropos, ban gundul, kopling dan mesin yang tak bagus," katanya.
Lanjut Arifin, tahun lalu tidak ada pengemudi mabuk setelah dites urin hasilnya negatif. "Mudah-mudahan tahun ini pengemudi maupun angkutan lebaran lebih baik dari tahun kemarin," ujarnya. (cok/*b8)
Selasa, Agustus 18, 2009
Pawai Budaya 2009 Berlangsung Meriah
JAKARTA, MP - Iring-iringan peserta pawai budaya dari 33 provinsi mampu menyedot perhatian warga Jakarta. Pawai untuk memperingati HUT ke-64 ini menempuh rute pendek di sekitar Istana Negara dan Monas, Jakarta Pusat. Kendati begitu, masyarakat cukup puas dengan atraksi peserta yang menampilkan beragam budaya wilayahnya masing-masing.Sejak pukul 14.00, iring-iringan peserta pawai budaya dari 33 provinsi mulai memeriahkan aksi pawai budaya yang mengambil rute Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Barat, Jl Medan Merdeka Selatan, dan berakhir di kawasan Monas. Provinsi Banten menjadi peserta pawai pertama yang keluar dari Istana Merdeka menuju Monas setelah dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (18/8).
Sementara itu, DKI Jakarta dengan menampilkan pasangan abang none yang mengenakan pakaian khas Betawi ditambah tampilan pasangan muda-mudi yang berdandan ala noni Belanda serta penampilan grup musik tanjidor yang memainkan alunan musik `tak gendong` milik almarhum mbah Surip mewarnai pawai budaya ini.
Sambutan meriah juga diberikan oleh warga yang datang menyaksikan pawai budaya saat kontingen dari provinsi DKI Jakarta melintas di Jl Medan Merdeka Barat. "Kalau bukan kita siapa lagi yang mau menghargai budaya Betawi," ujar Neni (30), warga Petojoselatan, Gambir, Jakarta Pusat yang ikut menyaksikan pawai tersebut dari dekat.
Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh warga saat kontingen pawai budaya dari provinsi Jawa Timur yang menampilkan kereta kuda berukuran besar melewati barisan warga yang berjejal menyaksikan berlangsungnya pawai di Jl Medan Merdeka Timur. Sebelumnya, sebuah replika burung angsa berukuran besar yang dinahkodai artis cantik Nadine Chadrawinata juga tak luput dari perhatian warga saat melintas.
Decak kagum warga juga terlihat saat rombongan pawai budaya asal Provinsi Papua Barat dan Jambi menampilkan atraksi budaya dengan karakter asli provinsi tersebut. Dalam aksinya, Provinsi Papua Barat menampilkan tarian daerah yang diperagakan dengan baik dan berirama oleh para penari yang dibalut permainan alat musik daerah yang membawakan lagu `Sajojo` asal Papua Barat.
Untuk memperlancar pawai, petugas kepolisian sudah menutup sejumlah ruas yang bakal dilalui peserta pawai. Beberapa ruas jalan yang mengalami penutupan antara lain, Jl Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, serta Medan Merdeka Utara.
Akibat penutupan beberapa ruas jalan tersebut, kemacetan parah tidak terhindarkan di Jl Raya Veteran, Jl Raya Majapahit menuju Harmoni, Jl Gajah Mada menuju Monas dan Jl Ridwan Rais dekat Tugu Tani. Kepadatan arus lalu lintas juga terlihat di Jl MH Thamrin menuju Monas. (red/*bj)
September, MoU TPST Ciangir Ditandatangani
JAKARTA, MP - Penandatanganan MOU Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ciangir akan dilakukan pada bulan puasa mendatang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan hal itu, Selasa (18/8) di Balaikota.
"Saat ini sedang dalam proses draft. Kita akan coba untuk secepatnya menandatangani MOU itu," ujar gubernur yang akrab dipanggil Foke ini.
Sebelum bulan puasa, kata gubernur, belum bisa penandatanganan MOU dilakukan karena sekarang masih dalam proses draft. "Bulan puasa juga gak apa-apa menandatangi MoU," katanya.
Untuk diketahui, Ciangir luas lahannya 98 hektar. 50 hektar untuk TPST dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat.
Dalam nota kesepahaman antara gubernur dan bupati ada dua akses menuju Ciangir untuk wilayah barat melalui tol Tomang, dengan jarak sekitar 24 km untuk wilayah selatan melalui tol Bumi Serpong Damai (BSD)dengan jarak 18 km.
Teknologi yang dipakai lebih canggih dari Bantar Gebang. Tidak ada sampah yang menggunung di atas tanah. (red)
"Saat ini sedang dalam proses draft. Kita akan coba untuk secepatnya menandatangani MOU itu," ujar gubernur yang akrab dipanggil Foke ini.
Sebelum bulan puasa, kata gubernur, belum bisa penandatanganan MOU dilakukan karena sekarang masih dalam proses draft. "Bulan puasa juga gak apa-apa menandatangi MoU," katanya.
Untuk diketahui, Ciangir luas lahannya 98 hektar. 50 hektar untuk TPST dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat.
Dalam nota kesepahaman antara gubernur dan bupati ada dua akses menuju Ciangir untuk wilayah barat melalui tol Tomang, dengan jarak sekitar 24 km untuk wilayah selatan melalui tol Bumi Serpong Damai (BSD)dengan jarak 18 km.
Teknologi yang dipakai lebih canggih dari Bantar Gebang. Tidak ada sampah yang menggunung di atas tanah. (red)
Pemprov DKI akan Adakan Mudik Bersama
JAKARTA, MP - Untuk mengakomodir keinginan masyarakat pulang ke kampung halaman saat Idul Fitri nanti, Pemprov DKI berusaha untuk mengadakan acara mudik bersama.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (18/8) di Balaikota mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan jamu, semen, serta otomotif agar mengadakan mudik bersama
"Jumlah mudik bersama tahun ini harus lebih besar. Rapat koordinasi akan dilakukan pada awal puasa," kata Fauzi Bowo.
Gubernur juga menjelaskan, Pemprov DKI melarang masyarakat yang akan melakukan mudik dengan menggunakan sepeda motor membawa istri dan anaknya.
Menurut Fauzi Bowo mengatakan, dilarangnya hal tersebut demi keselamatan pemudik sendiri. Dia meminta bagi masyarakat yang akan melakukan mudik agar menggunakan kendaraan roda empat saja. Apabila tidak ada kendaraan lain selain motor maka anak dan istrinya harus dipindah ke bis.
"Nanti baru disambung menggunakan motor, itupun kalau sudah dekat dengan tempat tinggalnya," papar Fauzi Bowo.
Pemprov DKI juga akan melakukan koordinasi dengan pengelola kereta api dan kapal mengenai ketersediaan tempat agar semuanya dapat sinkron satu sama lain.
Terminal keberangkatan bis antar kota juga akan ditambah dengan fasilitas kesehatan dan keamanan.
Seluruh kendaraan juga harus dites dulu agar mudik tahun ini dapat berjalan lancar, supir dan kenek juga harus dites narkoba.
"Nantinya Pemprov DKI akan bekerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI," ungkapnya. (red/*b8)
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (18/8) di Balaikota mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan jamu, semen, serta otomotif agar mengadakan mudik bersama
"Jumlah mudik bersama tahun ini harus lebih besar. Rapat koordinasi akan dilakukan pada awal puasa," kata Fauzi Bowo.
Gubernur juga menjelaskan, Pemprov DKI melarang masyarakat yang akan melakukan mudik dengan menggunakan sepeda motor membawa istri dan anaknya.
Menurut Fauzi Bowo mengatakan, dilarangnya hal tersebut demi keselamatan pemudik sendiri. Dia meminta bagi masyarakat yang akan melakukan mudik agar menggunakan kendaraan roda empat saja. Apabila tidak ada kendaraan lain selain motor maka anak dan istrinya harus dipindah ke bis.
"Nanti baru disambung menggunakan motor, itupun kalau sudah dekat dengan tempat tinggalnya," papar Fauzi Bowo.
Pemprov DKI juga akan melakukan koordinasi dengan pengelola kereta api dan kapal mengenai ketersediaan tempat agar semuanya dapat sinkron satu sama lain.
Terminal keberangkatan bis antar kota juga akan ditambah dengan fasilitas kesehatan dan keamanan.
Seluruh kendaraan juga harus dites dulu agar mudik tahun ini dapat berjalan lancar, supir dan kenek juga harus dites narkoba.
"Nantinya Pemprov DKI akan bekerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI," ungkapnya. (red/*b8)
Satpol PP Jakpus ‘Jinakan’ Bom
JAKARTA, MP - Puluhan personil TNI AD lengkap dengan peralatan penjinak bom, Selasa (18/8), nampak berhati-hati menjinakkan bom di halaman Gedung Walikota Jakarta Pusat.
Bom yang diduga berkekuatan ledak besar akhirnya berhasil mereka amankan. Semua yang ada di sekitar lokasi pun, akhirnya bisa menarik nafas panjang.
Itu merupakan salah satu adegan yang diperagakan prajurti TNI AD saat mengadakan pelatihan penjinakan bom kepada anggota Satpol PP Pemkota Jakarta Pusat.
Latihan cara-cara menanggulangi ancaman bom ini merupakan bentuk antisipasi Pemkot Jakpus untuk mengantisipasi ancaman teror.
Dalam kegiatan yang berlangsung mulai Selasa (18/8)-Rabu (19/8) ini, 200 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) mendapat pelatihan cara menanggulangi bom.
