6.000 Aset DKI Tidak Bersertifikat

JAKARTA, MP - Sebanyak 6.000 bidang tanah yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta, ternyata tidak seluruhnya memiliki sertifikat. Dari jumlah bidang yang dimiliki DKI hanya 10 persen saja yang bersertifikat.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, banyaknya aset DKI yang belum memiliki sertifikat pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi pemprov DKI sendiri.

Aset itu kata Triwisaksana berupa jalan, gedung dan tanah, yang kesemuanya akan menjadi aset daerah. Hal ini diperoleh berdasarkan data dari BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), "Sertifikasi semua aset mesti dipercepat,” katanya.

Dalam waktu dekat DPRD sendiri akan membahas pembentukan Perda fasilitas sosial dan fasislitas umum (Fasos fasum) dimana semuanya merupakan kewajiban para pengembang yang mesti diserahkan kepada Pemprov.

Pembentukan perda fasos fasum ini dinilainya penting agar sistem penyerahan dari pengembang ke pemda, pemanfaatan dan penataanya akan lebih terjamin.

Dalam perda tersebut juga akan tercantum sanksi bagi pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menegaskan targetnya perda ini akan selesai pada awal 2010.

"Kalaupun molor pasti pada 2010 sudah disahkan," jelasnya.

Sementara Kepala BPKD DKI Jakarta, Sukri Bey mengatakan proses sertifikasi masih berlangsung tiap tahun. Ia mengakui masih banyak asset berupa lahan yang belum bersertifikat.

Status tanah yang belum bersertifikat ini adalah girik dengan luas bervariasi antara 500 hingga 6.000 meter persegi. Namun ia tidak bisa menyebut angka pasti yang belum bersertifikat.

“Namun target kita tiap tahun 100 bidang sudah bersertifikat,”tuturnya.
Tahun 2009 ini target BPKD adalah mensertifikasi 136 bidang tanah dengan anggaran sebesar 2 milyar rupiah.

Sukri juga menyatakan dari keseluruhan tanah asset pemprov tidak ada yang berstatus sengketa kecuali bekas kantor walikota Jakarta Barat.(red/*vn)