Pelatihan ini juga melibatkan 30 personil Zeni Tempur TNI AD dari Kompi Nuklir, Biologi, Kimia (Nubika), dan kompi penjinak bahan peledak (Jihandak) sebagai instruktur.
Pelatihan yang dipimpin langsung Kolonel E Sucipto dan Kolonel Daniel ini berlangsung sangat serius. Bahkan pelatihan ini disertai dengan pengoperasian robot pengintai bahan peledak.
Robot berukuran besar ini terus digerakan ke sudut-sudut yang dicurigai telah ditaruh bahan peledak.
Menurut Idris, pelatihan dilakukan karena tidak menutup kemungkinan kantor pemerintahan juga akan jadi sasaran teror. Apalagi kantor pemerintah setiap hari dikunjungi banyak orang dengan berbagai ragam kepentingan.
“Kantor ini setiap hari didatangi banyak orang, sehingga ada peluang bagi pelaku teror yang ingin membuat kekacauan,” katanya.
Sementara, menurut Kolonel TNI E Sucipto, pelatihan yang diberikan adalah meliputi pengetahuan terhadap segala jenis bahan peledak. Termasuk juga cara pelacakan dan penanganannya serta bagaimana tehnik mengevakuasi para korban.
Peserta pelatihan juga akan mendapat pengetahuan cara menjinakkan bom dengan bahan peledak maupun bom jenis asap. Bom asap, kata Kolonel Daniel, juga sangat berbahaya bagi manusia. Pasalnya, jika diledakkan maka asapnya akan menyebar kemana-mana.
Ironisnya siapa saja yang menghisap asap tersebut akan langsung terkapar. Karena umumnya bom asap ini mengandung zat kimia yang sangat berbahaya. (red/*b8)
Bom yang diduga berkekuatan ledak besar akhirnya berhasil mereka amankan. Semua yang ada di sekitar lokasi pun, akhirnya bisa menarik nafas panjang.
Itu merupakan salah satu adegan yang diperagakan prajurti TNI AD saat mengadakan pelatihan penjinakan bom kepada anggota Satpol PP Pemkota Jakarta Pusat.
Latihan cara-cara menanggulangi ancaman bom ini merupakan bentuk antisipasi Pemkot Jakpus untuk mengantisipasi ancaman teror.
Dalam kegiatan yang berlangsung mulai Selasa (18/8)-Rabu (19/8) ini, 200 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) mendapat pelatihan cara menanggulangi bom.
Pelatihan ini juga melibatkan 30 personil Zeni Tempur TNI AD dari Kompi Nuklir, Biologi, Kimia (Nubika), dan kompi penjinak bahan peledak (Jihandak) sebagai instruktur.
Pelatihan yang dipimpin langsung Kolonel E Sucipto dan Kolonel Daniel ini berlangsung sangat serius. Bahkan pelatihan ini disertai dengan pengoperasian robot pengintai bahan peledak.
Robot berukuran besar ini terus digerakan ke sudut-sudut yang dicurigai telah ditaruh bahan peledak.
Menurut Idris, pelatihan dilakukan karena tidak menutup kemungkinan kantor pemerintahan juga akan jadi sasaran teror. Apalagi kantor pemerintah setiap hari dikunjungi banyak orang dengan berbagai ragam kepentingan.
“Kantor ini setiap hari didatangi banyak orang, sehingga ada peluang bagi pelaku teror yang ingin membuat kekacauan,” katanya.
Sementara, menurut Kolonel TNI E Sucipto, pelatihan yang diberikan adalah meliputi pengetahuan terhadap segala jenis bahan peledak. Termasuk juga cara pelacakan dan penanganannya serta bagaimana tehnik mengevakuasi para korban.
Peserta pelatihan juga akan mendapat pengetahuan cara menjinakkan bom dengan bahan peledak maupun bom jenis asap. Bom asap, kata Kolonel Daniel, juga sangat berbahaya bagi manusia. Pasalnya, jika diledakkan maka asapnya akan menyebar kemana-mana.
Ironisnya siapa saja yang menghisap asap tersebut akan langsung terkapar. Karena umumnya bom asap ini mengandung zat kimia yang sangat berbahaya. (red/*b8)
Senin, Agustus 17, 2009
Pelaku Jasa Konstruksi Dianggap Belum Profesional
JAKARTA, MP - Profesionalisme di kalangan pelaku jasa konstruksi nasional masih harus ditingkatkan lagi terbukti masih rendahnya pemahaman peraturan sehingga seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran.
"Peningkatan profesional tidak hanya dalam tataran penyedia jasa tetapi juga pemberi kerja atau para satuan kerja," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam puncak peringatan HUT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
Menteri PU mengatakan, dalam pelaksanaan tender terakhir muncul banyak sanggahan, tetapi dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang betul, sedangkan sisanya banyak yang tidak betul.
"Gambaran ini membuktikan masih rendahnya pemahaman peserta tender terhadap persyaratan, sedangkan pemberi kerja sendiri juga dianggap tidak profesional karena tidak mampu memberikan penjelasan sehingga muncul sanggahan.
Menurutnya, dari alokasi anggaran tahun 2009 sebanyak Rp35 triliun apabila semuanya menjadi barang berarti pelaksanaan semakin efisien, namun di lapangan kondisinya tidak demikian. LPJKN yang diserahkan Ketua LPJKN Malkan Amin. (cok/*b8)
"Peningkatan profesional tidak hanya dalam tataran penyedia jasa tetapi juga pemberi kerja atau para satuan kerja," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam puncak peringatan HUT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
Menteri PU mengatakan, dalam pelaksanaan tender terakhir muncul banyak sanggahan, tetapi dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang betul, sedangkan sisanya banyak yang tidak betul.
"Gambaran ini membuktikan masih rendahnya pemahaman peserta tender terhadap persyaratan, sedangkan pemberi kerja sendiri juga dianggap tidak profesional karena tidak mampu memberikan penjelasan sehingga muncul sanggahan.
Menurutnya, dari alokasi anggaran tahun 2009 sebanyak Rp35 triliun apabila semuanya menjadi barang berarti pelaksanaan semakin efisien, namun di lapangan kondisinya tidak demikian. LPJKN yang diserahkan Ketua LPJKN Malkan Amin. (cok/*b8)
Minggu, Agustus 16, 2009
Peziarah ‘Serbu’ TPU di Jakarta
JAKARTA, MP - Memasuki bulan Ramadhan yang jatuh pada 22 Agustus 2009 mendatang, ratusan peziarah mengunjungi sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk mendoakan sanak saudara yang telah meninggal dunia.
Terlihat ratusan peziarah yang memenuhi sejak tadi pagi hingga siang ini di TPU Pondok Kelapa, Rawawadas, dan Kemiri Rawa Mangun, Minggu (16/8).
Salah satu peziarah yang tinggal di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sugianto, mengatakan kedatangannya di TPU Kemiri, Rawa Mangun, untuk mendoakan anak dan orang tuanya, sekaligus membersihkan tanah makamnya, agar mereka disana tenang.
"Saya ke sini bersama keluarga saya, karena minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadhan, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk berziarah ke makam keluarga untuk mendoakannya dan meminta maaf kepada orang tua," ujarnya.
Bambang, warga Perumahan DKI, mengatakan kedatangannya di TPU Pondok Kelapa untuk mendoakan dan meminta maaf kepada anak saya yang sudah meninggal dunia tiga tahun lalu.
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk berziarah ke tanah makam, karena pekan depan umat muslim sudah memasuki bulan Ramadhan, sehingga sebelum bulan Ramadhan alangkah baiknya kita berziarah, mendoakan, merawat tanah makamnya, agar kehidupan mereka disana lebih tenang dan juga kita dapat pahala," imbuhnya.
Mengenai ramainya peziarah saat ini, ia menjelaskan karena umat islam pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan, sehingga ratusan orang berziarah ke makam sanak saudaranya untuk mendoakan dan meminta maaf, serta merawat makamnya.
Siti Nuryanti, warga Perapatan Dua, Jakarta Timur, mengatakan kedatangannya ke TPU Kemiri Rawa Mangun, untuk mendoakan kakak laki-lakinya yang meninggal akibat Narkoba.
"Biasanya sudah menjadi suatu keharusan bagi keluarga kami untuk berziarah ke makam saudara menjelang bulan Ramadhan, karena bagi kami bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh suci, penuh ampunan, dan indah," katanya.(cok/*b8)
Terlihat ratusan peziarah yang memenuhi sejak tadi pagi hingga siang ini di TPU Pondok Kelapa, Rawawadas, dan Kemiri Rawa Mangun, Minggu (16/8).
Salah satu peziarah yang tinggal di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sugianto, mengatakan kedatangannya di TPU Kemiri, Rawa Mangun, untuk mendoakan anak dan orang tuanya, sekaligus membersihkan tanah makamnya, agar mereka disana tenang.
"Saya ke sini bersama keluarga saya, karena minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadhan, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk berziarah ke makam keluarga untuk mendoakannya dan meminta maaf kepada orang tua," ujarnya.
Bambang, warga Perumahan DKI, mengatakan kedatangannya di TPU Pondok Kelapa untuk mendoakan dan meminta maaf kepada anak saya yang sudah meninggal dunia tiga tahun lalu.
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk berziarah ke tanah makam, karena pekan depan umat muslim sudah memasuki bulan Ramadhan, sehingga sebelum bulan Ramadhan alangkah baiknya kita berziarah, mendoakan, merawat tanah makamnya, agar kehidupan mereka disana lebih tenang dan juga kita dapat pahala," imbuhnya.
Mengenai ramainya peziarah saat ini, ia menjelaskan karena umat islam pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan, sehingga ratusan orang berziarah ke makam sanak saudaranya untuk mendoakan dan meminta maaf, serta merawat makamnya.
Siti Nuryanti, warga Perapatan Dua, Jakarta Timur, mengatakan kedatangannya ke TPU Kemiri Rawa Mangun, untuk mendoakan kakak laki-lakinya yang meninggal akibat Narkoba.
"Biasanya sudah menjadi suatu keharusan bagi keluarga kami untuk berziarah ke makam saudara menjelang bulan Ramadhan, karena bagi kami bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh suci, penuh ampunan, dan indah," katanya.(cok/*b8)
Sabtu, Agustus 15, 2009
Sanksi Tegas untuk Pemilik KTP Ilegal
JAKARTA, MP - Untuk memberikan efek jera, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menerapkan sanksi tegas kepada warga yang memilki KTP ilegal.
Menurut Sekda DKI Jakarta Muhayat, sanksi tersebut bisa berupa kurungan selama 3 hari. "Bukan tidak mungkin nantinya Pemprov DKI akan menerapkan sanksi pidana berupa kurungan tiga hari supaya ada efek jera," tegas Muhayat.
Selama ini, diakui Muhayat, sanksi yang diberikan masih berupa denda mulai dari Rp25.000 sampai Rp 50.000.
"Bagi sebagian orang sanksi denda tersebut mungkin masih ringan, makanya kita akan kaji lagi untuk memberikan sanksi lebih yang jauh lebih tegas," papar Muhayat.
Saat ini, kata Muhayat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) DKI sedang berkoordinasi dengan pengadilan tiap wilayah kota terkait pemberian sanksi bagi warga yang memiliki KTP ilegal. (jack/*b8)
Menurut Sekda DKI Jakarta Muhayat, sanksi tersebut bisa berupa kurungan selama 3 hari. "Bukan tidak mungkin nantinya Pemprov DKI akan menerapkan sanksi pidana berupa kurungan tiga hari supaya ada efek jera," tegas Muhayat.
Selama ini, diakui Muhayat, sanksi yang diberikan masih berupa denda mulai dari Rp25.000 sampai Rp 50.000.
"Bagi sebagian orang sanksi denda tersebut mungkin masih ringan, makanya kita akan kaji lagi untuk memberikan sanksi lebih yang jauh lebih tegas," papar Muhayat.
Saat ini, kata Muhayat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) DKI sedang berkoordinasi dengan pengadilan tiap wilayah kota terkait pemberian sanksi bagi warga yang memiliki KTP ilegal. (jack/*b8)
Selasa, Agustus 11, 2009
Waspada, Daging Haram Marak di Pasaran
JAKARTA, MP - Menjelang Ramdahan, perdagangan daging haram disinyalir mulai marak di pasaran. Untuk melindungi masyarakat, Suku Dinas (Sudin) Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat membentuk tim khusus untuk merazia daging haram. Daging yang dirazia antara lain, daging celeng, daging gelonggongan serta ayam mati yang ditengarai masih banyak beredar dipasaran.
Kasie Pengawasan dan Penertiban Hewan, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat, Djaelani, Selasa (11/8), mengatakan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, diprediksi kebutuhan warga akan daging di Jakarta Pusat akan meningkat.
"Kondisi ini dimanfaatkan oknum pedagang daging untuk melakukan kecurangan. Agar masyarakat tidak dirugikan, kita membentuk tim khusus untuk merazia pedagang nakal," ujar Djaelani.
Djaelani menjelaskan tim khusus yang beranggotakan 10 hingga 15 personil akan melakukan pemeriksaan daging di sejumlah pasar tradisional dan modern.
Kasus yang biasa ditemui menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adanya pedagang daging yang mencampur daging sapi dengan daging celeng (babi hutan). "Tak sedikit pula ditemui beredarnya ayam mati," katanya.
Operasi penertiban daging haram akan dilakukan dua hari menjelang puasa, pertengahan bulan puasa, serta akhir bulan puasa.
Dalam razia nanti, lanjut Djaelani, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat akan bekerja sama dengan petugas Kepolisian dari Koordinasi Pengawasan Polda Metro Jaya yang akan merazia titik-titik sasaran di wilayah Jakarta Pusat.
Untuk pengawasan sendiri, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat akan mengawasi kawasan Joharbaru, Senen, dan Palmerah. "Tentunya, tidak hanya di tiga kawasan itu. Tapi seluruh titik-titik di wilayah Jakarta Pusat pasti akan dirazia," tegasnya.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Sudin Peternakan dan Perikanan telah berhasil mengamankan beberapa kilogram daging ayam mati yang didapat dari beberapa pasar baik tradisional maupun modern di wilayah Jakarta Pusat.
Sanksi yang akan dikenakan kepada mereka yang terbukti memiliki daging gelonggongan serta ayam tiren, sesuai dengan Perda No 8 tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah DKI Jakarta.
Serta Perda No 5 tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah DKI Jakarta, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 3 bulan serta denda sebesar Rp 5 juta. (cok/*b8)
Kasie Pengawasan dan Penertiban Hewan, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat, Djaelani, Selasa (11/8), mengatakan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, diprediksi kebutuhan warga akan daging di Jakarta Pusat akan meningkat.
"Kondisi ini dimanfaatkan oknum pedagang daging untuk melakukan kecurangan. Agar masyarakat tidak dirugikan, kita membentuk tim khusus untuk merazia pedagang nakal," ujar Djaelani.
Djaelani menjelaskan tim khusus yang beranggotakan 10 hingga 15 personil akan melakukan pemeriksaan daging di sejumlah pasar tradisional dan modern.
Kasus yang biasa ditemui menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adanya pedagang daging yang mencampur daging sapi dengan daging celeng (babi hutan). "Tak sedikit pula ditemui beredarnya ayam mati," katanya.
Operasi penertiban daging haram akan dilakukan dua hari menjelang puasa, pertengahan bulan puasa, serta akhir bulan puasa.
Dalam razia nanti, lanjut Djaelani, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat akan bekerja sama dengan petugas Kepolisian dari Koordinasi Pengawasan Polda Metro Jaya yang akan merazia titik-titik sasaran di wilayah Jakarta Pusat.
Untuk pengawasan sendiri, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Pusat akan mengawasi kawasan Joharbaru, Senen, dan Palmerah. "Tentunya, tidak hanya di tiga kawasan itu. Tapi seluruh titik-titik di wilayah Jakarta Pusat pasti akan dirazia," tegasnya.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Sudin Peternakan dan Perikanan telah berhasil mengamankan beberapa kilogram daging ayam mati yang didapat dari beberapa pasar baik tradisional maupun modern di wilayah Jakarta Pusat.
Sanksi yang akan dikenakan kepada mereka yang terbukti memiliki daging gelonggongan serta ayam tiren, sesuai dengan Perda No 8 tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah DKI Jakarta.
Serta Perda No 5 tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah DKI Jakarta, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 3 bulan serta denda sebesar Rp 5 juta. (cok/*b8)
Anggota DPRD DKI Rugikan Negara Rp6,55 M
JAKARTA, MP - Na'as benar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, pasalnya diakhir jabatan mereka diwajibakan mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) yang diterima selama ini.
Di perkirakan puluhan miliar uang negara di serap oleh para wakil rakyat tersebut di seluruh Indonesia, keputusan itu telah diatur oleh pemerintah pusat dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ yang dengan tegas meminta agar anggota DPRD mengembalikan TKI dan BPOP ke kas daerah.
Di Jakarta sendiri hal ini disoroti oleh LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Yuna Farhan, di Jakarta, Selasa (11/8), mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana TKI dan BPOP ke kas daerah berarti melakukan tindakan yang melawan hukum, jika diperkirakan untuk di Jakarta sendiri mencapai miliaran belum diprovinsi lain.
Sejumlah DPRD yang belum mengembalikan TKI dan BPOP, sesuai hasil audit BPK Tahun 2008 yang dikutip FITRA, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan potensi kerugian Rp6,55 miliar, Provinsi Banten Rp3,79 miliar, Maluku Utara Rp4,26 miliar, dan NTB Rp1,1 miliar.
Yuna mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto harus menindak tegas anggota DPRD yang mangkir dari kewajibannya untuk mengembalikan dana TKI dan BPOP.
Dinilai Melawan Hukum
Untuk itu anggota DPRD didesak untuk mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) yang diterima, sebelum berakhirnya masa jabatan.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana TKI dan BPOP ke kas daerah berarti melakukan tindakan yang melawan hukum.
"Itu jelas melanggar PP Nomor 21 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ yang dengan tegas meminta agar anggota DPRD mengembalikan TKI dan BPOP ke kas daerah," katanya.
Menurut Yuna, dari data yang berhasil dihimpun oleh FITRA, mengutip dari data audit Badan Pemeriksa Keuangan 2008, terdapat 156 DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPOP dengan total nilai Rp213 miliar.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 pada November 2006 yang isinya mengatur tentang pemberian TKI sebanyak tiga kali uang representasi dan BPOP sebanyak enam kali uang representasi yang dibayarkan mulai Januari 2006 sebesar Rp1,4 triliun.
Namun kemudian, pemerintah mencabut PP tersebut dan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan pemberian tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan tidak berlaku surut.
Selain itu, dalam PP tersebut diatur tentang keharusan pengembalian TKI dan BPOP yang sudah diterima tersebut, sebelum berakhir masa jabatan.
Namun, tidak semua anggota DPRD mengembalikan dana TKI dan BPOP. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ tertanggal 5 Januari 2009, DPRD diberikan tenggat waktu paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa tugas mereka untuk mengembalikan TKI ke kas daerah.(cok/*b8)
Di perkirakan puluhan miliar uang negara di serap oleh para wakil rakyat tersebut di seluruh Indonesia, keputusan itu telah diatur oleh pemerintah pusat dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ yang dengan tegas meminta agar anggota DPRD mengembalikan TKI dan BPOP ke kas daerah.
Di Jakarta sendiri hal ini disoroti oleh LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Yuna Farhan, di Jakarta, Selasa (11/8), mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana TKI dan BPOP ke kas daerah berarti melakukan tindakan yang melawan hukum, jika diperkirakan untuk di Jakarta sendiri mencapai miliaran belum diprovinsi lain.
Sejumlah DPRD yang belum mengembalikan TKI dan BPOP, sesuai hasil audit BPK Tahun 2008 yang dikutip FITRA, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan potensi kerugian Rp6,55 miliar, Provinsi Banten Rp3,79 miliar, Maluku Utara Rp4,26 miliar, dan NTB Rp1,1 miliar.
Yuna mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto harus menindak tegas anggota DPRD yang mangkir dari kewajibannya untuk mengembalikan dana TKI dan BPOP.
Dinilai Melawan Hukum
Untuk itu anggota DPRD didesak untuk mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) yang diterima, sebelum berakhirnya masa jabatan.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana TKI dan BPOP ke kas daerah berarti melakukan tindakan yang melawan hukum.
"Itu jelas melanggar PP Nomor 21 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ yang dengan tegas meminta agar anggota DPRD mengembalikan TKI dan BPOP ke kas daerah," katanya.
Menurut Yuna, dari data yang berhasil dihimpun oleh FITRA, mengutip dari data audit Badan Pemeriksa Keuangan 2008, terdapat 156 DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPOP dengan total nilai Rp213 miliar.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 pada November 2006 yang isinya mengatur tentang pemberian TKI sebanyak tiga kali uang representasi dan BPOP sebanyak enam kali uang representasi yang dibayarkan mulai Januari 2006 sebesar Rp1,4 triliun.
Namun kemudian, pemerintah mencabut PP tersebut dan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan pemberian tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan tidak berlaku surut.
Selain itu, dalam PP tersebut diatur tentang keharusan pengembalian TKI dan BPOP yang sudah diterima tersebut, sebelum berakhir masa jabatan.
Namun, tidak semua anggota DPRD mengembalikan dana TKI dan BPOP. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 700/08/SJ tertanggal 5 Januari 2009, DPRD diberikan tenggat waktu paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa tugas mereka untuk mengembalikan TKI ke kas daerah.(cok/*b8)
Portal Elektrik Jalur Busway Tak Efektif
JAKARTA, MP - Pemasangan portal elektronik di koridor busway dinilai tidak efektif dalam mengatasi permasalahan di jalur busway. Sebagai percontohan atau uji coba portal elektronik yang berada di halte busway Kwitang, Jakarta Pusat hingga saat ini sudah tidak berfungsi lagi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan untuk mencegah pengendara memasuki jalur busway idealnya koridor busway di pagar. "Idealnya tetap di pagar," katanya di Balaikota, Selasa (11/8) pagi.
Menurut Prijanto, uji coba portal elektonik di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat tidak efektif apalagi portal elektronik tersebut sudah rusak sehingga koridor busway banyak dilewati oleh kendaraan lain.
"Lebih baik dibuat separator yang tingginya setengah meter, itu saya rasa lebih efektif," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan portal elektronik di jalur busway dimaksudkan untuk pembelajaran bagi pengendara lain agar tidak lagi melanggar dan masuk ke dalam koridor busway. (red/*b8)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan untuk mencegah pengendara memasuki jalur busway idealnya koridor busway di pagar. "Idealnya tetap di pagar," katanya di Balaikota, Selasa (11/8) pagi.
Menurut Prijanto, uji coba portal elektonik di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat tidak efektif apalagi portal elektronik tersebut sudah rusak sehingga koridor busway banyak dilewati oleh kendaraan lain.
"Lebih baik dibuat separator yang tingginya setengah meter, itu saya rasa lebih efektif," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan portal elektronik di jalur busway dimaksudkan untuk pembelajaran bagi pengendara lain agar tidak lagi melanggar dan masuk ke dalam koridor busway. (red/*b8)
4000 Bangunan Terancam Dibongkar
JAKARTA, MP - Sebanyak 4.000 bangunan di Jakarta terancam dibongkar karena tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta menyalahi peruntukan. Pemilik bangunan-bangunan itu telah mendapat surat peringatan untuk melengkapi dokumen, bahkan beberapa diantaranya telah disegel.
Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hari Sasongko, Selasa (11/8), mengatakan, mayoritas bangunan "bermasalah" itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, hanya ada 20-30 persen pemilik bangunan yang mengajukan izin. "Kalau peringatan tidak dihiraukan, penertiban akan terus dilakukan secara bertahap dan konsisten," ujarnya.
Setiap tahun, dinas hanya menargetkan pembongkaran sekitar 700 bangunan bermasalah. Sedangkan, hasil pengurusan izin pemilik bangunan bermasalah menyumbang Pendapatan Asli Daerah hingga Rp1 milyar.
Sementara itu Kasie Penertiban Sudin Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat, Budi Ramudhani mengatakan, di Jakarta Pusat awal Januari hingga Juli 2009, sebenarnya jumlah pelanggar masalah IMB ada sebanyak 140 bangunan.
Namun dari jumlah tersebut, 100 orang diantaranya telah mengurus perizinan. Sedangkan 40 pemilik bangunan lainnya, walaupun telah diberikan surat peringatan hingga penyegelan, mereka tetap membandel.
"Karena 40 pemilik bangunan ini tetap membandel, maka kami buatkan BAP dan berkasnya dikirim ke PN Jakarta Pusat agar mereka menjalani persidangan," kata Budi.
Menurutnya, untuk mengurus IMB sebenarnya prosesnya sangat mudah dan tidak memakan waktu lama. Hanya 10 hari IMB langsung keluar sepanjang persyaratan yang diajukan lengkap.
Seperti adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat/girik), perencanaan kota (dari Sudin/Dinas Tata Kota) dan ada perencanaan bangunan dari sang pemilik yang disesuaikan dengan perencanaan kota. Selain itu tentu harus dilengkapi dengan identitas atau jatidiri calon pemilik bangunan. (red/*a)
Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hari Sasongko, Selasa (11/8), mengatakan, mayoritas bangunan "bermasalah" itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, hanya ada 20-30 persen pemilik bangunan yang mengajukan izin. "Kalau peringatan tidak dihiraukan, penertiban akan terus dilakukan secara bertahap dan konsisten," ujarnya.
Setiap tahun, dinas hanya menargetkan pembongkaran sekitar 700 bangunan bermasalah. Sedangkan, hasil pengurusan izin pemilik bangunan bermasalah menyumbang Pendapatan Asli Daerah hingga Rp1 milyar.
Sementara itu Kasie Penertiban Sudin Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat, Budi Ramudhani mengatakan, di Jakarta Pusat awal Januari hingga Juli 2009, sebenarnya jumlah pelanggar masalah IMB ada sebanyak 140 bangunan.
Namun dari jumlah tersebut, 100 orang diantaranya telah mengurus perizinan. Sedangkan 40 pemilik bangunan lainnya, walaupun telah diberikan surat peringatan hingga penyegelan, mereka tetap membandel.
"Karena 40 pemilik bangunan ini tetap membandel, maka kami buatkan BAP dan berkasnya dikirim ke PN Jakarta Pusat agar mereka menjalani persidangan," kata Budi.
Menurutnya, untuk mengurus IMB sebenarnya prosesnya sangat mudah dan tidak memakan waktu lama. Hanya 10 hari IMB langsung keluar sepanjang persyaratan yang diajukan lengkap.
Seperti adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat/girik), perencanaan kota (dari Sudin/Dinas Tata Kota) dan ada perencanaan bangunan dari sang pemilik yang disesuaikan dengan perencanaan kota. Selain itu tentu harus dilengkapi dengan identitas atau jatidiri calon pemilik bangunan. (red/*a)
Pria Berbobot 196 Kg Ikut Audisi di Jakarta
JAKARTA, MP - Seorang pria Jakarta berusia 32 tahun dengan berat badan tidak kurang dari 196,5 kg bersaing dengan 225 orang tergemuk di Indonesia guna memperebutkan hadiah 100.000 dolar AS dalam audisi supaya bisa menurunkan berat badannya.
Audisi ini diselenggarakan saluran televisi Hallmark yang merupakan milik NBC Universal Global Network Asia Pacific pada acara yang disebut "the biggest loser Asia”.
Melalui audisi ini, orang-orang tergemuk di Indonesia ditantang untuk bisa menurunkan berat badan mereka secara maksimal.
Produser eksekutif acara ini Riaz Mehta mengatakan kepada pers di Jakarta , Selasa (11/8) mengatakan, bahwa para peserta baik pria maupun wanita itu datang dari berbagai kota di tanah air mulai Semarang, Yogyakarta hingga sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan guna merebut hadiah yang sangat menggiurkan itu.
"Kami sangat senang dengan antusiasme warga Indonesia dalam audisi ini. kami telah melihat beberapa peserta yang sangat menarik yang berpotensi besar namun kami juga akan melihat peserta dari audisi online," kata Riaz Mehta..
Untuk mengikuti audisi yang berlangsung di Jakarta beberapa hari lalu itu, mereka rela antri mulai pukul 07.00 WIB dan selama menunggu acara kepada mereka diberikan dua pilihan makanan kontradiktif yakni makanan sehat seperti pisang dan apel serta donat yang dilengkapi ayam goreng renyah yang sering disebut sebagai" junk food".
Dalam acara ini, kata Riaz Mehta, kesehatan mereka diperiksa mulai dari tinggi serta berat badan, hingga jumlah lemak serta prosentase lemak dan berat badan yang harus dikurangi.
Selain lelaki yang berat badannya 196,5 kg ternyata ada pula seorang wanita yang juga berasal dari Jakarta yang bobotnya adalah 145 kg yang berusia 21 tahun.
Riaz Mehta menjelaskan audisi ini dihadiri pula artis berbadan tambun Pretty Asmara. Artis ini berat badannya adalah 141 kg.
Sementara itu, Direktur Pemrograman NBC Universal Karen Johnston mengatakan Hallmark Channel identik dengan tayangan-tayangan inspiratif. Selain di Indonesia, maka acara serupa dilakukan pula di Singapura,Malaysia serta Filipina.
Karen menambahkan pihaknya akan mengumumkan 30 kontestan terpilih di Indonesia pada bulan September. Kemudian mereka akan dibawa ke Kuala Lumpur untuk pengambilan gambar pada bulkn Oktober.
"Mereka akan diisolasi di tempat yang dirahasiakan selama 14 minggu untuk menghadapi tantangan serta latihan fisik yang intensif serta mengetes mental mereka," kata Karen Jonhston. (red/*ant)
Audisi ini diselenggarakan saluran televisi Hallmark yang merupakan milik NBC Universal Global Network Asia Pacific pada acara yang disebut "the biggest loser Asia”.
Melalui audisi ini, orang-orang tergemuk di Indonesia ditantang untuk bisa menurunkan berat badan mereka secara maksimal.
Produser eksekutif acara ini Riaz Mehta mengatakan kepada pers di Jakarta , Selasa (11/8) mengatakan, bahwa para peserta baik pria maupun wanita itu datang dari berbagai kota di tanah air mulai Semarang, Yogyakarta hingga sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan guna merebut hadiah yang sangat menggiurkan itu.
"Kami sangat senang dengan antusiasme warga Indonesia dalam audisi ini. kami telah melihat beberapa peserta yang sangat menarik yang berpotensi besar namun kami juga akan melihat peserta dari audisi online," kata Riaz Mehta..
Untuk mengikuti audisi yang berlangsung di Jakarta beberapa hari lalu itu, mereka rela antri mulai pukul 07.00 WIB dan selama menunggu acara kepada mereka diberikan dua pilihan makanan kontradiktif yakni makanan sehat seperti pisang dan apel serta donat yang dilengkapi ayam goreng renyah yang sering disebut sebagai" junk food".
Dalam acara ini, kata Riaz Mehta, kesehatan mereka diperiksa mulai dari tinggi serta berat badan, hingga jumlah lemak serta prosentase lemak dan berat badan yang harus dikurangi.
Selain lelaki yang berat badannya 196,5 kg ternyata ada pula seorang wanita yang juga berasal dari Jakarta yang bobotnya adalah 145 kg yang berusia 21 tahun.
Riaz Mehta menjelaskan audisi ini dihadiri pula artis berbadan tambun Pretty Asmara. Artis ini berat badannya adalah 141 kg.
Sementara itu, Direktur Pemrograman NBC Universal Karen Johnston mengatakan Hallmark Channel identik dengan tayangan-tayangan inspiratif. Selain di Indonesia, maka acara serupa dilakukan pula di Singapura,Malaysia serta Filipina.
Karen menambahkan pihaknya akan mengumumkan 30 kontestan terpilih di Indonesia pada bulan September. Kemudian mereka akan dibawa ke Kuala Lumpur untuk pengambilan gambar pada bulkn Oktober.
"Mereka akan diisolasi di tempat yang dirahasiakan selama 14 minggu untuk menghadapi tantangan serta latihan fisik yang intensif serta mengetes mental mereka," kata Karen Jonhston. (red/*ant)
Jakpus Sulit Optimalkan Fungsi RTH
JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengaku sulit mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di wilayahnya, lantaran di sejumlah RTH terdapat gardu listrik.
Sedikitnya di 10 persen RTH di Jakpus terdapat gardu tersebut, seperti RTH di Jl Karawang, Jl Semarang, Jl Sukabumi, dan Jl Latuharhari. "Bagaimana mau mengejar target, jika ruang yang ada malah terdapat bangunan gardu listrik. Malah di Taman Suropati ada pos polisinya," kata Suzi Masitawati, kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat.
Kendati demikian, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus mengaku tidak akan membongkar gardu listrik yang sudah ada. Hanya saja, ke depan PT PLN diminta tidak membangun gardu listrik di lokasi RTH.
"Kalau yang sudah ada, itu kan ekses dari masa lalu. Karena kalau dipindah, mau dipindah ke mana? Sampai sekarang kita masih belum menemukan solusi terbaik masalah ini. Tapi saya sudah koordinasikan dengan PLN agar mereka ke depan tidak membangun gardu di lokasi RTH," tutur Suzi.
Banyaknya gardu listrik di lokasi RTH ini memang sudah ada sejak masa kolonial. Karena itu, sulit untuk dicarikan lokasi pengganti. Semuanya sudah terpetakan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
"Banyak gardu listrik yang menggunakan lahan taman sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sulit untuk dipindahkan. Dan kita tentunya akan mendahulukan kepentingan umum," ujarnya.
Selain itu, ia juga membantah jika sejumlah RTH di Jakarta Pusat juga dimanfaatkan ormas-ormas tertentu untuk membangun gardu jaga.
"Setahu saya, pos-pos ormas tertentu tidak ada yang dibangun di atas RTH atau taman kota," katanya.
Menurut Suzi, sejauh ini Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat terus berkoordinasi dengan seksi pertamanan di kecamatan untuk melakukan penanaman pohon di bekas areal yang sebelumnya dikuasai pedagang kaki lima (PKL). seperti di kawasan Tanahabang, Senen, dan Joharbaru.
"Ini sebagai upaya agar para PKL tersebut tidak kembali berjualan di areal terlarang seperti RTH," ujarnya. (red/cok)
Sedikitnya di 10 persen RTH di Jakpus terdapat gardu tersebut, seperti RTH di Jl Karawang, Jl Semarang, Jl Sukabumi, dan Jl Latuharhari. "Bagaimana mau mengejar target, jika ruang yang ada malah terdapat bangunan gardu listrik. Malah di Taman Suropati ada pos polisinya," kata Suzi Masitawati, kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat.
Kendati demikian, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus mengaku tidak akan membongkar gardu listrik yang sudah ada. Hanya saja, ke depan PT PLN diminta tidak membangun gardu listrik di lokasi RTH.
"Kalau yang sudah ada, itu kan ekses dari masa lalu. Karena kalau dipindah, mau dipindah ke mana? Sampai sekarang kita masih belum menemukan solusi terbaik masalah ini. Tapi saya sudah koordinasikan dengan PLN agar mereka ke depan tidak membangun gardu di lokasi RTH," tutur Suzi.
Banyaknya gardu listrik di lokasi RTH ini memang sudah ada sejak masa kolonial. Karena itu, sulit untuk dicarikan lokasi pengganti. Semuanya sudah terpetakan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
"Banyak gardu listrik yang menggunakan lahan taman sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sulit untuk dipindahkan. Dan kita tentunya akan mendahulukan kepentingan umum," ujarnya.
Selain itu, ia juga membantah jika sejumlah RTH di Jakarta Pusat juga dimanfaatkan ormas-ormas tertentu untuk membangun gardu jaga.
"Setahu saya, pos-pos ormas tertentu tidak ada yang dibangun di atas RTH atau taman kota," katanya.
Menurut Suzi, sejauh ini Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat terus berkoordinasi dengan seksi pertamanan di kecamatan untuk melakukan penanaman pohon di bekas areal yang sebelumnya dikuasai pedagang kaki lima (PKL). seperti di kawasan Tanahabang, Senen, dan Joharbaru.
"Ini sebagai upaya agar para PKL tersebut tidak kembali berjualan di areal terlarang seperti RTH," ujarnya. (red/cok)
Minggu, Agustus 09, 2009
Festival Layang-layang Berjalan Meriah
JAKARTA, MP - Festival layang-layang 2009, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berlangsung meriah. Acara yang sejak Minggu (9/8) pagi tadi diadakan diikuti oleh sekitar ratusan orang dalam festival tersebut. Dalam festival yang diselenggarakan Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat ini, 44 peserta dari kelurahan di Jakarta juga meramaikan acara tersebut."Kegiatan ini sebagai pendukung acara Jakarta Kites Festival Internasional yang berlangsung kemarin di Ancol," ujar Sylviana Murni di Monas.
Selain itu, festival sendiri dilangsungkan untuk melestarikan keberadaan layang-layang "Sesuai dengan motto Gubernur, kita juga ingin tunjukan bahwa Jakarta benar-benar aman dan nyaman," tutur Sylvi.
Acara diawali oleh Asisten Pariwisata DKI Jakarta Aurora Tambunan dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman yang turut menaikan layang-layang berbentuk replika ondel-ondel serta layang-layang go green Jakarta oleh Walikota Jakpus Sylviana Murni.
Sementara itu dari ratusan orang, baik tua, muda, serta anak-anak terlihat antusias saat memainkan layangannya di Lapangan Silang Monas. Dalam festival yang diselenggarakan Suku Dinas Pariwisata Jakpus ini, 44 peserta dari kelurahan setempat ikut meramaikan dengan berbagai karyanya.
Sementara itu, ketua pelaksana yang juga Kasudin Pariwisata Jakpus Dewi Susanti menjelaskan, peserta festival layang-layang ini diikuti oleh 44 Kelurahan di lima Kecamatan di Jakpus, para SKPD Pemkot Jakpus, industri pariwisata, serta perwakilan dari beberapa negara sahabat. Selain menikmati layang-layang, panitia juga mengadakan lomba melukis diatas layang-layang bagi anak-anak. "Setelah selesai melukis, lalu mereka dapat langsung menerbangkan layangannya," kata Dewi.
Dalam festival itu, salahsatu peserta memamerkan layang-layang yang panjangnya mencapai 300 meter dan terdiri dari 300 layang-layang dalam satu tali. "Kita butuh waktu tiga bulan dan biaya sekitar Rp 400 ribu dalam pembuatannya," ujar sang pemilik, Syarif Maulana (56) warga Cipinangmuara, Kalimalang, Jakarta Timur.
Pensiunan PNS ini mengaku mendapatkan kepuasaan tersendiri saat menerbangkan layang-layang ke udara. "Saat membuatnya pun saya merasakan kepuasan tersendiri," tambah Syarif yang baru aktif memasuki komunitas pecinta layang-layang pada tiga tahun terakhir.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Endang Puspoyo (50) peserta lainnya. Menurutnya membuat dan memainkan layang-layang sangat bermanfaat dalam mengisi waktu luangnya. "Bermain layang-layang itu memiliki banyak filosofi, dan sangat asik untuk dinikmati," ujar salah seorang pendiri Museum Layang-layang Indonesia yang didirikan pada tahun 2003 lalu.
Dalam kesempatan ini, Endang yang juga berprofesi sebagai pendidik dibidang kecantikan wanita, menerbangkan layang-layang buatannya yang terdiri dari 266 layang-layang bermotifkan kupu-kupu dengan ukuran panjang lebih dari 300 meter yang ditarik dalam satu benang. (cok/red/*b8)
Sabtu, Agustus 08, 2009
Pejabat Harus Biasakan Sholat Subuh Berjamaah
JAKARTA, MP - Tampaknya orang nomor satu di Jakarta, Fauzi Bowo geram melihat pejabat yang tidak mau mengikuti sholat subuh bersama warganya. Sentilan Foke-panggilan akrab Fauzi Bowo dilontarkan saat menghadiri sholat subuh berjamaah dan pengajian yang diselenggarakan Forum Ulama dan Habaib Betawi (Fuhab) di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8) siang.
"Sholat subuh berjamaah kalo tidak dari kecil dibiasain susah ngejalanin. Kalo jadi pejabat pasti susah ngikutin. Kalaupun bisa pertama kali gak terlambat. Kesononya udah jelas kesiangan mulu, telat mulu," sindir Foke kepada para pejabat yang masih enggan mengikuti sholat subuh berjamaah bersama ulama dan warganya.
Kendati begitu, Foke memberikan penghargaan kepada umaro di kelurahan dan kecamatan wilayah Jakarta Pusat.
"Saya beri penghargaan kepada para aparatur di Pemkot Jakarta Pusat yang mengikuti acara ini. Dan beberapa pejabat yang mewakili wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Foke juga mengajak kepada jamaah untuk menjaga lingkungan dan keluarga masing-masing. Hal ini terkait isu-isu teror belakangan yang kerap terjadi. "Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan. Kita yang paling tahu keluarga dan lingkungan kita," kata Foke.
Menurut Foke kejadian peledakan pada 17 Juli lalu, para negara sahabat memberikan apresiasi positif kepada dirinya."Mereka cukup positif kepada saya. Teror bisa terjadi di mana-mana, tapi bukan citra Jakarta dan Indonesia yang buruk," kata Foke mengulangi komentar para pemimpin negara sahabat itu.
Sebagai umat Islam, lanjutnya, dia mengajak untuk membuktikan bahwa umat Islam dapat menjadi teladan di dunia.
Menjelang bulan suci Ramadhan, Foke mengingatkan kepada ummat Islam di Jakarta jangan sampai lupa dengan sesama."Mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Fuhab, KH Ahmad Shodri HM mengatakan, dengan sholat subuh dan pengajian bersama ini agar Jakarta menjadi lebih aman dan tertib.
"Memasuki bulan suci ini agar kita jauh dari musibah teroris dan hal-hal negatif lain," ujar Shodri.
Di tempat yang sama, Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni mengucapkan terima kasih sebab ulama, umaro dan ummat dapat bersatu.
"Tiga pilar ini senatiasa lebih harmonis dan dapat berkomunikasi dengan intensif," tukas mantan None Jakarta ini.(red/*b8)
"Sholat subuh berjamaah kalo tidak dari kecil dibiasain susah ngejalanin. Kalo jadi pejabat pasti susah ngikutin. Kalaupun bisa pertama kali gak terlambat. Kesononya udah jelas kesiangan mulu, telat mulu," sindir Foke kepada para pejabat yang masih enggan mengikuti sholat subuh berjamaah bersama ulama dan warganya.
Kendati begitu, Foke memberikan penghargaan kepada umaro di kelurahan dan kecamatan wilayah Jakarta Pusat.
"Saya beri penghargaan kepada para aparatur di Pemkot Jakarta Pusat yang mengikuti acara ini. Dan beberapa pejabat yang mewakili wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Foke juga mengajak kepada jamaah untuk menjaga lingkungan dan keluarga masing-masing. Hal ini terkait isu-isu teror belakangan yang kerap terjadi. "Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan. Kita yang paling tahu keluarga dan lingkungan kita," kata Foke.
Menurut Foke kejadian peledakan pada 17 Juli lalu, para negara sahabat memberikan apresiasi positif kepada dirinya."Mereka cukup positif kepada saya. Teror bisa terjadi di mana-mana, tapi bukan citra Jakarta dan Indonesia yang buruk," kata Foke mengulangi komentar para pemimpin negara sahabat itu.
Sebagai umat Islam, lanjutnya, dia mengajak untuk membuktikan bahwa umat Islam dapat menjadi teladan di dunia.
Menjelang bulan suci Ramadhan, Foke mengingatkan kepada ummat Islam di Jakarta jangan sampai lupa dengan sesama."Mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Fuhab, KH Ahmad Shodri HM mengatakan, dengan sholat subuh dan pengajian bersama ini agar Jakarta menjadi lebih aman dan tertib.
"Memasuki bulan suci ini agar kita jauh dari musibah teroris dan hal-hal negatif lain," ujar Shodri.
Di tempat yang sama, Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni mengucapkan terima kasih sebab ulama, umaro dan ummat dapat bersatu.
"Tiga pilar ini senatiasa lebih harmonis dan dapat berkomunikasi dengan intensif," tukas mantan None Jakarta ini.(red/*b8)
Bangunan Sekolah di Jakarta Banyak Rusak
JAKARTA, MP - Masih banyaknya sekolah rusak di Jakarta dikarenakan perbaikan sekolah bukanlah prioritas dalam anggaran bidang pendidikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, dana pendidikan yang tersedia tidak untuk perbaikan saja namun untuk keperluan kegiatan pendidikan lainnya. "Mengapa sekolah banyak yang rusak karena tidak diprioritaskan," katanya, baru-baru ini.
Dinas Pendidikan, sambung dia, seharusnya memprioritaskan anggaran pendidikan bagi perbaikan gedung sekolah.
"Kalau ada sekolah yang rusak dan ada uang sebakul itu digunakan untuk beli bacaan perpustakaan atau perbaikan sekolah," ujarnya
Prijanto menegaskan, kondisi bukan prioritas ini harus dikritisi karena perbaikan sekolah tahap berat, sedang dan ringan merupakan hal yang utama.
"Saya tidak tahu kenapa tidak dianggarkan karena saya tidak ikut dalam panitia anggaran. Perbaikan sekolah penting karena memangnya masyarakat mau sekolah tanpa ada atapnya," tukasnya
Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto membantah kalau tidak ada prioritas anggaran untuk perbaikan sekolah.
Dalam APBD DKI 2009 anggaran pendidikan mencapai 26 persen dan dana perbaikan sekolah mendominasi APBD. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 5,37 Triliun.
"Selain untuk perbaikan sekolah anggaran pendidikan tersebut juga untuk membayar gaji karyawan dan kegiatan sekolah lainnya," terangnya. (cok/*b8)
Dinas Pendidikan, sambung dia, seharusnya memprioritaskan anggaran pendidikan bagi perbaikan gedung sekolah.
"Kalau ada sekolah yang rusak dan ada uang sebakul itu digunakan untuk beli bacaan perpustakaan atau perbaikan sekolah," ujarnya
Prijanto menegaskan, kondisi bukan prioritas ini harus dikritisi karena perbaikan sekolah tahap berat, sedang dan ringan merupakan hal yang utama.
"Saya tidak tahu kenapa tidak dianggarkan karena saya tidak ikut dalam panitia anggaran. Perbaikan sekolah penting karena memangnya masyarakat mau sekolah tanpa ada atapnya," tukasnya
Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto membantah kalau tidak ada prioritas anggaran untuk perbaikan sekolah.
Dalam APBD DKI 2009 anggaran pendidikan mencapai 26 persen dan dana perbaikan sekolah mendominasi APBD. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 5,37 Triliun.
"Selain untuk perbaikan sekolah anggaran pendidikan tersebut juga untuk membayar gaji karyawan dan kegiatan sekolah lainnya," terangnya. (cok/*b8)
Minggu, Busway Koridor I Tak Beroperasi
JAKARTA,MP - Busway koridor I, jurusan Blok M - Kota, Minggu (9/8) besok, tidak beroperasi mulai pukul 05.00 sampai pukul 10.00 WIB. Hal ini terkait dengan peralihan arus lalu lintas di Jalan Sudirman - Thamrin, karena ada peringatan HUT TNI ke-64.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Tauchid Tjakra Amidjaja menjelaskan, dalam rangka memperingati HUT TNI ke 64 Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan lomba lari 5 kilometer dan 10 kilometer.
Karena ada acara tersebut, arus lalu lintas dari arah selatan (Blok M) yang akan menuju Utara (Harmoni/Kota) agar melalui Jl. Asia Afrika-Jl Gatot Subroto dan seterusnya
Sementara arus lalu lintas dari arah Utara (Harmoni/Kota) yang akan menuju Selatan (Blok M) agar melalui Jl. H. Juanda-JL. POS dan seterusnya
Tauchid menambahkan, agar para pengguna Jalan dapat menyesuaikan dan atau menghindari ruas Jalan tersebut.
"Pada saat pelaksanaan acara berlangsung serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan," tegasnya. (cok)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Tauchid Tjakra Amidjaja menjelaskan, dalam rangka memperingati HUT TNI ke 64 Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan lomba lari 5 kilometer dan 10 kilometer.
Karena ada acara tersebut, arus lalu lintas dari arah selatan (Blok M) yang akan menuju Utara (Harmoni/Kota) agar melalui Jl. Asia Afrika-Jl Gatot Subroto dan seterusnya
Sementara arus lalu lintas dari arah Utara (Harmoni/Kota) yang akan menuju Selatan (Blok M) agar melalui Jl. H. Juanda-JL. POS dan seterusnya
Tauchid menambahkan, agar para pengguna Jalan dapat menyesuaikan dan atau menghindari ruas Jalan tersebut.
"Pada saat pelaksanaan acara berlangsung serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan," tegasnya. (cok)
Dinas Transmigrasi Targetkan Kirim 100 KK
JAKARTA, MP - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan 100 Kepala Keluarga (KK) mengikuti program transmigrasi tahun 2009.
"Jumlahnya hampir setara dengan 500-600 jiwa," ujar Deded Sukandar, Kepala Dinas Disnakertrans DKI di Jakarta.
Pengiriman warga Jakarta ikut program transmigrasi guna mengatasi dan menekan masalah kependudukan dan urbanisasi di Ibu Kota.
Salah satunya adalah dengan melaksanakan program transmigrasi setiap tahunnya bagi warga Jakarta ke daerah-daerah penerima.
"Tahun ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta menargetkan mengirim 100 Kepala Keluarga (KK) mengikuti program transmigrasi," lanjut Deded.
Deded mengatakan, dari target tersebut hingga pertengahan tahun ini pihaknya sudah mengirim sebanyak 75 KK transmigran ke daerah-daerah penerima atau penempatan seperti, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya.
"Kita optimis akan berhasil merealisasikan target tersebut pada tahun ini," ujarnya.
Menurut Deded, dengan kondisi Jakarta seperti ini dengan luas 650 km persegi, jumlah penduduknya mencapai 10 juta jiwa saat malam hari dan 13 juta jiwa saat siang hari dengan tingkat kepadatan 600 jiwa per hektar .
Ditambah jumlah pengangguran yang mencapai 12 persen atau sekitar 580 ribu sangat rentan dengan munculnya masalah-masalah sosial.
Untuk menanganinya dibutuhkan penanganan yang serius dan komperhensif. Salah satu kebajikannya adalah melalui pelaksanaan program transmigrasi yang tepat sasaran dan mengena.
Selain itu, lanjut Deded, dengan adanya forum konsolidasi antara daerah asal dengan daerah penempatan diharapkan akan tercipta saling tukar informasi dalam hal transmigrasi.
"Apa saja kemauan dari daerah pengirim maupun daerah penempatan diharapkan dapat diketahui, sehingga ke depan kedua-duanya akan lebih saling menguntungkan lagi," tandas Deded.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Mara Oloan Siregar, Asisten Perekonomian DKI Jakarta mengatakan, sangatlah penting bagi pengembangan transmigrasi di tahun-tahun mendatang, sehingga akan menguntungkan bagi daerah penerima maupun daerah pengirim.
"Saat ini otonomi daerah sangat menonjol dan strategis sehingga pengiriman transmigran harus memperhatikan aspirasi daerah," ujar Mara Oloan.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tetap memfasilitasi, sedangkan pengiriman merupakan wewenang dan kesepakatan antar daerah. Dengan begitu, tujuan penyeimbangan penduduk (daerah pengirim) dan pengembangan wilayah (daerah penerima) akan tercapai.
"Daerah penerima perlu menyampaikan persyaratan, potensi ekonomi dan potensi daerah sehingga daerah pengirim juga bertanggung jawab sesuai dengan yang diinginkan daerah penerima," tandasnya. (red/*b8)
"Jumlahnya hampir setara dengan 500-600 jiwa," ujar Deded Sukandar, Kepala Dinas Disnakertrans DKI di Jakarta.
Pengiriman warga Jakarta ikut program transmigrasi guna mengatasi dan menekan masalah kependudukan dan urbanisasi di Ibu Kota.
Salah satunya adalah dengan melaksanakan program transmigrasi setiap tahunnya bagi warga Jakarta ke daerah-daerah penerima.
"Tahun ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta menargetkan mengirim 100 Kepala Keluarga (KK) mengikuti program transmigrasi," lanjut Deded.
Deded mengatakan, dari target tersebut hingga pertengahan tahun ini pihaknya sudah mengirim sebanyak 75 KK transmigran ke daerah-daerah penerima atau penempatan seperti, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya.
"Kita optimis akan berhasil merealisasikan target tersebut pada tahun ini," ujarnya.
Menurut Deded, dengan kondisi Jakarta seperti ini dengan luas 650 km persegi, jumlah penduduknya mencapai 10 juta jiwa saat malam hari dan 13 juta jiwa saat siang hari dengan tingkat kepadatan 600 jiwa per hektar .
Ditambah jumlah pengangguran yang mencapai 12 persen atau sekitar 580 ribu sangat rentan dengan munculnya masalah-masalah sosial.
Untuk menanganinya dibutuhkan penanganan yang serius dan komperhensif. Salah satu kebajikannya adalah melalui pelaksanaan program transmigrasi yang tepat sasaran dan mengena.
Selain itu, lanjut Deded, dengan adanya forum konsolidasi antara daerah asal dengan daerah penempatan diharapkan akan tercipta saling tukar informasi dalam hal transmigrasi.
"Apa saja kemauan dari daerah pengirim maupun daerah penempatan diharapkan dapat diketahui, sehingga ke depan kedua-duanya akan lebih saling menguntungkan lagi," tandas Deded.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Mara Oloan Siregar, Asisten Perekonomian DKI Jakarta mengatakan, sangatlah penting bagi pengembangan transmigrasi di tahun-tahun mendatang, sehingga akan menguntungkan bagi daerah penerima maupun daerah pengirim.
"Saat ini otonomi daerah sangat menonjol dan strategis sehingga pengiriman transmigran harus memperhatikan aspirasi daerah," ujar Mara Oloan.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tetap memfasilitasi, sedangkan pengiriman merupakan wewenang dan kesepakatan antar daerah. Dengan begitu, tujuan penyeimbangan penduduk (daerah pengirim) dan pengembangan wilayah (daerah penerima) akan tercapai.
"Daerah penerima perlu menyampaikan persyaratan, potensi ekonomi dan potensi daerah sehingga daerah pengirim juga bertanggung jawab sesuai dengan yang diinginkan daerah penerima," tandasnya. (red/*b8)
Pemprov Akan Data Fasus dan Fasum
JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pendataan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang wajib disediakan oleh pengembang.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat mengatakan, saat ini sensus sudah dikerjakan hingga akhir tahun 2009 nanti.
Pendataan dilakukan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pada laporan Tahun Anggaran (TA) DKI 2008 menyebutkan, laporan aset fasos fasum di DKI masih belum jelas.
Bagi pengembang yang belum menyerahkan fasos fasumnya, lanjut Muhayat, Pemprov DKI akan melakukan pemaksaan sampai dilakukan penyitaan fasilitas yang dimiliki oleh pengembang tersebut.
"Tentunya ada proses hukumnya, namun juga perlu adanya upaya pemaksaan agar pengembang membayar kewajibannya," ujar Muhayat, di Balaikota.
Muhayat menerangkan, sebelumnya dalam perjanjian kerjasama penyerahan fasos fasum antara Pemprov DKI dan pengembang hanya berdasarkan perjanjian tertulis untuk sekarang akan ada notaris yang dihadirkan sebagai saksi tersumpah dari pemerintah." Perlu untuk dinotariatkan," tandasnya.
Namun, lanjut dia, belum diperlukan perda mengenai hal tersebut. Yang penting, ujar Muhayat, adalah sistem pemaksaan dengan menghadirkan notaris dalam perjanjian fasos fasum tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menjelaskan, diperlukan adanya perda sebagai penguat hukum untuk memaksa pengembang menyerahkan kewajiban fasos fasumnya.
“Perda itu akan kami usulkan agar pemprov dapat melakukan penagihan dengan baik. Selama ini pengembang masih menunda bahkan menolak menyediakannya,” tukasnya
Menurutnya, dengan tidak adanya perda ini sangat merugikan pemprov DKI dan warga karena fasos fasum yang ada dapat menjadi fasilitas publik." Seperti jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ataupun lahan parkir," katanya. (cok/*b8)
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat mengatakan, saat ini sensus sudah dikerjakan hingga akhir tahun 2009 nanti.
Pendataan dilakukan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pada laporan Tahun Anggaran (TA) DKI 2008 menyebutkan, laporan aset fasos fasum di DKI masih belum jelas.
Bagi pengembang yang belum menyerahkan fasos fasumnya, lanjut Muhayat, Pemprov DKI akan melakukan pemaksaan sampai dilakukan penyitaan fasilitas yang dimiliki oleh pengembang tersebut.
"Tentunya ada proses hukumnya, namun juga perlu adanya upaya pemaksaan agar pengembang membayar kewajibannya," ujar Muhayat, di Balaikota.
Muhayat menerangkan, sebelumnya dalam perjanjian kerjasama penyerahan fasos fasum antara Pemprov DKI dan pengembang hanya berdasarkan perjanjian tertulis untuk sekarang akan ada notaris yang dihadirkan sebagai saksi tersumpah dari pemerintah." Perlu untuk dinotariatkan," tandasnya.
Namun, lanjut dia, belum diperlukan perda mengenai hal tersebut. Yang penting, ujar Muhayat, adalah sistem pemaksaan dengan menghadirkan notaris dalam perjanjian fasos fasum tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menjelaskan, diperlukan adanya perda sebagai penguat hukum untuk memaksa pengembang menyerahkan kewajiban fasos fasumnya.
“Perda itu akan kami usulkan agar pemprov dapat melakukan penagihan dengan baik. Selama ini pengembang masih menunda bahkan menolak menyediakannya,” tukasnya
Menurutnya, dengan tidak adanya perda ini sangat merugikan pemprov DKI dan warga karena fasos fasum yang ada dapat menjadi fasilitas publik." Seperti jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ataupun lahan parkir," katanya. (cok/*b8)
Jumat, Agustus 07, 2009
Jakpus Optimis Juara P2WKSS 2009
JAKARTA, MP - Wali Kota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, optimistis salah satu kelurahan di wilayahnya akan kembali menjuarai program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat DKI Jakarta 2009.
"Kita pertahankan prestasi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) pada tahun sebelumnya, dengan mengirim Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, dalam lomba serupa tahun ini," ujarnya di Jakarta.
Sebelumnya, pada lomba serupa tahun 2008, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, sukses menjadi juara pertama lomba program terpadu P2WKSS tingkat DKI Jakarta.
Menurut Sylviana, persiapan Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran sudah dilakukan sejak tiga tahun silam dengan memberdayakan masyarakat sekitar di setiap kegiatan.
"Makanya, Pemkot Jakpus optimis Kelurahan Cempaka Baru bisa menjadi juara pertama dalam lomba P2WKSS 2009," katanya.
Wali Kota mengatakan, banyak keunggulan Cempaka Baru dibandingkan wilayah lain. Misalnya dalam membina program di kelurahan, berbagai sektoral ikut mendukung program tersebut sejak lama.
Tingginya kerjasama dan terciptanya koordinasi sektoral dengan warga binaan P2WKSS membuat faktor kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan semua komponen masyarakat semakin terpadu.
Menurut dia, penetapan Kelurahan Cempaka Baru sebagai wakil Jakarta Pusat sudah dipersiapkan sejak tiga tahun silam setelah masuk program kelurahan binaan.
Bahkan, katanya, program terpadu P2WKSS ini telah banyak memberi manfaat positif pada masyarakat. Terbukti dengan adanya pengolahan lahan kosong seluas 7.000 meter persegi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
Misalnya, untuk menanam pohon-pohon produktif, sayuran, padi dan sebagainya. Yang menarik, seluruh tanaman ini dipanen dan dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar.
Selain itu, partisipasi warga di sana juga sangat tinggi. Indikasinya adalah adanya pembangunan kantor sekretariat RW 09 yang dilakukan secara swadaya.
Padahal pembangunannya membutuhkan anggaran Rp300 juta namun dapat ditanggulangi oleh warga.
"Warga di Cempaka Baru tidak tergantung bantuan pemerintah, mereka bisa melakukannya secara mandiri," kata Sylviana.
Ketua Tim penilai lomba P2WKSS tingkat Provinsi DKI, Tuti Mulyani mengatakan, pihaknya langsung melakukan penilaian di beberapa lokasi yang telah dilaporkan oleh Kelurahan Cempaka Baru.
Misalnya, meninjau lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu Lansia, tempat belajar komputer kaum perempuan yang ada di Pos RW, rumah balai warga.
Tuty mengaku salut kepada Pemkot Jakarta Pusat yang sangat antusias dalam mengikuti berbagai perlombaan. Apalagi persiapannya dilakukan secara matang.
"Peran aktif masyarakatnya lebih banyak. Konsep pemberdayaan masyarakat juga benar-benar dilakukan oleh lurah dan warga yang terus pro aktif," paparnya.
Sedangkan Ketua TP PKK Cempaka Baru, Indraningsih Burhanudin Alamsyah mengatakan, tim penilai lebih banyak menyinggung tentang aktivitas dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintahan.
"Kami ucapkan terimakasih pada warga karena terus mendukung program pemerintahan yang diwujudkan dengan berperan dalam berbagai kegiatan. Pihak kelurahan juga terkadang `menjemput bola` sehingga ada titik temu dengan warganya," katanya. (cok/*b8)
"Kita pertahankan prestasi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) pada tahun sebelumnya, dengan mengirim Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, dalam lomba serupa tahun ini," ujarnya di Jakarta.
Sebelumnya, pada lomba serupa tahun 2008, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, sukses menjadi juara pertama lomba program terpadu P2WKSS tingkat DKI Jakarta.
Menurut Sylviana, persiapan Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran sudah dilakukan sejak tiga tahun silam dengan memberdayakan masyarakat sekitar di setiap kegiatan.
"Makanya, Pemkot Jakpus optimis Kelurahan Cempaka Baru bisa menjadi juara pertama dalam lomba P2WKSS 2009," katanya.
Wali Kota mengatakan, banyak keunggulan Cempaka Baru dibandingkan wilayah lain. Misalnya dalam membina program di kelurahan, berbagai sektoral ikut mendukung program tersebut sejak lama.
Tingginya kerjasama dan terciptanya koordinasi sektoral dengan warga binaan P2WKSS membuat faktor kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan semua komponen masyarakat semakin terpadu.
Menurut dia, penetapan Kelurahan Cempaka Baru sebagai wakil Jakarta Pusat sudah dipersiapkan sejak tiga tahun silam setelah masuk program kelurahan binaan.
Bahkan, katanya, program terpadu P2WKSS ini telah banyak memberi manfaat positif pada masyarakat. Terbukti dengan adanya pengolahan lahan kosong seluas 7.000 meter persegi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
Misalnya, untuk menanam pohon-pohon produktif, sayuran, padi dan sebagainya. Yang menarik, seluruh tanaman ini dipanen dan dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar.
Selain itu, partisipasi warga di sana juga sangat tinggi. Indikasinya adalah adanya pembangunan kantor sekretariat RW 09 yang dilakukan secara swadaya.
Padahal pembangunannya membutuhkan anggaran Rp300 juta namun dapat ditanggulangi oleh warga.
"Warga di Cempaka Baru tidak tergantung bantuan pemerintah, mereka bisa melakukannya secara mandiri," kata Sylviana.
Ketua Tim penilai lomba P2WKSS tingkat Provinsi DKI, Tuti Mulyani mengatakan, pihaknya langsung melakukan penilaian di beberapa lokasi yang telah dilaporkan oleh Kelurahan Cempaka Baru.
Misalnya, meninjau lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu Lansia, tempat belajar komputer kaum perempuan yang ada di Pos RW, rumah balai warga.
Tuty mengaku salut kepada Pemkot Jakarta Pusat yang sangat antusias dalam mengikuti berbagai perlombaan. Apalagi persiapannya dilakukan secara matang.
"Peran aktif masyarakatnya lebih banyak. Konsep pemberdayaan masyarakat juga benar-benar dilakukan oleh lurah dan warga yang terus pro aktif," paparnya.
Sedangkan Ketua TP PKK Cempaka Baru, Indraningsih Burhanudin Alamsyah mengatakan, tim penilai lebih banyak menyinggung tentang aktivitas dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintahan.
"Kami ucapkan terimakasih pada warga karena terus mendukung program pemerintahan yang diwujudkan dengan berperan dalam berbagai kegiatan. Pihak kelurahan juga terkadang `menjemput bola` sehingga ada titik temu dengan warganya," katanya. (cok/*b8)
Langganan:
Postingan (Atom)
